Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Putus : 06-10-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 11/G/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Oktober 2014 — KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagai PENGGUNA ANGGARAN (PA); 3. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS); PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI.
138 — 70
  • KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagai PENGGUNA ANGGARAN (PA); 3. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS); PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI.
    KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagaiPENGGUNA ANGGARAN (PA), berkedudukan di Jalan TrunojoyoNomor 3; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1NamaPangkatJabatanNamaPangkat/NRP :JabatanNamaPangkat/NRP :JabatanNamaPangkat/NRP :JabatanRicky H.P, Sitohang, S.H.; Brigadir Jenderal Polisi; Karobankum Divkum Polri; Dr. Agung Makbul, Drs. S.H., MH.; Komisaris Besar Polisi/64050737; Kabag Banhatkum Divkum Polri; B.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon:
Eryta Br Ambarita
Termohon:
Pemerintah RI Cq kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Kota pematangSiantar
54 — 15
  • Pemohon:
    Eryta Br Ambarita
    Termohon:
    Pemerintah RI Cq kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Kota pematangSiantar
Pengadilan PN Andoolo Pidana Khusus
Register : 10-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN Andoolo Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Adl
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pemohon:
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
162 — 161
  • Pemohon:
    HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
    Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara a quo yangdilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalamKUHAP dan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangpenyidikan tindak pidana, dalam rangka mencari, menemukan danmengumpulkan buktibukt;6.
    Bahwa posita Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 8 yang padaintinya mendalilkan dalam Penyelidikan dan penyidikan perkara a quo tidakpernah dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan pasal 9 ayat (1), (2)Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan TindakPidana,merupakandalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkanfakta,Temohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan in casu selalumengedepankan kehatianhatian, menghormati Hak Asazi Manusiadan tetapberpedoman Asas praduga tidak bersalah
    Bahwa Posita Pemohon pada halaman 8 sampai dengan 10 yang padaintinya mendalilkan Pemohon ataupun keluarganya tidak menerima SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon sehinggamenyalahi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUUXIII/ 2015 danPasal 13 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana, dalildalil Pemohon tersebut Termohon menolak dengan tegasoleh Termohon karena faktanya, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik /06 / IX 2021 / Reskrim
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 28-02-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2023 — Pemohon:
COKI ANTELADAN GULTOM
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR MEDAN
6 — 3
  • Pemohon:
    COKI ANTELADAN GULTOM
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 26-12-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 14-02-2023
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Skh
Tanggal 11 Januari 2023 — Pemohon:
ISHARIYANTO Alias PAKEM Bin MARTO UTOMO Alm
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kapolres Sukoharjo
83 — 0
  • Pemohon:
    ISHARIYANTO Alias PAKEM Bin MARTO UTOMO Alm
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kapolres Sukoharjo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 19-12-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/Pid/2012
Tanggal 19 Desember 2012 — SOEPARNO vs KAPOLRI Cq. KAPOLDA METRO JAYA Cq. INSPEKTUR PENGAWAS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SOEPARNO vs KAPOLRI Cq. KAPOLDA METRO JAYA Cq. INSPEKTUR PENGAWAS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bil
Tanggal 26 Juni 2019 — Pemohon:
RIYAN YULIANTO Bin WAHONO
Termohon:
Pemerintah RI CQ KAPOLRI CQ KAPOLDAJatim CQ KAPOLRES Pasuruan Kota
4 — 5
  • Pemohon:
    RIYAN YULIANTO Bin WAHONO
    Termohon:
    Pemerintah RI CQ KAPOLRI CQ KAPOLDAJatim CQ KAPOLRES Pasuruan Kota
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 16-08-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 6 September 2019 — Pemohon:
IMAM PERKASA WIBAWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
155 — 83
  • Pemohon:
    IMAM PERKASA WIBAWA
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Pengadilan PN BIAK Pidana Khusus
Register : 29-11-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN BIAK Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bik
Tanggal 16 Januari 2020 — Pemohon:
EDUARD RUMBIAK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak Kota
148 — 60
  • Pemohon:
    EDUARD RUMBIAK
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak Kota
    BATFENY, S.H dan ZOTHERH.BEROTABUI Adalah Asisten Advokat/Pengacara dari LEMBAGA BANTUANHUKUM KYADAWUN GKI KLASIS BIAK SELATAN yang beralamat padaKantor Klasis Biak Selatan, Jalan Jend A Yani No 11, Kelurahan Fandoi,Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq.
    Dalam hal ini, TERMOHONmelakukan pelanggaran Prosedural dan Cacat Hukum karenaTERMOHON telah melakukan penyidikan terhadap proses ininamun kembsli melakukan Penyilidikan dan hal ini bertentangandengan Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri No Tahun 2019 Tentang PenyidikanTindak Pidana kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Terdiri atas :a) Penyelidikan;b) dimulainya Penyidikan;c) Upaya Paksad) Pemeriksaane) Penetapan Tersangkaf) Pemberkasang) Penyerahan Berkas Perkarah) Penyerahan
    Perkara : PDM07 /Biak/Eku.2/11/2019 tertanggal 14 November 2019 2019, SangatBertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun2012 dan Peraturan Kepala Bagian Reserse Kriminal (Perkaba)Nomo 3 Tahun 2012Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedurprosedur sesuai denganKUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhanakan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat penyidikkepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukumkepada PARA PEMOHON dan warga masyarakat lainnya
    TERMOHON menolak dengan tegas posita PEMOHON in casu aquopada poin 13 halaman 5 yang menyatakan bahwa PEMOHONmempertanyakan status penetapan DPO (Daftar Pencarian Orang)yang dilakukan oleh TERMOHON karena sangat tidak berdasar dantidak mengacu pada Peraturan Kapolri ....... dstYang benar bahwa TERMOHON menetapkan Daftar PencarianOrang (DPO) kepada PEMOHON berdasarkan hasil Penyelidikandan Penyidikan karena diduga PEMOHON terlibat ikut melakukanTindak Pidana bersamasama dengan Tersangka lainnyaberdasarkan
    bukti yang cukup dan PEMOHON setelah dilakukanpencarian PEMOHON tetapi tidak berhasil ditemukan, yang manaDPO yang diterbitkan oleh TERMOHON hanya tekhnis penyidikan,hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil Pemohonsudah selayaknya untuk dikesampingkan.PEMBAHASAN HUKUMTERMOHON melakukan Penetapan Tersangka, Pengiriman SPDP danmenetapkan Pemohon sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) TidakSah cacat hukum.TERMOHON menolak
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 20 Juli 2020 — KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
58 — 16
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pra.Per/2016/PN.Sby
Tanggal 11 April 2016 — HENRY SETYOALIM MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TIMUR Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
72 — 23
  • HENRY SETYOALIMMELAWANKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TIMUR Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
    ,Ahli Bangunan serta memperoleh buktibukti berkaitan dengan perkara yang sedang disidikguna membuktikan adanya dugaan tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan pemboronganpekerjaan struktur hotel dan atau penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 387 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, hal tersebutuntuk memenuhi ketentuan Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kapolri
    Dengan demikian tindakan hukum Termohon dalammenghentikan proses penyidikan perkara sah dan benar menurut hukum ;Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen penyidikan tindak pidana, Termohon telah melakukan Gelar Perkarakhusus yangdilaksanakan di Mabes Polriterhadap Laporan Polisi Nomor : LPB/691/V1/2014/UM/JATIMtanggal 12 Juni 2014 dengan Pelapor sdr. Drs. Ec. Henry Setyoalim (Pemohon Praperadilan)dan Terlapor Ir.
Pengadilan PN Andoolo Pidana Khusus
Register : 27-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN Andoolo Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Adl
Tanggal 27 Januari 2022 — FITRAH RIDHA, S.PD Alias RIDHA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
29 — 15
  • FITRAH RIDHA, S.PD Alias RIDHA
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus
Register : 06-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Srh
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Agus Saputra Alias Agus
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq KAPOLSEK PERBAUNGAN
55 — 31
  • Pemohon:
    Agus Saputra Alias Agus
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq KAPOLSEK PERBAUNGAN
    Bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sesuai denganproses administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diaturPeraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10ayat (1) huruf (b) angka ke 13 (Surat panggilan Tersangka) ;16.
    Bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sesuai denganproses administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diaturdalam dalam peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dankhususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke13 (Surat panggilantersangka);2.
    Bahwa faktanya, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan dasar hukum olehPemohon telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkanPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019;3.
    Termohon dalam eksepsinya mendalilkan Pemohon mendasarkanPermohonan PraPeradilan aquo sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 14tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke13(Surat panggilan tersangka) sedangkan faktanya Peraturan Kapolri Nomor 14tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikanHal. 45 dari 62 Hal.
    Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srhdasar hukum oleh Pemohon telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagiberdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019;2.
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 25-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skh
Tanggal 11 September 2017 — Pemohon:
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG A
97 — 11
  • Pemohon:
    KARMINI MAHFUD
    Termohon:
    1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
    2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG A
    Bahwa terkait dengan syarat bukti permulaan yang cukup yangsah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam penangananperkara pidana diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung,Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984,No. M.02KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP076/J.A/3/1984, No. PolKEP/O4/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam PenangananPerkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus
Register : 18-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sml
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
RUDY STEVEN SABARLELE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
69 — 0
  • Pemohon:
    RUDY STEVEN SABARLELE
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 28-06-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp
Tanggal 9 Juli 2024 — Pemohon:
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
21 — 8
  • Pemohon:
    James Bastian Tuwo SH
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN BATAM Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Btm
Tanggal 8 April 2021 — Pemohon:
SUNARDI Als NARDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Kepulauan Riau Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri
124 — 42
  • Pemohon:
    SUNARDI Als NARDI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA Kepulauan Riau Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri
    Herly Irawan,SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor YS &Partners alamat Komplek Dermaga Sukajadi Kecamatan Batam KotaKota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 355/SK/2021/PNBtm tanggal 25 Maret 2021untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Cq KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Kepulauan Riau Cq Direktur ReserseKriminal Khusus Polda Kepri alamat di Jalan Hang Jebat Nomor 81 BatuBesar Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk selanjutnya
Pengadilan PN BIAK Pidana Khusus
Register : 10-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PN BIAK Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Bik
Tanggal 23 Januari 2020 — Pemohon:
MALEACHI BIAK RUMBIAK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak Kota
162 — 4249
  • Pemohon:
    MALEACHI BIAK RUMBIAK
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak Kota
    BATFENY, S.H dan ZOTHERH.BEROTABUI Adalah Asisten Advokat/Pengacara dari LEMBAGA BANTUANHUKUM KYADAWUN GKI KLASIS BIAK SELATAN yang beralamat padaKantor Klasis Biak Selatan, Jalan Jend A Yani No 11, Kelurahan Fandoi,Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9November 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq.
    Bahwa PEMOHON mempertanyakan status penetapan DPO(Daftar Pencarian Orang) yang dilakukan Oleh TERMOHONkarena sangat tidak berdasar dan terkesan PEMOHONdikriminalisasi oleh TERMOHON karena TERMOHON hanyauntuk mempercepat berkas Perkara Sdr Septinus Rumbiak keKejaksaan Negeri Biak, sehingga dalam menetapkan statusPEMOHON sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), TERMOHONtidak mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun2012 dan Peraturan Kepala Bagian Reserse Kriminal (Perkaba)Nomo 3 Tahun 2012Il
    Perkara : PDM07 /Biak/Eku.2/11/2019 tertanggal 14 November 2019 2019, SangatBertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun2012 dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (Perkaba)Nomor03 Tahun 2012;Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedurprosedur sesuai denganKUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhanakan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat penyidikkepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukumkepada PARA PEMOHON dan warga masyarakat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 23-11-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Desember 2021 — Pemohon:
1.Subandi Gunadi
2.Harjanti Hudaya
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
28 — 2
  • Pemohon:
    1.Subandi Gunadi
    2.Harjanti Hudaya
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 76/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2020 — Pemohon:
MASWARNI PANE
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
50 — 20
  • Pemohon:
    MASWARNI PANE
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN