Ditemukan 360 data
104 — 25
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi, makajika terjadi gugatan maka harus dikaitkan dengan unit atasannyatersebut sesuai dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4916), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di LingkunganDepartemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden
67 — 36
angkutan laut BG SuryaCakra 8/TB Surya Putra 8:e Penyesuaian harga dasar berdasarkan Pasal 9.1 dariKontrak Tanggal 4 Februari dimana kandungansesungguhnya dari Nilai Kalori Kotor Gross CalorificValue (GAR) batubara yang dijual Tergugat kepadaPenggugat berdasarkan SGS Report No: MIN201400974 002 tanggal 7 Mei 2014 adalahdibawah 6250 Kcal/Kg, oleh sebab itu wajib untukdiadakan penyesuaian harga dasar sebagai berikut:Harga Dasar X Nilai Kalori Kotor Gross Calorific Value(GAR) sesungguhnya =6250US$ 72,5 X 4916
195 — 46
VIII;Foto copy Akta Jual Beli No. 431/2006, diberi tanda P.IX;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2011 Blok Tirta Mulya,diberi tanda P.X;4916 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2011 Blok Banjiran, diberitanda P. XI;17 Foto copy Tanda Setoran BRI, diberi tanda P. XII;Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti berupa surat, Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi dalam persidangan.
70 — 70
;Kewenangan Tergugat mengeluarkan KTUN didasarkan pada:aUndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) ; UndangUndang Nomor: 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916) ;Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat danTata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
172 — 44
Bahwa sebelum Mahkamah Partai Demokrat (TERGUGAT I) sampai padakesimpulan bahwa PENGGUGAT terbukti telah melakukan perbuatansebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 angka (5) SK DK PartaiDemokrat No. 2/2014 stdd SK DK Partai Demokrat No. 5/2014,yaituMembuat syarat atau dokumen palsu untuk keperluan menjadi calonanggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Mahkamah PartaiDemokrat (TERGUGAT I) membuat pertimbangan yang dikutip sebagaiberikut: Putusan Perkara No.699/Pdt.GParpol/2017/PN.JKT.PST Hal. 4916
115 — 32
Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Bekasi, maka jika terjadi gugatanjuga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuaidengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4916), Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata KerjaInstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
HERRY KURNIAWAN selaku KETUA PAGARAYA (Persatuan Warga Gang Karya)
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMNISTRASI JAKARTA UTARA
Intervensi:
Suryati
313 — 491
proses penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut telahmemenuhi prosedur yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku yaitu : UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2043); UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916
242 — 212
UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) ; UndangUndang Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916) ; Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat danTata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
254 — 176
UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4916);4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 176);5.
SENOPATI, SH
Terdakwa:
1.HERMANSYAH alias ABENG bin LAROLLE
2.HERMAN alias AMBO alias PAK WAKA bin Alm. KAMOJA
201 — 185
ATM: 5307-9520-6573-4916 No. Rek: 5655002589 a.n. ELISA PUTRI;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BTN Syariah dengan rincian:
No. ATM: 4624-3682-0038-8295 No. Rek: 7582014675 a.n EDI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) MayBank dengan rincian:
No. ATM: 5104-8131-0153-9005 No. Rek: 8579900179 an.
111 — 27
dan telah pula dilakukan pemeriksaanbarang dengan dibuat berita acara pemeriksaan barangnomor : 68/PPBU/BAP/2006 tanggal 06 Oktober 2006;15.Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telahditandatangani oleh tim pemeriksa barang dan telah puladilakukan serah terima barang dari saksi Suprayitno, SEkepada penerima barang yaitu saksi Jumaeri Hakarik adalahsalah satu syarat untuk dapat dilakukan pencairan uangdari bagian keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulumelalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;4916
Terbanding/Terdakwa I : AZHAR alias OCHAS
Terbanding/Terdakwa II : REZA RAMADAN alias EZA
Terbanding/Terdakwa III : BUDI alias ARDI bin MUHALI
179 — 83
ATM: 5307-9520-6573-4916 No. Rek: 5655002589 a.n. ELISA PUTRI;
1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BTN Syariah dengan rincian:
No. ATM: 4624-3682-0038-8295 No. Rek: 7582014675 a.n EDI SETIAWAN;
1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) MayBank dengan rincian:
No. ATM: 5104-8131-0153-9005 No. Rek: 8579900179 an. SUCI PURNAMA;
1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BJB dengan rincian:
No.
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
P/402.5.12/96 136.00537 Jalan Ikan Mungsing VII/14 188.45/4794 P/402.4.22/2002 129.60538 Jalan Ikan Mungsing VII/15 188.45/0769/402.05.12/99 136.00539 Jalan Dean Mungsing VII/16 188.45/4929 P/402.4.22/2002 99.00540 Jalan Dean Mungsing VII/17 188.45/0770/402.05.12/99 102.00541 Jalan Ikan Mungsing VII/18 188.45/0234 B/402.4.22/2001 99.00542 Jalan Dean Mungsing VII/19 188.45/3501/402.05.12/98 97.50543 Jalan Ikan Mungsing VII/20 188.45/0800 B/436.4.22/2005 97.80544 Jalan Dean Mungsing VII/21 188.45/4916
134 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jakarta) gambar situasi No.4916/1994 tanggal 17 Juni 1994, luas 8600 m2.
Ardhi Prasetyo,SH
Terdakwa:
IGNASIUS PETRUS LOLI als ARNOLDUS TOPAN anak dari YOHANES LIBAK.
92 — 126
tablet warna hijau bentuk Minion;Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Bek 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode E berisikan 4921 (empat ribusembilan ratus dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk Ghost; 1 (Satu) bungkus Plastik bening Kode F berisikan 5004 (lima ribu empat)butir tablet warna hijau bentuk Minion; 1 (Satu) bungkus Plastik bening Kode G berisikan 5035 (lima ribu tigapuluh lima) butir tablet warna hijau bentuk Katak; 1 (Satu) bungkus Plastik bening Kode H berisikan 4916
Ardhi Prasetyo,SH
Terdakwa:
HENDRI Als MUHAMAD IDIRIS Bin M. FAUZI.
103 — 54
lakban hitam KodeD berisikan 5000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk Minion; 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode E berisikan 4921 (empat ribusembilan ratus dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk Ghost; 1 (Satu) bungkus Plastik bening Kode F berisikan 5004 (lima ribu empat)butir tablet warna hijau bentuk Minion; 1 (Satu) bungkus Plastik bening Kode G berisikan 5035 (lima ribu tigapuluh lima) butir tablet warna hijau bentuk Katak; 1 (Satu) bungkus Plastik bening Kode H berisikan 4916
SENOPATI, SH
Terdakwa:
1.AZHAR alias OCHAS
2.REZA RAMADAN alias EZA
3.BUDI alias ARDI bin MUHALI
216 — 150
ATM: 5307-9520-6573-4916 No. Rek: 5655002589 a.n. ELISA PUTRI;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BTN Syariah dengan rincian:
No. ATM: 4624-3682-0038-8295 No. Rek: 7582014675 a.n EDI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) MayBank dengan rincian:
No. ATM: 5104-8131-0153-9005 No. Rek: 8579900179 an.
70 — 22
lampiran SPM dan SPPnya1 (satu) bundel foto copy yang dileges SP2D Nomor : 4809/LS/BL/2012tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp.3.716.136,(tiga juta tujuh ratus enambelas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) beserta lampiran SPM dan SPPnya1 (satu) bundel foto copy yang dileges SP2D Nomor : 4886 /LS/BL/2012tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.98.665.000,(sembilan puluh delapan jutaenam ratus enam puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran SPM dan SPPnya1 (satu) bundel foto copy yang dileges SP2D Nomor : 4916
lampiran SPM dan SPPnya1 (satu) bundel foto copy yang dileges SP2D Nomor : 4809/LS/BL/2012 tanggal10 Desember 2012 sebesar Rp.3.716.136,(tiga juta tujuh ratus enam belas ribuseratus tiga puluh enam rupiah) beserta lampiran SPM dan SPPnya1 (satu) bundel foto copy yang dileges SP2D Nomor : 4886 /LS/BL/2012 tanggal11 Desember 2012 sebesar Rp.98.665.000,(sembilan puluh delapan juta enamratus enam puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran SPM dan SPPnya1 (satu) bundel foto copy yang dileges SP2D Nomor : 4916
205 — 134
UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4916);4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 176);5.
119 — 84
;Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4916) selanjutnya disebut UU 39/2008 menentukan:Kementerian berada di bawah dan berlanggung jawab kepadaPresiden.