Ditemukan 5512 data
YEHEZKIEL BOSEREN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK WARSA
87 — 37
Pemohon:
YEHEZKIEL BOSEREN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK WARSAYami No. 11, Kelurahan Fandoi,Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. KepalaKepolisian Daerah (KAPOLDA) Papua Cq Kepala Kepolisian Resort(KAPOLRES) Biak Numfor Cq, Kepala Kepolisian Sektor Warsa(KAPOLSEK), beralamat di Jalan Wari Moos Biak, Kabupaten Biak Numfor98112, yang dalam ini memberi kuasa kepada :1. Iptu, Muh. Yusuf, M.S.Sos.,S.H.
yangtertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAPharus dimaknai "minimal dua alat bukti" yang termuat dalam Pasal 184KUHAP;1) Keterangan Saksi2) Keterangan Ahli3) Surat4) Petunjuk5) Keterangan TerdakwaBahwa dalam rangkaian Penyidikan yang dilakukan olehTERMOHON = selain memenuhi unsur tersebut diatas sebelummenetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, TERMOHONmelaksanakan Gelar Perkara pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021,berdasarkan BAB IV Pasal 31, pasal 32, 33 Peraturan Kapolri
DIRGA YUDHA
Tergugat:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA SUMATERA UTARA
3.KAPOLRES TEBING TINGGI
13 — 8
Penggugat:
DIRGA YUDHA
Tergugat:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA SUMATERA UTARA
3.KAPOLRES TEBING TINGGI
ANDI SITTI SANIAH S
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK RAPPOCINI
94 — 1
Pemohon:
ANDI SITTI SANIAH S
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK RAPPOCINI
Wahyudi
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Ngawi Cq Kasat Lantas Polres Ngawi
73 — 0
Pemohon:
Wahyudi
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Ngawi Cq Kasat Lantas Polres Ngawi
ANISA AZIZ
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
35 — 18
Pemohon:
ANISA AZIZ
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
SUDIRMAN Bin JAFAR Alias PAK SUDI
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulsel cq Kapolres Bone
13 — 6
Pemohon:
SUDIRMAN Bin JAFAR Alias PAK SUDI
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulsel cq Kapolres Bone
58 — 45
KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTB
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai pihakdalam perkara ini secara hukum adalah sangat keliru (error in persona);Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menanggapi EksepsiTermohon tersebut di atas mengatakan bahwa Kepolisian RI sudahmemberikan otoritas masingmasing yaitu mulai dari Kapolri, Kapolda,Kapolres dan Kapolsek. Terlebih lagi dalam tubuh polri atau jajarannya adahal. 30 dari 45 hal. Putusan No. 1/Pid/Pra/2020/PN. Mtryang namanya sistem komando.
sebagaitersangka apakah sah menurut hukum ataukah tidak;Menimbang bahwa, penetapan sebagai tersangka itu berdasarkan buktipermulaan yang cukup, hal Ini dapat dilihat dari pengertian tersangka dalamPasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut didugasebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itudiatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, MenteriKehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri
Pol KEP/O4/III/1984tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana(Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.Pol. Skep/1205/IX/2000 tentangPedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwabukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanyasuatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporanpolisiditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal184 KUHAP;Menimbang, bahwa alat bukti yang sah ialah:hal. 39 dari 45 hal.
Mtra. keterangansaksi;b. keteranganahli;Cc. surat;d. petunjuk;e. keteranganterdakwa.Menimbang, bahwa hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 21Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen PenyidikanTindak Pidana yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan buktipermulaan itu sendiri adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alatbukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telahmelakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan;Menimbang
42 — 11
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTENG Cq. KAPOLRES POSO
219 — 28
BENGET RUMAHORBO, M.Th (PEMOHON)- KAPOLRI di Jakarta, Cq. KAPOLDA Sumatera Utara di Medan, Cq. KAPOLRESTA MEDAN (TERMOHON)
SINGGIH PRANANTO SIAM BIN LIU NGIAN TJUNG
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI
33 — 23
Pemohon:
SINGGIH PRANANTO SIAM BIN LIU NGIAN TJUNG
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI
FRANS ADINATA BARUS
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
42 — 5
Pemohon:
FRANS ADINATA BARUS
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Karyanta Perangin Angin
Termohon:
KAPOLRI di Jakarta Cq. Bapak KAPOLDASU di Sumut Cq. Bapak KAPOLRES Tapsel
9 — 6
Pemohon:
Karyanta Perangin Angin
Termohon:
KAPOLRI di Jakarta Cq. Bapak KAPOLDASU di Sumut Cq. Bapak KAPOLRES Tapsel
237 — 67
., MHTermohon: Kapolri cq Kapolda Sumatera Utara cq Kapolres Nias
definisitersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkanbukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.Menimbang, bahwa dengan membaca pasalpasal terkait di atas, dapatdisimpulkan bahwa dalam KUHAP (UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana) tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup dalam tahappenangkapan ;Menimbang, bahwa mengenai bukti permulaan diatur dalam Keputusan BersamaMahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri
Pol KEP/04/III/1984 tentangPeningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan padaPeraturan Kapolri No. Pol.
NARTOKO Bin SOMO PAWIRO
Tergugat:
1.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Ngawi cq Kasatreskrim Polres Ngawi cq Kanit I satreskrim Polres Ngawi
2.Kapolri cq KaBareskrim Mabes Polri cq Karowasidik Bareskrim Mabes Polri
3.Kapolri cq Kadiv Propam Mabes Polri
4.Kepala Desa Kandangan
5.Kepala Badan Pemerintahan (BPN) Kab. Ngawi
16 — 0
Penggugat:
NARTOKO Bin SOMO PAWIRO
Tergugat:
1.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Ngawi cq Kasatreskrim Polres Ngawi cq Kanit I satreskrim Polres Ngawi
2.Kapolri cq KaBareskrim Mabes Polri cq Karowasidik Bareskrim Mabes Polri
3.Kapolri cq Kadiv Propam Mabes Polri
4.Kepala Desa Kandangan
5.Kepala Badan Pemerintahan (BPN) Kab. Ngawi
RONNY PAKAJA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA GORONTALO cq Kapolres Gorontalo cq Kasat Reskrim Polres Gorontalo
62 — 24
Pemohon:
RONNY PAKAJA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA GORONTALO cq Kapolres Gorontalo cq Kasat Reskrim Polres Gorontalo
FATHUR ROHMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA JAWA TIMUR
27 — 11
Pemohon:
FATHUR ROHMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA JAWA TIMUR
AGUSTINUS SEMBIRING
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PANCUR BATU
18 — 4
Pemohon:
AGUSTINUS SEMBIRING
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PANCUR BATU
ANANG Bin JUHRI. alm
Termohon:
KAPOLRI RI, Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH, Cq. KAPOLRES KOTAWARINGIN TIMUR
5 — 4
Pemohon:
ANANG Bin JUHRI. alm
Termohon:
KAPOLRI RI, Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH, Cq. KAPOLRES KOTAWARINGIN TIMUR
77 — 19
Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KAPOLSEK PATUMBAK
ROYAL SIHOMBING) yangdiduga melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 335 KUHPidana yang dipersangkakan kepadaPemohon telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagaitersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara.3. Bahwa Tindakan Termohon yang melakukan penangkapan terhadapTersangka ROYAL SIHOMBING (ic.
SRI DEWI SUDARSIH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES NGAWI Cq KASATRESKRIM POLRES NGAWI
151 — 42
Pemohon:
SRI DEWI SUDARSIH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES NGAWI Cq KASATRESKRIM POLRES NGAWIUNGGUL BAYUNTORO, SH, MH ;Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum & HAM BHIRAWA yangberalamat di Jalan Kapten Saputro Il No. 8 Kejuron Taman Kota Madiun,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MelawanKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) d/a Jl.Trunojoyo Nomor 5 Jakarta Selatan Cg. KEPALA KEPOLISIANDAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM) d/a JI. Anmad Yani Nomor116 Surabaya Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR (KAPOLRES)NGAWI, berkedudukan di JI.