Ditemukan 6349 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wakaf wakil wakir waris waktu wakid wakit wakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 18-12-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1356 K/PID/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Dr. H. MUHAMMAD DJUPRIE As. SKM bin ASMOREJO, DK
96 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KK.11.31.1 / HK.3.4 / 2 / 2014tanggal 3 Maret 2014;> Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.11.31.1 / hk.3.4 / 2 / 2014 tanggal 3Maret 2014, atas nama Rudiyanto, S.H selaku Wakif dan HajiMuhammad Djufrie Dokter Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku Nadir;> Ikrar wakaf a.n.
    KK.11.31.1 / HK.3.4 / 2 / 2014tanggal 3 Maret 2014; Akta lkrar Wakaf Nomor: KK.11.31.1/nk.3.4 / 2 / 2014 tanggal 3Maret 2014, atas nama Rudiyanto, S.H selaku Wakif dan HajiMuhammad Djufrie Dokter Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku Nadir; Ikrar wakaf a.n. Rudiyanto, S.H tanggal 3 Maret 2014; Foto copy surat atau dokumen yang merupakan lampiranpermohonan penetapan dan pengesahan Nadzir YARSIS;Hal. 22 dari 35 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-04-2011 — Upload : 16-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2842 K/Pdt/2010
Tanggal 19 April 2011 — BADAN KENAZIRAN MESJID (BKM) Masiah Al-Ichlas VS. NYONYA SANGGUP br. TARIGAN
98 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Agama khususHal. 7 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010mengenai wakaf, wakif, bayinah (alat bukti) dan sebagainya untukitu diselesaikan oleh Pengadilan Agama dengan menpergunakanhukum acara Pengadilan Agama;Bahwatanah wakaf mesjid Masiah AlIkhlas telah memiliki sertifikathak milik wakaf No. 530/wakaf tgl. 31 Maret 1991, yang diterbitkanoleh BPN Medan berdasarkan permohonan dari kepala kantorurusan agama kecamatan/pejabatan pembuat akta ikrar wakaf,Medan Tuntungan No.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 10-09-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 15-01-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 15/PLW/2018/PTUN.DPS
Tanggal 10 Oktober 2018 — PELAWAN: I.H.M SUWARNO, S.H., II.DWIANA MUGIARTO; III.DARMUJI WALUYO, S.H; IV.R. ROESLAN; V.M ABDUL MALIK, SH TERLAWAN: -PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Provinsi Bali.

177 — 40
  • Indonesia mempunyai tugas dan wewenangd: d. memberhentikan dan mengganti Nazhir';Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang No 41 tahun 2004 tentangPasal 1 angka 11 menguraikan :Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalahlembaga Independen dalam pelaksanaan tugasnya untukmengembangkan perwakafan di Inonesia, ~Pasal 4 aryatt (71 )resssnsensesnssessmnnnnsnssmsmnennnnsnmtninennnnnnssineenennnnssemmnnenNazhir Perseorangan ditunjuk oleh Wakif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — Drs.JAMALUDIN HAKIM, selaku KETUA YAYASAN AHMAD DJUWAENI VS I. RH. YUSUF bin KHR AHMAD DJUWAENI, DKK
88 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdullah Mansyur selaku Ketua Majelis Guru, Nadzir Wakafdan Pendiri Yayasan, untuk menjalankan lembaga pendidikan ini sesuaidengan amanah Wakif K.H. Ahmad Djuwaeni;e Ketua : Drs. Amintapraja (almarhum);e Wakil Ketual :K.H. Kholil Faturochman (almarhum);e Wakil Ketua Il : Mahmud Syah (almarhum); Sekretaris : Drs. R. Resikin (tidak aktif); Sekretaris II : R.Y. Abdullah Nasih (aktif);e Bendahara : R.O. Rochmatulloh Mamun (almarhum);e Anggota : 1. M. Basyir Fadhulloh (aktif);2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 04-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1539 K/Pdt/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — H. ABDULLAH IBRAHIM VS ROSLIANA GINTING
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakif adalah Anwar Zawawi yang dalam hal ini bertindak untuk atas namaMaharany Reza berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7, tanggal 8 Agustus2000 yang diperbuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta;b. Nadzir adalah H. Abdullah Ibrahim (ic. Penggugat);c. Bidang tanah yang diwakafkan adalah tanah yang terletak di JalanMelinjo Raya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, KotaMedan seluas 3090 m?
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 25-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 396/Pdt.G/2017/PA.Kis
Tanggal 15 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 41
  • Pihak yang mewakafkan (wakif) harus mengikrarkan kehendaknyasecara jelas dan tegas kepada Nazir dihadapan Pejabat PembuatAkta Ikran tersebut, (vide pasal 217 Kompilasi Hukum Islam).3. Dalam melaksanakan lIkrar wakaf, pihak yang mewakafltandiharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrartersebut Suratsurat sebagai berikut:a. Tanda buku pemilikan harta benda;b.
    Benda yang diwakafkan harus merupakan benda milikyang bebas dari segala ikatan, atau benda yang diwakafkanadalah benarbenar menjadi tetap (milik attamm) hak milik wakifmurni si wakif ketika terjadi akad wakaf (vide Pasal 217 KompilasiHukum Islam).b. Pihak yang mewakafkan (wakif) harus mengikrarkankehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir dihadapanPejabat pembuat Akta Ikrar tersebut (vide pasal 217 Kompilasihukum Islam) ;C.
    Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kistanda tangan selaku Wakif, dan menjumpai H.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Agama
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
9095 — 16922
  • Tentang : Kompilasi Hukum Islam
  • sepanjang isinya tidak bertentangan denganketentuan pasalpasal ini.BUKU IIIHUKUM PERWAKAFANBAB KETENTUAN UMUMPasal 215Yang dimaksud dengan:(1)Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yangmemisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya gunakepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.Wakif adalah orang atau orangorang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif
    225(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan ataupenggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.(2) Penyimpangan dari ketentuantersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap halhaltertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan AgamaKecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat denganalasan:a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
Pengadilan PN TASIKMALAYA
Register : 26-11-2014 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Tsm
Tanggal 20 Mei 2015 —
69 — 10
  • Yayat Ruhiat (Anggota)5) Noor Syam Mucktadi (Anggota)dan atas nama Wakif: H. OBAL SOBARI, bukan dan lain H.
    Hj.Siti Sofiah, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 1982 oleh dandi hadapan Notaris/PPAT Riono Roeslam "di wakafkan" kepadaYayasan Keluarga Sofiah Sobari "Sebagaimana Akta Notaris No. 5tanggal 3 Februari 1982, dikuatkan dengan putusan Pengadilan NegeriTasikmalaya yang Berkekuatan Hukum Tetap No.21/Pdt.G/2010/PN.Tsm, tanggal 11 April 2011, dan sekarangbersertifikat Hak Milik "SERTIFIKAT (Tanda Bukti Tanah Wakaf No.0005 dan No. 0006/Kelurahan Cilembang Cihideung Tasikmalaya, dimana Pewakaf (Wakif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-03-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROV. SUMATERA UATAR yang diwakili oleh DR. KASIM SIYO, sebagai Ketua dan DRS. H. SYARIFUL MAHYA BANDAR, M.AP, sebagai Sekretaris VS 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. SUMATERA UTARA (DPRD SU);
122 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAuJlIdipeoleh dari yakni, seperti tanahnya seluas 60.000 M2 diperoleh dariIslamic Center dan uangnya sejumlah Rp. 9.532.213.546,50 dari Infakzakat dan sedekah seperti terurai pada Bagian III point 2, sehingga infakdan zakat tersebut diatas bila dinubungkan dengan :a.Pasal 1 butir 1 UndangUndang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf,yang redaksinya :wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/ataumenyerahkan sebagaian benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau waktu tertentu sesuai dengan
    kepentingannya gunakeperluan badan/atau kesejahteraan umum menurut syariah ;Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 42 TentangPelaksanaan UndangUndang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,yang redaksinya :Pasal 30 Ayat 1Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AlW sesuaidengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalamMajelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dansekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi.Pasal 30 ayat 2Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1052 PK/Pdt/2019
Tanggal 16 Desember 2019 — Nyonya ELLY AZCA SHOLIHAH binti TUKIJO VS KH. Drs. M. NOER QOMARUDDIN MH. bin AHMAD SOELAIMAN, DKK
167 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Isa, SarjanaAgama, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan AbungSelatan, Kabupaten Lampung Utara, selaku Pejabat PembuatAkta lkrar Wakaf, yang dalam hal ini sebagai Wakif adalahTergugat , dan bertindak sebagai sebagai Nadzir adalahTergugat I;Halaman 3 dari 24 hal. Put.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 2/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.BASRI AHMAD
2.SOFJAN SORI
3.JEMARI
4.SAIBUN SIREGAR
5.ZAINAL M
Tergugat:
KETUA BADAN WAKAF INDONESI Cq KETUA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA UTARA
Intervensi:
1.YUSUF SUTRISNO
2.AGUS PRATIKNYO
3.Hj. RABIHAH YUSHAR
4.Hj. RABIHAH YUSHAR
5.H.M. IDRUS HASIBUAN DRS
6.H. SUTAN SYAHRIR, S.AG
7.AKBP. H. ZAINUDDIN PUTEH, S.Ag.,S.H
8.H. ILHAM, S.H kuasa Alm. SYOPRIADI ( meninggal dunia )
9.H. MARILSYAH, IR
10.SRI LELAWATI
11.BONGGAL RITONGA
12.BAMBANG MONIADI
206 — 95
  • Pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari harta bendawakaf adalah masyarakat luas yang beragama Islam (publik),khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan SidorejoHilir, sehingga memenuhi persyaratan dalam Pasal 1 angka (5) PPNo. 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PP No. 25 Tahun2018 yang menentukan mauquf alaih adalah pihak yang ditunjukHalaman 10 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2021/PTUNMDNuntuk memperoleh mantfaat dari peruntukkan harta benda wakafsesual pernyataan kehendak wakif
    tersebut,dan Para Penggugat juga bukan orang yang telah mencalonkan diri sebagaicalon Nazhir perseorangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, berbunyi Dalam hal perbuatanwakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakafsudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orangsaksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif
    Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yangberbunyi : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangHalaman 94 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2021/PTUNMDNberagama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf,f. zakat; g. infaq; h. shadagah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa Nazhir adalah merupakan pihak yang menerimaharta benda wakaf dari Wakif
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama
Register : 28-02-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 19-02-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 22/Pdt.G/2017/MS.Aceh
Tanggal 8 Agustus 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
213 — 91
  • Mahkamah Syariyah Acehberpendapat bahwa jawaban para Tergugat/Terbanding tersebut tidak dapatdibenarkan, sebab Nazir mempunyai arti tidak hanya orang yang menerimawakaf dari wakif, akan tetapi juga mereka yang terlibat sebagai pengurus yangmengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi danperuntukan wakaf sebagaimana ketentuan Pasal 42 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan paraPenggugat/Pembanding pengelola objek wakaf terperkara tersebut
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 05-06-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1148/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 15
  • Ikrar wakaf a quo tidak quorum, tidak dilakukan oleh seluruh ahliwaris yangketika itu berjumlah 9 (Sembilan) orang, melainkandilakukan sepihak, secara diamdiam, hanya oleh 5 (lima) orangahli waris Saja sebagai Wakif, mengabaikan hak4 (empat) orangHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.P/2017/PA.Ckr.ahli waris lainnya (melanggar atau tidak memenuhi syaratsyaratformiel dan materiel untuk syahnya suatu perbuatan hukum);12.2) Tindakan mewakafkan obyek sengketa untuk keseluruhan tirqahsedemikian
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 29-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 123/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat II : BURMAWI GELAR SIDI KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat V : Toni Putra gelar Malin Kayo Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat III : JHON HARDI GELAR BANDARO KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat I : AMIR GELAR PONO KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat IV : NAWIR Z GELAR ENDAH KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Terbanding/Tergugat II : SAWIR GINDO KAYO
Terbanding/Tergugat XIII : REZKI
Terbanding/Tergugat XI : YAYASAN TUANGKU SYEKH MUHAMMAD ALI HANAFIAH ARRABBANI
Terbanding/Tergugat IX : BPN KABUPATEN SOLOK
Terbanding/Tergugat VII : KAN KOTO SANI
Terbanding/Tergugat V : Edi Warni Pandito Sinaro
Terbanding/Tergugat III : AFRIZAL DT. PAMUNCAK
Terbanding/Tergugat I : AHMAD RAJO GANDAM
Terbanding/Tergugat XIV : SUSANTO
Terbanding/Tergugat XII : YULIARTI
Terbanding/Tergugat X : KANTOR DEPAG KABUPATEN SOLOK
Terbanding/Tergugat VIII : WALINAGA
69 — 27
  • UU No 41 Tahun 2004 Pasal 15;Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimilki dan dikuasai olehsi Wakif secara sah;Halaman 27 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG3)4)2. UU No 41 Tahun 2004 Pasal 19;Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkansurat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW;3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 (halaman 104105);1.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 12-10-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 64 / PDT / 2017 /PT BNA
Tanggal 12 Oktober 2017 — Tiruhiah Binti Cut Amat Abdul Gani Bin Cut Amat Ainsyah Binti Cut Amat M. Nasir Bin Cut Amat M. Arifin Bin Cut Amat
33 — 21
  • bagiannya masingmasing (Pasal 171 hurufa KH) ;Wakaf adalah : Perbuatan hukum oleh subjek hukum yang memisahkanbenda miliknya dan melembagakannya selamalamanya untukkepentingan ibadah atau untuk kepentingan umum lainnya yang sesuaidengan ajaran agama islam (Pasal 215 (1) KH) ;Memperhatikan hal ini, Negara RI memperkuat lagi tentang wakafdengan menerbitkan UU RI nomor 41 tahun 2004 tanggal 27 10 2004, tentang Wakaf, yang pada Pasal 1 (3) disebutkan mengenai, IkrarWakaf adalah pernyataaan kehendak wakif
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 02-09-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PA BIMA Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
259 — 206
  • Hal 27 dari 884.Bahwa mengenai alasan Para Penggugat dalam repliknya padahalaman 4 point 5 yang Para penggugat selaku pengurusNadzir desa Samili kecamatan Woha kabupaten Bimamengajukan gugatan harta Benda Wakaf dari Wakif H.Abdurrahman Bina Hasan.......... dengan maksud dan tujuanuntuk mengamankan harta peninggalan almarhum(wakif) agar senantiasa tetap terjaga amalannya di duniamaupun akhirat, hal ini sematamata hanya merupakanalasan untuk menutupi itikat buruk dari para Penggugat yangtidak mengandung
    Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat danpara turut Tergugat a gou bukan perkara sengketa hak atastanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut Tergugat I, melainkan perkara tentang keabsahanpernyataan ikrar Wakaf dan akta Wakaf atas tanah objeksengketa wakaf yang dilakukan oleh wakif H.
Pengadilan PA NEGARA MATARAM Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Ngr
Tanggal 17 Juni 2014 — -PENGGUGAT I, II >< TERGUGAT
76 — 6
  • Exepsi angka 3, dengan tegas Penggugat dan Penggugat Il menolak,jika Tergugat tidak membenarkan wajib juga membuktikan di mukaHakim dalam persidangan dengan menunjukkan Surat Timbang Terimaantara Wakif dan Nadzir, pemberi hibah dan penerima hibah yangsemua itu tidak boleh merugikan bagian ahli waris/tidak boleh lebih dari1/3 x 2400 m2, kecuali semua ahli waris menyetujul.4.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Register : 20-10-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor 12/Pdt.G/2016/PN BIR
Tanggal 3 Januari 2017 — TIRUHIAH Binti CUT AMAT, DKK lawan H. HANAFIAH Bin ALI, DKK
77 — 9
  • berapabagiannya masingmasing (pasal 171 huruf a KH) ; Wakaf adalah: Perbuatan hukum oleh subjek hukum yang memisahkan benda miliknyadan melembagakannya selama lamanya untuk kepentingan ibadah atau untukkepentingan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama islam (pasal 215 (1) KHI) ;21Memperhatikan hal ini, Negara RI memperkuat lagi tentang wakaf dengan menerbitkanUU RI nomor 41 tahun 2004 tanggal 27 10 2004, tentang Wakaf, yang pada pasal 1(3) disebutkan mengenai, Ikrar Wakaf adalah pernyataaan kehendak wakif
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 18-04-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 1397/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 17 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 18
  • Xxxx (Wakif) sebagaiNadjir atas tanah wakaf seluas 125 M2 (seratus dua puluh lima meterpersegi) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor1093/Jatiranggon, diatas tanah mana didirikan musholla dan 2 (dua)pintu rumah kontrakan;H. XXXX BIN XXXX LAHIR DI BEKASI PADA TANGGAL 10 OKTOBER 1927 Bahwa H. Xxxx lahir di Bekasi pada tanggal 10 Oktober 1927 danmeninggal dunia di Bekasi pada tanggal 01 Pebruari 2015; Bahwa setelah Hj. Xxxx/Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Wakaf
Putus : 10-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/Ag/2017
Tanggal 10 April 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL HUDA INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. NUKMAN MUHASYIM selaku KETUA YAYASAN VS 1. H. ABD. MUTOLIB bin H. ABDUL MAJID, DKK
393 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku in casu UndangUndang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15 telah ditegaskan bahwa Hartabenda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai olehWakif secara sah halmana dipertegas kembali dalam pasal 17 ayat (3)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yangberbunyi: Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif