Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-05-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2007
Tanggal 28 Mei 2009 — JUMIAH, PRISMAN, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2007
    No. 117 K/TUN/2007Iswahyudi No. 40 Balikpapan.
    No. 117 K/TUN/2007Sebelah Timur dengan : Sdr. PrismanSebelah Selatan dengan : Sdr. PrismanSebelah Barat dengan : Sdr. OskarBahwa berdasarkan Surat Pelepasan hak atas tanah dari Penggugat II(Sdr.
    Dengan demikian gugatan inidiajukan masih dalam tenggang waktu menurut hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undangundang No. 9 Tahun2004 jo Undangundang No. 5 Tahun 1986 jo KeputusanMahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1992Memperhatikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 499 Desa/KelurahanBatu Ampar An.
    No. 117 K/TUN/200720.000 m? maka Jjelaslah tindakan Tergugat tersebut bertentangandengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 3 ayat (3) dan(4).
    No. 117 K/TUN/200710oleh Tergugat, fiktif adanya, karena Tergugat telah menerbitkanSertifikat Hak Milik No. 499 Desa/Kelurahan Batu Ampar tertanggal3 Nopember 1989 An. Ervan Pandji Sutyono, maka paraPenggugat merasa kepentingan Penggugat dirugikan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. KEBUNARIA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
124 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 137 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/20163.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016Indonesia terdiri atas Badan Pertanahan Nasional (Pusat), Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016diatas, dan Surat Keputusan Kepala BPN RI atas Penetapan TanahTerlantar HGU Nomor 1/Pontianak atas nama PT.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016Tetapi ketika Termohon Peninjauan Kembali menugaskan team survey BPNRI masingmasing: Mardiati Permana L, Manasip K.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016April 2013 tentang: Penetapan Tanah Terlantar HGU Nomor1 atas namaPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2012
Tanggal 24 April 2012 — PAONGANAN DARA’ TUNGGA LINGGI’, DKK ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA,
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 144 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.PAONGANAN DARA TUNGGA LINGGI,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PensiunanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JalanPembangunan, Kelurahan Penanian, KecamatanRantepao, Kabupaten Toraja Utara (dahulu TanaToraja);Dr.
    untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 13 Tanggal 20 Agustus2008, faktanya sekarang ini Hendry Sarapang Tikupasang telahmenerangkan baik di depan Hakim Pendamai Adat maupun melalui suratpernyataannya tertanggal 26 Agustus 2010 (terlampir) bahwasannyatelah menyatakan menarik kembali (batal) tanda tangannya atasditerbitkannya Sertipikat tanah Nomor 13 Tahun 2008 karena telahHalaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/2012disalahgunakan oleh Yohanis Taruk Allo.
    Menyatakan batal atau tidak sah:Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/2012. Sertipikat Hak Milik (SGHM) Nomor 13, Tanggal 20 Agustus 2008, SuratUkur Nomor 14 Tanggal 11 Februari 2008, seluas 5.482 m2, terletak diLembang Tadongkon, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara (dahuluKabupaten Tana Toraja) atas nama : Yohanis Taruk Allo;. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23, Tanggal 19 Januari 2010, SuratUkur Nomor 24 Tanggal 16 Januari 2010, seluas 4.251 m?
    atas nama YohanisTaruk Allo terbit atas tanah milik Para Penggugat selaku Kerabat/Keluarga Tongkonan Baliu, sehingga secara hukum sudah tentunyasecara otomatis berakibat hukum cacat pula terhadap Sertipikat HakMilik Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010, surat ukur Nomor 24Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/2012tanggal 16 Januari 2010, seluas 4.251 m? yang adalah mutasi darisertipikat Nomor 13 dimaksud;5.
    Meteral ............ eee Rp. 6.000, tid.Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/20122. RedaksSi ..............00000 ee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi .......... Rp. 489.000.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — HJ. MOMINANG MISMAN vs, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 417 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidakmerugikan kepentingan hukum Tergugat ;2.
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo.UU No. 9 Tahun 2004 ;3.2 Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas haltersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang manamengatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanyaSurat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatanatas sengketa tersebut harus
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.Tanggungan dan Nama Pemegang Sertipikat PT. Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, C.q. PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok.
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.tidak/belum dimiliki oleh Penggugat mengingat adanya kepentingan yangdirugikan tersebut menunjukkan adanya posisi hukum (legal standing)dalam mengajukan gugatan pada perkara a quo...... dst ......
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi Rp 5.000,00 Elly Tri Pangestuti, SH3. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG Rl.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PT. DAN LIRIS, vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
19 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 626 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 626 K/TUN/2015DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT. DAN LIRIS, diwakili oleh HANDIANTOTJOKROSAPUTRO, selaku Direktur Utama PT. Dan Liris,tempat kedudukan di Kelurahan Banaran (Lawean Selatan),Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;Dalam hal ini memberi kuasa kepada DJOKO SANTOSA,jabatan Direktur Umum PT.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1. Bahwa putusan Tergugat di atas (angka 1) dikirim dengan SuratPengantar Nomor Tar.264/M/KP4P/2000 tertanggal 24 Februari 2000dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Maret 2000, gugatandiajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 1 Mei 2000, dengan demikian gugatan masih dalamtenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;2.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015Ayat (2) Keterangantertulis dengan bukti yang sahsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdiserahkan paling lambat pada hari pertama pekerjamasuk bekerja;dan bertentangan atau tidak sesuai dengan Kesepakatan KerjaBersama PT.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/20154.b. Pekerja hanya mencari masalah untuk keuntungan pribadi danmengabaikan serta melecehkan peraturan yang berlaku;4.c. Pekerja telah terbukti melanggar peraturan dan memenuhiuntuk diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja RINomor Per.03/MEN/1996 Pasal 15 ayat (1, 2) sertaKesepakatan Kerja Bersama PT. Dan Liris Pasal 16 ayat (2)Nomor 3.a bahwa pekerja (Sdr. Rahmad) layak dan sahdianggap mengundurkan diri;4.d.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Drs. TAJUDIN NUR, S.H vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 09 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Drs.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014lll. NYONYA.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Jo.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014WIDIYANSYAH, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pontianaktelah memperoleh bukti hak yang kuat dan tidak dapat lagi diganggugugat ;.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE vs. ANDI ROHANI, DKK
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 502 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 502 K/TUN/201410.11.Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalali :Utara berbatasan dengan tanah milik Syarifuddin dan jalan kuburan ;Timur berbatasan dengan jalan raya ;Barat berbatasan jalan kuburan ;.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/2014ketentuan Pasat 1 angka 12 dan Pasat 1 angka (9) UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :a.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/2014Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, AsasKecermatan/ketelitian, Asas Keterbukaan, Asas Proporsioalitas dan AsasAkuntabilitas ;b.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 K/TUN/2011
Tanggal 31 Maret 2011 — TOMMY MARINGKA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, LETNAN KOLONEL (Purn) Drs. Djainal Gultom,
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 81 K/TUN/2011
    P UT U S ANNo. 81 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkaraI.
    No. 81K/TUN/2011 Selatan : berbatasan dengan = SungaiSawangan ; Barat : berbatasan Jalan Umum;2.
    No. 81K/TUN/201110Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadikewenangan Peradilan Umum (Perdata) ;3.
    No. 81K/TUN/201120Penerbitan Sertifikat yang menjadi objek gugatan,atas pertimbangan putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah dirugikan dan akan tidakdipercaya oleh masyarakat terhadap produk yangditerbitkan ;.
    No. 81K/TUN/201126ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KERJASAMA OPERASI (KSO) PT PRAMBANAN DWIPAKA DAN PT BANGUN MITRA PERSADA vs. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN ANGGARAN 2018, DK
141 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 395 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 —
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 364 K/TUN/2010
    No. 364 K/TUN/2010.
    No. 364 K/TUN/2010tersebut diatas, sehingga dalam perkara a quo terjadi permasalahantentang kepemilikan atas bidang tanah yang termasuk dalam objekgugatan.
    No. 364 K/TUN/2010bidang tanah dimaksud semula milik Ny. Ketty Santana (ibu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan setelah meninggalnya Ny.
    No. 364 K/TUN/2010c. Judex Factie melanggar hukum yang berlaku, dand.
    No. 364 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — H. AGUS SALIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
182 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 392 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah: 65.000 m?; atas nama:H. Mas Bonsar Hernayadi, sebatas tanah milik Penggugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa:3.1.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017terkait dengan siapa yang paling berhak atas tanah yang termasukkedalam tanah yang tumpang tindih tersebut.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwahukum, menetapkan suatu status.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017b. Berdasarkan pernyataan Desa Sukajaya, Kepala Desa setempattidak pernah menjadi Peneliti data yuridis dan bidang tanah.c. Berdasarkan pernyataan Desa Sukajaya, tidak pernah adapengumuman dari BPN atas objek sengketa tersebut selama 60 hari.d.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KASIM, DKK, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR vs. TOMY LIM, DK
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 359 K/TUN/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 359 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. KASIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Melati Nomor 01, RT.001, RW.007,Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, KotaMedan, pekerjaan Wiraswasta;2.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor29/G/2018/PTUN.PBR., tertanggal 27 Nopember 2018;Mengadili sendiri:Dalam Eksespsi: Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/ Turut Terbanding semula TergugatIl Intervensi 3;Dalam Pokok Perkara:1.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : KASIM,SOEMARNI, ANGELINE, Pemohon Kasasi II: SOENARNY RUSTAM,Pemohon Kasasi III: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR;2.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK vs. H. MARDANIH, DKK
193 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 364 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015telah mengetahui bahwa ada pihak lain, yaitu Perum Perumnas/ TergugatIl Intervensi yang telah memiliki secara sah lahan diareal tanah yang diakuimilik Para Penggugat.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telahlalai memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan;2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/20154 masih bertempat tinggal diatas tanah tersebut. Penggugat jugamendalilkan tidak ada sengketa.4.2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — HENDRA TEDY ATMADJAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT, DK
67 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 346 K/TUN/2014
    (seratusdua puluh ribu rupiah ) ;Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K /TUN/2003 yang amarnya berbunyi :MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27Pebruari 2003 Nomor 260/B/2002/PT,TUN,JKT yang membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 September 2002 Nomor 18 /G / PTUNPTK/2002 ;MENGADILI SENDIRIMenolak
    16.109 M2 terletak di Kelurahan Sungai Raya, KecamatanSungai Raya, Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebagaimanadimaksud dalam perkara Nomor 18/G/PTUNPTK/2002 Jo Perkara Nomor 260/B/2002/PT,TUN,JKT Jo Perkara Nomor 249 K/TUN/2003 Jo Perkara Nomor28 PK/TUN/2005 ;b Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 249 K/TUN/2003,Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor 25121 / Desa Sungai Raya terakhir atas nama Penggugat dan SertipikatHak Milik
    Ali Lakana seluas 16.106 meterpersegi terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, KabupatenPontianak, Provinsi Kalimantan Barat ;e Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi Putusan PerkaraNomor 28 PK/TUN/2005 dan Pengadilan Tata Usaha Pontianak telahmengeluarkan Surat Penetapan Nomor 18 /EKS/PTUNPTK/2007 tanggal 4Oktober 2007 yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk melaksanakanputusan Perkara Nomor 28 PK/TUN/2005 ;f Bahwa karena adanya kesalahan Administrasi terhadap putusan
    Perkara Nomor28 PK/TUN/2005 tanggal 22 Juli 2009 yang amarnya tetap sama;g Bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor 25121/ Desa Sungai Raya terakhiratas nama Penggugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 28012 / Desa SungaiRaya terakhir atas nama Nyonya Then Siau Lin / Anna diterbitkan berdasarkanPutusan 249 K / TUN / 2003 tanggal 15 Maret 2004 yang telah dibatalakanMahkamah Agung R.I dalam Putusan Nomor 28 PK / TUN / 2005 tanggal 22Juli 2009, maka Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun2010
    /2007 tanggal 22 Juli 2009 (T.I4).Bahwa putusan MA dalam perkara PK nomor : 28 PK/TUN/2007 tanggal 22 Juli 2009(T.14) amarnya menyatakan "batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 01 Tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 346 K/TUN/2014tentang Pembatalan SHM No. 5938/Desa Sungai Raya atas nama H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2009
Tanggal 23 Februari 2010 — Ir. ISKANDAR MULIA, ; ERLIN R. SIAHAAN,
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2009
    No. 383 K/TUN/2009.Bahwaatas adanya berita dan pengakuan Ir.
    No. 383 K/TUN/2009.Bahwa kepentingan Penggugat akibat adanya Sertifikat Hak Milik Nomor :1894 sekarang menjadi atas nama Ir.
    No. 383 K/TUN/2009.
    No. 383 K/TUN/2009.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.1894/Helvetia Timur tanggal 14 Juni 2004 atas nama ROMITAMAGDALENA KETAREN dan sekarang beralin atas nama Ir. ISKANDARMULIA ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juli 2012 — PT. TEKNIKA SARANA SARANA GARDIAN, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — EENG SUWENDA vs. CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH (sekarang), (dahulu) KABUPATEN POTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017pemerintahan daerah dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2005tentang Pelayanan Publik Pasal 34 tentang perilaku pelaksanaPelayanan Publik huruf b. cermat, e. profesional, m. menyalahgunakanjabatan dan o. tidak sesuai prosedur;e.
    Yurisprudensi MARI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang menyatakan meskipun sengketa ini terjadi akibat adanyasurat Keputusan pejabat, tetapi dalam perkara tersebut menyangkuthak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebutdiajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakansengketa perdata;b.
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017Tata Usaha Negara Pontianak.
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017peenetapan tertulis dan bersifat Administrasi Negara yang dikeluarkanoleh Termohon Kasasi sebagai Pejabat Administrasi Negara: yaitu berupaAkta Pelepasan Hak REG.
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES (PT. EPS), ; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — Drs. MARAMONANG SIREGAR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 K/TUN/2010
    Nomor 32 K/TUN/2010sertipikat pada obyek tanah milik orang lain (ic.
    Nomor 32 K/TUN/20101988 yang diperbuat dihadapan Erwin N, Camat Patumbak dengan saksisaksi Kepala Dusun Ill dan Kepala Desa Marindal dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara dengan Syamsu Harmi ; Sebelah Selatan dengan Jalan ; Sebelah Timur dengan Arbain Nasution ; Sebelah Barat dengan Jalan ;Luas tanah seluruhnya kurang lebih 420 M?
    Nomor 32 K/TUN/2010berdasar hukum seperti yang sebelumnya sudah didalilkan dalamJawaban Tergugat karena jika diteliti persil tersebut pada Peta Kaplingdan Daftar Namanama Pemilik Tanah Tapak Perumahan Pegawai DinasPendapatan Daerah Provinsi Tingkat Sumatera Utara, maka batasbatas tanah yang diperoleh Penggugat dari T.
    Nomor 32 K/TUN/2010merupakan tanah Pemohon Kasasi bukan tanah milik saudara Drs. HerbinHutabarat (Termohon Kasasi Il) a quo sebab tanah milik Drs.
    Nomor 32 K/TUN/2010Hal. 18 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 —
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 K/TUN/2014
    Dengan demikian gugatan yang diajukan dalam persidangan iniadalah sesuai dengan Undangundang Peradilan TUN, sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UU PTUN jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun1992, menyebutkan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh KTUN tetapimerasa Kepentinganya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimanaHalaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/201 4dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentinganya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusantersebut
    Tidak digugat oleh Penggugat, maka akan timbulHalaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014kerancuan hukum dan ketidak pastian hukum baik bagi Penggugat ataupunbagi Saudara BUDI RESTU LEKSONO itu sendiri.
    ;Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/20142. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah melampaui batas waktu yangditetapbkan oleh ketentuan Pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    Makna atau kaidah hukum yang terkandung dari azas iniHalaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014adalah para pihak mempunyai kedudukan yang sama danharusdiperlakukan dan diperhatikan secara adil.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014