Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — EKA JUNIASIH BADRIATI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DK
127 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 390 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017Eksepsi Tergugat Il Intervensi:A. KOMPETENSI!
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017Penggugat mencari tanahnya, ini ada apa?
    Putusan Nomor 390 K/TUN/20171) Surat Pernyataan tanah bekas milik Adat Nomor C. 594, Persil 32.29 luas5.135 m? yang terletak di Desa Benda, Batuceper, Tangerang belumsertipikat yang dibuat oleh Bunyamin (sesuai asili);2) Surat Pernyataan tanah bekas milik Adat C. 594 Persil Nomor 32.29 luas5.135 m?
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017didaftarkan kepada Tergugat.
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IV vs. MALAKIN
144 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 170 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:I.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 66/G/2013/ PTUN.SBY.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa secara hukum, sifat final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata adalah sudah definitif dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Putus : 15-10-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 21/G.TUN/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Oktober 2012 — Penggugat: EDDY DUMAIS, dkk Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intervensi: FUSA YOSI DUMAIS
91 — 50
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 354 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2014diterbitkan dengan berpedoman kepada UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 2 Agustus 2013 bersifatIndividual yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Sumatera Plastik Industri)jelas dan final;6.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2014memaksa, maka telah melanggar UndangUndang Hukum Perdata Pasal1320 ayat (1) tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;e Bahwa kemudian oleh Tergugat telah menerbitkan Surattertanggal 2 Agustus 2013 Nomor 10607/DTKTR/2013yang terkesan sewenang wenang memaksakan kehendak agarPenggugat menerima Sdr.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/20143. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusantentang Tindak Lanjut Nota Pemeriksaan Terhadap PT. SumateraPlastik Industri Nomor 10607/DTKTR/SU/2013 tertanggal 2Agustus 2013;4.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/201414 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasi masingmasing pada pokoknya sebagai berikut:Tentang Objek Yang Diajukan Oleh Penggugat Asal/Pemohon Kasasi AdalahObjek Tata Usaha Negara (TUN) Yakni Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) vs. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
97 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC),berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda No. 1, Kav. 97, Rawamangun,Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh pengurus bernama :1. H.
    Zidni Nuri danHalaman5 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012Prof. Drs. H.
    ,Halaman7 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/201213.14.Notaris di Jakarta No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 Penggugatberusaha untuk memenuhi syarat syarat yang diminta dan karena itumelalui Surat Penggugat melalui Notaris Widodo Budidarmo SH.
    Bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sesuai denganAnggaran Dasar Penggugat serta telah pula didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai denganHalaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ketikaitu, sehingga perubahan itu adalah sah menurut hukum ;1.3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M vs. GUBERNUR SUMATERA UTARA
130 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 134 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Walet V/224/PerumnasMandala, Percut Sei Tuan Deli Serdang, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal14 Desember 2018 atas nama DraEmperi Lince Silitonga NIP.196704141993032007;4.
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;Memperhatikan pasalpasal UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Anggota Majelis:ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 —
116 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 92 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2014untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentinganmengajukan keberatan.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2014Melanggar Asas Kepastian Hukum, karena telah terjadi tumpang tindih/overlapping hak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — JAMES DJORNANG SIAGIAN alias DJORNANG PANGIHUTAN JAMES SOALOON vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebutadalah :a.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015g.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015c. Rusak.e.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015b. Hilangc.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — SUPARTINI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 288 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014D.I.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/201411 Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa SuratKeputusan Kepala Pertanahan Kota Surakarta berupa Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 13 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banyjarsari,Surakarta seluas + 3440 m?
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014UndangUndang Pokok Agraria tanggal 24 Septeber 1960, pemegang haksewa tanah Negara (PS. Nomor 13) wajib datang pada Kepala KantorPendaftaran Tanah setempat untuk memohon konversi atas hak sewa tanahNegara (PS. Nomor 13) menjadi hak pakai.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tahun 2013 memasang papan nama "Yayasan Keluarga Partaningrat". Olehkarena itu maka Surat Keptusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1054/HGB/BPN/90 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karenaTergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengabulkan permohonanHGB atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat yang sama sekali tidakmempunyai hak Utama atas tanah Negara tersebut.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tanah yang dimohon, sehingga Panitia A tidak tahu bahwa di atas tanahyang dimohon ada pihak lain yang menguasai, memelihara danmembayar PBBnya, yaitu Bp. Soedarsono Martodarsono beserta keluargasebagai pemegang Hak Utama atas tanah Negara dimaksud, sehinggaTergugat I/ Termohon Kasasi tetap memproses permohonan tersebuttanpa memperhatikan kepentingan Bp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KIMBERLY - LEVER INDONESIA
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KROMENGAN, KABUPATEN MALANG VS RENOADI, DK
136 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 359 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 359 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KROMENGAN,KABUPATEN MALANG, tempat kedudukan di Jalan Medan Nomor67 Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum., Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang;BARUNA FIRMANSYAH, S.H., Kasubag
    Putusan Nomor 359 K/TUN/20142 HENDRO WICAKSONO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Krajan RT.022/RW. 006. Desa Kromengan,Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, pekerjaan Wirausaha,yang dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Panitia PembangunanTempat Ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) PepanthanKromengan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 A. WAHAB ADHINEGORO, S.H., M.H.;2 ACHMAD RIVANY, S.H.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2014rekomendasi tertulis dari lurah/kepala desa sebagai salah satu persyaratan untukmendapat ijin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumahibadat sementara Jemaat GKJW di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan,Kabupaten Malang dari Bupati Malang, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3huruf (b) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri R.I.Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006;Bahwa permohonan ijin sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2014222425Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan jemaat GKJW Kromengan), dan iniakan kami laporkan tersendiri ke Kepolisian;Bahwa Tergugat melanggar azas kepentingan umum karena dengan sikap dan/atau tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka hakhak warganegara yang dilindungi dan diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanyaatau kepercayaannya menjadi terhalang, sehingga kepentingan umum dilanggar;Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR vs PT. KALLA AREBAMMA
153 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 274 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/20148.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014B.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikanhalhal sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2010
Tanggal 21 April 2011 — GABY MARIAM HOSIANA DAUD, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,
783 — 628 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 420 K/TUN/2010
    No. 420 K/TUN/2010Timur : dr. Batuna ;Barat : Kel. Manoppo ;Bahwa untuk keperluan pengurusan pembelian bidang tanah sepertitersebut pada point 1 (satu) di atas, maka orang tua Penggugat berhubungberdomisili di Jakarta sehingga pembayaran sejumlah uang dilakukanbeberapa kali dan dikirim kepada MEIDY DAUD selaku adik kandung dariHARRIE ANDREAS DAUD, melalui Bank Penerima yaitu PT.
    No. 420 K/TUN/201010.11.12.13.14.Manado, perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hilang HakMilik No. 235/Paniki Bawah.
    No. 420 K/TUN/2010Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :.
    No. 420 K/TUN/2010 Bahwa terjadi kemandegan proses hukum administrasi, dalam hal inibalik nama keatas nama Penggugat/Pemohon Kasasi dikarenakanpemilik lama Meidy Daud/Lily Daud ingin menguasai kembali hak atastanah dengan cara membuat laporan SHM hilang.
    No. 420 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — SYAMSUDIN Bin DJISAN, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
58 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20151624/2010 yang dibuat dihadapan Yatni Sudiyatni, S.H.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015April 2011 Nomor 238/RAWAKALONG/2011 luas 100 m?
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20153.5.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/TUN/2010
Tanggal 25 Oktober 2010 — H. ALI SUSENO ANDY VS. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, DK
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 26 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :H.
    No. 26 K/TUN/2010Tergugat Il Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada pokoknya atas dailildalil :1Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.292 m?
    No. 26 K/TUN/2010atas bangunan yang menurut Penggugat telah menghalangi/menutup aksesjalan masuk ke dalam tanah Penggugat kepada Pengadilan Negeri ;EKSEPSITERGUGAT Il:1.Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatanPenggugat kecuali terhadap halhal yang secara tegastegas dibenarkan dandiakui dalam jawaban ini ;.
    No. 26 K/TUN/2010dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m x 16 m yangdipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat ;4.
    No. 26 K/TUN/2010Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1.Meterai................ Rp. 6.000, ttd.2.RedaksSi............... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi ............... Rp. 489.000,Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 26 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592 K/TUN/2018
Tanggal 13 Nopember 2018 — KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. GOKMA PARULIAN PERKASA;
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 592 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 592 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH SERTA PERDAGANGAN PEMERINTAHPROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan / BGR Nomor 3, Jakarta Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Fadjar, S.H., M.Si ,kewarganegaraan' Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil Pemerintan Provinsi Daerah
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal 3 Juli 2017 tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Gokma Parulian Perkasaselama pemeriksaan sampai dengan perkara ini berkekutan hukumtetap;2) Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dansalah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa penerbitan objek sengketa telan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku; Bahwa Tergugat beberapa kali memberikan peringatan kepadaPenggugat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat, akan tetapitidak dilaksanakan oleh Penggugat.
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,tid.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Halaman 6 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — H. AKHMED REZA FACHLEVI vs. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, DK
328 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 11 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:H. AKHMED REZA FACHLEVI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan AW. SyahraniGg. Barokah RT 24, Kelurahan Sempaja Selatan,Kecamatan Samarinta Utara, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten/Kota;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, ST., SH.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, KotaSamarinda;Termohon Kasasi Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Atau:Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusanseadiladilnya (ex aequo at bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Exceptie kompetentie absolute/kewenangan badan peradilan;2. Tidak ada lagi kKepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo;3. Gugatan prematur/terlalu dini;4.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2012
Tanggal 21 Juni 2012 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN TANGERANG (DPK APINDO, DK Kabupaten Tangerang), VS GUBERNUR BANTEN
47 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 178 K/TUN/2012
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/201214DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;DALAM POKOK SENGKETA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;2.
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/201216dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:I.
    Denganargumentasi hukum ini patutlah dinyatakan bahwa pertimbangan HakimTinggi Pengadilan TUN Jakarta telah sangat keliru;Bahwa dengan argumentasi hukum di atas, maka Keputusan berupa obyeksengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugatharuslah disimpulkan sebagai suatu Keputusan TUN yang telah memenuhisyarat individual. Kriteria yang lain yang diisyaratkan Pasal (3) UU No. 5Halaman 17 dari21 halaman.
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/201218Tahun 1986 yo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang meliputi kriteria konkrit dan final juga secara nyata telahterpenuhi;Bahwa dengan dalildalil tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa obyeksengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan TUN dan menjadiwewenang Pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengujinya;Bertitik tolak dari dalil hukum tersebut diatas, maka putusan Hakim TingkatBanding yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugattidak
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG vs. LEODY HARYMAN
68 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 448 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 448 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, tempatkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 24 Singaraja Bali; Selanjutnyamemberi kuasa kepada:1. Wayan Minarta, A.Ptnh., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflikdan Perkara :2. Gede Susana, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan ;3.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Sebelah Utara: Jalan Umum ;Sebelah Selatan : Hak Guna Bangunan No. 2 ;Berdasarkan bukti pelepasan hak atas tanah pada tanggal 29 Mei 1995,sehingga telah jelas dan nyata Penggugat adalah pemilik sah tanah a quo ;. Bahwa ternyata tanah milik Penggugat yang terletak di pelemahan, DesaPejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 2Sertipikat yang samasama diterbitkan oleh Tergugat yaitu :1.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Penggugat tidak dapat mencantumkan tanggal terbitnya objek gugatanberupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00007 /Desa Pejarakanatas nama Augustina Juwono Penggugat hanya menguraikan tanggal dannomor surat ukur yang diterbitkan Tergugat ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor27/G/2012/PTUN.Dps. tanggal 09 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 9 dari8 halaman. Putusan Nomor 448 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — SANGKA SUCI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, DK
328 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 387 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 387 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SANGKA SUCI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Karang Siluman Selatan, Kelurahan CakranegaraTimur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. Umaiyah, S.H., M.H.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/20207/76/1994, tanggal 25 Maret 1994 terletak dulu di Kelurahan Lampehsekarang Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa:;Sertifikat Hak Milik Nomor 1841, tanggal 25 Maret 1994, an M.Flodeilla, seluas lebin kurang 39.754 m?
    Putusan Nomor 387 K/TUN/202043/Br.Biji/2007, tanggal 27 Juni 2007, terletak di Kelurahan Lampeh,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;4.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 23 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima memori Kasasi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 39/B/2020/PT.TUN.SBY, 16 Maret 2020;3.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020