Ditemukan 16369 data
58 — 13
TASRIH, S.E. sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin,dihadiri oleh SEKAR DIANING PS, S.H. PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingioleh Panasihat Hukumnya;HAKIM KETUAHERU KUNTJORO, SH.MH HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA IIAGUNG SULISTIONO, SH HARRY GINANJAR, SHPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, S.E.
MAYANG RATNASARI, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD SALEH alias FLORES bin ABDULLAH alm
34 — 7
., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa menghadap sendiri.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.
Chahyan Uun Pryatna,S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN BInAhmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN BIn
55 — 6
padamengambil suatu manfaat ;Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikutdi bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:45 lao) Gusliolls S390 Vo a tro login 2293 pI yb alisl ylArtinya: Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai lebih baik atau tasrih
1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang adalah lebih baik atau tasrih
MAYANG RATNASARI, S.H.
Terdakwa:
BAHRIANSYAH alias IYAN bin BARJAH alm
88 — 35
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Blin.Marcelliani Puji Mangesti, S.H.
Rifin Nur Hakim Sahetapi, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Blin.
RUSNEN HELDAWATI, SH
Terdakwa:
DAYAT bin KACIL alm
49 — 38
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya.Halaman 13 dari 14 putusan pidana nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Bin.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H.
Chahyan Uun Pryatna, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 14 dari 14 putusan pidana nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Bin.
27 — 13
TASRIH, SE. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH , SP. SH.Penuntut Umum dan Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAGUSTA GUNAWAN, SH. IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.ANDI AHKAM JAYADI, SH.PANITERA PENGGANTI ,A.M. TASRIH, SE.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. BinFORM01/SOP/001/HKM/2016Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.BlinFORM01/SOP/001/HKM/2016
48 — 14
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, olehHakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas,dan dengan dibantu oleh ALM TASRIH,SE sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh, ARI PRASETYA PANCA ATMAJA ,SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa, tanpa di hadiripenasehat hukumnya.HAKIM KETUA MAJELISHERU KUNTJORO S.H HAKIMHAKIM ANGGOTA
HARRY GINANJAR .SHPANITERA PENGGANTIA.M TASRIH,SE
65 — 22
,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untukHalaman 13 dari 14Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bin.umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olen Rusnen Heldawati, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa.Hakimhakim Aggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H. ANTENG SUPRIYO, S.H.
,M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 14Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bin.
54 — 22
., M.H. sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H. dan ALVIN ZAKKA ARIFINZETA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olen ADIWIRATMOKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu danTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota,
ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PWN Bin..
MIFTAHUL JANNAH, SP., SH
Terdakwa:
LALU MUHAMMAD IHWAN als AMAT bin NASRUDIN
67 — 40
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olehMiftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.
Chahyan Uun Pryatna ,S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bin.
ADI WIRATMOKO, S.H
Terdakwa:
IKBAL ARIPIN als IKBAL bin ARIPIN alm
18 — 11
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO, S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,FERDI, S.H.
., M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Bin
14 — 1
tidak mencintai pihak lain , kedua belahpihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehinggakeduanya sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik, baik suamisebagai kepala keluarga dan isteri sebagi Ibu rumah tangga seperti yangdiamanatkan pasal 77 ayat (2 ) dan pasal 79 ayat( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara a quo,Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya, Tasrih
30 — 13
sesuai dengan maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, nyatanya sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat/Terbandingdan Tergugat/Pembanding adalah merupakan jalan keluar yang dipandang lebih baikdan maslahah untuk menentukan kehidupan masingmasing berikutnya yangdiharapkan tasrih
60 — 18
TASRIH, SE. sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH. JaksaPenuntut Umum dan Para Terdakwa. HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1. VIVLINDRASUSI SIREGAR, SH. A. ZAMRONI, SH.Mhum. 2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiAM. TASRIH, SE.
19 — 9
olsArtinya : Maka Jika telah teryadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
14 — 9
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
PemerintahNomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyatatidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
26 — 15
olsArtinya : Maka Jika telah teryadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leo craig) SMI isl (gly pil ol) Legin gor!
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
27 — 11
selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka Jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Halaman 14 dari 18 Halaman Plitiican Nomor : 38/ Pat G/ 2021/ PA DneMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih
44 — 6
Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.LKj " . > Lau aee as aie whe Lidl #)> : is fArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PeraturanPemerintah
15 — 8
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih