Pemohon tidak melampirkan asli Sertifikat Asuransi dan fotokopi Polls Asuransi Open/ Floating Policydan Open Cover Policy;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, oleh karena polis asuransi tidak memenuhi syarat asuransisebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, maka besarnya nilai asuransi ditetapkansebesar 0.5% dari Cost and Freight (CFR) sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Dirjen Bea dan Cukainomor 02/BC/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri

dimaksud pada ayat (1) meliputi :f, Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor,;bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan Nilai pabean ditetapbkan dengan menggunakanmetode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibeldengan menambahkan unsur asuransi sebesar 0.5% dari nilai CFR dengan alasan Pemohon Banding tidakbisa menyerahkan asli Sertifikat Asuransi dan fotokopi Polls Asuransi Open/ Floating

harus ditambahkan padanilai transaksi sepanjang biayabiaya dan/ atau nilainilai tersebut belum termasuk dalam harga yangsebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayarsedangkan Pasal 5 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Keuangan tersebut, menyatakan bahwa:(3) Biayabiaya dan/atau nilainilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:g. biaya asuransi;bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah asiiSertifikat Asuransi dan fotokopi Polls Asuransi Open/ Floating

02/BC/2005 tanggal 16Februari 2005 tentang Asuransi Yang Dapat Diterima Untuk Pengamanan Transaksi PerdaganganInternasional Sebagai Komponen Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk menyatakan bahwa :Pasal 6Kewajiban Importir(1) Dalam hal terminologi penyerahan barang impor bukan Cost Insurance and Freight (CIF), pada saatpenyerahan hardcopy PIB Importir wajib:a. melampirkan asli Polis Asuransi Individual Policy (closed);b. melampirkan asli Sertifikat Asuransi dan fotokopi Polis Asuransi Open/Floating

tanggal 12 072013 diterima secara system (terlampir) sehingga dapat disimpulkanditerima lengkap keseluruhan dokumen oleh pejabat bea dan cukai tertanggal 12072013 sehingga dapatdisetujui pengeluaran barang nya oleh pejabat bea dan cukai tertanggal 17072013 ( terlampir ) tanpakoreksi;bahwa pada saat pengajuan hard copy PIB kepada Terbanding, Pemohon Banding telah melampirkan polisduplikat yang dicetak (basil printout, bukan carbonized) sesuai aslinya dan tidak melampirkan fotokopi PolisAsuransi Open/Floating

DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK MERDEKA;

DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;

IK MERDEKA tanggal 18 Mei 2018;

DKB Galangan II No. 0731/DKB/GalII/01/18tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IKMERDEKA;Surat dari PT. DKB Galangan II No. 0861/DKB/GalII/01/18tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya FloatingReapir MPSV. IK MERDEKA;Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKANo. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/GII/01/2018;Surat dari PT.

DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;Surat dari DKB Galangan II No. 2871/DKB/ Gal 1/04/18 tertanggal2 April 2018, perihal MPSV IK MERDEKA;Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK. MERDEKAtanggal 11 Mei 2018;Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV.

DKB Galangan Il No. 0731/DKB/GalII/01/18tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IKMERDEKA;Surat dari PT. DKB Galangan Il No. 0861/DKB/GalII/01/18tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya FloatingReapir MPSV. IK MERDEKA;Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKANo. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/GII/01/2018;Surat dari PT.

DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK MERDEKA;

DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;

IK MERDEKA tanggal 18 Mei 2018;

DKB Galangan II No. 0731/DKB/GalII/01/18tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IKMERDEKA;Surat dari PT. DKB Galangan II No. 0861/DKB/GalII/01/18tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya FloatingReapir MPSV. IK MERDEKA;Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKANo. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/GII/01/2018;Surat dari PT.

DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;Surat dari DKB Galangan II No. 2871/DKB/ Gal 1/04/18 tertanggal2 April 2018, perihal MPSV IK MERDEKA;Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK. MERDEKAtanggal 11 Mei 2018;Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV.

DKB Galangan Il No. 0731/DKB/GalII/01/18tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IKMERDEKA;Surat dari PT. DKB Galangan Il No. 0861/DKB/GalII/01/18tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya FloatingReapir MPSV. IK MERDEKA;Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKANo. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/GII/01/2018;Surat dari PT.

DKB Galangan II Nomor 0861/DKB/GalII/01/18 tertanggal 19Januari 2018, perihal biaya floating repair MPSV IK Merdeka;Surat dari PT. DKB Galangan II Nomor 0731/DKB/GalII/01/18 tertanggal 23Januari 2018, perihal klarifikasi awal biaya floating repair MPSV IK Merdeka;Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid/2020Perjanjian kerja sama (kontrak) floating repair MPSV.IK MeRDEKA Nomorproyek 2602/18 Nomor 015/KONTR/DKB/GII/01/2018;Surat dari PT.

DKB Galangan II Nomor 004 tanggal 23 Januari 2018;Surat dari DKB Galangan II Nomor 2871/DKB/GalII/04/18 tertanggal 2 April2018 perihal MPSV IK MERDEKA;Surat klarifikasi akhir biaya floating repair MPSV IK. MERDEKA tanggal 11Mei 2018;Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (SNote) MPSV IK.MERDEKA tanggal 16 Mei 2018;Surat Ijin Kapal/Proyek Keluar PT.

DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018,berikut Surat Keterangan tanggal 21 Mei 2018;2 (dua) lembar Surat Perintan Kerja Floating Repair Kapal MPSV IK.Merdeka di PT DOK & Perkapalan Kota Bahari (Persero) Galangan II Nomor020/SPKJSL/18, tanggal 20 Januari 2018;1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU(Notans Public Singapore) tentang Deletion Certificate From The RegistrarOffice of Malaysia Ships Marine Departement of Central Region Name IKMerdeka Official number 333983 dan 1 (satu

Sabang Mariner 8 sedangkan pihak Penggugatsebagai Penerima Pekerjaan Floating Repair Tongkang BG. Sabang Mariner8;9.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah sesuai dengan surat PenawaranTergugat Rekonpensi/Penggugat tertanggal 4 April 2009,No.1083/P/MLM/IV/09 (Bukti P.1) jis Surat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tertanggal 17 April 2009, No.D0001/2009 (Bukti P.2) dan Perjanjiantentang Pekerjaan Floating Repair Kapal BG Sabang Mariner 8, tertanggal 23April 2009 (Bukti P.4), Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telahmenunjuk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk melaksanakanpekerjaan Floating Repair

Bahwa dalam pelaksanaan semua pekerjaan repleting/floating repair tersebutdi atas, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ternyata tidakmengerjakannya secara profesional dan didukung oleh keahlian sertapengalaman sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan keterlambatanpenyelesaian pekerjaan yang pada bagiannya menimbulkan adanya kerugianpada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

Dimana sesuai denganPerjanjian tertanggal 23 April 2009, pasal 6, jangka waktu penyelesaianpekerjaan floating repair BG Sabang Mariner 8 adalah 30 (tiga puluh) harikalender, namun sesuai dengan yang diakui' oleh TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi dalam gugatan Konpensinya pada angka14, pekerjaan tersebut diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2009, berartipelaksanaan pekerjaan floating repair mengalami keterlambatan 5 (lima)bulan dari jadwal penyelesaian yang seharusnya (23 Mei 2009) ;8.

Perjanjian tentang Pekerjaan Floating Repair Kapal BG. SABANG MARINER8tanggal 23 April 2009 pihak pertama IDRUS SUHARTONO TAN SE DirekturPT. RCL COAL TRANSPORTATION dan pihak kedua HA. SUXHARTONO SA.Direktur Utama PT. MUJUR LESTARI MAKMUR. (Bukti P4) ;5. Invoice No.1153/P/MLM/11/09 tanggal 20 Oktober 2009 HA.SUHARTONO,SA. Dirut PT. MUJJUR LESTARI MAKMUR. (Bukti P5) ;6. 7 (tujuh) lembar Fotofoto BG SABANG MARINER 8 sedang floating repairbagian deck di PT.

Sandhy Putra Makmur Samarinda untukmemberitahu bahwa ada 4 buah Battery Floating Merk Sonnencein S12/130Ayang awalnya berada di lokasi Ruangan Shelter Tower Telkomsel dan ternyatabenar bahwa 4 buah Battery Floating Merk Sonnencein S12/130A saat itusudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian Sdra. AGUS menghubungi saksiuntuk memberitahu saksi bahwa 4 buah Battery Floating Merk Sonnencein$12/130A telah hilang;Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Sdra.

Samarinda Ulu Kota Samarindasesampainya disana ternyata benar bahwa 4 buah Battery Floating MerkSonnencein S12/130A telah hilang. Kemudian saksi pun langsungmenghubungi pimpinan saksi dan diarahkan untuk membuat laporan kePolresta Samarinda;Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambilbarang milik PT. Telkomsel tersebut;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.

Penghasilan Pasal 23, makaTerbanding mempertahankan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewaMenurut PemohonPendapat Majelisaktiva sejumlah Rp.2.972.766.098,00 serta menolak keberatan PemohonBanding.: bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakanObjek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai denganSE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikanoleh kapal FSO (Floating

sejumlah Rp.2.096.448.419,00tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Bandingtidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotongPajak Penghasilan Pasal 23.bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakanObjek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai denganSE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikanoleh kapal FSO (Floating

Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi jasapelayaran luar negeri sebesar Rp.2.096.448.419,00 menyampaikan bahwayang menikmati jasa tersebut adalah BUT Korea Development, sehingga yangmelakukan pembayaran adalah BUT Korea Development dan untuk transaksitersebut telah dilakukan pemotongan oleh BUT Korea Development berupaPajak Penghasilan Pasal 15 dengan tarif 2,46% hal ini sesuai dengan SE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan olehkapal FSO (Floating

Storage Offshore).bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupaSPT PPh Pasal 15 yang telah dipotong oleh BUT Korea Development.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidanganMajelis berpendapat, atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesarRp.2.096.448.419,00 tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungandengan adanya jasa yang diberikan oleh kapal Floating Storage Offshore(FSO) yang berfungsi sebagai tempat penampungan minyak yang didirikan

/ditanam di tengah laut dan tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Floating StorageOffshore (FSO) tidak termasuk dalam pengertian kapal, tetapi tempatpenyimpanan yang terapung di tengah laut.bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi jasapelayaran luar negeri sebesar Rp.2.096.448.419,00 yang mengklasifikasikansebagai sewa aktiva dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah benar dansesuai dengan ketentuan peraturan

Trgkapal Floating Cren dan dilambung kiri Floating Cren tersebut ada kapalMV atau Kapal Cargo. Selanjutnya Kapal Floating Cren tersebut denganmenggunakan Baketnya langsung memindahkan Batu Bara dari kapal BG.ABUNAWAS XII ke kapal BG (Barge) atau Tongkang.

ARMADA KALTIM 01 yang menarik Kapal BG.ABUNAWAS kembali melakukan pelayaran dan sekira pukul 21.00 witatiba di Perairan Muara Berau dan sandar di lambung kanan Barge (BG/Tongkang) dimana dilambung kiri Barge (BG Tongkang) tersebut adakapal Floating Cren dan dilambung kiri Floating Cren tersebut ada kapalMV atau Kapal Cargo. Selanjutnya Kapal Floating Cren tersebut denganmenggunakan Baketnya langsung memindahkan Batu Bara dari kapal BG.ABUNAWAS XII ke kapal BG (Barge) atau Tongkang.

ARMADA KALTIM 01 yang menarik Kapal BG.ABUNAWAS kembali melakukan pelayaran dan sekira pukul 21.00 witaHalaman 17 dari 76 hal.Putusan No.461/Pid.B/2015/PN.Trgtiba di Perairan Muara Berau dan sandar di lambung kanan Barge (BG/Tongkang) dimana dilambung kiri Barge (BG Tongkang) tersebut adakapal Floating Cren dan dilambung kiri Floating Cren tersebut ada kapalMV atau Kapal Cargo.

Selanjutnya Kapal Floating Cren tersebut denganmenggunakan Baketnya langsung memindahkan Batu Bara dari kapal BG.ABUNAWAS XII ke kapal BG (Barge) atau Tongkang.

lokasi saksi tidakmelihat, yang ikut floating lokasi hanya Terdakwa;Bahwa benar, kapal Barakah 6 sebagai kapal pengumpul ikandi rumpon sedangkan yang mengangkut ikan adalah kapaljaring untuk selanjutnya di bawa ke Semporna Malaysia;Hal. 10 dari 25 hal.

No. 2457 K/PID.SUS/2016 Keterangan saksi BENJAMIN LANOY RAMADA JR:Bahwa benar, sebagai Nakhoda di Barakah 6 adalah Qhoirul,kapal Barakah 6 ini adalah kapal lampu yang berfungsisebagai kapal penjaga rumpon;Bahwa saksi saat itu sedang tidur, tibatiba ada kapal patrolimelakukan penindakan kemudian saksi langsung mematikanGPS;Bahwa benar, saksi melihat ada kapal AL Nomor 352 denganjarak 1 mil di sekitar tempat kapal saksi mengikat rumpon dantidak melakukan apaapa;Bahwa benar, pada saat melakukan floating

lokasi saksi tidakmelihat, yang ikut floating lokasi hanya Terdakwa;Bahwa benar, kapal Barakah 6 sebagai kapal pengumpul ikandi rumpon sedangkan yang mengangkut ikan adalah kapaljaring untuk selanjutnya di bawa ke Semporna Malaysia;Bahwa benar, hanya kapal Barakah 6 yang di tindak dirumpon, sedangkan kapal Barakah 3 dan kapal Barakah 5mendekat ke Barakah 6;Bahwa benar, saksi menolak koordinat yang di tetapkan olehpihak Bea Cukai dan posisi tersebut sebagaimana terlihatpada peta masuk dalam wilayah

Bahwa sebagaimana keterangansaksi Joko Prasetyo pada saat dilakukan floating terhadap titikkoordinat ini yang menyaksikan adalah Terdakwa, saksi JokoPrasetyo dan Kopat dimana saksi Benjamin Lanoy Ramada JRtidak ikut dalam melakukan floating tersebut dan Terdakwamembenarkan titik koordinat tempat dilakukan tindakan terhadapTerdakwa yaitu pada titik 03 3400"LU 119 2300"BT;Bahwa sebagaimana di terangkan oleh saksi Joko Prasetyo dalampeta yang diperlihatkan di depan persidangan yang merupakanpanduan

30003 tidaklah menjadi suatu alasan untukmembebaskan Terdakwa;Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pada sesaatsetelah dilakukan tindakan terhadap kapal Barakah 6, Terdakwaselaku Nakhoda bersamasama dengan saksi Joko Prasetyo danKomandan Patroli melakukan floating titik koordinat, dan Terdakwamembenarkan titik koordinat tersebut;Bahwa Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keteranganyang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:.

DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK Merdeka;

DKB Galangan II No. 004 tanggal 23 Januari 2018;

Merdeka tanggal 11 Mei 2018;

DKB Galangan II No. 0731/DKB/GalII/01/18 tertanggal 19Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK Merdeka;Surat dari PT. DKB Galangan II No. 0861/DKB/GalII/01/18 tertanggal 23Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya Floating Reapir MPSV. IKMerdeka;Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Floating Repair MPSV.IK MerdekaNo. Proyek 2602/18 No. 015/KONTR/DKB/GII/01/2018;Surat dari PT.

DKB Galangan II No. 0731/DKB/GalII/01/18 tertanggal 19Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK Merdeka;Surat dari PT. DKB Galangan II No. 0861/DKB/GalII/01/18 tertanggal 23Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya Floating Reapir MPSV IKMerdeka;Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Floating Repair MPSV.IK Merdeka No.Proyek 2602/18 No. 015/KONTR/DKB/GII/01/2018;Surat dari PT.

DKB Galangan II No. 004 tanggal 23 Januari 2018;Surat dari DKB Galangan II No. 2871/DKB/GalI/04/18 tertanggal 2 April2018, perihal MPSV IK Merdeka;Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK.

DKB Galangan II No. 0731/DKB/GalII/01/18tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV.IK Merdeka;Surat dari PT. DKB Galangan II No. 0861/DKB/GalII/01/18tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal BiayaFloating Reapir MPSV IK Merdeka;Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Floating Repair MPSV.IKMerdeka No. Proyek 2602/18 No. 015/KONTR/DKB/G11/01/2018;Surat dari PT.

DKB Galangan II No. 004 tanggal 23 Januari2018;Surat dari DKB Galangan Il No. 2871/DKB/Gal1/04/18tertanggal 2 April 2018, perihal MPSV IK Merdeka;Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK.

Ladju sebesar Rp.5.022.280,00 tidak dapat dipertahankan;Koreksi atas Transaksi Jasa Pelayaran Luar Negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00bahwa berdasarkan data pemeriksaan, biaya sejumlah Rp.2.442.554.445,00 merupakanbiaya atas penggunaan kapal Floating Storage Offshore (FSO), yaitu kapal yang digunakanuntuk menyimpan minyak mentah dalam keadaan diam terapung di laut serta bukan dalamrangka pengangkutan atau pemindahan minyak mentah ke tempat atau lokasi lain.

Oleh karena itu, Pemohon Banding tetapberpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan Objek Pasal Pajak Penghasilan 15 atastransaksi luar negeri yang di kenakan tarif 2,64%;bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jasa pelayaran luar negeri sebesarRp.2.442.554.445,00 karena biaya yang dibayarkan tersebut merupakan biaya ataspenggunaan kapal Floating Storage Offshore (FSO), yaitu kapal yang digunakan untukmenyimpan minyak mentah dalam keadaan diam terapung di laut serta bukan dalam rangkapengangkutan

tempat atau lokasi lain dan merupakanObjek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikanbahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi ini seharusnya bukan merupakan ObjekPajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksipelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE32/PJ.4/1996 mengenai jasapelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (Floating

luar negeri dengan tarif 2,64 % sesuai dengan SE32/PJ.4/1996mengenai jasa pelayaran, dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (FloatingStorage Offshore) dan Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 15 atastransaksi tersebut;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelisberpendapat, atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya jasa yangdiberikan oleh kapal Floating

Storage Offshore (FSO) yang berfungsi sebagai tempatpenampungan minyak yang didirikan/ditanam di tengah laut dan tidak berpindah dari satutempat ke tempat lainnya;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Floating Storage Offshore (FSO)tidak termasuk dalam pengertian kapal, tetapi tempat penyimpanan yang terapung diMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut Majelistengah laut;bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi jasa pelayaranluar negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00

2004 0421207900 Fabrication 25.000.001Onshore100014000 21/05/2004 0421207900 Fabrication 1.975.000.Onshore1500002127 27/05/2004 0001013612 Hutang Crown PJ 18.618.71: Menurut Pemohon BandingMenurut Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak PenghaPasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan ta2,64% sesuai dengan SE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan olkapal FSO (Floating

Oleh karena itu, Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa transaksi tersemerupakan Objek Pasal Pajak Penghasilan 15 atas transaksi luar negeri yang dikenakan tarif 2,64%: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas sewa aktiva sebesar Rp.2.328.612.231,00 karena berdasdata pemeriksaan, biaya sejumlah Rp.2.096.448.419,00,00 yang terdiri dari Rp.260.690.625,00 kerCitra Maritimindo dan Rp.2.067.921.606,00 kepada PT Samudra Petrindo merupakan biaya ataspenggunaan kapal Floating Storage Offshore (FSO), yaitu

mentah ke fempat atau lokasiain; lbahwa menurut Terbanding, seIKeputusan Direktur Jenderal HIPenghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalamTahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimallundang Nomor 17 Tahun 2000, biaya yang IRp.2.096.448.419,00 tersebut mterupakan objek P.dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebbuai dengan ketenPajak Nomor: KE lbahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini $IPasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pas2,64% sesuai dengan SE32/PJ.4/1996 mengenaikkapal FSO (Floating

Storagebemotongan Pajakriksaan dan pembuktian dalam per'p.2.328.612.231,0diberikan oleh kahyak yang didirikhwa Floating Storh yang terapung diTerbanding atas transaksi jasa peldkasikan sebagaian Pajak Penghasilan Pasal 15 Fukan keberatan dan juga banding ateisifikasi dari Objekt Pajak Penahesitehnya juga menerima koreksi Pajak Peoreksi atas transaksi jasa pelayaranrnurut Pemohon Banding transaksoleh Pemohonndapat bahwaajak PenghasilanOffshore) dan ataPenghasilan Pasalsidangan Majelis0 tersebut merufbal

Floating Storann/ditanam di tengnge Offshore (FStengah laut;sewa aktiva dalPenghasilhin dan PiHundang Nir dengan lil 2004 shon BandiPasal 23;Pajak Pen;egeri dengng diberikpangkutannker;2.328.612baikan bailahwa FSCKarena FSmpungan g dan/ataubut diklasifikasikan oleh Terbreksi neg:Banding, semohon ES penetapamohon Pasal 23nghasilan uar negerii tersebut15 atas tJ.4/1996 mengenki jasa pe5 transaksi15;berpendapakan biaybe Offshorrah laut dO) tidak teyaran luatn terutang Menurut TerbandingPenghasilan

DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK MERDEKA;

DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;

IK MERDEKA tanggal 18 Mei 2018;

DKB Galangan II No. 0731/DKB/GalII/01/18tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IKMERDEKA;Surat dari PT. DKB Galangan II No. 0861/DKB/GalII/01/18tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya FloatingReapir MPSV. IK MERDEKA;Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKANo. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/GII/01/2018;Surat dari PT.

DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;Surat dari DKB Galangan II No. 2871/DKB/ Gal 1/04/18 tertanggal2 April 2018, perihal MPSV IK MERDEKA;Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK. MERDEKAtanggal 11 Mei 2018;Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV.

DKB Galangan Il No. 0731/DKB/GalII/01/18tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IKMERDEKA;Surat dari PT. DKB Galangan Il No. 0861/DKB/GalII/01/18tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya FloatingReapir MPSV. IK MERDEKA;Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKANo. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/GII/01/2018;Surat dari PT.

PENETAPANNomor : 601/Pdt/G/2019/PN Jkt.Utr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Perdata pada tingkatpertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :FERNANDO ISKANDAR; beralamat Floating Castle JLLBSD Grand Boulebardcluster commercial Park Barat No.l BSD CityPagedangan, Tanggerang 15.345.Untuk Selanjutnya disebut sebagai PenggugatDalam hal ini memberikan kuasa kepada; EMIRAL Rangga Tranggono,SH.AbdulRahman,SH

;Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tertanggal22 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utaratanggal 25 Oktober 2018, dengan No. 601/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr;Menimbang, bahwa sesuai surat tertanggal 19 Maret 2019, FernandoIskandar Dalam Hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur atasnama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT DWIMITRA BERKATSURGAWI, beralamat di Floating

KIMmeminta waktu untuk melunasi pembayaran dana kompensasi denganmengajukan penangguhan pembayaran melalui surat dengan nomor :02/KIMKTB/X1I/2014 perihal pembayaran kompensasi Floating Cranedengan isi surat bahwa kami akan mengusahakan pembayaran yangtertunda adapun hal yang menghambat pembayaran kami yaitu, kamibelum menerima pembayaran dari pihak owner Floating Crane,setelah itu berlanjut sampai 6 (enam) buah kapal tagihan dan tidak adapembayaran, Koperasi TKBM Karya Bahari dan PT.

sebanyak 1.276.230MT dengan jumlah dana kompensasi yang belum dibayar sebesarRp.801.472.440, (delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh duaribu empat ratus empat puluh rupiah), dana kompensasi tersebutberdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tahun 2012 tanggal 31Desember 2011 antara Primer Koperasi TKBM Karya Bahari Kotabarudengan APBMI sebesar Rp.628, (enam ratus dua puluh delapanrupiah), yang mana dana tersebut disepakati bahwa setiap kegiatanPerusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menggunakan Floating

KIM meminta waktu untukmelunasi pembayaran dana kompensasi dengan mengajukan penangguhanpembayaran melalui surat dengan nomor : 02/KIMKTB/XI/2014 perihalpembayaran kompensasi Floating Crane dengan isi surat bahwa kami akanmengusahakan pembayaran yang tertunda adapun hal yang menghambatpembayaran kami yaitu, kami belum menerima pembayaran dari pihakowner Floating Crane, setelah itu berlanjut sampai 6 (enam) buah kapaltagihan dan tidak ada pembayaran, Koperasi TKBM Karya Bahari dan PT.KIM serta APBMI

KIM nomor : 02/KIMKTB/XI/2014 perihal pembayaran kompensasiFloating Crane dengan isi surat bahwa kami akan mengusahakan pembayaranyang tertunda adapun hal yang menghambat pembayaran kami yaitu, kamibelum menerima pembayaran dari pihak owner Floating Crane, setelah ituberlanjut sampai 6 (enam) buah kapal tagihan dan tidak ada pembayaran,Koperasi TKBM dan PT. KIM serta APBMI mengadakan pertemuan di kantorAPBMI yang beralamat di JI. Pertamina No.1 Desa Semayap Kec. Pulau LautUtara Kab.

Bahwa TERMOHON pada tanggal 23 Februari 2016 menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus Nomor: Print11/F.2/Fd.1/02/2016 untuk melakukanpenyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan FSRU(Floating Storage Regassification Unit) milik PT. Perusahaan Gas Negara(Persero), Tok di Lampung (Bukti T1).2.

Kemudian TERMOHON dengan surat Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus membuat Nota Dinas kepada Jaksa Agung RI Nomor: R60/F/Fd.1/04/2017 tanggal 11 April 2017 perihal Laporan PerkembanganPenyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan FSRU(Floating Storage Regasification Unit) milik PT. Perusahaan Gas Negara(Persero), Tok di Lampung Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2014(Bukti T9).11.

Nomor: 22/Pen.Pid.Sus /TPK/IV/2016/PN.Jkt.Psttanggal 11 April 20164) Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan JakartaPusat5) ~Bukti T6 : Berita Acara Ekspose HasilPenyidikan kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan FSRU (Floating Storage RegasificationUnit) Milik PT.

Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk diLampung Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2014. 9Februari 20176) Bukti T7 : Laporan PerkembanganPenyidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan FSRU (Floating Storage RegasificationHal 26 dari 36 Hal Putusan Praperadilan No. 168/Pid.Prap/2018/PN. Jkt. SelUnit) Milik PT.

Perihal :Laporan Perkembangan Penyidikan Kasus Dugaan TindakPidana Korupsi Pembangunan FSRU (Floating StorageRegasification Unit) milik PT. Perusahaan Gas Negara(Persero), Tok di Lampung Tahun Anggaran 2011 s/d2014. Nomor : R60/F/Fd.1/04/2017 tanggal 11 April 201710) BuktiT11 : Surat Perintah PenghentianPenyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus.

Koreksi atas Jasa Pelayaran Luar Negeri sebesar Rp.2.556.922.071,00: bahwa berdasarkan data pemeriksaan, biaya sebesar Rp.2.556.922.071,00 merupakan biaya ataspenggunaan kapal Floating Storage Offshore (FSO) yaitu kapal yang digunakan untuk menyimpanmentah dalam keadaan diam terapung di laut serta bukan dalam rangka pengangkutan atau pemind:Menurut Pemohon BandingMenurut Majelisminyak mentah ke tempat atau lokasi lain.

Koreksi atas transaksi dengan PT Samudra Petrindo sebesar Rp.2.276.494.521,00bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Pen;Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri deng2,64% sesuai dengan SE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikkapal FSO (Floating Storage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutanmentah dari sumursumur di dalam daerah WKP kepada pembeli melalui

Oleh karena itu, Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa transaksimerupakan Objek Pasal Pajak Penghasilan 15 atas transaksi luar negeri yang di kenakan tarif 2,649: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesarRp.2.556.922.071,00 karena berdasarkan data pemeriksaan, biaya sejumlah Rp.2.648.147.119,00 yterdiri dari Rp.280.427.550,00 kepada PT Citra Maritimindo dan Rp.2.276.494.521,00 kepada PTSamudra Petrindo merupakan biaya atas penggunaan kapal Floating Storage

Tahun 2000, biaya yang dibayarkan sejumlah Rp.2.556.922.071,00 tersebut meobjek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahpenggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Pen:Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri deng2,64% sesuai dengan SE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikkapal FSO (Floating

Storage Offshoryang berfungsi sebagai tempat penampungan minyak yang didirikan/ditanam di tengah laut dzberpindah dari satu tempat ke tempat lainnya;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Floating Storage Offshore (FSO) tidak tdalam pengertian kapal, tetapi tempat penyimpanan yang terapung di tengah laut;bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi jasa pelayaran luasebesar Rp.2.556.922.071,00 yang mengklasifikasikan sebagai sewa aktiva dan terutangPenghasilan

Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/2012Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding sebagai pihak pemotong telahmelaksanakan kewajibannya sesuai dengan UndangUndang PPh dan peraturanpelaksanaannya yang berlaku;b) Dasar Nomor 2 Samika, Kidecrane, dan Twinstar menyediakan jasa pelayaranbukan sewa peralatan;Bahwa Pasal 3.1 perjanjian penggunaan floating crane antara Pemohon Bandingdengan Kidecrane menunjukkan bahwa:"Pihak Kontraktor (yaitu Kidecrane) akan menyediakan dua floating crane...

Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/2012 4 PRESSHABPpemton (1 s.d. 4.500.000 ton/tahun) =US$ 17,190,000/tahunUS$ 2.32 per ton (4.500.001 s.d. ton/tahun) 2 Floating Crane Utilization Agreement antara Pemohon Banding denganBUT Kidecrane Transportes Maritimos LDA memuat halhal sebagai berikut:No Uraian IsiTanggal 1 Juni 2006Jangka Waktu 1 Juni 2006 s.d. 30 Juni 20093 Kewajiban BUT Menyediakan dua (2) floating crane fully mannecfitted (sudah termasuk awak, bahan bakar, spareuntuk menjalankan kegiatan transshipment

Jasa untuk memindahkan batu bara tersebut dilakukan oleh BUTKidecrane dengan menggunakan 2 (dua) buah kapal dengan floating craneyang disediakan oleh BUT Kidecrane. Kapalkapal dengan floating cranetersebut diawaki sendiri oleh pihak yang bertindak untuk kepentingan danbertanggung jawab kepada BUT Kidecrane.

Perjanjian yang ditandatangani adalahmengenai jasa transshipment yang harus dilaksanakan oleh BUTperusahaan pelayaran luar negeri tersebut untuk Pemohon PeninjauanKembali dengan menggunakan kapal dengan floating loading crane ataukapal dengan floating crane;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1550 KUH Perdata, kewajibanpihak yang menyewakan adalah:1 Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;2 Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakaiuntuk keperluan yang

Juga floating loading facility yangmelekat pada kapal milik BUT Twinstar dan floating crane yang melekatpada kapalkapal milik BUT Kidecrane merupakan satu kesatuan dengankapalkapal tersebut dan tidak dapat dipandang sebagai alat yang berdirisendiri;Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku penyediaanpenyediaan jasa oleh ketiga perusahaan pelayaran luar negeri tersebutkepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan kapal

tersebut telahdipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Terbanding mempertahankanObjek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewa aktiva sejumlahRp.2.972.766.098,00 serta menolak keberatan Pemohon Banding.bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakanObjek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai denganSE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikanoleh kapal FSO (Floating

XXX merupakan biayaatas penggunaan kapal Floating Storage Offshore (FSO), yaitu kapal yangdigunakan untuk menyimpan minyak mentah dalam keadaan diam terapung dilaut serta bukan dalam rangka pengangkutan atau pemindahan minyak mentahke tempat atau lokasi lain.bahwa menurut Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undangundang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netosebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

sejumlah Rp.2.972.766.098,00 tersebut merupakan objekPajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikanbahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakanObjek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai denganSE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikanoleh kapal FSO (Floating

aktiva.Menurut Terbanding:Menurut Pemohon :Menurut Majelisbahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi jasapelayaran luar negeri sebesar Rp.2.972.766.098,00 menyampaikan sebagaiberikut:bahwa menurut Pemohon Banding transaksi tersebut bukan merupakan ObjekPajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terutang Pajak Penghasilan 15 atastransaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran, dikarenakan jasa yang diberikan olehkapal FSO (Floating

Storage Offshore).bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidanganMajelis berpendapat, atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesarRp.2.972.766.098,00 tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungandengan adanya jasa yang diberikan oleh kapal Floating Storage Offshore(FSO) yang berfungsi sebagai tempat penampungan minyak yang didirikan/ditanam di tengah laut dan tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Floating

Oleh karena itu, Pemohon Banding tetap berpendapatbahwa transaksi tersebut merupakan Objek Pasal Pajak Penghasilan 15 atastransaksi luar negeri yang di kenakan tarif 2,64%;: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas sewa aktiva sebesarRp.3.961.112.558,00 karena berdasarkan data pemeriksaan, biaya sejumlahRp.3.961.112.558,00 yang terdiri dari Rp.271.089.000,00 kepada PT CitraMaritimindo dan Rp.3.690.023.558,00 kepada PT Samudra Petrindo merupakanbiaya atas penggunaan kapal Floating Storage Offshore

seharusnyajuga menerima koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Aktiva (FSO);bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi jasa pelayaranluar negeri sebesar Rp.3.961.112.558,00 menyampaikan bahwa menurut PemohonBanding transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23,tetapi terutang Pajak Penghasilan 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengantarif 2,64% sesuai dengan SE32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran, dikarenakanjasa yang diberikan oleh kapal FSO (Floating

Storage Offshore) dan atas transaksidengan Citra Marimindo telah Pemohon Banding lakukan pemotongan PajakPenghasilan Pasal 15;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelisberpendapat, atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.3.961.112.558,00tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya jasa yangdiberikan oleh kapal Floating Storage Offshore (FSO) yang berfungsi sebagai tempatpenampungan minyak yang didirikan/ditanam di tengah laut dan

tidak berpindah darisatu tempat ke tempat lainnya;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Floating Storage Offshore(FSO) tidak termasuk dalam pengertian kapal, tetapi tempat penyimpanan yangterapung di tengah laut;bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi jasapelayaran luar negeri sebesar Rp.3.961.112.558,00 yang mengklasifikasikan sebagaisewa aktiva dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah benar dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan