NENO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Kupangberalamat di Jl. Sk Lerik Nomor 1,Kecamatan Kelapa Lima, KotaKUP ANG ; nnn nn nnn nn nnn nn nn nee nn ee nnn ee ne nn cee ne ee nnn cnnYANDRIS D. RADJA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Staf Bagianhukum Setda Kota Kupang beralamat di JI.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 4. SUHENDRO, S.E., Jabatan Kepala Sub BagianPelanggaran Transaksi I, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 5. TENGKU BAYU NASRUL SJAH, S.H.LL.M.,jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan PerundangUndangan, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 0n nn nnnnn aneHim. 1 dari 7 him. Put. No.219/B/2009/PT.TUN.JKT.6. NAUFI AHMAD NAUFAL, S.H.M.H., Staf BiroHukum Departemen Perdagangan.7.

IRIYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di JalanJenderal Sudirman ;6. DADANG GANDHI, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman ;7.

MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum , BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman ;8. DYAH KISWORINI, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan JenderalSudirman ;9.

Surat Pernyataan Penggugat,tanggal 25 Juni 2007 (sesuaidengan aslinya) ; T35.Photo copy Berita Acara PengambilanSumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor2592.28/K8.R/KP/2010, tanggal 3November 2010 (sesuai dengan aslinya) ; T36.Photo copy Surat Tugas Penempatan KerjaNomor 0362/PL1.R2/KP/2015, tanggal 8April 2015 (sesuai dengan photoCOPYIYA) 5 nesennn nao eee n nen eene eens T37.Photo copy Surat Nomor 292/PL1.EL/KP/2015, tanggal 21 April 2015(sesuai dengan aslinya) ; T38.Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian

Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 254/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 27 Mei 2015(sesuai dengan photo copynya);T44. Photo copy Surat Nomor 482/PL1.EL/KP/2015, tanggal 24 Juni 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T45. Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 320.1/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 1 Juli 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T46. Photo copy Rekapitulasi KehadiranPenggugat (Bulan Januari s.d.

FRANSISKUS MARTINO DURA, SH Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMan gQatai ; 2= = sen nnn ne nnn neKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor BupatiManggarai Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu,Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,Hal 1 dari10 hal Putusan No.219/B/2019/PT.TUN.SBYProvinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : HK.034.1/33/2019 Tanggal 18PANUAT ZO 7

Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur;3. ZAKARIA AHMAD EDI,S.H.M.H. JabatanKepala Sub Bidang Hukum dan Tata NaskahKepegawaian pada Bidang BadanKepegawaian dan PengembanganSumberdaya Manusia Kabupaten LombokSelanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ TERGUGAT;PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut j....Telah membaca ;Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBYHalaman 2 dari 9 Halaman1.

., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMan Qgatai ; 222 so erence nnn nce enceKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor BupatiManggarai Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu,Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : HK.034.1/382/2019 Tanggal 18JANUAR 201 Bf settee eens craHal 1 Putusan No. 220/B/2019/PT.TUN.SBYSelanjutnya disebut

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Penyuluhan Hukumpada Bagian Hukum dan Ortala SetdaKota Palembang, alamat Jalan MerdekaNo. Palembang; 3. Mauliddin, S.H., Jabatan Staf BagianHukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No. Palembang;4. Fetty .... Fetty Dewi Utami, S.H., Jabatan StafBagian Hukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No. Palembang; . Yuni Rismansyah, S.H., Staf Dinas TataKota Setda Palembang, alamat JalanMerdeka No. Palembang; . H.M.

NIP. 19811107 2007012012, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Ambon, Jabatan : Staf pada SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;. M. LUHULIMA, SH. NIP. 19790523 201001 2014,Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahKota Ambon, Jabatan : Staf pada Sub BagianBantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;. M. de FRETES. SH.

NIP. 19840923 201001 1011, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Ambon, Jabatan : Staf pada SubBagian Bantuan Hukum dan HAM ~ HukumSekretariat Kota Ambon;BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 183/3021/SETKOT, tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Kuasa KhususNomor: 183/3138/SETKOT, tanggal 19 Juli 2013;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:a.

ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya );RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya);VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya); 092 "Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di JalanTaman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor :

. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ; Jabatan : StafSub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota ; Halaman 2 dari 17 halaman, PUTUSAN NO. 52/B/2018/PTTUN.SBY8. RERRY SETIANINGTIYYASWATI, S.H. ; Jabatan :Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; 9.

., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Manggarai Timur ; 4. FRANSISKUS C.

Bahwa Penggugat merupakan mantan Penjabat Kepala SubBagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur ; b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor51/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg tanggal 12 Desember 2017 yangamar putusannya menjatuhkan Hukuman Pidana selama 1 TahunPenjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi ; Cc.

Bahwa sesuai dengan usia dan masa kerja Penggugatdibandingkan dengan jenjang pangkat/golongan dan jabatannyasebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu usia 40 tahun dengan pangkatPenata Tk. golongan Ill/d dan jabatan sebagai, Kepala SubBagian Program maka Penggugat termasuk dalamkategoriPegawai Negeri Sipil dengan perjalanan karier cemerlang biladibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya, dan tidakpernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin ringan,sedang maupun berat karena suatu pelanggaran

RUSDIATI RUSLI, S.E., M.A.P., NIP. 19741031 199803 2004, pangkat Penata Tk.1 golongan ruang III/d jabatan Kepala SubBagian Program pada Kantor Badan Pendapatan DaerahHalaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor: 93/G/2019/PTUN. Mks.Kabupaten Jeneponto dan menyatakan Penggugat adalah Pejabatyang sah sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Kantor BadanPendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi SulawesiSelatan; 4.

,Jabatan : Kepala Subbagian HAM. Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Bali ;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183/402/HKTertanggal 21 Maret 2016;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahM@MbaCaj n= n= wn on nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn non nn nnn nen ne nn nee ec nnn oe1.

DPPA SKPD : 1.20 04 01 15 12 5 2 kegiatan Study komparatif Pansus Peraturan Daerah , Inisiatif dan Non Raperda sebesar Rp. 9.109.231.000,- (Sembilan milyar seratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perundang-Undangan 11 Februari 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 621.000.200,-;

Perundang-Undangan bulan 11 Maret 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 577.730.000,-;

study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 69.757.500,-;

Perundang-Undangan bulan April 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 598.900.000,-;

Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/Ill.1952/BKD/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Kepala SubBagian PerundangUndangan Sekertariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara2. Copy Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 175/ SK38/ 800/ I/ 2013tanggal 7 Januari 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pada Sekretariat DPRDKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013;3.

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Halaman 9 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaahan Staff Subbagian

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar Rp. 52.994.200,Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0051 / NPD/ SETWAN/ 2013tanggal ..Februari 2013 kegiatan Penyempurnaan Aplikasi Legal Draftingsebesar Rp. 52.994.200,Telaanhan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 11 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.621.000.200,;Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 0042 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus RancanganPerraturan Daerah sebesar Rp. 621.468.200,;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 27 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah

HYACINTUS WIRAWAN, SH kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan / jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda KabupatenEnde, beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2,Kabupaten Ende ; Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2020/PTTUN.SBY.6.

., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; 7 Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan KarantinaPertanian ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai padaKementerian Pertanian RI, beralamat di Kantor PusatKementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII, JalanHarsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8491/TU.220/L/11/2012 tertanggal 14 Nopember 2012, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING;

RAHMAT PERMATA, SHFORMUL02/PROKSI01/KIMAdvokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Pekerjaan PNS,Jabatan KepalaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Kepala SubBagian ProdukHukum Daerah SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Staf padaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Semuanya adalah Warganegara Indonesia, domisili hukum diKantor Hukum SUHARYONO & ASSOCIATES yangberalamat di JI.

Ketua Muda Pidana No.3963/2013/S.1282.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal O09 Januari 2014Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Il,terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :KESATUPRIMAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUAPRIMAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004Hal. 14 dari 63 hal. Put.

Pasal 56 ayat (2) KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin Kegiatan

No. 2293 K/Pid.Sus/2013KEEMPATBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin Kegiatan

., Kepala Subbagian Bantuanrad KYOY Hukum IIIC pada Biro Bantuan Hukum Kementerian< &* Keuangan;< 1 cocesee nero serene A,g S oys 6. Agus Pramono, SH. M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum >GC GC pada Direkforat Keberatan dan Peraturan, Direktorat ieJendeyat Bea dan Cukai; a >o dan Banding Ill, pada Kantor Pelayanan Utara Bea CukaiG Gen Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Ss Se 8. Daryono, S.H., Pelaksana pada.ss $ Ssay 10.