Ditemukan 535 data
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mardika
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Ambon
82 — 45
Cq.PT. Bank Mandiri (Persero), Cabang Mardika, JI. Pantai Mardika,Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. SebagaimanaPerjanjian No.
94 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 1453 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:PT CIPUTRA INTERNASIONAL (Tbk), berkedudukan di Jakarta cq.PT CIPUTRA INTERNASIONAL (Tbk), berkedudukan di Manado,Jalan Citra Land Utama 2 Nomor 12 Kelurahan Winangun I,Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, ProvinsiSulawesi Utara, diwakili oleh Harun Hajadi sebagai Direktur Utama danNanik Joeliawati Santoso
166 — 44
Pusat Jakarta, beralamat diJalan Jendral Gatot Subroto Kav 36 38 Jakarta, Cq.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tok. Retail Risk ankCollection Center Bandung, beralamat di Jalan AsiaAfrika No. 107 Lt. 3 Bandung, Cq. PT. BANK MANDIRI(Persero) Tbk Cabang Yos Sudarso Cirebon,beralamat di Jalan Yos Sudarso 11 Cirebon, yangdiwakilioleh HARRY GALE, Senior Vice PresidentPT Bank Mandiri (Persero) Tok., dalam hal inimemberikan kuasa kepada 1.
236 — 454
ARTHA PRIMA FINANCE PUSAT Cq.PT. ARTHA PRIMA Cabang PONTIANAK. Maka seharusnya gugatan tersebutditujukan kepada PT. ARTHA PRIMA FINANCE saja, dan bukannya terhadap PT.ARTHA PRIMA FINANCE Cq. PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang PONTIANAK,karena secara formal yuridis di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia , subyek hukum dengan nama sepanjang itu tidak pernah ada.Il.5. Bahwa selain itu, karena menurut Anggaran Dasar perseroan PT.
43 — 24
Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kanwil PT. Bank Rakyat IndonesiaDenpasar Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram, semula sebagaiTergugat II selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I;3.
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
KASNA GUSTIANSAH, A.Md
140 — 86
dimana kartu ATM dan nomor PIN ATM dikuasai olehterdakwa Kasna Gustiansah, A.Md.Perbuatan terdakwa Kasna Gustiansah, A.Md tersebut telah memperkaya dirisendiri sebesar Rp. 1.090.000.000, (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) yangHalaman 9 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN Sbydigunakan oleh terdakwa Kasna Gustiansah, A.Md digunakan untuk kepentinganpribadi, diantaranya untuk judi bola dan uang muka pembelian mobil Suzuki Ignis.Perbuatan terdakwa Kasna Gustiansah, A.Md merugikan keuangan Negara Cq.PT
BankRakyat Indonesia (Persero) Tok atas nama Febriani Tri Ayu nomor rekening115501005805508, nomor kartu ATM 115501005805508 dan Palupi Yuningtias nomorrekening 659101002532538, nomor kartu ATM 658101002532538 yang sudah tidakdipakai lagi oleh pemiliknya dimana kartu ATM dan nomor PIN ATM dikuasai olehterdakwa Kasna Gustiansah, A.Md.Perbuatan terdakwa Kasna Gustiansah, A.Md merugikan keuangan Negara Cq.PT.
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASTRA HONDAMOTOR (AHM), beralamat di Jalan Yos Sudarso, Sunter, Jakarta Utara cq.PT.
Terbanding/Tergugat II : PT Bank Mandiri Tbk Medan
Terbanding/Tergugat III : Susanto
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Kisaran
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
40 — 26
Hal ini Ssesuai dengan Pasal 13PMK Nomor 27/PMK.06/2016 yang berbunyi : Kepala KPKNL atauPejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yangdiajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudahlengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan lelang dari Terlawan cq.PT.
111 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Girsang kembalimengungkap peristiwa awal yang menimbulkan kekisruhan di RS HI cq.PT. HIA sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang yangmengakibatkan timbulnya lebih kurang 70 laporan polisi, gugatanperdata pidana di pengadilan, bahwa menurut dr. Petrus Yusuf padaRUPS PT. HIA 4 Juni 2016 yang lalu bahkan sudah mencapai 80laporan polisi Perdata dan Pidana dan Dr. Petrus Yusuf telahmenggunakan dana PT.HIA sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliarrupiah) untuk membiayai perkara PT.
90 — 21
Terdakwa sesuai denganharta yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukanMenimbang, bahwa ketentuanketentuan diatas juga mengikat terdakwaMUNAWAROBH, dan besaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwaMUNAWAROBH, akan diperhitungkan antara jumlah kerugian negara dengan secara riildinikmati oleh terdakwa serta dinikmati oleh pelaku lain, dan orang yang diuntungkanyang menjadi beban terdakwa sesuai dengan fakta persidangan :Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap kerugian negara, cq.PT
;Menimbang, bahwa dalam menentukan nilai uang pengganti yang harusditanggung oleh terdakwa maka akan kurangkan terlebih dahulu nilai kerugian denganperkara yang saat ini masih dalam tahap Penyidikan yakni atas nama D.DUMYATI dan RISKA INDRA HERAWATI sebagai berikut : Kerugian negara cq.PT Bank PerkreditanPerkara atas nama D.DUMYATIRakyat Rp. 9.704.187.799, bukti nomor 5 berupa bendelpermohonan kredit fiktif tahun2012 nomor urut : Rp.210.000.000e 14 sebesar Rp.3 95.000.000,e 15 sebesar Rp.120.000.000
71 — 24
. : PT.Bank UOB Buana Indonesia Tbk ,Cab .Bandung cq.PT Bank UOB Buana Jakararta, beralamat di Jl.Jend.Sudirman No 55 A Kota Bandung, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat VI ;No. 7. : Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung cq KantorPertanahan National Kantor Wilayah Jawa Barat cqKantor Pertanahan Nasional Pusat, beralamat di Jl.Soekarno Hatta No 586 Kota Bandung, Selanjutnyadisebut Turut Tergugat ;No. 8. : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL), beralamat di JI.
93 — 34
Karimata Solusi Padu(KSP), sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara Cq.PT. Bank DKI, yaitu dalam Pelaksanaan Aplikasi GCMS sebesarRp. 9.463.361.947, (sembilan milyar empatratus enam puluh tigajuta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagaiberikut :NO KEGIATAN/PENGADAAN JUMLAHKERUGIANKEUANGANNEGARA1 Pengadaan Aplikasi GCMS (Sesuai LHAP BPKP Perwakilan Rp. 2.136.363.638,Propinsi DKI Jakarta Nomor.
113 — 12
PLN Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Cq.PT. PLN Cabang Palangka Raya Cq. PT. PLN Ranting Kabupaten Gunung Mas diKuala Kurun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AIF SYAIFULLAH ( AssistenManager SDM & Administrasi) dan EDWARD A. SYUKUR sesuai dengan SuratKuasa Khusus tanggal 09 Mei 2011. selanjutnya disebut sebagaiwon nnn nnn nena enn n nn nnn n nena anne TERGUGAT V;6 Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RICq.
90 — 36
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta Cq.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cik Ditiro YogyakartaCq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PembantuGedongkuning; Alamat: JI. Gedongkuning Selatan No. 172 Yogyakarta;Selanjutnya disebut sebagal......... cee eeeeeeceeneeceeeeeeteeeeeeeeeees TERGUGAT I;2 Pemerintah RI Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Kek nNegara Semarang Cq.
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (Persero), 3. PT.
377 — 148
BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq.PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung(KREDITUR), dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18alinea 1 putusan tersebut menyatakan: ..bahwa Majelisberpendapat bahwa SESUAI RASA KEADILAN danKEPATUTAN gugatan Penggugat untuk PENJADWALANKREDITnya cukup beralasan dan dapat dikabulkanDISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENGGUGAT...
61 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cq.PT.
126 — 42
, ternyata kemudianterbukti Tergugat I, Tergugat II, dengan bekerja sama dengan Tergugat III, telahmelakukan "penggelapan uang" PT.TSUM yang dikualifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum terhadap Penggugat Cq.PT.TSUM 52 2022222 ne nce n cn nen ennBadan Hukum PT.Tritala Unggul hanyalah korporasi boneka (Dummy Corporation)ciptaan Tergugat I dan Tergugat II yang dipakai sebagai alat (Special Purpose Vehicle)untuk kepentingan pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Terguga III, dan merugikanPenggugat Cq.PT
58 — 27
Pos Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yangkeseluruhan modalnya adalah milik Negara Republik Indonesia; Bahwa benar atas perbuatan terdakwa ARGO SUSSETYAWAN tersebut Negara Cq.PT Pos Indonesia Cq.
190 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Isa Nomor 1, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,dalam kedudukannya selaku Direktur Utama selaku Badan Hukum Publik, cq.PT.