1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor295/Pdt.G/2021/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp 195. 000,00 ( seratu sembilan puluh limaribu rupiah).

Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkarasejumlah Rp 195. 000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.Taufikurranman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. danH.

li>

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE JULIANA PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran DP I tanah sebatu SHM No.195

I Nyoman Minul uang sejumlah Rp.1.121.574.000,-(satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tegalalang tanggal 04 Agustus 2015;

I Nyoman Minul uang sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) Tegalalang tanggal 19 Oktober 2015;

I Nyoman Minul uang sejumlah Rp.297.000.000,-(dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran DP tanah sebatu SHMNo.195 luas 1450m2 an. Letu Desa Sebatu dan SHM No.3065 luas192m2 an. Nyoman Minul uang sejumlah Rp.1.121.574.000,(satumilyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima riburupiah) Tegalalang tanggal 04 Agustus 2015;2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Il tanah sebatu SHMNo.195 luas 1450m2 an. Letu Desa Sebatu dan SHM No.3065 luas192m2 an.

Nyoman Minul uang sejumlah Rp.600.000.000,(enamratus juta rupiah) Tegalalang tanggal 19 Oktober 2015;3. 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran DP Il tanah sebatu SHMNo.195 luas 1450m2 an. Letu Desa Sebatu dan SHM No.3065 luas192m2 an.

sehargaRp. 80.000.000 ( delapan puluh juta rupiah ) per are yang dituangkandalam Akta jual beli No 43/2015 tgl 04 Mei 2015, dan saat ini SertifikatHak Milik nomor : 195 / Desa Sebatu dan Sertifikat Hak Milik no.3065/Desa Sebatu dijadikan Agunan di BPR Lestari oleh GEDEMAYADANA; Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari GEDE MAYADANA,terdakwa kembali menjual sebidang tanah tertuang dalam Sertifikat HakMilik 195 / Desa Sebatu dan Sertifikat Hak Milik nomor : 3065 / DesaSebatu yang telah dibeli oleh

Nyoman Minul uang sejumlah Rp.1.121.574.000,(satu milyar seratusdua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tegalalangtanggal 04 Agustus 2015;2. 1 (Satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran DP II tanah sebatu SHMNo.195 luas 1450m2 an. Letu Desa Sebatu dan SHM No.3065 luas 192m2an. Nyoman Minul uang sejumlah Rp.600.000.000,(enam ratus jutarupiah) Tegalalang tanggal 19 Oktober 2015;3. 1 (Satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran DP II tanah sebatu SHMNo.195 luas 1450m2 an.

Memerintahkan agar barang bukti berupa:1. 1 (Satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran DP tanah sebatuSHM No.195 luas 1450m2 an. Letu Desa Sebatu dan SHM No.3065luas 192m2 an. Nyoman Minul uang sejumlah Rp.1.121.574.000,(satumilyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima riburupiah) Tegalalang tanggal 04 Agustus 2015;2. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran DP II tanah sebatuSHM No.195 luas 1450m2 an. Letu Desa Sebatu dan SHM No.3065luas 192m2 an.

195/G/2021/PTUN.JKT

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:195/PENDIS/2021/PTUNJKT, tanggal 18 Agustus 2021, tentangPenetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:195/PENMH/2021/PTUNJKT, tanggal 18 Agustus 2021, tentangPenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:195/PENMH/2021/PTUNJKT, tanggal 21 Desember 2021, tentangPergantian Susunan Majelis Hakim;Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara JakartaNomor: 195/PENPPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2021tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 195/PENPP/2021/PTUNJKT,tanggal 19 Agustus 2021, tentang Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 195/PENHS/2021/PTUNJKT,tanggal 15 September 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangansecara elektronik;Telanh membaca bukti bukti Surat dan saksi yang diajukan oleh ParaPihak yang berperkara di persidangan.

Jatirawamangun, atasnama SUKARNO TAMA dengan Nomor:195/I/HP/T/1/75, pada tanggal 6 November 1975,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahKhusus Ibukota Jakarta dengan Nomor:972/206/I/HP/T/2/1975, tertanggal 27 November1975, (fotokopi dari fotokopi);Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan e court Nomor 195/G/2021/PTUNJKT.5. BuktiP56. Bukti P67. Bukti P78. BuktiP89. BuktiP910. Bukti P 1011.Bukti P 1112. Bukti P 1213.

., M.H.Rincian Biaya Perkara Nomor: 195/G/2021/PTUNJKT: Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, Biaya ATK Perkara :Rp. 125.000, Biaya Panggilan :Rp. 242.600, LainLain (fotokopi gugatan, surat kuasa) : Rp. 61.000, Sumpah : Rp. 20.000, Meterai Putusan : Rp. 10.000, Redaksi Putusan : Rp. 10.000, Leges Putusan : Rp. 10.000,Jumlah : Rp. 508.600,(Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan e court Nomor 195/G/2021/PTUNJKT.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/ PA.Stg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2024/PA.Stg

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Pwd dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195. 000,00 ( Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ) ;

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 195/Pid.B/2013/ PN.PsP tanggal 10 September 2013 yang dimintakan banding ;-- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah).e Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut suratsurat lainnyayang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri PasirPangaraian Nomor : 195/PID.B/2013/PN.PSP tanggal 10 September 2013,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:e Menyatakan terdakwa DEWI ANTIKA Als DEWI Binti MASRItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan melawan hukum secara bersamasamamemiliki

ZUZANDIe Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.1.000, (seribu rupiah) ;e Akta permintaan banding No.17/Akta Pid/2013/PN.PsP yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yangmenerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada hariRabu tanggal 11 September 2013 telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal10 September 2013 Nomor : 195

untuk pemeriksaan dalam tingkatbanding;Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkatbanding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta syaratsyarat yang telah ditentukan olehUndangUndang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajarisecara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 September 2013Nomor: 195

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 195/Pdt.G/2024/PA.Botg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

195/Pdt.G/2024/PA.Botg

195/Pdt.G/2019/PA.ML

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 3 dari 15 Hal. Put.

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 4 dari 15 Hal. Put.

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 5 dari 15 Hal. Put.

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 6 dari 15 Hal. Put.

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.ML1974 Tentang Perkawinan jis.

195/G/2013/PTUN.SBY.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 195.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 31 Oktober2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 195.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 4November 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;3.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 195.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 26Nopember 2013 tentang Persidangan yang terbuka untukhalaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor: 195/G/2013/PTUN.SBY.4. Surat Permohonan Intervensi H.

B.306/DPC04/VI/2013, tertanggal 24 Juni2013;halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor: 195/G/2013/PTUN.SBY.146.

DALAM EKSEPSI;BayangdijadanobyegugataolehParaPenggugadaPerkarNohalaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.22,or195/G/2013PTSBadalahKeputuSaTergugattangga24Oktobe2013Noor17413/468/011/2013tenthalaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.24anPereanPeberhentiadaPenganatanPenggantiAntaaktuAnggotDPKabupatenLamongan,yahalaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor: 195/G/2013/PTUN.SBY.26knPeberhentiaSdABSHMISEdaSdRI,SoaraPenggugahalaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor

: 195/G/2013/PTUN.SBY.28daPengangkatanSdSHSdACSHOLHIBAdaSdSUHERI,SHhalaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor: 195/G/2013/PTUN.SBY.30BapenerbitaobyesengketatentanpereanpeberhentianPenghalaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor: 195/G/2013/PTUN.SBY.32gugadaPereanPengangkatanPenggantiAntaaktuatasnaABSHsebagaanggothalaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor: 195/G/2013/PTUN.SBY.34DPKabupateLaongadialiadanyausulandaripartaipolitiseSUaiSuraPipinaDeanPenguruShalaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor: 195/

1. Mengabulkan permohonanPemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.JB, dicabut;
3. Membebankan kepadaPemohonuntuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu );

195/Pdt.P/2019/PA.JB

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orangtuaPemohon II yang bernama Rahman Adi Wijaya dan saksi nikahnya bernama:2.1 saksi (Paman Pemohon II) 2.2 saksi (Suami Sepupu Pemohon II) denganHalaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 195/Padt.P/2019/PA.JBMahar berupa emas seberat 10 gram, Dalam pernikahan tersebut tidak adaperjanjian perkawinan.3.

Menetapkan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan padaMinggu tanggal 02 Agustus 2009, para Pemohon telah melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II yang beralamat diJombang;Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 195/Padt.P/2019/PA.JB3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan inikepada KUA Kecamatan Kebon Jeruk untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan itu;4.

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagaibagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon akan memperbaikipermohonannya dan akan mecabut perkaranya Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.JBtanggal 26 Juni 2019, maka Majelis Hakim atas permohonan para Pemohonuntuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 195/Padt.P/2019/

,M.H sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon II;Ketua Majelis,Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 195/Padt.P/2019/PA.JBDrs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Dr. Mustar, M.H. Dra. Hj. Neliati, S.H.Panitera Pengganti,Ria Amalia Sari, SH. M.H.Perincian Biaya :1.

Pendaftaran Rp 30.000,* 2 Proses Rp 75.000,23 Panggilan Rp 200.000,34 PNBP Panggilan Rp 20.000,5 Redaksi Rp 10.000,46 Meteral Rp 6.000,5 eeJumlah Rp 341.000,(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 195/Padt.P/2019/PA.JB

195/G/2014/PTUN-JKT

1 Oktober 2014, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 195/PENMH/2014/PTUNJKT., tanggal 1 Oktober 2014, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakimyang memeriksa Sengketa ini ; Surat Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2014/PTUNJKT., tanggal 1 Oktober 2014, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/PENPP/2014/PTUNJKT, tanggal 2 Oktober 2014,

Tentang Penetapan HariPemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/PENHS/2014/PTUNJKT, tanggal 20 Nopember 2014, Tentang Penetapan HariHalaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 195/G/2014/PTUNJKT.6.

Putusan Sela Nomor : 195/G/2014/PTUNJKT, tertanggal 27 Desember 2014, tentangmasuknya Permohonan Intervensi dari PT.

Skep/618/VI/1986 tanggal28 Juli 1986, tentang dilakukan Ruilslag tanah luas 85.000 M2 perihal antaraDephankam TNI AL dengan ahli waris pemilik tanah Njoo Seng Ho dan KhoMerie Nio ; Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 195/G/2014/PTUNJKT.5.5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangab No.

INDOREALTY TATAPERSADAyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal27 Oktober 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 195/G/2014/PTUNJKT/INTV. ;Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan PutusanSela Nomor : 195/G/2014/PTUNJKT, pada tanggal 27 Nopember 2014, yang padapokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari PT.

Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Mks antara Jeanny Susanto, Fong (Penggugat) melawan Willy Tanujaya (Tergugat) telah dicabut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

195/Pdt.G/2021/PN Mks

195/PDT.G/2014/PN.MKS

PUTUSANNOMOR. 195/PDT.G/2014/PN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara antara :PATRICYA NURTANIO, bertempat tinggal di Jalan Kamino Nomor 6 KelurahanMaloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar,dalam hal ini diwakili kuasanya : ALBERT MANOPPO,SH.

No.195/Pen.Pdt.G/2014/PN.Mks tentang penentuan hari sidang ;Setelah membaca suratsurat yang bersangkutan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat ; Halaman 1 dari 23 Putusan No. 195/Pdt.G/2014/PN.

MksTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14Juli 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassarpada tanggal 15 Juli 2014, dibawah Nomor Register 195/Pdt.G/2014/PN.Mks,telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 oleh kami ARIE WINARSIH, SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, NATHAN LAMBE, SH.MH~ dan ANDI Halaman 22 dari 23 Putusan No. 195/Pdt.G/2014/PN.

Halaman 23 dari 23 Putusan No. 195/Pdt.G/2014/PN. Mks

195/B/2016/PT.TUN.MDN

Formul02/Proksi01/KimPUTUSANNomor: 195/B/2016/PTTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalamDErkAla ANLAYA! 220 nn nnn nn nnn n enn enna nn nnn nn nn nnn nn nen nn cence nen en ennaDrs.

Penetapan Ketua Penggadilan Tinggi Tata Usaha MedanNomor:195/B/2016/PTTUN.MDN, Tanggal 17 Nopember 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraTOPSQDUE 5 eee eee ceecceeceeeccececeeeceeceeeceeeeneeeeeseeeeaseeneecenesaeeaeeeseesaneeaueseeeesenneeaeesaes2.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata usahaNegara Medan Nomor: 195/ B/2016/PT.TUN.MDN, Tanggal 01Desember 2016 tentang penentuan hari sidang dalam sengketaPutusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 4 dari 14 Hal.Formul02/Proksi01/KimTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan1.2.mengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkara inisebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara MedanNomor : 36/G/2015/PTUN.MDN, tanggal

Penilaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atas SertipikatHak Milik Nomor 43 atas nama Paingot Nadapdap : Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 9 dari 14 Hal.Formul02/Proksi01/Kima).

Rp. 239.000:DU TU OD estes cares earns acon nae encom exes wn Rp. 250.000; ( Duaratus lima puluh ribu rupiah); Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 14 dari 14 Hal.Formul02/Proksi01/KimPutusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 15 dari 14 Hal.

195/G/2020/PTUN.MDN

TERGUGAT II INTERVENSI;Halaman 2 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUNMDN.Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 195/PENMH/2020/PTUNMDN, tanggal 09 November 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam sengketa a quo;2.

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 195/PENMH/2020/PTUNMDN, tanggal 09 November 2020, tentang Penunjukan PaniteraPengganti dan juru Sita Pengganti ;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 195/PEN.PP/2020/PTUNMDN tanggal09 November 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 195/PENHS/2020/PTUNMDN,tertanggal 07 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;5.

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 195/G/2020/PTUNMDN, tanggal7 Desember 2020, tentang masuknya JONS ARIFIN TURNIP sebagaiTergugat Il Intervensi ;oO. Berkas perkara Nomor : 195/G/2020/PTUNMDN, beserta seluruh lampiran yangterdapat didalamnya ;7.

SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3, sehingga Penggugatmempunyai kepentingan dan hak untuk mengajukan gugatan dalam perkaraini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;Halaman 13 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUNMDN.D.

Bahwa saksi pernah tinggal didaerah itu sampai tamat Sekolah Dasar, kemudiansaksi menetap di Bandung ;Halaman 70 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUNMDN.

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 195/Pdt.G/2015/PN.Btm yang dimohonkan banding tersebut ;- Menguhukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam No 195/Pdt G/2015/PN. Btmtanggal 13 Juni 2016;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratgugatan tanggal 14 September 2015 yang diterima dan didaftarkan diHalaman 4 dari 124 hal.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 September 2015dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Btm., telahmengajukan gugatansebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham dan pendiri, sekaliguspengurus (direksi) dari PT. Bangun Megah Semesta (PT.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yangtercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13Juni 2016, Nomor:195/Pdt.G/2015/PN.Btm, yang amar selengkapnya berbunyisebagaiberikut :Dalam Provisi :Menolak tuntutan provisi Penggugat ;Dalam eksepsi:Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;Dalam pokok perkara :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp.4.236.000, (empat juta dua ratus tiga puluh enamribu rupiah) ;Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri BatamNomor 195 / Pdt.

G/ 2015/ PN Btm untukKuasa Terbanding ; Il; Il; M dan V semula Tergugat ; Il; Ill; M dan V;Membaca surat Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomer W.4U8/ 3400/HT.04.06 / X /2016 tanggal Oktober 2016, Perihal Mohon Bantuan penyerahaninzage Perkara Perdata Nomor : 195/ Pdt. G/ 2015 / PN Btm kepada KuasaHukum Turut Terbanding Il dan IV semula Turut Tergugat Il dan Turut TergugatIV;Tentang Pertimbangan Hukumnya :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 195 /Pdt.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

195/Pdt.P/2021/PA.Btm

danmenerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalampersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasanseperlunya sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, permohonanpenetapan ahli waris harus menempatkan semua ahli waris yang berhaksebagai pihak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa, selanjutnya dibacakanlan surat permohonan Pemohonbertanggal 02 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Batam, dengan register Nomor 195

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabutperkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp470.000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

195/Pdt.G/2024/PA.Bjn

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014 Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

KIKI SY AHRUNA;Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,(ima ribu rupiah) ;Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari2014 Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun, yang amar nya berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASER ARAFAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DenganSengaja Melakukan Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Tidak MemilikiIzin Usaha Perkebunan

KIKI SYAHRUNA;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Halaman 29 dari 37 hal Put No.26/PID.SUS/2014/PT.PR.30IVVIVIAkta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan padatanggal 4 Februari 2014 Nomor: 195/Akta.Pid/2013/PN.P.Bun terhadapPutusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014 Nomor:195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014

Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 12Februari 2014 sampai dengan 20 Februari 2014;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syarat syarat yangditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya yang pada pokoknya mengemukakan, sebagai berikut:30e Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari2014 Nomor: 195

dalam putusan Hakim tingkat pertama,Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amarputusan ini telah tepat dan adil;Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disampingmempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkansosiologis dan filosopis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014Nomor: 195

Pasal 103 KUHP, Undang3637undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangundanganyang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nanga Bulik; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding ditetapkan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor195/Pdt.G/2022/MS.Lsm. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp320.000,00 (tigaratus duapuluh ribu rupiah)

195/Pdt.G/2022/MS.Lsm