• REGULATOR METER/40 42,900 3 128,700145 SELANG 1.8M FLEXIBEL/30 40,000 1 40,000146 FOGG MEN MARCO 120ML/72 35,985 147 FOGG MEN ~ NAPOLEON120ML/72 35,985 148 FOGG MEN ROYAL 120ML/72 35,985 5 179,925149 FOGG WOMEN PARADISE120ML/72 35,985 1 35,985150 FOGG WOMEN ESSENCE120ML/72 35,985 2 71,970151 FOGG WOMEN DELICIOUS120ML/72 35,985 e152 BUGO KREZZ AYAM 6 GR/ 144 2,800 .153 BUGO KREZZ SAPI 6 GR / 144 2,800 154 BUGO KREZZ AYAM 36/16 GR 5,250 155 BUGO KREZZ SAPI 36/ 16 GR 5,250 A 5156 MG GREENLANDS PET 1LTR

• Menimbang, bahwa berdasar pasal 5156 PP nomor 60Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(bukti P12) maka audit intern dilakukan oleh pejabat yangmempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telahmemenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor danuntuk menjaga standar audit telah disusun kode etik untukauditor dan adanya standar audit. dengan demikian untukmelakukan audit incasu audit investigasi haruslah dilakukanoleh seorangMenimbang, bahwa dan karena BPKP mempunyai wewenangmelaksanakan

• No. 6 PK/Pid.Sus/2010(6)(12)(13)(14)(16)(17)1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAmru Daulay, nomor: 5156 474 059, tujuan MedanJakartaMedan,tanggal Desember 2005;1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAmru Daulay, nomor: 5156474060, tujuan JakartaDenpasarJakarta,tanggal 13 Desember 2005;Tiket Pesawat yang dipesan/diorder oleh PT.

  No. 6 PK/Pid.Sus/20101 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAmru Daulay, nomor: 5155402412, tujuan MedanJakartaMedan,tanggal 17 September 2005;1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAmru Daulay, nomor: 5173 992 659, tujuan MedanJakartaMedan,tanggal 10 Oktober 2005;1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAmru Daulay, nomor: 5156 474 059, tujuan MedanJakartaMedan,tanggal Desember 2005;1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara

  No. 6 PK/Pid.Sus/20101 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAmru Daulay, nomor: 5156 474 059, tujuan MedanJakartaMedan,tanggal Desember 2005;1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAmru Daulay, nomor: 5156474060, tujuan JakartaDenpasarJakarta,tanggal 13 Desember 2005;Tiket Pesawat yang dipesan/diorder oleh PT.

• ERNAWATImengambil barang atasnama penerima AGNI jenis kain BS Roll Rysebanyak 5156 ( Lima ribu seratus lima puluh enam ) yard seharga Rp51.560.000, ( Lima puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ),1667 ( Seribu enam ratus enam puluh tujuh ) yard jenis kain BS RollSpandex seharga Rp 25.005.000, ( Dua puluh lima juta lima ribu rupiah), 630 ( Enam ratus tiga puluh ) yard jenis kain Seri Spandex sehargaRp 9.954.000, ( Sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat riburupiah ), 2.321,4 ( Dua

• 2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan UUD1945, sehingga KPK tetap dapat melakukan koordinasi denganinstansi berwenang terrnasuk BPKP ;Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusitersebut dalam kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan olehKPK namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapatdiberlakukan terhadap penyidik pada umurnnya khususnya yangmenyidik perkara korupsi ;halaman 98 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.MksMenimbang, bahwa berdasar pasal 5156

• tiket pesawat udara Garuda atas namaAMRU DAULAY, Nomor : 5154 964 106, tujuan Medan Jakarta Medan, Tanggal 15 Juli 2005.1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAMRU DAULAY, Nomor : 5155402412, tujuan Medan Jakarta Medan, Tanggal 17 September 2005.1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAMRU DAULAY, Nomor : 5173 992 659, tujuan Medan Jakarta Medan, Tanggal 10 Oktober 2005.1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAMRU DAULAY, Nomor : 5156

  No. 68 K/PID.SUS/20081 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAMRU DAULAY, Nomor : 5155402412, tujuan Medan Jakarta Medan, Tanggal 17 September 2005.1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAMRU DAULAY, Nomor : 5173 992 659, tujuan Medan Jakarta Medan, Tanggal 10 Oktober 2005.1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas namaAMRU DAULAY, Nomor : 5156 474 059, tujuan Medan Jakarta Medan, Tanggal Desember 2005.1 (satu) lembar pertinggal tiket

• Menimbang, bahwa berdasar pasal 5156 PP nomor 60tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (bukti P12) maka audit intern dilakukan olehpejabat yang mempunyai tugas melaksanakanpengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensikeahlian sebagai auditor dan untuk menjaga standar audittelah disusun kode etik untuk auditor dan adanya standaraudit. dengan demikian untuk melakukan audit incasuaudit investigasi haruslah dilakukan oleh seorang ahli;Halaman 118 dari 212 halaman Putusan Nomor

• maka pasal 6 huruf a danpenjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945,sehingga KPK tetap dapat melakukan koordinasi dengan instansiberwenang terrnasuk BPKP;Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusitersebut dalam kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan olehKPK namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapatdiberlakukan terhadap penyidik pada umurnnya khususnya yangmenyidik perkara korupSI;Menimbang, bahwa berdasar pasal 5156

• TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 440.00 459.00 Tm/F12 1 Tf (3441) 2(50) 2(15) 1(41) 2(360) 2(41) 2(4) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 499.00 459.00 Tm/F12 1 Tf(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 512.00 459.00 Tm/F12 1 Tf(20) 2(21) 2(22) 2(10) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 538.00 459.00 Tm/F12 1 Tf(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 159.00 436.00 Tm/F12 1 Tf (341) 2(360) 2(41) 2(445) 1(5144) 2(42) 2(5) 30(5156

  12.00 405.00 436.00 Tm/F8 1 Tf(7) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 408.00 436.00 Tm/F8 1 Tf(120) 1(22) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 428.00 436.00 Tm/F12 1 Tf(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 432.00 436.00 Tm/F12 1 Tf(50) 2(41) 2(5141) 2(454) 1(44) 2(44) 2(42) 2(5) 26(2314) 2(622) 2(5144) 2(14) 2(12) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 159.00 413.00 Tm/F12 1 Tf(1341) 2(42) 2(44) 2(5341) 2(55) 2(44) 2(15) 1(5) 130(37) 1(56) 2(5156

  ) 2(42) 2(5) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 180.00 633.00 Tm/F12 1 Tf(14) 2(44) 2(42) 2(5) 264(50) 2(44) 2(15) 1(56) 2(15) TuRO BM PS PSETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 233.00 633.00 Tm/F12 1 Tf(5) 259(72) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 243.00 633.00 Tm/F12 1 Tf (2444) 2(7414) 2(44) 2(5) 259(26) 1(56) 2(5156) 2(46) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 311.00 633.00 Tm/F12 1 Tf (735) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00

  2(5344) 2(42) 2(4744) 2(5) 251(14) 2(44) 2(42) 2(5) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 99.00 414.00 Tm/F12 1 Tf (5141) 2(15) 1(45) 1(14) 2(44) 2(515) 1(55) 2(44) 2(14) 2(45) 1(444) 2(42) 2(42) 2(4744) 2(5) 1(15) 1(45) 1(14) 2(44) 2(515) 1(14) 2(45) 1(5341) 2(60) 2(44) 2(60) 2(5144) 2(42) 2(5) 1(2) 2(46) 1(41) 2(55) 2(5) 1(5356) 2(44) 2(15) 1(56) 2(5) 1(44) 2(46) 1(44) 2(5344) 2(42) 2(5) 1(4744) 2(42) 2(43) 2(5) 1(5344) 2(55) 2(5) 1(341) 2(42) 2(56) 2(456) 2(15) 1(5) 1(55) 2(56) 2(5156

  2(5) 214(2446) 1(45) 1(15) 1(44) 2(45) 214(26) 1(45) 1(5) 214(60) 2(44) 2(57) 1(44) 2(55) 2(5) 214(5356) 2(350) 2(44) 2(55) 2(5) 214(5344) 2(515345) 1(5) 214(341) 2(360) 2(41) 2(445) 1NO Bh PR PS(5144) 2(42) 2(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 119.00 275.00 Tm/F12 1 Tf(5141) 2(15) 1(41) 2(444) 2(42) 2(43) 2(44) 2(42) 2(5) 1(4744) 2(42) 2(43) 2(5) 1(50) 2(44) 2(14) 2(44) 2(5) 1(50) 2(2) 2(512) 2(5142) 2(4744) 2(5) 1(5341) 2(60) 2(44) 2(43) 2(44) 2(45) 1(5) 1(60) 2(41) 2(445) 1(5156

• Menimbang, bahwa berdasar pasal 5156 PP nomor 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (bukti P12) maka audit interndilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan danyang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan untukmenjaga standar audit telah disusun kode etik untuk auditor dan adanyastandar audit. dengan demikian untuk melakukan audit incasu audit investigasiharuslah dilakukan oleh seorang ahli ;Menimbang, bahwa dan karena BPKP mempunyai

• Koes Raharjo Hartadi No.Rekening 2181740045

• 1 (Satu) Kartu ATM Tahapan Expresi BCA 6019 0050 0097 5156

Tetap terlampir dalam berkas

• Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirampas untuk negara

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

• 6 huruf a dan penjelasan UndangUndang Nomor30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidakbertentangan dengan UUD 1945, sehingga KPK tetap dapatmelakukan koordinasi dengan instansi berwenang terrnasukBPKP;Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusitersebut dalam kaitannya dengan penyidikan yang dilakukanoleh KPK namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapatdiberlakukan terhadap penyidik pada umumnya khususnyayang menyidik perkara korupsi ;Menimbang, bahwa berdasar pasal 5156

• Donggala Tahun Anggaran 2017 Nomor : 050/984/Nakertrans/V/2017 tanggal 30 Mei 2017;

• 1 (satu) bundle fotocopian Addendum I Nomor : 050/5156/ Nakertrans/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian atas Surat Perjanjian paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Poros/Penghubung Desa Ngovi-Bonemarawa di Kec. Rio Pakava Kab.

• Koes Raharjo Hartadi No.Rekening 2181740045

• 1 (Satu) Kartu ATM Tahapan Expresi BCA 6019 0050 0097 5156

Tetap terlampir dalam berkas

• Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirampas untuk negara

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

• 2) 2(5) 2(6) 218(2044) 2(45) 2(2) 2(64) 1(2) 2((((((((((((((((((((((((((((((((( 2( 2((((4) 16) 2182044) 25) 2O32) 222) 12) 222) 1(6) 218(10) 1(4) 2(462) 2(54) 2(6) 218(362) 2(5) 2(22) 1(Ald) 2(136) 218(41) 1(1356) 2(S02) 2(5) 2(6) 218(2745) 2(2) 2(122) 2(3644) 2(S32) 2(122) 2Q22) 1(2) 2(S 2(6) 218(156) 2(1356) 2(54) 2(6) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 134.00 588.00 Tm/E8 1 TE(362) 2(61) 2(56) 2(S1) 2(2) 2(22) 1(44) 2(5) 2(6) 51(30) 1(1344) 2(5) 2(45)(45)(2) 2(3) 1(44) 222466) 5156

  ) 25) 222) 156) 2466) 5121) 24) 1532) 222) 12) 222) 16) 5121) 22) 23) 12) 2126) 5121) 22) 265) 122) 12) 2136) 51472) 25) 245) 26) 5121) 24) 15044) 221) 2Way 12) 2462) 25) 26) 5156) 25) 222) 156) 2466) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 134.00 566.00 Tm/F8 1 Tf(4) 1(22) 1(56) TJETQ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((qBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 147/F8 1 Tf(62) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113/F8 1 Tf(75) 2(23) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00

• Donggala Tahun Anggaran 2017 Nomor : 050/984/Nakertrans/V/2017 tanggal 30 Mei 2017;

• 1 (satu) bundle fotocopian Addendum I Nomor : 050/5156/ Nakertrans/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian atas Surat Perjanjian paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Poros/Penghubung Desa Ngovi-Bonemarawa di Kec. Rio Pakava Kab.

• adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

• Weeramantry, Zhe Law of Contracts(Colombo: The Mortlake Press, 1967), Vol.II, hlm.746 dst.3 KUH Perdata diundangkan dan diberlakukan di Indonesia dengan Staatsblad 30 April 1847 No.23,sejak deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan PasalIl UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945, Berita Republik Indonesia, II, 7 halaman 4548,penjelasan halaman 5156.

• (fotokopi sesuai dengan asii) ;Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 5156,tanggal 15 Mei 2008 yang diterbitkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat JenderalBukti P 17 CBukti P 17 DBuktiP 17EBukti P 17 FBukti P 17 GPerhubungan Laut, Direktorat Perkapalan danKelautan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 5159,tanggal 15 Mei 2008 yang diterbitkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut, Direktorat Perkapalan danKelautan.

• Donggala Tahun Anggaran 2017 Nomor : 050/984/Nakertrans/V/2017 tanggal 30 Mei 2017;

• 1 (satu) bundle fotocopian Addendum I Nomor : 050/5156/ Nakertrans/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian atas Surat Perjanjian paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Poros/Penghubung Desa Ngovi-Bonemarawa di Kec. Rio Pakava Kab.

• 1(satu) Set Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara Yang Telah Dilegalisir Nomor 900/5156 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pengelola Belanja Pegawai Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.
• 1(Satu) Set Dokumen FOTO COPY UPT.