Ditemukan 575808 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dr. hendrisman rahim Dr. eko budiwiyono Mba Dr. ir. pariatmono M.sc Dr. master parulian tumanggor Dr. dasril anwar Ms Dr. bambang sardjono Mph Dr. rudy eko fitranto Dr. yosran Sh. M.hum Dr. r.a. dessi hanafiah natalegawa Dr. raditya bagus eka putra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DR. dr. GRACE DEBBIE KANDAU, M.Kes VS REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI;
326 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DR. dr. GRACE DEBBIE KANDAU, M.Kes VS REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI;
    DR. dr. GRACE DEBBIE KANDOU, M.Kes,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SamRatulangi 21/43, Titiwungen Sario, Kota Manado 95113,pekerjaan Dekan Fakultas Kesehatan MasyarakatUniversitas Sam Ratulangi;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Steven S.Gugu, SH., MH.
    Dr. Ir. Ellen JoanKumaat, MSc. DEA., jabatan Rektor;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa: 1.
    DR. dr.Grace DebbieKANDOU, M.Kes;B. DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas SamRatulangi Nomor: 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6 Mei 2013Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar Atas Nama Prof. DR.dr. Grace Debbie Kandou, M.Kes:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan RektorUniversitas Sam Ratulangi Nomor: 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6Mei 2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar Atas NamaProf. DR. dr.
    DR. dr. GRACE DEBBIE KANDOU, M.Kes;Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/20202. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, olehProf. Dr. H.
    Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S.,HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. Yosran, SH., M.Hum Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Humttd.Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.SHalaman 6 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 28-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2019
Tanggal 21 Mei 2019 — DR. dr. GRACE DEBBI KANDOU, M.Kes VS REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI;
130 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DR. dr. GRACE DEBBI KANDOU, M.Kes VS REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI;
    DR. dr. GRACE DEBBIE KANDOU, M.Kes..,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SamRatulangi 21/43, Titiwungen Sario, Kota Manado, ProvinsiSulawesi Utara, 95113, Pekerjaan Dekan FakultasKesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Steven Samuel Gugu, S.H.
    DR. dr.Grace Debbie Kandou, M.Kes:.;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Rektor Universitas SamRatulangi Nomor 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6 Mei 2013 TentangPenundaan Pengusulan Guru Besar Atas Nama Prof. DR. dr.GraceDebbie Kandou, M.Kes.:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan RektorUniversitas Sam Ratulangi Nomor 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6Mei 2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar Atas NamaProf.
    DR. dr.Grace Debbie Kandou, M.Kes.:Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusanyang berisi tentang Rehabilitasi atau Pemulihan Nama Baik Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut :ieEksepsi tentang gugatan cacat formil dan tidak memenuhi syaratsebagai gugatan;Eksepsi tentang Objek Sengketa sudah melampaui bataswaktu/kadaluwarsa (veraring),Halaman 2 dari 7 halaman.
    DR. dr.GRACE DEBBIE KANDOU, M.Kes..:Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/20192. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
    Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.Retno Nawangsih, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraHalaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2019Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4087 B/PK/PJK/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK. VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3539 B/PK/PJK/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT REKADAYA MANDIRI HUTAMA
37 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2517 B/PK/PJK/2023
Tanggal 16 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LINK NET TBK
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-08-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 K/TUN/2023
Tanggal 2 Oktober 2023 — Dr. dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B. FINACS VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
87 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr. dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B. FINACS VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1854/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG
170 — 38
  • Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr. H.
    ., HakimHakim Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Dr. AgusBudi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.tid.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1854/B/PK/Pjk/2020Panitera Pengganti,ttd.Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — Dr. RAHMAT EFFENDI VS PRESIDEN RI;
348 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr. RAHMAT EFFENDI VS PRESIDEN RI;
    Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,danDr. H. Yosran, S.H., M.Hum. HakimHakim Agung sebagai Anggota danMichael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.ttd.Dr. H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 17-09-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Februari 2021 — Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH
2294 — 1858

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;
    2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;
    3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.
    No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,

    - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Anita Kolopaking & Partners yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A.

    No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,

    - Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Anita Kolopaking & Partners yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb. sebagai penerima kuasa,

    15.

    Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,

    42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl.

    Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Upload : 23-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266 K/TUN/2024
dr. HUSNI MUBARAK vs BUPATI DOMPU;;
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dr. HUSNI MUBARAK vs BUPATI DOMPU;;
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer Subordinasi
Register : 19-01-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 26-09-2022
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 10-K/PMT.II/AD/I/2022
Tanggal 6 April 2022 — Terdakwa : dr. Soleh, Sp.S, M.E. Oditur : Hendry J Bolang, SH
359 — 58
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: dr. Soleh, Sp.S, M.E. Mayor Ckm 11070042260179, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melampaui kewenangan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara. 3.
    c) 2 (dua) lembar surat Kapuskes TNI Nomor R/98/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Permohonan keringanan hukuman atas nama Mayor Ckm dr. Soleh, Sp.S, M.E. NRP 11070042260179 Jabatan Karumkit TK IV Kesdam Cijantung Kodam Jaya/Jayakarta.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
    Terdakwa : dr. Soleh, Sp.S, M.E.Oditur : Hendry J Bolang, SH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — BUPATI KETAPANG vs Dr. HERI YULISTIO, M.Kes;
167 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KETAPANG vs Dr. HERI YULISTIO, M.Kes;
    Putusan Nomor 501 K/TUN/201943/BKPSDMC/2018, tanggal 8 Januari 2018, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:Nama : dr. Heri Yulistio, M.Kes.NIP : 19590711 198603 1 019Pangkat (Gol.
    .) : Pembina Utama Muda (IV/c)Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten KetapangMewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati KetapangNomor 43/BKPSDMC/2018, tanggal 8 Januari 2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,kepada:Nama : dr. Heri Yulistio, M.Kes.NIP : 19590711 198603 1 019Pangkat (Gol.
    Menyatakan SK Nomor 43/BKPSDMC/2018, tanggal 08 Januari 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil yang dikenakan kepada dr. Heri Yulistio, M.Kes., tetap sah danberlaku;4.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr.
    Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2019H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2019
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PT AMBON Nomor 17/PDT/2019/PT AMB
Tanggal 15 April 2019 — PENGGUGAT (PEMBANDING/ TERBANDING):
Dr. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH,
TERGUGAT (PEMBANDING / TERBANDING):
NICOLAAS FERDINAND RUGEBREGT
116 — 44
  • PENGGUGAT (PEMBANDING/ TERBANDING):
    Dr. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH,
    TERGUGAT (PEMBANDING / TERBANDING):
    NICOLAAS FERDINAND RUGEBREGT
    PUTUSANNomor 17/PDT/2019/PTAMB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :Dr. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH, Umur 55 Tahun, jenis kelamin lakilaki,kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan,pekerjaan Pengawai Negeri Sipil / Hakim,bertempat tinggal di JI. Teluk Etna VII Kav. 105,Rt. 002 Rw. 004, dalam hal ini memberikan kuasakepadaM.A.H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juli 2018 — dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph. D
354 — 102
  • Menyatakan bahwa Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dr.
    ,Ph.d, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan agar Terdakwa dr.
    dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph. D
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — ROCHMADI SULARSONO, S.Psi Psi KLINIS VS DIREKTUR RSUD Dr. HARJONO S KABUPATEN PONOROGO;
117 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROCHMADI SULARSONO, S.Psi Psi KLINIS VS DIREKTUR RSUD Dr. HARJONO S KABUPATEN PONOROGO;
    PUTUSANNomor 19 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROCHMADI SULARSONO, S.Psi, Psi Klinis,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di PerumSetono Indah E/31, Kelurahan Setono, KecamatanJenangan, Kabupaten Ponorogo, pekerjaan PNS PemdaKabupaten Ponorogo;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR RSUD Dr.
    Psi, NIP 19630122 199603 1 004, PangkatPenata Tingkat , Golongan Ill/d, Psikolog di RSUD Dr. Hardjono S,Ponorogo;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut dalamObjek Sengketa;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan hak, harkat danmartabat Penggugat seperti semula;5.
    Mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa atas nama RochmadiSularsono S Psi Psi Klinis NIP 1963 0122 1996 03 1 004 Unit KerjaRSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo Keputusan dengan NomorSurat 800/2170/405.10.35/2017 tertanggal 28 November 2017 yangputusannya menyatakan Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan tidakpuas secara tertulis;d. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, hak, harkat danmartabat Penggugat seperti semula;e.
    Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.
    Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Maftuh EffendiBiayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — WALIKOTA SURABAYA VS dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B.FINACS;;
247 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA SURABAYA VS dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B.FINACS;;
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Register : 20-09-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 25-03-2022
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 35-K/PMT-II/AD/IX/2021
Tanggal 22 Desember 2021 — ,M.M Terdakwa: Dr. Agus Setiawan S.I.P.,M.Si
163 — 20
  • ,M.MTerdakwa:Dr. Agus Setiawan S.I.P.,M.Si
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-03-2021 — Upload : 22-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Register : 10-09-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 10-03-2022
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 34-K/PMT-II/AD/IX/2021
Tanggal 30 Desember 2021 — Oditur: Hendry J Bolang, SH Terdakwa: dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S.
855 — 248
  • c. 10 (sepuluh) lernbar Foto copy Surat Bimantara & Co Law Firm Tanggal 2 Oktober 2020 perihal gugatan perceraian selaku kuasa hukum dari Penggugat a.n. dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S. d, 1 (satu) lernbar Asli Surat Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/3533/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Permohonan untuk tidak melanjutkan proses sidang.
    e. 1 (satu) lernbar Asli Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/3120/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang perintah kepada Mayor Ckm dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S. NRP 11070047541181 Jabatan Kaur Data Pelaporan Dep. Bedah RSPAD Gatot Soebroto agar mencabut gugatan perkara Nomor 467/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
    j. 5 (lima) lernbar Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor R/04/BAPA/II/2020 tanggal 22 Juli 2020 atas nama Mayor Ckm dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S. k. 4 (empat) lernbar Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) NomorR/05/BAPA/III/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Sdri. Johanna Helmina Febriani Riyadi, S.H. l. 2 (dua) lernbar Asli Surat Kesepakatan Perceraian tanggal 28 Mei 2020 antara Mayor Ckm dr.
    Oditur:Hendry J Bolang, SHTerdakwa:dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2024 — Putus : 22-07-2024 — Upload : 02-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2024
Tanggal 22 Juli 2024 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA vs Dr. ABDUL HAYAT, M.Si;;
56 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA vs Dr. ABDUL HAYAT, M.Si;;