tentang Pengadilanan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, memiliki dan/atau. mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UndangundangPerikanan.

BD 95594 kapal ikan aing melakukanHal 5 dari 25 halPut No.26/Pid.Sus/Prkn/2013/PN.TPI.penangkapan ikan pada posisi koordinat 05 2544 "LU 105 52 82" BT di perairan laut cinaselatan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEEI)/wilayah pengelolahan perikanan RepublikIndonesia.

BD 95594 TS mendapat ikan sedikitdiperairan Vietnam, sehingga menuju lautIndonesia (ZEEI) untuk menangkap ikan;e Bahwa KM. BD 95594 TS di laut Indonesia (ZEEI)langsung melakukan penangkapan ikan;e Bahwa kapal KM.BV 95594 TS melakukanpenangkapan ikan di laut, akan tetapi saksi tidaktahu lokasinya;e Bahwa saksi baru 1 kali mengambil ikan, yangkemudian saksi ketahui berada di WilayahIndonesia (ZEEI);e Bahwa saksi sebagai KKM yang mendapatkan gajidari pemilik kapal;e Bahwa kapal KM.

BD 95594 TS ditangkap padaperairan Indonesia (ZEEI) pada posisi 05 25 44LU 105 52 82~ BT;Bahwa Nahkoda Kapal KM. BV 95594 TS adalahMr.Le Tau;Bahwa alat tangkap Kapal KM. BD 95594 TSadalah pukat cincin ( purse seine);Bahwa Kapal KM.BD 95594 TS sedangmenangkap ikan ketika ditangkap saksi;Bahwa ketika ditangkap di dalam Kapal KM.

BD 95594 TS ditangkap pada posisi 0525'44~LU 105 5282 BT yang berada diperairan Laut Cina Selatan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalampersidangan, melalui penerjemah yang telah disumpah, yang pada pokoknyaSebagal Ger KU tHsmennsneeennameesenseennmemmnrennnnnneamanneneeHEMenaSRR THE HSER RHR ERTerdakwa, MR.

GARLIN 888)pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Desember tahun 2016bertempat di perairan ZEEI Laut Sulawesi pada posisi 0555'858LU 12656'225"BT atau setidaktidaknya Pada Suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain diperairan Yurisdiksi Indonesiayang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung padaPengadilan Negeri

Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ijin (SIPI),Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Berawal dari hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 jam 14.00waktu Philipina terdakwa selaku Nakhoda bersama 11 (Sebelas) AnakBuah Kapal yang keseluruhannya berkewarganegaraan Philipinaberangkat

) LautSulawesi, Kapal Pengawas ORCA 03 melakukan penangkapan danpemeriksaan terhadap kapal ikan bernama F/BCA GARLIN 888 bersama12 (dua belas) orang awak kapal berkewarganegaraan Philipina tanpaSurat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) telah melakukan penangkapan ikan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI sehingga kapal tersebut ditarikmenuju ke Pangkalan PSDKP Bitung.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2)Pasal 102 UndangUndang RINomor 45

Pada saat itu Kapal PengawasORCA 03 sedang melakukan patrol di perairan Zona Ekonomi Eksklusif(ZEEl) Laut Sulawesi pada posisi 0556'858LU 12656'225"BT yangmasih termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Laut Sulawesi,Kapal Pengawas ORCA 03 melakukan penangkapan dan pemeriksaanterhadap kapal ikan bernama F/BCA GARLIN 888 bersama 12 (dua belas)orang awak kapal berkewarganegaraan Philipina tanpa Surat PersetujuanBerlayar (SPB) telah melakukan penangkapan ikan di wilayah ZonaEkonomi Eksklusif (ZEEI

Menyatakan Terdakwa BINI QUIMPAN iterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EkslusifHalaman 5 dari 11, halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT MND.Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINI QUIMPAN denganpidana denda sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);3.

Perk : PDS17/R.1.15/Ft.2/11/2012 tanggal 19 November 2012 yang isilengkapnya sebagai berikut :KESATUPRIMAIRBahwa terdakwa JOVANIE ADVENTAJADO pada hari Selasatanggal 16Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2012, bertempat di Wilayah Perairan Indonesia, tepatnya di perairan ZEEI LautSulawesi pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 mil dari BaratPulau Makalehi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum

Bitung pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2012 sekitar pukul03.00 Wita menuju ke perairan Makalehi, setelah itu kapal terdakwa melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat pancing (Hand Line) selama 6 (enam) haridan telah mendapatkan hasil tangkapan berupa (satu) ekor ikan Tuna dan (satu) ekorMarlin, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Witasaat kapal berada pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 Mil dariBarat Pulau Makalehi yang merupakan perairan ZEEI

Tanda Pencatatan kapalPerikanan (TPKP) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 92 jo pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.SubsidairBahwa terdakwa JOVANIE ADVENTAJADO pada hari Selasa tanggal 16Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2012, bertempat di Wilayah Perairan Indonesia, tepatnya di perairan ZEEI

Hiu 005 pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT berarti pada Zona Ekonomi Ekslusif Indonesa (ZEEI) lautSulawesi, tepatnya sekitar 30 mil sebelah barat Pulau Makalehi;e bahwa berdasarkan bukti berupa Pas Kecil KMN Kawil, maka KMN Kawiladalah kapal berbendera Indonesia;e bahwa sebuah kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikanseharusnya dilengkapi dengan fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), asliSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI), asli

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN MUON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRAN MUON, dengan pidana denda sebesar

QNG 97634 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurianikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM.QNG 97634 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM.

Wiratno379 berada pada posisi0648'08" LU 10908'29" BT dimana kedua posisi tersebut berada padaPerairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2018/PN Ran.Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.

Wiratno379 berada pada posisi0648'08" LU 10908'29" BT dimana kedua posisi tersebut berada padaPerairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.

ZEEI, dan3.

BD95611 TS berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekirapukul 21.10 WIB atau setidaktidaknya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2011bertempat di Perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 0529763 U 10615126BT yang merupakan Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesia di wilayahZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan pasal 71A UndangundangHal 1 dari 9 Putusan No. 66/PID.SUS/2012/PTRNomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUandang Nomor 31 Tahun 2004tentang

Perikanan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya, Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI) yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bermula Kapal Motor.

).Bahwa setelah berada di perairan laut yang merupakan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) tersebut, Kapal Motor BD 95911 TS yang dinahkodai olehterdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan caramenggunakan jaring dengan cara pertama ikan dipancing dengan menyalakanlampu agar mendekati sinar lampu, setelah ikan mengumpul, lalu jaring diturunkandengan diberi alat pemberat, kemudian setelah jaring turun dan lampu dimatikandan lampu yang berada di atas jaring dinyalakan dengan

BD 95611 TS yangdinahkodai oleh Terdakwa yang sedang melakukan penangkapanikan di wilayah pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia tersebut dihentikan oleh Kapal Patroli Indonesia YaituKP ANTASENA 509 di Perairan Laut Natuna pada posisikordinat 0529763 U 10615126 BT yang merupakanWilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selanjutnyadilakukan pemeriksaan terhadap kapal motor.

BUI NGOC SANH dengan identitas tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;2. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000, (Dua MilyarRupiah)3. Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) Unit KM.

Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah, yang memiliki dan / ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapanikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yang tidak memiliki SIPI (Surat IzinPenangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) setiap orangyang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingyang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki

LUKEVII berbendera Philipina mengapung di Laut Sulawesi dengan posisi Kapalberada pada 03 20 00 U120 35 00 T yang masih termasuk dalamwilayah territorial laut ZEEI,, selanjutnya Kapal KRI KDA364 mendekatiKapal FB. LUKE VII, kemudian sekira jam 06.00 Wita, Anggota TNI AL yangberada dalam KRI KDA364 melakukan pemeriksaan dan penggeledahanterhadap Kapal FB.

LUKE VII berbendera Philipina mengapung di Laut Sulawesidengan posisi Kapal berada pada 03 20 00 U120 35 00 T yangmasih termasuk dalam wilayah teritorial laut ZEEI,, selanjutnyaKapal KRI KDA364 mendekati Kapal FB.

LUKE VII tiba di Fhising Ground sekitar Laut Sulawesi yangtermasuk dalam wilayah territorial laut ZEEI, selanjutnya Kapal FB.LUKE VII diikat di Ponton dengan posisi 03 20 00 U120 35 00 T,kemudian TERDAKWA melakukan kegiatan mencari rumpon untukdicek apakah ikan sudah berkumpul atau belum, lalu pada sekirapukul 06.00 Wita TERDAKWA yang menahkodai Kapal FB.

Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau lautlepas/Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI);4. Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempetimbangkannya sebagai berikut :141.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Dao Van Tuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Perizinan Berusaha

Dolphin 355) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,bersalan melakukan perbuatan pidana yang melakukan, menyuruhmelakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yangmenimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/ kerusakanterhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan, sebagaimanaDakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.

Asad Reynald S, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum,maka keterangannya di bawah sumpah di Penyidik telah dibacakandipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak PidanaPerikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakanWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia denganmenggunakan KIA Vietnam BV 97327 TS (MV.

Laut Lepas adalahbagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia,perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia;Bahwa, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputiperairan Indonesia, ZEEI, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan airlainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yangpotensial di wilayah

Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);5. Unsur Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha yang MenimbulkanKerusakan terhadap Lingkungan; dan6. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang TurutSerta Melakukan Perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

ZEEI; dan 3.

BTh 98649 Tspada hari Senin tanggal 29 November 2010, sekira pukul 12.20 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010 bertempat diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat 05(derajat) 37 (menit) 303 (detik) Lintang Utara 106 (derajat) 27 (menit) 977(detik) Bujur Timur sesuai (Global Posision System/GPS) atau pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang

Laut Vietnam namunhasilnya belum memuaskan atau hasilnya hanya sedikit, lalu Terdakwaberlayar lagi untuk melakukan penangkapan ikan sampai akhirnyamemasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yangterdeteksi oleh alat Global Posision System (GPS) dari Kapal PatroliKesatuan Polisi Air RI., Kapal BISMA 520, pada posisi koordinat 05(derajat) 37 (menit) 303 (detik) Lintang Utara 106 (derajat) 27 (menit)977" (detik) Bujur Timur atau termasuk dalam daerah Zona EkonomiEksklusif Indonesia ( ZEEI

Tran Thach telah melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) dan tidak dapat menunjukkanatau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) UU R.I. No.31Tahun 2004 tentang Perikanan, maka selanjutnya kapal BTh 98649 Tsbeserta Terdakwa dibawa oleh Kapal Polisi BISMA 520 ke StasiunPSDKP Pontianak untuk diproses.Perbuatan Terdakwa Mr.

Tran Thach telah melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) dan tidak dapat menunjukkanatau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin PenangkapanIkan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang R.!. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka selanjutnyakapal BTh 98649 Ts beserta Terdakwa dibawa oleh kapal Polisi BISMA Hal. 4 dari 12 hal. Put.

Bahwa bagaimana mungkinNegara dimaksud mau melakukan perjanjian sedangkan mereka sangatdiuntungkan dengan keadaan ketentuan hukum Pasal 102 tersebut.Sehubungan dengan ketentuan Pasal 102 tersebut mengakibatkan wilayahpengelolaan perikanan di ZEEI menjadi sasaran atau objek illegal fishing olehbeberapa Negara misalnya Malaysia, Thailand, Filipina dan sebagainya untukmengekplorasi kekayaan yang sangat melimpah di ZEEI tersebut.

Orca 03 sedang melaksanakan operasiPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terkoordinasidi sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, sekira jam 07.00Wib, KP.

Batas Landas Kontinen, 3.Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;e Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan batas Laut Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UndangUndang Nomor5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalahjalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesiasebagaimana ditetapkan berdasarkan UndangUndang yangberlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (duaratus) mil laut diukur

BV 92683TS pada saat posisi terdeteksi titik 0531'208" LU 10917'161"BT dan posisi dikejar/dipergoki 0532'589" LU 10918'283" BTdan posisi tertangkap 0533'780" LU 10919'380" BT berada diWilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif IndonesiaPutusan Nomor : 12 / Pid.SusPrk / 2016 / PN Ran Hal. 25(ZEEI) Laut Natuna sekitar + 2 mil dari garis batas ZEEI PerairanIndonesia ; Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat KM.

Orca 03 sedangmelaksanakan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikananterkoordinasi di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, sekira Pukul 07.00Wib, KP.

BV 92683 TSberada di Wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) LautNatuna sekitar + 2 mil dari garis teritorial Perairan Indonesia ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum di Zona Ekonomi EkskluifIndonesia (ZEEI) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Ad.5 Unsur Hukum Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(0) 0d 0 eoMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yangselanjutnya disebut SIPI menurut Pasal 1 Angka (21) UndangUndang

Eksklusif Indonesia (ZEEI) KM.

BD 95100 TS yang dinahkodaioleh terdakwa yang merupakan kapal penangkap ikanberbendera Vietnam berangkat dari Ba Ria Vung TauVietnam pada tanggal 16 September 2011 untukmelakukan penangkapan ikan jenis sotong diseputaran laut Vietnam, namun sekira tanggal 20September 2011 terdakwa melakukan perubahan jalurpelayarannya dengan tujuan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEE)Pada saat berada di perairan laut yang merupakanZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) KM.

BD 95100TS sedang berada pada posisi koordinat 0537928LU 10616533 BT yang adalah Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik, dihentikan olehKapal Patroli Indonesia yakni Kapal Patroli Polisi Bisma520 T. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugasKapal Patroli Polisi Bisma 520, terdakwa tidak memilikiSurat izin usaha perikanan sebagaimana diwajibkanHal. 5 dari 12 hal. Put.

Menyatakan terdakwa TON VAN OANH telah bersalahmelakukan tindak pidana perikanan Mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI"sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 93 ayat (2) jopasal 27 ayat (2) Undangundang Republik IndonesiaNomor 45 tahun 2009 Perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo pasal 102 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.2.

TON VAN OANH dengan identitastersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;2. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesarRp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) ;3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : Uang hasil lelang KM.

92728 TS asal Vietnam pada hari Minggutanggal 22 Maret 2015 jam 10.00 WIB di sekitar perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi03 54 339 N 105 05 519 E ; Bahwa benar pada saat KP.

HIUO10 di ZEEI Laut Cina Selatan yaitu pada koordinat 03 54 339N 105 05 519 E, posisi tersebut adalah berada/masuk dalam Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, yang merupakan bagian dari Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) 711; Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai nakhoda kapal ikan KM.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI ; 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindakMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut : ad.1.

KG 92728 TS tidakmemiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan penangkapan ikan di perairanIndonesia, yaitu pada Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), seperti Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI ) ; Menimbang, bahwa KM.

KG 92728 TS ketika tertangkap oleh KP HIU 010 telahmemperoleh + 2.000 (dua ribu) kilogram ikan campur jenis ikan demersal; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,unsur melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI , telah terpenuhi ;ad.4.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Dang Van Lap,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

Tpgmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara antara lain : Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 Terdakwa Dang Van Lap selakuNahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersamasama dengan saksi VoNgoc Y selaku Nahkoda KM.

Pada hari Selasa tanggal 14 maret 2017 sekira pukul 05:19 WIB bertempatdi Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 0534518 LU 10610771 BTTerdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TSbersamasama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM.

ABADI 02 KM ABADI 02 Alias BV 9982 TS BV 9982 TSmenggunakan alat tangkap ikan jenis jaring Pair Trawl ketika menangkapikan di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI)/wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di Laut Natuna ; Bahwa benar KM.

ZEEI dan c.)sungal, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Albert Essing, A.MdPetugas KP.HIU MACAN TUTUL 02 yang menangkap Terdakwa, bahwa KM.ABADI 02 Alias BV 9982 TS pada saat ditangkap pada hari Selasa tanggal 14Maret 2017 jam 05.25 WIB di sekitar perairan ZEEI Laut Natuna Pada posisi0534,518 LU 10610,771 BT yang dapat disimpulkan berada di WilayahPengelolaan

Menyatakan Terdakwa Dang Van Lap telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta MelakukanDengan Sengaja Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asingdi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat IzinHalaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.SusPrk/2017/PN. TpgPenangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan kedua PenuntutUmum ;2.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARNIL DABERAO CANOPIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Melakukan Usaha Perikanan di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan

Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03 04.477 LU 123 39.507 BT atausetidak tidaknya pada tempat tempat tertentu yang termasuk dalam wilayahPerairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, Setiap Orang yangmemiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di ZEEI, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Put.

Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) ;3. Unsur tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI );1. Unsur Setiap OrangPut.

Marian telah memasuki danmelakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi EksklusifIndonsia (ZEEI) laut Sulawesi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) 716;Menimbang bahwa, dari fakta persidangan terungkap bahwa pemilik kapalM/BCA. Marian yang sebenarnya adalah Mrs. Salyang Enrina warga NegaraPhilipina tinggal di saranggani Province, sedangkan posisi Terdakwa di atas kapalM/BCA.

Marian merupakan kapal asing berbendera dan berasal dari Philipina dantelah berhasil melakukan penangkapan ikan sejumlah 8 (delapan) ekor ikan Tuna ,denga menggunakan alat tangkap Pancing Hand Line, posisi penangkapan ikan diperairan ZEEI, maka terhadap unsur ini yakni unsur Mengoperasikan kapalPerikanan berbendera asing melakukakan penangkapan ikan di Zona EknomiEksklusif Indonesia (ZEEI) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;3.

No: 4/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bithal 17 dari 25Indonsia (ZEEI) laut Sulawesi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) 716;Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dalam pesidangan Terdakwadan ke 2 (dua) orang ABK, telah melakukan usaha Perikanan Tangkap di ZonaEkonomi Eksklusif Indoneisa (ZEEI), dengan demikian unsur tersebut* telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;4.