Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 70/Pdt.P/2017/PA.Skg
Tanggal 4 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
137
  • Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.
    Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.
    peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW
    Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.
    Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg
Register : 02-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 11-09-2019
Putusan MS MEUREUDU Nomor 0231/Pdt.P/2018/MS.Mrd
Tanggal 5 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
4014
  • PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4.
    PAW Nomor 023 1/Pdt.P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.
    PAW Nomor 023 1/Pdt.P/2018/MSMrd(2).
    PAW Nomor 023 1/Pdt.P/2018/MSMrdMuzhirul haq. SAgPaniteraDtoBadriyah. SH. MHPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 300. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 11 hal.
    PAW Nomor 0231/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan para Pemohon.Meureudu, 12 September 2018Panitera Mahkamah Syariyah MeureuduBadriyah. SH. MHHal 1 dari 11 hal. PAW Nomor 0231/Pdt.P/2018/MSMrd
Putus : 17-02-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pdt/2013
Tanggal 17 Februari 2014 — DARMAWAN MUHAMMAD DAUD (DARMUDA) melawan DEWAN PIMPINAN ACEH (DPA) PARTAI ACEH, dan kawan-kawan
4519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MuhamadYahya, masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan SekretarisUmum DPA Partai Aceh, memutuskan memberhentikan dengan hormatsebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh terhadap diri Penggugat,berdasarkan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehDewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh,Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Sabang yangdidasari oleh prasangka yang tidak memiliki nilai kebenaran, yaknidengan menempatkan posisi Penggugat sebagai pihak yang
    Sehingga gugatanharuslah tidak dapat diterima;B Permasalahan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang masihmerupakan wilayah ataupun dalam jangkauan internal kepartaian, makapersoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Aceh merupakanwewenang internal Partai Aceh yang harus diselesaikan di tingkat internal PartaiAceh.
    Sengketa mengenai persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini jugatelah ditegaskan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan perundangundangan mengenai sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu(PAW), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 350 KIPDT/2006antara James O.
    Watung, Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenaiPergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar, yang amar putusannya berbunyi :"Bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap anggota Legislatif".Selain itu juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) lainnya antaraAlassyius Hasan vs DPW Partai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yangmemutuskan menolak gugatan Pergantian Antar Waku (PAW)
    Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)dari Partai Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sertaSuratDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk melakukanpelantikan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPartai Aceh;C Berkaitan uraian .di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat kurang subjek hukum (exception plurium litis concortium) atau pihakTergugat, jadi yang semestinya harus ikut digugat bukan hanya DPA Partai Acehdan
Register : 30-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 85/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 September 2014 — ABU BAKAR SIDDIK;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
7430
  • Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/
    2014 tanggal03 Maret 2014 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiRiau, telah mengusulkan peresmian pemberhentian Anggota DPRDProvinsi Riau terhadap Penggugat, kemudian Surat Ketua DPRDProvinsi Riau Nomor 161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihalPAW Anggota DPRD Provinsi Riau a.n Penggugat dari PartaiGolongan Karya, kemudian Surat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret 2014 Perihal Usulan PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi RIaut =
    yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidaklahdidasari Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta tidakmelihat aturanaturan yang ada, di mana Tergugat telah dengankesewenangwenangan (A buse of Power) mengeluarkan putusantersebut dengan dialildalil dan alasanalasan adanya SuratDewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi RiauNomor : B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telahmengusulkan peresmian pemberhentian Anggota
    Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Riau, mengenaiproses pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat
    , sehinggaTergugat menyetujui apa yang diusulkan oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau NomorB39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, perlu jugaPenggugat tegaskan bahwa surat KPUD Riau yang cacat hukumkarena memverifikasi, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan UmumNo : 155/KPUProv004/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal PAWAnggota DPRD Provinsi Riau an.
Register : 16-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan MS MEUREUDU Nomor 325/Pdt.P/2019/MS.Mrd
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
236
  • PAW Nomor 325/Pdt. P/2019/MsMrd Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon dansurat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksisaksi paraPemohon di persidangan ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyabertanggal O6 Agustus 2019, selanjutnya terdaftar sebagai perkarapermohonan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Meureudu tertanggal 06082019 di bawah Register Nomor 325/Pdt.
    PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdmaksud belum ditarik oleh Almarhum Alm. H.A Bin U maka olehkarnanya para pemohon bermaksud untuk menarik uang simpanantersebut pada Bank BRI Unit Meureudu.Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Alm.
    PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, H. Abdurrhaman meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2019 yanglalu karena sakit, dan sepengetahuan Saksi H. Abdurrhaman tidak ada lagisuami dan tidak ada lagi orang tuanya karena telah lebin dahulu meninggaldunai ; Bahwa H. Abdurrhaman merupakan suami dari H. Nuraini dan orang tua dariH. Abdurrhaman sudah tidak ada lagi, dan perkawinan mereka adalahperkawinan pertama dan terakhir sampai dengan meninggalnya H.Abdurrahman ; Bahwa Alm. H.
    PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdberdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli warisdan harta peninggalan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, membuktikanbahwa H.
    PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 10 dari 9 hal. PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd
Register : 25-11-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN BANGKALAN Nomor 16/PDT.G/2013/PN.BKL
Tanggal 23 Januari 2014 — PENGGUGAT : H. SYAFIUDDIN ASMORO TERGUGAT I : DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KAB. BANGKALAN TERGUGAT II : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
10720
  • Surat No.171.31/445/433.060/2013,perihnal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilinhanUmum Kabupaten Bangkalan;9.
    Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.
    Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di
    Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.
    Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 11-09-2019
Putusan MS MEUREUDU Nomor 0453/Pdt.P/2018/MS.Mrd
Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
2814
  • PAW Nomor 0453/Pdt.
    PAW Nomor 0453/Pdt. P/2018/MSMrd
Register : 17-02-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PA SENGKANG Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Skg
Tanggal 3 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
2116
  • Rahman (AnakKandung)Hal. 2 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg2. Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman(Anak Kandung)3. Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd.Rahman (Anak Kandung)6. Bahwa semasa hidupnya almarhumahah St.
    Rahimi;Hal. 5 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa dari pernikahan St. Rahimi binti Lawahede dengan Umar Abd.Rahman melahirkan tiga orang anak masing bernama Besse Rosmiati bintiUmar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahmandan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman; Bahwa bapak dan ibu St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede tidak pernah beristeriselain St. Rahimi; Bahwa semasa hidup St.
    Rahimi binti Lawahede;Hal. 8 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa kedua orang tua St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St. Rahimi binti Lawahede,adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya St. Rahimi binti Lawahede karena sakit, bukan ulahdari istri dan anakanaknya.
    Rahman, BasoHal. 9 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgMuhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. NabilaSulaemani bin Umar Abd. Rahman, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.
    Aisyah S, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgDrs. NurmaaliPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00JumlahPanitera Pengganti,Haryadi, S.H.:Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg
Putus : 14-05-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014
Tanggal 14 Mei 2014 — H. AHMAD ROSADI, SE VS 1. PIMPINAN PUSAT PARTAI MATAHARI BANGSA, DKK
9629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) Anggota DPRD Kota Serang, atas nama Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah mengeluarkan suratNomor: 1305/PV/1434, tertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serangsahabat H.
    Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Serang atas nama Penggugat setelah membaca dariberita media cetak (koran) lokal yang ada di Kota Serang;.
    Bahwa setelah Penggugat membaca Surat Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Serang yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa, Nomor: 1305/PI/1434, bertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRDSerang sahabat H.
    Ateng Fauzi Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMByang baru saja di reshuffle terkait PAW terhadap Penggugat;Bahwa dikarenakan Penggugat, begitu juga dengan Bpk. Ateng Fauzi(Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMB) samasama terkejuttanpa ada alasan yang jelas dan telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam AD/ART PMB terkait dengan adanyaReshuffle Bpk. Ateng Fauzi dan PAW atas nama Penggugat,sehingga Penggugat bersamasama Bpk.
    Ada hal2 lain termasuk transaksipolitik, krn itu. putusan PP soal reshuffle diminta dim rapat utkditeruskan bersama putusan PAW;Demikian putusan teman2 dalam rapat mudah2an dapat dimaklumi.Salam"(Bukti P2) email dari Bok. Imam Addaruqutni.10.Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Pimipinan Pusat PMB yangmembahas masalah PAW atas nama Penggugat dan Reshuffle Bpk.Ateng Fauzi melahirkan Keputusan sebagaimana penyampaian Suratemail resmi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Bpk.
Register : 02-10-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan MS MEUREUDU Nomor 0182/Pdt.P/2017/MS.Mrd
Tanggal 18 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
257
  • PAW Nomor 0182/Pdt. P/2017/MsMrd2. Bahwa Almarhumah mempunyai suami pertama bernama Ridwanyang telah meninggal dunia terlebin dahulu Almarhumah dari danmempunyai anak 3 orang yaitu :1. Anak I.2. Anak Il.3. Anak Ill.3. Bahwa Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29Agustus 2017 akibat dibunuh oleh suaminya yang kedua bernamaHamdani, dengan meninggalkan ahli warisnya :1. PEMOHON (Ibu kKandung/Pemohon)2. Anak (Anak Kandung)3. Anak Il (Anak Kandung)4. Anak Ill (Anak Kandung)4.
    PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.
    PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdtidak ada ayahnya lagi karena telah lebin dahulu meninggal dunia dariAlmarhumah Nursiah ; Bahwa suami Nursiah yang pertama bernama Ridwan telah terlebih dahulumeninggal dunia dari Almarhumah Nursiah dan mempunyai 3 orang anakyaitu : Anak I, Irhas dan Birul Walidaini ; Bahwa Almarhumah Nursiah semasa hidupnya adalah seorang PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2
    PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluhsatu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Xxx pada hari Rabu tanggal 18Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah SyariyahXxx yang terdiri dari M. Syauqi. SHI. SH. MH selaku Ketua Majelis, Dra.Rubaiyah dan Muzhirul Haq.
    PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdJumlah : Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaanPemohon.XXX, Oktober 2017Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Drs. MasykurHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd
Register : 06-12-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 11-09-2019
Putusan MS MEUREUDU Nomor 639/Pdt.P/2018/MS.Mrd
Tanggal 26 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
2510
  • PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.
    PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.
    PAW Nomor 0639/Pdt.
    PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.
    PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd
Putus : 13-08-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 06/PDT.G/2012/PN.MSH
Tanggal 13 Agustus 2012 — DRS. M. DJAFAR SANI LEWENUSSA, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Maluku Tengah, beralamat di Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Kab. Maluku Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Johan Hetharus, SH 2. Jacob S. Wacanno, SH 3. T. Johan Leiwakabessy, SH Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOHAN HETHARUA, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Salaiku, Negeri Haruru, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 09/SK/2012, tanggal 21 Februari 2012. M E L A W A N : 1. BASRI DAMIS, SH, MH, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Sam Ratulangi (Gang Arab) Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. SALEH TUAHUNS, S.Sos, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Manusela RT.12, Kel. Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
38088
  • Bahwa pencabuatan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNo. 7175/DPP03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabuatan Persertujuan PAW anggota DPRD Kabupaten MalukuTengah.7. Bahwa sebelumnya TERGUGAT dan TERGUGAT II telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat nomor 5630/DPP03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs. M.
    Bahwa point 6 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.Bahwa gugatan Penggugat bukanlah premature tetapi merupakan hal yangwajar.Bahwa proses PAW Penggugat telah berlangsung sejak PutusanPengadilan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19Mei 2011 (1 tahun kurang 13 hari).Bahwa didalam proses PAW ini, DPPPKB telah mengeluarkan SuratNomor 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011.Bahwa apabila proses PAW ini tidak dihambat dan atau dilawan olehPenggugat, maka sudah
    dapat dipastikan bahwa proses PAW Penggugatsudah selesai.Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi tidak diterimanya gugatanPenggugat.8.
    Sehingga dengan demikian Organ PKBProvinsi maluku menindak lanjuti Penyampaian Putusan Pengadilandan Persetujuaan PAW saudara penggugat (Drs. Muh.
    Fotocopy Surat Nomor: 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011, Perihal : PersetujuanKembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB a/n. Drs.Mhu. Djafar Sani Lewenussa, tertanggal 15 Desember 2011, yang diberitanda P6;7. Fotocopy surat Nomor : 173/DPC03/VII/A.1/XII/2011, Lampiran : 1 (satu)berkas, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa tertanggal28 Desember 2011, yang diberi tanda P7;8.
Register : 15-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 69/Pdt.P/2017/PA.Skg
Tanggal 5 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
124
  • Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.
    Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.
    peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW
    Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.
    Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg
Register : 06-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 57/ PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 11 Juli 2017 — H. LAMEN SARIHI, S.H, M.H Sebagai PENGGUGAT Lawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA Provinsi Kepulauan Riau, Cq DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA Kabupaten Bintan, Cq FRAKSI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Kabupaten Bintan Sebagai TERGUGAT
9644
  • LAMENSARIHI, SH, MH sebagaimana diuraikan pada poin 9 diatas, makaDewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Bintanmenyampaikan beberapa surat Pengusulan Pengganti Antar Waktu(PAW) atas nama Sdr. H.LAMEN SARIHI, SH, MH,(Penggugat) yaitua. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLONGAN KARYA Nomor :012/PGBINTAN/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 telahmenyampaikan Surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan Perihal: Usulan Nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Bintan an. Sdr. H.
    Sehingga dengan demikian Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H. LAMENSARIHI, SH, MH yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PartaiGOLKAR Cq Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Bintan tersebut diatasharuslah diperintahkan untuk di batalkan dan atau ditarik kembali untuktidak diproses lebih lanjut ;20. Bahwa oleh karena Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua21DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H.
    Menyatakan Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Penggugat (H.
    Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat (Sadr. H.LAMEN SARIHI, SH) atau setidaktidaknya Dinyatakan Tidak Berlaku ;5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk Tidak Memproses LebihLanjut Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. LAMEN SARIHI, SH,MH(Penggugat) sampai Putusan dalam perkara ini Memperoleh KekuatanHukum Yang Tetap ( in craht) ;6.
    Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Putusan Sela untukmenunda Proses Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. LAMEN SARIHI, SH, MH(Penggugat) ;8.
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan MS MEUREUDU Nomor 342/Pdt.P/2019/MS.Mrd
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
255
  • PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdpermohonan para Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh paraPemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahannya ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Photo Copy Surat Keterangan Penduduk, An.
    PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. Almarhum ada mempunyai tabungan di Bank Aceh KantorCabang Meureudu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.
    PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada MahkamahSyariyah Meureudu agar menetapkan Alm. Almarhum telah meninggal duniapada tanggal 22 Oktober 2019, dan mohon ditetapkan pula para Pemohonsebagai ahli waris dari Alm.
    PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrduntuk mengurus ataupun menarik simpanan/tabungan dari Alm.
    PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdBadriyah. SH. MHHal 10 dari 9 hal. PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd
Putus : 20-08-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN SINGKEL Nomor 7/Pdt.G/2013/PN.SKL
Tanggal 20 Agustus 2014 — Parulian Barasa sebagai penggugat: Lawan Tobal Manik, DK. sebagai Tergugat tergugat
8612
  • ) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor
    Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003
    Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.
    Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003
    Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.
Register : 15-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PA PEMALANG Nomor 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
234
  • PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml1. Bahwa dahulu di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, KabupatenPemalang pernah hidup sepasang suami istri yang bernama : WALUYOdan MARDIYAH sekarang suami istri tersebut telah meninggal dunia;2. Bahwa semasa hidupnya suam1 istri tersebut telah mempunyai 4 (empat)orang anak yang masingmasing bernama : 1. PEMOHON I, 2. PEMOHONll, 3. Dwi Kartiko Utomo bin Waluyo, 4. PEMOHON III;3.
    PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml7. Bahwa almarhum Dwi Kartiko bin Waluyo, selain meninggalkan ahli waristersebut diatas juga meninggalkan uang Tabungan di Bank Mandiri danuang Jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor KPJ : 32732529 1171 0002 atas nama Dwi Kartiko Utomo;8.
    PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.PmlMenimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalildalilpermohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d.P.10, dan saksisaksi.Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P10 berupa fotokopi yang cocoksesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang merupakan aktaotentik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165HIR jo.
    PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.PmlMenimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akte Kelahiran Nomor474.1/498/IX/2020 tanggal 30 September 2020, membuktikan bahwa DwiKartiko Utomo adalah anak sah dari pasangan suamiisteri Waluyo danMardiyah.Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akte Kelahiran Nomor474/164/Kel.
    PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.PmlKetua MajelisDrs. H. Djuwadi, S.H, M.HHakim Anggota Hakim AnggotaDrs. M. Sakdulloh Drs. H. Alwi, M.H.IPanitera Pengganti,Drs. Abdul WakhidRincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran >: Rp 30.000,00Biaya Proses : Rp 75.000,00PNBP Pemanggilan Pemohon : Rp 10.000,00Biaya Pemanggilan : Rp 0,00Biaya Redaksi >: Rp 10.000,00Biaya Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 131.000,00halaman 10 dari 10. PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml
Register : 07-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PA SENGKANG Nomor 749/Pdt.P/2020/PA.Skg
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
1810
  • Bahwa Almarhumah SAWIAH semasa hidupnya menikah dengan LASTAREdan memiliki 4 orang anak yaitu:e Almarhum MANA (meninggal dunia pada hari jumat 28102017),e BECCE,e IGATTA dane Almarhum WARE (meninggal dunia 19092019):Hal. 4 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skg5. Bahwa Almarhum MANA memiliki 9 orang anak yaitu;e ROSMINI;e LELA;e NURHAYATI;e IWARNA;e INASIA;e MUH. HAERUL;e NURASIKI;e MUH. MASRI;e RISAL.6.
    SAWALENG binti LAKU yang bernama Beddu lebihdahulu meninggal dunia;Hal. 12 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa agama yang dianut semasa hidup HJ. SAWALENG binti LAKUadalah agama Islam; Bahwa MANA lebih dahulu meninggal dunia daripada HJ. SAWALENG; Bahwa MANA memiliki 9 orang anak masingmasing bernama ROSMINI,LELA, NURHAYATI, IWARNA, INASIA, MUH.
    ISA, P.5, berupa suratHal. 14 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skgketerangan kematian an. Mana, P.6 berupa surat keterangan kematian an.Ware, P.7 berupa surat keterangan kematian an. Ransang, P.8 berupa suratketerangan kematian an. Aco dan P.9 berupa surat keterangan kematian an.
    Menetapkan:AMBO SAU bin WARE;TENRI SANNA binti WARE;IDA WAHYUNI binti WARE;AMBO DALLE bin WARE;Hal. 20 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skge TENRIABENG binti WARE;e AMBO RUSWAN bin WARE; RISNAWATI bin WARE;Sebagai ahli waris Ware.6.
    Fitriani, S.Ag.Perincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Hal. 21 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA SkgJumlah : Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).Hal. 22 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skg
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pth. YEPTA BERTO, S.Th, DKK vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
8778 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apolos Agustinus, menggantikanArthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD PropinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan, menggantikan Pat.Yepta Berto, S.Th ;Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir.
    Kaltim Nomor : 55/Advokat/JN/SMD/X1/2013tanggal 29 Nopember 2013, perihal Proses PAW Anggota DPRDKaltim, yang intinya meminta kepada Ketua DPRD Provinsi KalimantanTimur, tidak melakukan proses PAW terhadap para Penggugat, karenaHalaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015adanya proses gugatan para Penggugat sampai adanya Putusanyang telah berkekuatan hukum tetap ;8.
    Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :1.Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDPropinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt.
    Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.
    Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.1.Nomor 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 TentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantang Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SENomor 161.643176 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan menggantikanPdt. Yepta Berto, S.
Register : 09-12-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 394/Pdt.P/2016/PA. Clg
Tanggal 27 Desember 2016 — Pemohon I s/d Pemohon V
7840
  • ., Umur: 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan:Karyawati Swasta, Tempat Tinggal di : Pondok Golf AsriBlok C3 No.4 RT.01 RW.08 Kelurahan KebondalemKecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai PemohonVv:JHal 1 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA.
    Bahwa almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryo meninggalkan abhiwaris sebanyak 5 orang, yaitu seorang suami dan 4 orang anaksebagaimana telah disebutkan pada point 2 permohonan ini ;Hal 2 dari 14 halaman, PAW, No394/Padt.P/2016/PA. Clg6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebut di atas,almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryo juga meninggalkan hartapeninggalan berupa Deposito di Bank Mandiri Cabang Cilegon Merak ;7.
    menghadap di persidangan dan MajelisHakim telah memberikan saran dan nasihat tentang konsekuensi dan kekuatanhukum dari suatu permohon yang hanya mengikat sepihak, namun paraPemohon tetap dengan permohonanya ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlan permohonan paraPemohon tersebut, dan terhadap permohonan tersebut isi dan maksud tetapdipertahankan oleh para Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya paraPemohon telah mengajukan buktibukti sebagai berikut :Hal 3 dari 14 halaman, PAW
    (anak kandung)Hal 12 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga kni dihitung sejumlah Rp. 516.000, (lima ratus enam belas riburupiah) ;Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah MajelisMajelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa, tanggal 27Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 H, olehDrs. Hendi Rustandi, S.H sebagai Ketua Majelis serta Rosyid Mumtaz,S.HI.
    Supiyan, S.HHal 13 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. ClgPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya pendaftaran Rp. 30.0002. Biaya Administrasi Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 450.000,4. Biaya redaksi Rp. 5000, 5. Biaya materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 516.000,( lima ratus enam belas riburupiah)untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinyaWakil Panitera,Drs. Supiyan, S.H.Hal 14 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg