Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) kopi Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) kopi Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) kopi Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisarisdan Direksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 22September 2011;1 (satu) kopi Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisarisdan Direksi bulan Oktober 2011 PT Surveyor Indonesia

Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) kopi Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) kopi Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) kopi Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisarisdan Direksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 22September 2011;Hal. 440 dari 495 hal.

Fotocopy Surat Pernyataan Keputusan RUPS PT Bank DanamonIndonesia Tok Nomor 64,tanggal 23 Maret 2020 yang diperbuat olehNotaris Mala Mukti ,SH LL.M di Jakarta diberi tanda bukti P.I5;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alatbukti surat yang diajukan oleh Penggugat intervensi dalam perkara aquo yaitubukti P 11 berupa akta perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak PenggugatIntervensi dengan pihak Terguggat / Penggugat Rekonpensi, dimana bahwasesuai dengan perjanjian kredit

BUMN No. 19 Tahun 2003 jadi masuk kedalam Badan Usaha Milik Negara;Bahwa modal Pemerintah yaitu 56,97 % milik negara sisanya Non Pemerintah;Bahwa dari segi pengelolaan keuangan negara maka termasuk bagian dari keuangan negara,yang sistim pengelolaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang pengelolaannyadiluar dari APBN;Bahwa kalau BUMN pngelolaannya diserahkan kepada Direksi, jadi mengelola sendirikeuangan namun tetap dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan kepada Pemerintahmelalui RUPS

(Rapat Umum Pemegang Saham);Bahwa BRI sebegai perseroan terbatas dan bersifat terbuka tidak langsung laporannya kepadaPemerintah, namun melalui RUPS;Bahwa cara penyambungan pertanggung jawaban kepada Pemerintah, maka Anggota RUPSsudah ditentukan oleh Pemerintah siapa yang menjadi anggota, Dewan Komisaris ditunjuk olehPemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Keuangan;Bahwa saksi tidak pernah membaca RUPS BRI setelah adanya Undangundang PerseroanTerbatas;Bahwa sehubungan dengan hal ini

pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusatmaupun di daerah, Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yangmenyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara;225 Bahwa.....cccccccessessereees (188)/Bahwa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 77 Tahun 2011 saksi belum pernahmendengar;Bahwa dalam RUPS

18.27478195 tanggal 16 Agustus 2018;

Luar Biasa PT Rakha Panca Mandiri No. 9 tanggal 9 Agustus 2019;

Nomor 40 tahun 2007, disebutkan Direksi adalah organperseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuanHalaman 217 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN PIkanggaran dasar;Menimbang, bahwa secara normatif pengurusan Perseroan ada padaDireksi, tapi dalam keadaan tertentu dan waktu tertentu maka berdasarkananggaran dasar atau Keputusan RUPS

, Komisaris dapat berindak untukmelakukan pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 danPasal 99 serta Pasal 107 huruf c UU Nomor 40 tahun 2007, yakni dalam hal;a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi;b. anggota Direksi yang bersangkutan (yang lainnya atau seluruh Direksi)mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam seluruh anggota Direksi atauDewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan

Nomor 40 tahun 2007, disebutkan Direksi adalahorgan perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar;Halaman 247 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN PIkMenimbang, bahwa secara normatif pengurusan Perseroan ada padaDireksi, tapi dalam keadaan tertentu dan waktu tertentu maka berdasarkananggaran dasar atau Keputusan RUPS

, Komisaris dapat berindak untukmelakukan pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 danPasal 99 serta Pasal 107 huruf c UU Nomor 40 tahun 2007, yakni dalam hal;a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi:;b. anggota Direksi yang bersangkutan (yang lainnya atau seluruh Direksi)mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam seluruh anggota Direksi atauDewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan

Permohonan Persetujuan Izin Bunker Nomor: 1.02.030/279/435. 403/2020 tanggal 28 Juli 2020;
108.Asli Surat Tugas Nomor: 1.02.030/278/435.403/2020 tanggal 28 Juli 2020;
109.Asli Permohonan Penggantian Specimen Nomor: 1.02.030/263/435.403/ 2020 tanggal 21 Juli 2020;
110.Asli Permohonan Perubahan Specimen Nomor: 1.02.030/307/435.403/2020 tanggal 04 Agustus 2020;
111.Asli Permohonan Perubahan Specimen Nomor: 1.02.030/308/435.403/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
112.Asli Honor RUPS

Sumekar tanggal 11 Maret 2020;
118.Asli Honor RUPS PT. Sumekar Tahun 2019 tanggal 7 Juli 2020;
119.Asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengelolaan Keuangan tanggal 18 Desember 2019;
120.Asli Kontrak Kerjasama PT. Sumekar Bersama PT.

ANJ Express Nomor: .01.030/88/435.403/2019 tanggal 21 Maret 2019;
121.Asli Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2019;
122.Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Subsidi Kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Rangka Angkutan Laut Perintis Kepulauan (Paket 2) Nomor: 027/529/113.6/2020 tanggal 31 Desember 2019;
123.Asli Kenaikan Tarif/Harga Tiket Angkutan Laut PT.

Sumekar Nomor: 539/555/435.021/2013 tanggal 5 Mei 2013;
126.Asli 1 (satu) Bindel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sumekar Nomor: 1.02.030/451/435.403/2020 tanggal 18 November 2020;
127.Asli Piagam milik PT.

Sumekar tanggal 2 November 2005;
130.Asli 1 (satu) Bindel Konfirmasi Data Jumlah Penumpang KM Dharma Bahari Sumekar I dan KM Dharma Bahari Sumekar III dari Jasa Raharja Nomor: AS/R/39/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
131.Asli Permohonan Penggantian Specimen Nomor: 1.02.030/257/435.403/ 2020 tanggal 14 Juni 2020;
132.Asli Permohonan RUPS-LB Pembelian Kapal Nomor: 1.02.050/033/435.403/ 2020 tanggal 20 Januari 2020;
133.Asli Surat Pangakuan Hutang Nomor: 1.02.050/64/435.403/2020

Pesona DompuMandiri tertanggal 13 Maret 2017 mengajukan permohonan kreditsebesar Rp. 42.300.000.000..Asli dan copy yang sudah dilegalisir Surat keterangan harga tanah dariLurah Kandai Satu DEDI ARSYIK, S.Sos.Asli dan copy yang sudah dilegalisir Nota Intern tertangal 08112017dari Wapinca AHMAD BAHAGIA kepada Penyelia Kredit, dan Nota Interntertanggal 09112017 dari Penyelia kepada Pemimpin.Asli dan copy yang sudah dilegalisir Akta Berita Acara RUPS PerseroanTerbatas PT.

Pesona Dompu Mandiri Nomor 135 tanggal, 12 Juli 2016.Asli dan copy yang sudah dilegalisir Berita Acara RUPS PT.

Pesona Dompu Mandiri Nomor 135 tanggal,12 Juli 2016.Asli dan copy yang sudah dilegalisir Berita Acara RUPS PT.

. ;1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 02November 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum PT.Kharisma Indoraya Sukses ;1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akta Nomor 5 tanggal 05Mei 2011 tentang RUPS Perubahan Susunan Direksi &Komisaris Notaries Tommy Oroh, S.H. ;Hal. 47 dari 257 hal. Put.

Kharisma Indoraya Sukses ;1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akta Pendirian PT.Kharisma Indoraya Sukses tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25Notaris Budiharto Prawira, S.H. ;1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 02November 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum PT.Kharisma Indoraya Sukses ;1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akta Nomor 5 tanggal 05Mei 2011 tentang RUPS Perubahan Susunan Direksi &Komisaris Notaries Tommy Oroh, S.H. ;1 (satu) bundel

Kharisma Indoraya Sukses ;1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akta Nomor 5 tanggal05 Mei 2011 tentang RUPS Perubahan Susunan Direksi &Komisaris Notaries Tommy Oroh, S.H. ;1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akta Nomor 6 tanggal05 Mei 2011, tentang Turunan Surat Kuasa dariKAHARUDIN K. BADERAN selaku Dirut PT. KharismaIndoraya Sukses memberikan Kuasa Khusus untukmengurus dan menguasai segala urusan di KabupatenGorut ;Foto copy dokumen KTP an. Kaharudin K.

Belitung tidak dibahas dalam RUPS. Karena PT PancaAnugrah Nusantara adalah perusahaan keluarga jadi tidak pernah adaRUPS. Terdakwa hanya melaporkan kepada Bp. Julius Chandra perlunyapengerjaan penimbunan di lokasi di belakang Hotel Fairfield By Marriot danbeliau menyetujui saja karena Bp.

Tidak ada dibahas dalam RUPS mengenai biaya reklamasi;6. Terdakwa pernah lihat, pernah baca dari pak Tony Ilrawan yangmengatakan advis rekomendasi dan Terdakwa tidak pernah kroscek;7. Benar SITU, SIUP dan tanda daftar perusahaan milik PT PancaAnugrah Nusantara;8. Ya, itu izin gangguan;9. Ya, UKLUPL milik PT Panca Anugrah Nusantara untuk pembangunanhotel;10. Surat dukungan dari Bupati Belitung;11. Karena sudah menjadi kewenangan Provinsi maka mengajukansurat ke Gubernur;12.

., notaries di Kabupaten Bekasi, dantelah dilakukan beberapa kali perubahan pada Anggaran Dasar perseroan danterakhir perubahan didasarkan pada Akta No.01 tentang PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Khairul Aswin, S.H., Notaris di KabupetanBekasi, dan terakhir perubahan didasarkan pada Akta Nomor 01, tentangPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GrahaProperty Nusantara yang dibuat hadapat Andry Surya Darma Sakti, S.H.,Notaris di Kota Bogor pada tanggal 1 Desember 2015, diberi tanda bukti T.II1a;Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia tentang pemberitahuan Pendaftaran Perubahan DataPerseroan PT.

Oleh karena itu PerseroanTerbatas adalah mahluk hukum yang boleh melakukan perbuatan hukum,Perseroan Terbataslah yang memiliki asset dan Perseroan Terbatas jugalah yangbertanggung jawab atas hutanghutang sekiranya Perseroan terbatas itumMempunyai hutang j nn= 22> noe eon nnn nnn nnn nee non non nee ne en nnn nn eneMenimbang bahwa, menurut Undangundang No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas Organ Perseroan Terbatas terdiri dari : Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), DIREKSI dan KOMISARIS; RUPS mempunyaiwewenang

hal ini diwakili oleh para pengurusnya, sehingga yang150mempunyai kewajiban secara hukum untuk membayar segala hutanghutangperusahaan adalah PT Mutiara Sabda Alam sebagaimana ketentuan Pasal 14ayat (3) UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas ;Menimbang, bahwa sedangkan untuk menentukan para pangurus manayang dibebani untuk membayar hutang kepada Tergugat Ill Konvensi (BankBNI) adalah merupakan urusan internal perusahaan yang dapat diputuskanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

keuntungan (dividen) maka adalah hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menerima keuntungan (dividen) tersebuttentunya dengan perhitungan setelah dikurangi hutang maupun kewajibanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lain kepada PT MutiaraSabda Alam;Menimbang, bahwa namun untuk menentukan pembagian keuntungan(dividen) kepada para pemegang saham tentunya hal tersebut merupakanurusan internal perusahaan dalam hal ini PT Mutiara Sabda Alam yang manaharus diputuskan terlebih melalui RUPS

PARIG GRAHA PERMAI tersebut TIDAK ADABERITA ACARARAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) dari para Pemegang SahamPT. PARIG GRAHA PERMAI tersebut dan Pihak Pembeli adalah TUANSUSANTO DARMA PUTRA /PENGGUGAT/TERBANDING. Bahwadisamping Notaris yang membuat Akta Pelepasan Hak ats tanah No. 61 tersebut tidak berwenang dan juga tidak ada RUPS persetujuan dari ParaPihak Pemegang Saham PT. PARIG!

AHU11414.AH.01.02 tahun 2008tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan.Fotocopy Legalisir Salinan RUPS No. 4 tanggal 04 Januari 2008.SK. MENHUMHAM No. AHU46639.40.22.2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.

Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No.AHUAH.01.0309658333 Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT.Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. MensaBina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal27 Agustus 2014 kepada PT.

BPR kandanganberdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)yang ditetapan pada tanggal 22 Januari 2009 dengan tugasmerencanakan, mengkordinasikan, dan mengevaluasi serta mengaturkebijakankebijakan yang berkaitan dengan sumber permodalan,penyaluran dana dalam bentuk kredit, penghimpunan dana danmasyarakat atau lembaga lain yang tidak bertentangan denganperaturanperaturan yang ada, tugas dan tanggung jawabdipertanggungjawabkan Terdakwa Il M.

BPR Kandangan berdasarkan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapan pada tanggal 22Januari 2009 dengan tugas melaksanakan kordinasi dalamHal. 83 dari 159 hal. Put. Nomor 2365 K/Pid.Sus/2015pelaksanaan tugas dengan anggota direksi dan melakukanpembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bagian/subbagian/cabang/unit peiayanan dan Terdakwa IV Norhasanah aliasSanah binti Hasan Fakhrudin bekerja di PD.

AHU11414.AH.01.02 tahun 2008 tanggal10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan.Fotocopy Legalisir Salinan RUPS No. 4 tanggal 04 Januari 2008.SK. MENHUMHAM No. AHU46639.40.22.2014 tanggal 12Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.

NURSAL, ASKAR TEGUHPRIBADItertanggal 7 Juni 2012, namun sebelumnya pada hariyang sama namun pada waktu (jam) yang berbeda diawalidengan RUPS dan dibuatkan berita acara rapat untukmelepaskan hak atas asetaset yang ada di perkebunan PT.Tenjo Jaya, dan dalam rapat tersebut saksi hadir sebagai kuasadari lbu WINNY FRED dan RAYMOND TIRTA JAYA dansekaligus sebagai penerima kuasa.Bahwa kuasa yang diberikan kepada saksi pada tahun 2009 tersebutadalah untuk pengurusan perpanjangan HGU maupun pelepasanhak,

Tenjojaya diawalidengan dilakukan RUPS terlebih dahulu antara pemegang sahamdan direksi;Bahwa sertifikat atas nama keluarga saksi sebesar 12 ha. adalah diluar luasan tanah 299 ha. yang dilepaskan haknya kepada PT.Bogorindo, dan diperuntukan untuk fasos fasum untuk masyarakatTenjojaya yang di dalamnya terdapat sekolah, kantor desa, danpemakaman serta sudah dimintakan ke BPN untuk di ukur yangnantinya akan dihibahkan kepada masyarakat ;Bahwa di dalam PPUJB terjadi kemunduran penyelesaian pembayarandan

RUPS saya hanya mengurus syariah, dan ESTERJUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi denganmenuliskan Dear P Anil, menurut pendapat saya persetujuan dari usulan inisebaiknya di tandatangan oleh Pak Yahya & P Anil , dengan alasan sebagaiberikut :1. Proses dari awal melalui Direksi lama2. Pelelangan pekerjaan jasa kendaraan dinas ini adalah untukKonvensional dan Syariah3.

RUPS saya hanya mengurus syariah, dan ESTERJUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi denganmenuliskan Dear P Anil, menurut pendapat saya persetujuan dari usulan inisebaiknya di tandatangan oleh Pak Yahya & P Anil , dengan alasan sebagaiberikut :1. Proses dari awal melalui Direksi lama.2.Pelelangan pekerjaan jasa kendaraan dinas ini adalah untukKonvensional danSyariah.3.

Zenilhar selaku Direktur Bisnis dan Syariah memberikandisposisi : sesuai keputusan RUPS, saya hanya mengurusi syariah dan EsterJunita Ginting selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi persetujuandari usulan ini sebaiknya ditandatangani oleh Pak Yahya dan Pak Anil;Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013, DireksiPT. Bank Sumut belum mengambil keputusan, sehingga tidak dapat diumumkanpemenang lelang, selanjutnya M.

Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No.AHUAH.01.0309658333 Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT.Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses Hal. 69. Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 202203.204.205.206.207.. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT.

Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No.AHUAH.01.0309658333 Surat Akta Risalan RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH Hal. 120. Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 201.202.203.204.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT.Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. MensaBina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal27 Agustus 2014 kepada PT.

lingkungan wajib dilaporkan kepada BLH PropinsiRiauBahwa proses administrasi Permen LH 8 tahun 2013 tata laksana penilaianpemeriksaan dokumen lingkungan hidup tentang pemberian izin lingkunganhidup jangka waktu untuk pengumuman 10 hari jangka waktu kerangkaacuan 30 hari jangka waktu RKL RPL 35 hari, jangka waktu penerbitankeputusan kelayakan lingkungan hidup 10 hari, jangka waktu penerbitanizin lingkungan 10 hari.Bahwa Amdal adalah salah satu dokumen lingkungan hidup dari jenisdokumen yaitu Amdal, RUPS

dan RUPL, setelah Amdal tidak disebut izinlingkungan, setelah Amdal disusun kemudian disetujui oleh menteri tingkatpusat, gubernur tingkat provinsi, tingkat kabupaten merupakan kewenanganBupati/walikota sesuai dengan permen LH tahun 2011.Bahwa Dokumen lingkungan ada 3 yaitu AMDAL, RUPS dan RUPL untuksaat ini bisa menggunakan penyusunan Amdal adalah tugas bagianpekerjaan dari pemrakarsa disusun pada tahap perencanaan sebagai dasaruntuk pemeriksaan dokumen amdalBahwa Penyusunan Amdal bisa dilakukan