Bupati Barito SelatanNomor 032/722/MI/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011, perihal PenarikanKendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemkab Barito Selatan;Il. DASAR GUGATAN:1.

Bahwa, Tergugat dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan danAset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Barito Selatan (Saudara Drs. M.HUSNI THAMRIN) tidak mau melaksanakan Keputusan, yaitu NotaPersetujuan Bupati Barito Selatan tersebut huruf f di atas;. Bahwa, Kepala Dinas PPKAD (Sdr. Drs. M. HUSNI THAMRIN) mengirimsurat kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa, kenapa Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan itumengirim surat dimaksud kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah?Padahal di Kabupaten Barito Selatan ada Inspektur Kabupaten, ada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ada apa dengantindakan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan itu?;e.

Menurut bocoran yang Penggugat terima dari orang dalam Dinas PPKADKabupaten Barito Selatan sendiri, dibuat pertimbangan sedemikian rupa olehKepala Dinas PPKAD agar Penggugat tidak dapat membeli kendaraan roda 4(empat) itu;Agar dapat ditarik, sehingga orang dalam Dinas PPKAD yang akanmembelinya;8. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;a.

Bahwa, kendaraan roda empat yyang menjadi objek sengketa karena adanyaKeputusan Termohon Kasasi Nomor 932/722/II/PPKAD/2011 tanggal 20Desember 2011 (P.1), sudah Pemohon Kasasi serahkan kembali kepada PemerintahKabupaten Barito Selatan pada tanggal 23 Juli 2012 melalui Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD). (Berita CaraSerah Terima terlampir);3.

Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor2004/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam)titik bulan Agustus 2010 sesuai surat tagihan No:011/Infotek/IX/2010tanggal 1 September 2010 sebesar Rp 4.950.000,00.

Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor2675/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam)titik bulan Oktober 2010 sesuai surat tagihan No:015/Infotek/XI/2010tanggal 1 November 2010 sebesar Rp 4.950.000,00.

Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD~ Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:2902/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internetbulan Desember 2010 sesuai surat tagihan No:018/Infotek/XII/2010tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp 40.800.000,00.

Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor2901/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam)titik bulan November dan Desember 2010 sesuai surat tagihanNo:017/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebesarRp 9.900.000,00.

Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:2004/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6(enam) titik bulan Agustus 2010 sesuai surat tagihanNo:011/Infotek/IX/2010 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp4.950.000,00.

Rusdiati Rusli, SE, M.Apselaku Kasubag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto sertaKepala Dinas PPKAD Kabupaten Jenepoto Drs. M. Saleh Aburaera untukmelakukan perbuatanperbuatan yang menyimpang dan/atau bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku terkait aturanpengelolaan keuangan negara atau daerah, demi tercapainya maksud dantujuan untuk memperoleh kekayaan atau atau tambahan penghasilansecara tidak sah.Hal 3 dari 67 hal. Put.No.51/Pid.Sus.

;Apalagi lagi dalam petimbangan hukum tersebut TerdakwaPembandingSjafruddin, S.Sos didasarkan untuk menolak mengeluarkan dana untukkeperluan pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menjadi tanggung jawab KantorDinas PPKAD Jeneponto sementara daftar rincian permintaan yang diajukanHj.

Saleh Aburaerayang menjabat sebagai Kepala Kantor Dinas PPKAD disuruh oleh bawahannya in casuTerdakwaPembanding Sjafruddin, S.Sos ?

Meskipun jenis kegiatan tidak dianggarkan pada bendaharapos bantuan.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie adalah jelas merupakan suatu mekanismepencairan uang yang berlaku di Kantor Dinas PPKAD Jeneponto sehingga merupakanproses mekanisme yang telah diatur dalam ketentuannya.

Saleh Aburaera (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah = PPKAD) selaku pengguna anggaran terdakwa telah melakukan 5 (lima) kalipembayaran sesuai jumlah pada daftar rincian permintaan biaya yang diajukan olehHj.Rusdiati Rusli yang keseluruhannya berjumlah Rp. 424.842.000 (empat ratus duapuluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah ) dimana seharusnyaterdakwa sebagai pejabat bendahara pengeluaran Pos bantuan dinas PPKAD Jenepontowajib menolak pembayaran tersebut karena

Di dalam strukturorganisasi Dinas PPKAD kabupaten Jeneponto itu sendiri terdapat lagi beberapaorang pejabat struktural yang memeiliki kewenangan dan berperan penting dalampenatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan anggaran/keuangan daerah/negara, antara lain; terdakwa Drs M. Saleh Aburaera sebagai pejabat PejabatKepala Dinas PPKAD, pejabat keuangan, dan tentu saja pejabat bendaharapengeluaran. Dalam kaitan ini, terdakwa Drs. M.

Saleh Aburaera selaku kepalaDinas PPKAD Kabupaten Jenepoto telah bermufakat dan bekerja sama denganpejabat bidang keuangan lainnya yakni Hj.

SelakuKepala Dinas PPKAD Kab. Jeneponto dan ex officio juga sebagaipejabat Bendahara Umum Derah Kabupaten Jeneponto, terdakwaDrs. M. Saleh Aburaera seharusnya melakukan pengendalianterhadap Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan yakni Sjafruddin,S.Sos dengan melakukan cash opname secara berkala (rutin), halyang sama wajib pula dilaksanakan oleh Hj.

Rusdiati Rusli, SE, M.AP yang menjabatselaku Kasubbag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jenepontop15serta Sjarifuddin, S.Sos yang menjabat selaku BendaharaPengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Jenepontountuk bekerja sama demi mendapatkan keuntungan besar daripengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan tanggungjawb mereka.Penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan karena jabatan punmereka lakukan secara berjamaah agar saling mendukung satudengan lainnya, seperti pada jenis kegiatan makan

RUSDIATI RUSLI,SE sebesar Rp. 60.000.000, ( enam puluh juta rupiah ), tanggal 06 Mei2009.257.10.11.12.13.15.1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD), tahun 2009 untuk belanja rutn padaDinas PPKAD Kab. Jeneponto.1 (satu) eksamplar surat pertanggungjawaban penggunaan anggarandana rutin pada dinas PPKAD Kab.

RusdiatiRusli, SE, M.Ap yang saat itu sedang menduduki jabatan selakuKasubag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto, telahbermufakat dan bekerja sama dengan pejabat penting lainnyayakni Kepala Dinas PPKAD kabupaten Jeneponto yang saat itudijabat oleh Drs. M.

Saleh Aburaera selaku Kepaladinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dan Sjafruddin, S.Sos, selakuBendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD Kab.Jeneponto untuk secara sengaja dan menyadari sepenuhnyaakibat perbuatan yang akan timbul dan memang dikehendaki untukkeuntungan mereka sendiri.

Saleh Aburaera selaku KepalaDinas PPKAD.

bendahara pengeluaran;Bahwa Kepala Dinas PPKAD Pemkab Jeneponto Tahun 2009 adalahDrs.

SalehAburaera selaku Kadis PPKAD Kabupaten Jeneponto adalah perintahatasan yang wajib dijalankan dan dilaksanakan untuk kepentingan KantorDinar PPKAD Jeneponto. Sebab proposal yang telah diajukan olehTerdakwa Hj. Rusdiaty, SE selaku kasubag keuangan wajib didisposisi olehsaksi Drs. M.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sikka;bahwa yang kemudian memproses permohonan dari Terdakwa adalahsaksi Drs. Bili Dolu selaku KPA dan saksi Godfridus Faustinus selakuBendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Sikka;Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 37 dari 168 halaman38bahwa saksi Godfridus Faustinus dan saksi Drs.

Bendaharabantuan keuanagan, dilayani sesuai ketersediaan dana dan SPJ yangsudah masuk;bahwa atas permohonan Nomor Sos.460/82/IX/2009 tanggal 7 Oktober2009 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluhjuta rupiah) dengan disposisi Sekretaris Dinas PPKAD, selaku pejabatyang mewakili Kepala Dinas PPKAD tertanggal 12 Oktober 2009 yangberbunyi:Yth.

Bili Dolu mempertanggungjawabkan penggunaanuang panjar bantuan sosial Bagian Kesra, yang dibukukan dalamBKU Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 24 s.d.

Bili Dolu melakukan pertanggungjawaban tahapkedua ataS penggunaan uang panjar bantuan sosial Bagian Kesrasebagaimana dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Tahun 2009Nomor 107a s.d.

Dinas PPKAD sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);77. bahwa atas permohonan tersebut, saksi Drs. EduardusDesapante selaku Kepala Dinas PPKAD membubuhkan disposisiinstruktif agar permohonan Terdakwa dilayani sesuai ketersediaandana tetapi dengan memprioritaskan SPJ;78. bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs.

ternyata tertulis hibah kepada PD ITA ESA sehingga untukmenyesuaikan perjanjian kerjasama dengan nomenklatur DPA Dinas PPKAD tersebut,maka Dinas PPKAD berkoordinasi dengan bagian SDA untuk membuat perjanjian barudalam bentuk naskah hibah, sehingga akhirnya terbitlah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan PD ITA ESA Nomor HK 16 Tahun 2010tanggal 22 Juni 2010; Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndaodengan PD ITA ESA Nomor HK

Pengajuan SPPLS ditandatanganioleh Kepala Dinas PPKAD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani oleholeh Kepala Dinas PPKAD, dan kwitansi yang seluruhnya tertanggal 17 Juli 2010;Bahwa setelah itu pada tanggal 19 Juli 2010 Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu SaksiADRIANUS LEDOH SE menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesarRp1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi selaku BendaharaPengeluaran Dinas PPKAD mengambil SP2D tersebut di kantor Bendahara

Dana Hibah tertanggal 10 Juni 2010;Bahwa selanjutnya Bagian Sumber Daya Alam juga merubah nomenklatur perjanjiankerjasama dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah KabupatenRote Ndao dengan PD Ita Esa Nomor HK 16 Tahun 2010, Nomor 44/NPHD/PD.ITAESA/06/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Hibah Uang;Bahwa setelah semua permintaan dari Dinas PPKAD tersebut dipenuhi, terdakwa danbendahara PPKAD ke kupang untuk minta tandatangan Kepala Dinas PPKAD yang saat itusedang berada

di kupang, setelah selesai tanda tangan saksi tinggal menunggu pencairan;Bahwa selanjutnya uang dicairkan oleh bendahara PPKAD ke rekening PD.

SIMSON ALFIANUS SAYD selaku Asisten II Bidang Perekonomian danPembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, keterangan Saksi Drs.ORIGENES BOEKY M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao dan keteranganIr.

Di dalam strukturorganisasi Dinas PPKAD kabupaten Jeneponto itu sendiri terdapat lagi beberapaorang pejabat struktural yang memeiliki Kewenangan dan berperan penting dalampenatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan anggaran/keuangandaerah/negara, antara lain; terdakwa Drs M. Saleh Aburaera sebagai pejabatPejabat Kepala Dinas PPKAD, pejabat keuangan, dan tentu saja pejabatbendahara pengeluaran. Dalam kaitan ini, terdakwa Drs. M.

Saleh Aburaeraselaku kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jenepoto telah bermufakat dan bekerjasama dengan pejabat bidang keuangan lainnya yakni Hj.

Rusdiati Rusli, SE, M.AP selaku KasubbagKeuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto Sjafruddin, S.Sos selakuBendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD KabupatenJeneponto maka pengelolaan keuangan/anggaran tentu akan berjalandengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, bersih, dan kecil kKemungkinanakan terjadinya kebocoran dan/atau penggunaan keuangan/anggaranyang tidak sesuai peruntukannya. Namun terdakwa Drs. M. SalehAburaera bersama Hj.

SANTI selaku pemilik rumah makanpariangan.Untuk pembayaran makan tamu BPKP Propinsi Sulsel dan rapatdi Dinas PPKAD selama 1 ( satu ) minggu sebesar Rp.14.500.000, ( empat belas juta lima ratus ribu rupiah ) dan danaHal. 7 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mkstersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri langsung yangserahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik pariangan.g.

RUSDIATI RUSLI,SE sebesar Rp. 60.000.000, ( enam puluh juta rupiah ), tanggal 06 Mei2009.1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD), tahun 2009 untuk belanja rutn padaDinas PPKAD Kab. Jeneponto.1 (satu) eksamplar surat pertanggungjawaban penggunaan anggarandana rutin pada dinas PPKAD Kab.

Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April2011.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2010 tanggal 01 April2011.14 (empat belas) lembar Daftar Kuantitas Harga PengadaanKendaraan Dinas Roda 4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April 2011.14 (empat belas) lembar Spesfikasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2011 tanggal 01 April2011.1 (satu) lembar surat dukungan dan purna jual

MARTIN ITAL ZENDRATO, MSP selaku PPK yang mengendalikanpelaksanaan kontrak atau pihak lain pada Dinas PPKAD Kota Gunungsitolihal tersebut tidakdilakukan Terdakwa.

MARTIN TALI ZENDRATO, MSP Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kota Gunungsitoli (PPKAD) yang ditandatangani oleh FULIAROZENDRATO, SE selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kepala Dinas PPKAD KotaGunungsitoli.

ELYUNUS WARUWU, S.PtBahwa saksi adalah sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan SuratKeputusan SK Kepala Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli Nomor : 027 / 506 /DPPKAD/2011, tanggal 08 Februari 2011, tentang Penghunjukan/penetapanPanitia Pengadaan Barang Pada Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli dalamrangka Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional lingkup Pemerintah KotaGunungsitoli TA 2011, yang ditandatangani oleh FULIARO ZENDRATO, SEselaku Pengguna Anggaran (PA) / Kepala Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli ;Bahwa adapun

Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April2011.7. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2010 tanggal 01 April2011.8. 14 (empat belas) lembar Daftar Kuantitas Harga PengadaanKendaraan Dinas Roda 4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April 2011.9. 14 (empat belas) lembar Spesfikasi Pengadaan Kendaraan DinasRoda 4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2011 tanggal 01April 2011.10.1 (satu) lembar surat dukungan

kaca bening jendela loket depan dan jendela belakang kantor capil;- 1 (satu) buah batu warna coklat dengan diameter lebar 10 cm x panjang 16 cm;- 1 (satu) buah batu warna silfer dengan diameter lebar 15 cm x panjang 20 cm;- 1 (satu) buah nangka;- 2 (dua) bauh pecahan kaca bening jendela depan dan kaca rak lemari; dan- 1 (satu) buah batu warna putih dengan diameter lebar 13 cm x panjang 19 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) blunder arsip/dokumen yang terbakar;Dikembalikan kepada Dinas PPKAD

Saksi NUR ALI NURLETE, SE., Alias ALI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN MshBahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengansebenarnya, sehubungan dengan perkara pengruskan kaca jendelaruangan sekretaris Kepala Dinas PPKAD Kab. Malteng dan pembakaranarsip dokument keuangan Dinas PPKAD Kab.

kemudiansaya menyuruh mereka berdua untuk melaporkan kejadian ini ke atasanmereka yakni Kasat Pol.PP, dan saya juga langsung menghubungi KepalaDinas PPKAD sdr.

JAINUDIN ALI SE,M.AP.Saksi menjelaskan bahwa ada pegawai yang lain yang bukan dari DinasPPKAD sudah ada di halaman apel kantor Bupati, namun untuk pegawaiDinas PPKAD saya tidak tahu apakah mereka sudah ada ataukah belum,Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Mshyang pasti pada saat saya masuk, kedua anggota Sat. Pol.PP datangmenemui saya dan melaporkan perisitwa pembakaran dan pengursakankaca jendela ruang sekretaris Kepala Dinas PPKAD Kab.

kondisi kaca Kantor pecah dan sebagian arsipdokument keuangan Dinas PPKAD Kab.

Saksi menjelaskan bahwa pengruskan kaca jendela ruangan sekretarisKepala Dinas PPKAD Kab. Malteng dan pembakaran arsip dokumentkeuangan Dinas PPKAD Kab. Malteng tersebut dapat menimbulkanbahaya bagi barang,dikarenakan sebagian dari arsip yang berada diruangan lobi Kantor Bupati hangus terbakar dan tidak dapat dipergunakankembali dan kaca jendela juga tidak dapat digunakan lagi karena pecahterkena lemparan batu.

Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April2011.7. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2010 tanggal 01April 2011.8. 14 (empat belas) lembar Daftar Kuantitas Harga PengadaanKendaraan Dinas Roda 4 (empat) Dinas PPKAD Kota GunungsitoliTA. 2011 tanggal 01 April 2011.9. 14 (empat belas) lembar Spesfikasi Pengadaan Kendaraan DinasRoda 4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2011 tanggal 01April 2011.10. 1 (satu) lembar surat dukungan

Surat Perintah Membayar No: 900/36/SPMLS/PPKAD/2011 tanggal 08 Juli2011.8.

Kota Gunungsitoli TA. 2011, yang ditandatangani olehFULIARO ZENDRATO, SE. selaku Kepala Dinas PPKAD KotaGunungsitoli.

danmenjabat sebagai Bendahara Pos Bantuan.Bahwa saksi dihunjuk oleh Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli menjadi PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasionallingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli pada Dinas PPKAD KotaGunungsitoli TA. 2011 sedangkan menjabat sebagai Bendahara PosBantuan di Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kota Gunungsitoli Nomor : 027 / 2230 / DPPKAD / 2011, tanggal 06Juni 2011

Kendaraan DinasRoda 4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2011 tanggal 01April 2011.1 (satu) lembar surat dukungan dan purna jual No.

Rusdiati Rusli, SE, M.Ap. yang saat itu sedang mendudukijabatan selaku Kasubag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto,telah bermufakat dan bekerja sama dengan pejabat penting lainnya yakniKepala Dinas PPKAD kabupaten Jeneponto yang saat itu dijabat oleh Drs.M.

Saleh Aburaeraselaku Kepala dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dan Sjafruddin, S.Sos,selaku Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD KabupatenJeneponto, untuk secara sengaja dan menyadari sepenuhnya akibatperbuatan yang akan timbul dan memang dikehendaki untuk keuntunganmereka sendiri.

SalehAburaera selaku Kepala Dinas PPKAD.

Saleh Aburaera selaku Kadis PPKAD Kabupaten Jenepontoadalah perintah atasan yang wajib dijalankan dan dilaksanakan untukkepentingan Dinas PPKAD Jenepento. Sebab proposal yang diajukan olehTerdakwaPemohon Kasasi Hj. Rusdiaty, SE selaku Kasubag Keuanganatas perintah dan disposisi saksi Drs. M.

untuk menutupi kebutuhan KabupatenJeneponto, maka selaku Kadis PPKAD Drs.

No. 1096 K/Pid.Sus/2011Desa Kuhanga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada DinasPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;Bahwa Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukanverifikasi atas permintaan SPP dan SPM dari Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dinas PPKAD KabupatenBolaang Mongondow Utara melakukan verifikasi untuk mengetahui apakahpermohonan SPP dan SPM yang diajukan Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertata dalam

APBD Ta. 2008untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang MongondowUtara, setelah melakukan verifikasi SPM dan SPP Kantor Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Bomut, Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengeluarkan SP2D Nomor : 419/SP2D/LSBG/IV/ 2008 tanggal16 April 2008 dengan dana sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa setelah keluarnya SP2D untuk kegiatan wawasan kebangsaan dansosialisasi hukum Ta. 2008 dari Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;Bahwa Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukanverifikasi atas permintaan SPP dan SPM dari Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dinas PPKAD KabupatenHal. 9 dari 23 hal.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;Bahwa Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukanverifikasi atas permintaan SPP dan SPM dari Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dinas PPKAD KabupatenBolaang Mongondow Utara melakukan verifikasi untuk mengetahui apakahpermohonan SPP dan SPM yang diajukan Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertata dalam APBD Ta. 2008untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang MongondowUtara

, setelah melakukan verifikasi SPM dan SPP Kantor Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Bolmut, Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang MongonHal. 14 dari 23 hal.

Asli nota dinas Kepala Dinas PPKAD tanggal 13 Maret 2012 ;4 . Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Hibah Nomor : 018/PNK/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 5 . Foto copy (legalisir) buku register SP2D Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ;6 . Asli surat permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan hibah tahun anggaran 2012 Nomor : 900/03/DPPKAD/2013 tanggal 03 Januari 2013 ;7 .

Asli berita acara penyerahan hibah Nomor : 26/BAP HIBAH/PPKAD/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;12. Asli surat pernyataan Saudara AZHAR OHORELLA selaku Raja Negeri Kailolo tanggal 14 Maret 2012 ;13. Foto copy KTP AZHAR OHORELLA ;14.

Lutfi Rumbia, MT selaku Kepala DinasPendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten MalukuTengah dan terdakwa.Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Bendahara Pengeluaran PPKAD saksiHusni Saleh telah mengeluarkan Kwitansi pembayaran untuk keperluan belanjahibah pembangunan rumah Raja Negeri Kailolo yang diterima oleh terdakwasenilai Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnya dilakukanpenandatangan berita acara penyerahan hibah Nomor : 26/BAPHIBAH/PPKAD/2012 tanggal 14 Maret

LutfiRumbia, MT selaku Kepala Dinas PPKAD Kab.

Lutfi Rumbia, MT selaku Kepala DinasPendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten MalukuTengah dan terdakwa.Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Bendahara Pengeluaran PPKAD saksiHusni Saleh telah mengeluarkan Kwitansi pembayaran untuk keperluan belanja13hibah pembangunan rumah Raja Negeri Kailolo yang diterima oleh terdakwasenilai Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnya dilakukanpenandatangan berita acara penyerahan hibah Nomor : 26/BAPHIBAH/PPKAD/2012 tanggal 14 Maret

Lutfi Rumbia, MT selaku Kepala Dinas PPKAD Kab.

(yang menandatangani Kepala Dinas PPKAD Drs. H. Samsi. 250.Lampiran SPD Nomor: 050/SPDDISTAMBEN/2009 tgl. tg 5 Oktober 2009 dengDPA 2.03.01.20.01.5.2 dengan nilai dana langsung Rp. 217.091.700, yang menancKepala Dinas PPKAD Drs. H. Samsi. 251.SP2D Nomor : 3351/SP2D/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang ditanda tangani olBendahara Umum Daerah Syamsi, S.IP. dengan nilai Rp. 219.091.700, untuk penuang muka 30 % CV.

DISTAMBEN/2009 tgl 4 Desember 2009 tentang surat penyediaan Dana Anggarar 43 Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD dengan nilai penyediaan d.3.722.934.050, yang menanda tangani Kepala Dinas PPKAD Drs. Samsi. 389.Lampiran SPD Nomor : 080 /SPDDISTAMBEN/2009 tgl 4 Desember 2009 dengaDPA 2.03.01.20.01.5.2 dengan nilai dana langsung Rp. 3.722.934.050, yang menand.Kepala Dinas PPKAD Drs.

DISTAMBEN/2009 tg 4 Desember 2009 tentang surat penyediaan Dana AnggararDaerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD dengan nilai penyediaan d3.722.934.050, yang menanda tangani Kepala Dinas PPKAD Drs. Samsi. 389.Lampiran SPD Nomor : 080 /SPDDISTAMBEN/2009 tgl 4 Desember 2009 dengaDPA 2.03.01.20.01.5.2 dengan nilai dana langsung Rp. 3.722.934.050, yang menand.Kepala Dinas PPKAD Drs.

DISTAMBEN/2009 tgl 4 Desember 2009 tentang surat penyediaan Dana AnggararDaerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD dengan nilai penyediaan d3.722.934.050, yang menanda tangani Kepala Dinas PPKAD Drs. Samsi. 410.Lampiran SPD Nomor : 080 /SPDDISTAMBEN/2009 tgl 4 Desember 2009 dengaDPA 2.03.01.02.01.5.2 dengan nilai dana langsung Rp. 3.722.934.050, yang menand.Kepala Dinas PPKAD Drs.

227 DISTAMBEN/2009 tgl 4 Desember 2009 tentang surat penyediaan Dana AnggararDaerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD dengan nilai penyediaan d3.722.934.050, yang menanda tangani Kepala Dinas PPKAD Drs. Samsi. 420.Lampiran SPD Nomor : 080 /SPDDISTAMBEN/2009 tgl 4 Desember 2009 dengaDPA 2.03.01.20.01.5.2 dengan nilai dana langsung Rp. 3.722.934.050, yang menand.Kepala Dinas PPKAD Drs.

No. 542 K/Pid/2015November 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lahat atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahatyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barangsesuatu yaitu 1 (satu) unit brankas yang berisikan uang sebanyakRp262.380.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh riburupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

yaitu milikDinas PPKAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yangdilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut:Bermula ketika Terdakwa yang dihubungi oleh saksi DWI ROLYS untukbertandang ke rumah TANHAR alias KAK TAN yang mengajak Terdakwa untukmengambil brankas dari Pemda Lahat, Terdakwa yang pada mulanya sempattakut akhirnya menyetujuinya tetapi tugasnya hanya mengawasi.

Terdakwa kemudian membelanjakan uang tersebut untukmemperbaiki sepeda motor miliknya;Akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan temantemannyatersebut Dinas PPKAD Kabupaten Lahat mengalami kerugian sebesarRp262.380.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh riburupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke4 KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLahat tanggal 22 Desember 2014

No. 542 K/Pid/2015tanpa ada paksaan atau tekanan dari Pihak Kejaksaan Negeri Lahat danyang bertandatangan adalah Terdakwa sendiri; Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak tahu apakah ada brankas diRuangan PPKAD tersebut akan tetapi Terdakwa rutin mengambilhonorarium Terdakwa setiap bulannya di ruangan tersebut;Menurut Penuntut Umum berpendapat bahwa sesuai dengan faktafaktapersidangan tersebut di atas telah memenuhi seluruh unsur dalam DakwaanPasal 363 ayat (1) ke4 KUHP yang terdiri dari:1.

PPKAD tersebut dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitarpada saat DWI ROLYS dan pelaku lainnya mengambil brankas tersebut daridalam ruangan.

) mengelola dana atas 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan rutindan kegiatan pos bantuan ; Bahwa untuk transaksi penarikan maupun pemasukan dana kegiatanPos Bantuan TA.20092010 pada Dinas PPKAD dikelola oleh SaksiJohanes Fua Radja sebagai Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan padaDinas PPKAD TA.20092010 ; Bahwa untuk Tahun Anggaran (TA) 2009 alokasi dana pos bantuanadalah sebesar Rp.40.508.936.222, (empat puluh milyar lima ratusdelapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus duapuluh dua rupiah

) berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Ngada TA.2009 ; Kemudian dari anggaran pos bantuan TA. 2009 tersebut, dana yangterealisasi melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekeningPos Bantuan Dinas PPKAD Nomor: 012.01.05.0002648 pada BankNTT Cabang Bajawa, yang dikelola oleh Dinas PPKAD adalah sebesarRp.39.555.711.222, (tiga puluh sembilan milyar lima ratus limapuluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh duarupiah), dengan perincian

Bahwa dana KPU Kabupaten Ngada berasal dari dana posbantuan pada Dinas PPKAD, dan saksi JOHANES FUA RADJAsebagai Bendahara Pos Bantuan bertanggungjawab ataspenyaluran dana pos bantuan kepada KPU Kabupaten Ngada.

PosBantuan Set Tun PPKAD. 2.

Bahwa dana Pemerintahan Kabupaten Ngada disimpan di Bank NTTCabang Bajawa dalam bentuk rekening giro diantaranya adalahrekening giro pengeluaran kas daerah, rekening giro penerimaan kasdaerah, rekening Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) untuk dana Pos Bantuan dan termasuk rekeningdinasdinas lainnya.

adalah saksi ditunjuk sebagaiKetua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas PPKAD Kab.Karo termasukdalam kegiatan pembangunan TPS ;Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barangdan Jasa Dinas PPKAD Kab.

) Kab.Karo adalah saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah(KBUD) pada Dinas PPKAD Kab.

(anggota)Bahwa saksi dan panitia pemeriksa barang/jasa Dinas PPKAD Kab.

Karo sekitar bulan Januari s/d Pebruari 2010 dan saksi ditunjuksebagai Ketua Tim Pemeriksa;Bahwa saksi bersama panitia pemeriksa barang/jasa Dinas PPKAD Kab.

Karo ;Bahwa pada TA 2009 saksi ditunjuk menjadi Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Dinas PPKAD Kab. Karo dengan SuratKeputusan Kepala Dinas PPKAD Kab. Karo Nomor : 800/890/DPPKAD/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 termasuk dalampelaksanaan kegiatan pembangunan TPS pedagang Pasar Kabanjaheserta terdakwa Drs.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan KomputerMainframe/Server Dinas PPKAD Kab.

Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2879/SP2D/KBUD/2013 tanggal 30 Agustus2013 perihal pembayaran 30% pekerjaan pengadaan komputer mainframe/serverdi Dinas PPKAD Mitra oleh CV.

Minahasa Tenggara senilaiRp.824.685.400, untuk pembayaran 100% pekerjaan pengadaan KomputerMainframe/ Server di Dinas PPKAD Mitra oleh CV.

Minahasa Tenggarasenilai Rp 824.685.400, untuk pembayaran 100% pekerjaan pengadaanKomputer Mainframe/ Server di Dinas PPKAD Mitra oleh CV.

Bupati Konawe Nomor : 003 Tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan NONONG FADLI,SE.M.Si sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas PPKAD Kab. Konawe.

Bupati Konawe Nomor : 003 Tahun 2009 tanggal 05Januari 2009 tentang pengangkatan NONONG FADLI,SE.M.Si sebagaiBendahara Pengeluaran di Dinas PPKAD Kab.

,M.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Kabid Anggaran pada dinas PPKAD Kab.