Ditemukan 521 data
DESI SUSANTI,SH
Terdakwa:
ACHMAD DARTONO Als ANTOK Bin SA'AD
73 — 8
kurang Rp. 89.750.000, (delapan pulu sembilan juta tuju ratus limapuluh ribu rupiah).wonneeee Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal372 KUHPSetelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa ;Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut UmumNomor.Reg.Perk.Nomor : PDM606/N.6.14/Epp.2/04/2019 tanggal 22 Mei 2019 yangpada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan1
ERLINDA, S.Sos
Tergugat:
1.WALI KOTA SOLOK
2.WALIKOTA SOLOK / H. ZUL ELFIAN, S.H., M.Si
328 — 162
KEWENANGAN PENGADILAN1.
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Kewenangan/Kompetensi Pengadilan1.
ENI YUSRIANI,S.Pd
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
275 — 199
KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1149/A.SK/ IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd.
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
116 — 82
KEWENANGAN PENGADILAN1.
1.Drs. H. JAINUDDIN DAMOPOLII
2.Drs. SUHARJO MAKALALAG
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
Intervensi:
Ir. Hj. TATONG BARA
275 — 181
Menimbang, bahwa untuk menjawabnya Majelis Hakim akanmengkaji kKewenangan Pengadilan dengan kajian subjektum litis dankajian objektum litis sebagai berikut :N JENIS SENGKETA SUBJEK fo = KEWENANGANO OL Eh Le AE PENGADILAN1 SENGKETA TUN Penggugat : Keputusan PTUN (PasalOrang/Bdn TataUsaha 47, Pasal 50)=MuM Hk Perdata Negara(UU PTUN) Tergugat :Badan /Pejabat TUN2 SENGKETA TUN Penggugat: Penetapan PTTUN (PasalKHUSUS Pasangan pasangan 154 ayat (2)Calon calon.
Ir. H. Achmad Husaini
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
LINDA HAKIM
291 — 273
Kompetensi Absolut Pengadilan1.
PT. GRIYA MARTUA TOMORINDAH (GMT)
Termohon:
1.BUPATI MOROWALI
2.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
656 — 383
Terhadap Kewenangan Abolut Pengadilan1. Bahwa terhadap Objek Permohonan yang dimohonkan olehPemohon sebagaimana dalam surat Permohonan pada poin 1 (satu)halaman 2 (dua) sampai halaman 3 (tiga) yang pada intinyamenyatakan Termohon II in casu Gubernur Sulawesi Tengah yangtidak menanggapi surat keberatan Pemohon adalah dalil yangmengadaada;Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PL2.
PT. RES KARYA
Tergugat:
PPK SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan
152 — 211
KEWENANGAN PENGADILAN1.
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
265 — 171
Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG(Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugatdimaksud.c.KEWENANGAN PENGADILAN1.
1.CHARMELINA T. SORMIN , DKK
2.ROBIN H.NADEAK
3.ROWAN POLTAK M.NADEAK
4.NAIL NADEAK
5.TORANG NADEAK
6.OMMI BR.MALAU
Tergugat:
Bupati Kabupaten Samosir
119 — 65
KEWENANGAN PENGADILAN1.Bahwa Surat Bupati Samosir No : 108/2191/HK/V/2018 tertanggal 30 Mel2018 perihal Jabatan Tunggane Huta atau Panungganei Bukan JabatanPemerintahan telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahanyang baik maka untuk itu Penggugat s/d VI mengajukan gugatan terhadapTergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, hal ini sesuai denganPasal 53 dari UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.5 Tahun
PT. Cetara Bangun Persada
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
231 — 141
Kompetensi Absolut Pengadilan1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quoadalah terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur SulawesiTengah terhadap SuratPermohonan Pemohon Nomor: 05/.SPDir.CBP/IX/2020 tanggal 15 September 2020 Perihal PermohonanRegistrasi Izin Usaha Pertambangan IUP PT.
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
303 — 213
KEWENANGAN PENGADILAN1.
PT. VIVA TEHNIK MANDIRI
Tergugat:
PT. LUXINDO RAYA
165 — 134
KOMPETENSI PENGADILAN1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi dalamperkara a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan suatualasan yang patut dan sah berdasarkan hukum acara yang berlaku diIndonesia;2.
Hellen Yulita Pangadjaja
Tergugat:
1.I Nyoman Lukius Utomo
2.Bruno Fransiskus Harry Prastawa
47 — 40
TENTANG KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN1.
356 — 254
KEWENANGAN PENGADILAN1.
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
200 — 183
KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 PEMOHON telah mengajukanSurat No.025.INKP/200VIII/2020 Perihal:Permohonan PeningkatanIUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERAS! PRODUKSI PT.INDONIKEL KARYA PRATAMA, yang objek lokasinya terletak diKecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,Luas lokasi: 3.047 Ha, yang ditujukan kepada Gubernur SulawesiTengah (TERMOHON):2.
45 — 31
TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN1.
101 — 32
seluruhnya ;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menuruthukum ;SUBSIDAIR :Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukanjawabannya tertanggal 18 Februari 2010 yang berbunyi sebagai berikut ;I DALAM EKSEPSIA EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN1
112 — 40
Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan1. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri Atambua tidakberwenang mengadili perkara ini. Menurut Tergugat, gugatan harus diajukan kepadaPengadilan Negeri Kupang, karena dalam perjanjian antara Penggugat denganTergugat cq.