Ditemukan 499 data
FERIANDO, SH
Terdakwa:
1.ZULFAHMI Bin IBRAHIM NURSYAH
2.M. Yusuf Bin Mustafa
57 — 4
rumah terdakwa It bersma saksi YUSABRI Bin SYARIFUDDIN,kemudian tordakwa . dan tordakwa Il. berbincang tincang di terasdepan rumah tanoa sepengeiahuan saksi YUSASRi Bin SYARIFLDOINoamenunggu duduk didalam rumah terdakwa : Bahwa kemudian terdakwa meenanyakan Kepada terdakwa iTBM KAM alin kaTTS rege Mo alan wlwos r : fe ftirrye) Dare fan ikanan arm beara agar ariyyLE DAS) TTVar (REDRD RAMU Dewi Deartersebut) dan dijawab oleh terdakwa Il. mengatakan "preh siateuk prehmedgreb nak bek that deuh(tatin
95 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan hukum yang dimaksud dalamketentuan tersebut adalah kaidah hukum kanun (rege/ van het objectieverecht). Apabila Penggugat tidak menyebut dasar gugatannya, atau kelirumenggunakan dasar gugatan, maka Hakim melengkapinya (lihat RetnoWulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Cet. VI, MandarMaju, Bandung, 1989, halaman 104).
45 — 23
KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwaterdakwa :TERDAKWA INama LengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTERDAKWA IINama LengkapTempat lahirUmur/tanggal lJahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanWahyu Winardi Bin Idris alias Ardi;Makassar;28 tahun/31 Oktober 1987;Lakilaki;Indonesia;Jalan Daeng Rege
53 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2659 K/Pdt/2013 Majelis Judex Facti belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (rege/ van het objectiverecht), serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, Pasal 183, dan Pasal 184 HIRdan Rbg.; Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Mejelis Hakim, oleh karena itu pada keadaanseperti ini Ketua Majelis Kasasi mempunyai justifikasi untuk dapatmemeriksa kembali
73 — 46
Bahwa tahun 2009, 5(lima) tahun setelah LAHONG BinCABENGNGE meninggal dunia COPPO Bin HIDA Tergugat dalamRekonvensi, adik kandung Penggugat dalam Rekonvensi, anak bungsudari HIDA Bin Ambo NINU dan TIJA Binti REGE, yang bukan anggotakelompok RESMINI membuat tindakan tidak terpuji diatas bidang tanahpeninggalan pewaris LAHONG Bin CABENGNGE dengan melakukanpengrusakan di atas bidang tanahyang selama ini dikelola oleh abhliwaris LAHONG Bin CABENGNGE masuk menjadi anggota kelompokmenggantikan LAHONG Bin
48 — 20
KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwaterdakwa :TERDAKWA INama LengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTERDAKWA IINama LengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanWahyu Winardi Bin Idris alias Ardi;Makassar;28 tahun/31 Oktober 1987;Lakilaki,Indonesia;Jalan Daeng Rege
44 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juga memuat pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili;Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, adalahkaidah hukum kanun (rege! van het objectieve recht).
104 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Kasasi belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (rege! van het obyectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR.b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Kasasi.
311 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juita masih dalam tenggang waktu 3 bulanartinya bukan melanggar aturan (beleid rege/s) kalaupun terjadi pelanggaranberdasarkan keterangan Ahli Ir. Hetty Djaya Angga dan MOCH. ArifinSetiawan hanya sebatas pelanggaran administratif bukan pelanggaranhukum pidana;Memperhatikan keterangan Ahli Ir. Hetty Djaya Angga dan Moch.
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali dapat membatalkanputusan Majelis Tingkat Judex Facti dan Judex Juris maupun tingkat kasasitersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon PK/Penggugat;11.Bahwa oleh karena Putusan Majelis Judex Facti, Judex Juris danMahkamah Agung Tingkat Kasasi telah keliru di dalam menerapkanHukumnya serta adanya PelanggaranPelanggaran dalam due proses oflaw, maka; Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, belummemeriksa secara menyeluruh serta belum memberikan alasanalasanyuridis yang jelas (rege
Terbanding/Tergugat : PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE
63 — 32
Agustus 2014, sehingga objek gugatandalam perkara a quo merupakan Objek Jaminan Fidusia.Bahwa Tergugat Rekonvensi mengalami keterlambatan atas kewajibanpembayaran angsuran selama 115 hari untuk angsuran ke 16 dengan, polapembayaran angsuran setiap bulan yang selalu terlambat sejak an Orie6.Bahwa keterlambatan pembayaran yang dilakukan TergugatRekonvensi tercatat dalam system pembayaran Penggu onvensi danselalu dilakukan penagihan sebagai bentuk itik we dari PenggugatRekonpensi untuk mengingatkan rege
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri Keuangan Nomor:199/PMK03/2007 yang menyatakan sebagai berikut:"Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang taat terhadap berbagaiketentuan peraturan perundangundangan termasuk taat terhadap batasan waktuyang ditetapkan;Bahwa walaupun Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan DirekturJenderal Pajak bukan merupakan sumber hukum dan tata urutan perundangundangan karena sifat Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan DirekturJenderal Pajak merupakan peraturan kebijaksanaan (beleid rege
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 27 Mei 2013,yaitu:e Majelis Banding belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (rege! van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;e Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Judex Facti.
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Pasal 178 HIR Majelis Hakimdiwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa secara keseluruhandan membuat alasanalasan hukum yang Jjelas (rege/ van het objectiverecht) bahkan diharuskan mencukupkan alasanalasan hukum yangmenyeluruh dan akurat (Vide Pasal 182, 183. dan Pasal 184 HIR);Bahwa majelis Kasasi dan Majelis Judex Facti (Pengadilan Negeri)dalam putusannya selain telah melanggar Pasal 45 ayat (3) berikutPenjelasannya juga telah melanggar Pasal 25 UndangUndang No. 4Tahun 2004 Tentang
402 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB), dimana hal tersebut adalah pengujian mengenai hukumnya(rechmatigheid) dan Pemohon Kasasi bukan mengajukan pengujianmengenai pencapaian tujuan/kemanfaatan (doelmatigheid) dari objekgugatan;Bahwa di dalam paragraf pertama halaman 83 putusan Judex Factidisebutkan :Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 179 K/TUN/2017Menimbang, bahwa politik hukum di Indonesia tidak memberi kKewenangankepada badan peradilan untuk menguji peraturan kebijakan (beleids rege
96 — 17
Sergius;Bahwa yang disuruh menebas tanah tersebut ada tiga orang yaitu Sdr.Egeyenus Rege, Sdr.
dan dalamnya lubang sekitar 40 cm;Bahwa upah yang saksi terima adalah sebesar Rp. 1.500, (seribu limaratus rupiah) /bibit dari mancang sampai dengan menanam;Bahwa pekerjaan memancang sampai dengan menanam sawit di atastanah tersebut dilakukan selama sekitar 3 (tiga) minggu; Selama 3(tiga) minggu itu, seminggu sekali saksi baru pulang ke rumah, jaditidak tiap hari pulang pergi;Bahwa yang ikut mancang dan menanam sawit tersebut 3 (tiga) orangyakni saksi sendiri bersama dengan Irnanto dan Egnatius Rege
dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwaBukti P4 dan keterangan saksi YULIUS RAFE tersebut adalah bukti yangsaling bertentangan, sehingga harus pula dikesampingkan;Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati keterangan saksisaksiPenggugat, maka yang berhubungan dengan penanaman kelapa sawittersebut adalah saksi DAMIANUS DARI dan saksi ANDUT;Menimbang, bahwa saksi DAMIANUS DARI menerangkan bahwapada sekitar tahun 2008 atas permintaan Penggugat, saksi bersamatemannya yang bernama Irnanto dan Egnatius Rege
93 — 16
,SSS" 71S 6 S* $$pe rege 7" 7* I" (,86 Bh! 1 AN py SRISS Se! 1 $+1 #, #8 err 6 $* 1 '1",% 'S&S "3S , ")S SS'OS"# SS., ,9$1.17 $s" lt, ,?e im! & 1, S"#$" @8 @@ I" s"# ! so" 1 6" S SU#SU"S" * SBS L BePPisIme .$"/#1.S $ .1 $rs *SM *L IM gm Lory, eS $F+! "S" IMH#H, HS 7" * 1 1168 (Le TIMHRL SB Sk LEM,~loim 7s" 1 1,5 8 $*oleOps1" .S"#1S $ '1ES"(, ")$S S(1EB. S*B Sesh 1 4!S+$*$ 3" S*S" 1 #,#S )S"H I"#lE,S *S" " BMgr HI4S7" * INSMHHSGXS S BMST SMH SF 14S S SI IMHE,1 .,$ $" !
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengacu Putusan Pengadilan tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapatbahwa:1) SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak diumumkan(naar buiten gebracht) oleh pihak tata usaha negara sehinggabukan merupakan juridisch rege! dan tidak mengikat warga(burger), maka sudah selayaknya tidak dipertimbangkansebagai dasar hukum;4.
61 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Kasasi belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (rege/l van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 179 PK/Pdt/2014b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahngunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Kasasi.
259 — 236
Tindakan Kepala Suku Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penerbitan objeksengketa secara yuridis di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan(eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negaradilingkungan eksekutif, kKhususnya sebagai bagian dari rangkaian prosespelayanan kepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuatperaturan perundangundangan (rege/geving) serta bukan perbuatan yangbersifat mengadili (rechtspraak);c.