Ditemukan 696 data
76 — 11
wayjibdilengkapi dengan KK/KP/PKP2B/ SIPD/Perizinan/Perjanjian lainnya yang telahditerbitkan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yangtidak wajib memiliki perizinan/perjanjian.Pasal 9 ayat 4 berbunyi : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapidengan :Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasiskala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut denganinformasi luas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbarudengan resolusi
detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detaildari 15 (lima belas) meter dalam bentuk digital dan hard copy yangditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citrasatelit;Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perizinan yang berkaitan denganpinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur;Rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjampakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota danPemerintah;AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
123 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberadaannyaada setelan penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkandari kawasan hutan dengan kriteria:1) Telah ditetapkan dalam Perda; dan2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan; dan3) Penduduk di atas 10 (sepulunh) KK dan terdiri dariminimal 10 (Sepuluh) rumah;4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luaskawasan hutannya dibawah 30% (per seratus);(7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citrapenginderaan jauh resolusi
287 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebelumnya, yaitutepatnya pada tanggal 29 November 1957, Indonesia sekali lagigagal memperoleh mayoritas dua pertiga suara yang diperlukandalam Majelis Umum (general Assembly) PBB;Dalam menyikapi kegagalan resolusi Indonesia di PBB tersebut,pada tanggal 1 Desember 1957, pemerintah mengumumkanadanya aksi mogok selama dua puluh empat jam terhadapsemua perusahaan Belanda sebagai kelanjutan aksi mogoktersebut, rapat Dewan Menteri pada tanggal 5 Desembermemutuskan bahwa seluruh transfer keuntungan
175 — 133
danDana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan olehinstansi yang berwenang;d) Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHKHA untuk 5 (lima) tahunterakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan PernyataanHalaman 103 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKTStandar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan;e) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50,000 atau 1:100.000; danf) Peta mozaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusi
Ary Pratama, SH
Terdakwa:
HERIS SUNANDAR Bin HAPIP Alm
402 — 22
INHUTANI V dengan Kelompok Tani adalahprogram kemitraan bagi Kelompok Tani Harapan/Kelompok Tani yang telahberada dalam areal konsesi sebagai resolusi konflik sosial serta ditujukan untukpemberdayaa ekonomi masyarakat dalam mengelola areal konsesi dengan polatanam tanaman pokok sengon, akasia, karet dan tumpangsari;Bahwa Kelompok Tani Harapan (KTH) Makmur Tani belum memenuhi syaratadministrasi dan belum ada penandatangangan perjanjian terkait permohonankemitraan kehutanan di dalam kawasan Hutan Produksi
474 — 324
Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of TheChild (Konvensi Tentang HakHak Anak) (Sesuai denganfotokopi);Konvensi tentang Hakhak Anak (sesuai dengan fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014Tentang Perubahan atas undangundang nomor 23 tahun2002 tentang perlindungan anak (sesuai dengan fotokopi);Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusia (DUHAM),Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB padatanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi
5505 — 9652
Artinya tidak ada yang editan;Bahwa dari rekaman video tersebut, mulai dari Terdakwa mengambilmikropon sampai meletakkan kembali mikropon, tidak ada yang diedit, ituadalah kejadian yang sebenarnya;Bahwa dari 4 video barang bukti di kelompok pertama tersebut durasinyatidak sama, untuk barang bukti yang pertama file sizenya ukuran filevideonya 1,25 gb durasinya 1jam 48menit, pixel resolutionnya 1280x720pixel, artinya lumayan bagus, barang bukti yang kedua ukuran filenya1,56mb dan hanya 29detik, dan resolusi
pixelnya hanya 320x176 jadikecil, artinya ada pixel yang berbeda yang hilang, untuk barang buktiyang ketiga file sizenya 538 mb durasinya 1 jam 48menit artinyadurasinya sama dengan durasi yang ada di sumber resmi Dinas KominfoPemprov DKI dan resolusi pixelnya dibawahnnya yaitu 640 x 360 pixeljadi lebih kecil kalau yang tadi awalnya itu gede ini kecil pixelnya jadidibawahnya, kualitasnnya dibawah yang pertama, kemudian untukbarang bukti yang keempat file sizenya sama 1,25 gb durasinya 1 jam 48menit
itu dimulai darimenit 04 detik 39 hingga menit 30, dan untuk katakata jangan percayasama orang bisa saja kan dalam hati kecil .... dan seterusnya ada padamenit 24, jadi untuk transkrip didasarkan permenit, kita bagi permenit danitu ada di menit 24 sampai menit 25;Bahwa untuk barang bukti yang kedua, itu bisa langsung karena hanya29 detik, dan untuk barang bukti yang ketiga dimulai dari kata bapak ibu dan seterusnya, dan untuk barang bukti yang ketiga ini samadengan yang pertama karena itu hanya resolusi
menyimpulkantidak ada penyisipan tersebut, Ahli sama sekali tidak mengedit, jadi yangdianalisis kalau memang itu utuhnya jumlah frame nya 10 ribu frame yaada 10 ribu frame yang dianalisis, kalau itu memang 10 frame ya 10frame itu yang dianalisis, kalau itu 1 menit ya 1 menit, diluar itu tidak ada;Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak dilakukan yangnamanya anhansment karena gambar videonya sudah jelas;Bahwa untuk video yang di Balaikota, durasinya 34 menit 27 detikdengan ukuran file 167 mb dan resolusi
143 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau penguasaan atas tanahyang diperoleh/dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dand. permukiman, lahan garapan masyarakat dalam desa definitif yangtelah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang;Pasal 6 ayat (5):Dalam menilai fakta hakhak pihak ketiga dan permukiman, lahan garapanmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf dselain didasarkan pada bukti sesuai dengan peraturan perundangundangan, digunakan data dan informasi:a. citra penginderaan jauh resolusi
315 — 290
INDONESIANomor 21 tanggal 31 Maret2008 ;2 BuktiP 2 : Foto copy Akta PernyataanKeputusan Keputusa Sirkulasi Para Pemegang SahamPT.SHGW BIO TEA INDONESIA Nomor 02 tanggal 2381SeptemberBukti P 3 : Foto copy Acta pernyataankeputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.SHGWBIO TEA INDONESIA Nomor 07 tanggal 21 OktoberBukti P 4 : Foto Copy Tri Kuntantarto sent 02Desember 2012 To SHGW Emmy Janseen , Henk Grite,Cc Pieter @ dehogedennen .com Subyect Stop makingconflict in Buruh Gunung ;Bukti P 5 : Foto copy Surat Resolusi
125 — 48
SAMBA sebagaimanadefinisi dalam wikepedia adalah program yang bersifat open sourceyang menyediakan layanan berbagi berkas (file service), resolusi namaNetBIOS, dan pengumuman layanan (NetBIOS serviceannouncement/browsing).15. Bahwa apa yang diterangkan oleh TERGUGAT IV point 12, 13, dan14 memperlihatkan bahwa gugatan PENGGUGAT saling bertentangansehingga menjadikan Gugatan PENGGUGAT semakin tidak jelas dankabur.Halaman 78 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.16.
JUWITA KAYANA, SH., MH
Terdakwa:
MOHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GUFRON
246 — 146
GHUFRON telah tiba di Daulah Filiphina, makamereka akan bergabung dengan organisasi teroris di Filiphina yaitukelompok Maute dibawah pimpinan Isnilon Hafilon yang telah berafiliasi danmenyatakan dukungannya dengan Kelompok ISIS/IS di Suriah.Bahwa Kelompok ISIS/ IS berdasarkan Resolusi PBB Nomor 1267/1989/2253List dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:DTTOT/2723/X1/2014 Tanggal 30 Nopember 2014, Islamic State of Iraq andSyria (ISIS) telah ditetapkan sebagai salah satu organisasi
Ferry Anwar
Termohon:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
481 — 2324
peninjauan lapangan, dan yang terpenting adalahmendengarkan para pihak;Bahwa jika tidak dilaksanakan, bisa ditingkatkan menjadi rekomendasi, jikadilaksanakan sebagian dengan alasan dan Ombudsman terima artinya di tutupHalaman 86 dari 111 halaman, Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUNJKTlaporan itu, sebaliknya jika dilaksanakan sebagian dengan alasan yang tidakdapat diterima prosesnya dapat dilakukan sampai rekomendasi;Bahwa Manakala LAHP tidak dilaksanakan maka prosesnya daripemeriksaaan akan berproses ke resolusi
498 — 395
Earthline sudah sejak bulan Nopember 2003dan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sebagai General Managerbertugas untuk meminute perusahaan dari sisi produksi atau kegiatanpelaksanaan proyek dan juga membawahi Departemen sales dan jugaadministrasi ;Bahwa bukti P 36 merupakan foto satelit tersebut merupakan produk dariScot ImasPerancis dengan resolusi 1 pixel mewakili 2,5 m x 2,5 m dilapangan, bukti P36 tersebut adalah PT.
Earthline yang membuat ;Bahwa saksi jelaskan atau diskripsikan foto yang ada di bukti P36tersebut foto satelit itu adalah Citra 2,5 M spot lima yang merupakanproduk dari Scot Imas dari Perancis yang sekarang sudah berubah namamenjadi Astrium karena terjadi akuisisi dan Citra tersebut memiliki resolusi2,5 m artinya tiap fixsel dari foto tersebut mewakili 2,5 m x 2,5 di lapanganoleh karena itu disebut 2,5 m resolusi ;Bahwa yang ada di dalam gambar di bukti P36 tersebut bahwa citra satelitatau foto
224 — 164
muslimin di akhir zaman ini, walhamdulilah.Akhir seruan Kami segala puji hanya milik Allah Robb semesta alam, semoga solawat dansalam tercurah kepada Rosullah SWT dan para Sahabatnya ajmain.Ya Allah Saksikanlah bahwa Kami tentara daulah . . . 2xWassalamualaikum Wa rohmatullohi Wabarokatuh.Bumi Alloh Nosantara Syaban 1435 HMujahidin Indonesia TimurAbu Wardah Asy Syarqiry(Amir Mujahidin Indonesia Timur)Menimbang, bahwa ISIS (Islamic State for Iraq and Syriah) pimpinan Abu Bakar AI Baghdadi, berdasarkan Resolusi
91 — 14
Psr.Bahwa bisa meminta Dinas Koperasi dan diundang untukmenjadi sebagai mediator ;Bahwa para anggota dapat membuat resolusi dan kalaupengurus dan pengawas tidak minta, kalau anggota anggota initidak aktif atau tidak ;Bahwa UU koperasi tidak ada Mahkamah Koperasi atauArbitrasi Koperasi;Bahwa tidak ada laporan ke Dinas Koperasi tentang masalahkoperasi, saksi tahu setelah masalah ini ada di kepolisian ;Bahwa tindakan pengambilan hardis tidak dibenarkan ;Bahwa keabsahan perwakilan anggota apabila setengahditambah
RISMA H. LADA, SH
Terdakwa:
KARTONO
397 — 1811
JKT.PST tanggal 14 Juli 2017.Daftartersebut mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 yangdikeluarkan pada tanggal 28 September 2001.Tak hanya itu, hal itu dikaitkandengan fakta banyaknya anggota JAD yang terlibat tindakpidana terorismetermasuk para pengurus JAD mulai dari level markaziah hingga levelmudiriyah;Hal. 52 dari 90 hal.
139 — 47
pedoman pinjam pakai kawasanhutan ;e Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan dalam bentuk kegiatan eksploitasitersebut persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) PeraturanMenteri Kehutanan No : P. 43.MenhutII/2008 tanggal 10 Juli 2008 denganpersyaratan sebagai berikut :4040Rencana kerja penggunaan kawasan hutan yang dilampiri dengan peta lokasi skala 1 :50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutanyang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi
181 — 86
Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasiSkala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasiluas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbaru dengan resolusidetail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas)meter dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani olehpemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit;b.
122 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketenagakerjaan;Bahwa hanya ketentuan mengenai kewajiban mempekerjakan pekerjaalindaya (outsourching) sebagai pekerja tetap kecuali ada klausula (TransferOf Undertaking Protection Of Employment atau TUPE), yang kemudianmenjadi kewajiban pengusaha pengguna (user) dan perusahaan alihdaya(outsourching) untuk memenuhinya dalam perjanjian kerja alindaya(outsourcing);Memperhatikan PrinsipPrinsip Hak Asasi Manusia NasionalBahwa berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkandan diproklamirkan oleh Resolusi
137 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
PC Connectivity : USB, Ethernet.v Network Device : IEE 802.34 (100Base TX)IEEE 802.3 (10 Base T): 9600 xSheetApprox 9.315 UnitRp3.400.000,00Rp51.000.000,00 Pengadaan Scannerv Tipe Scanner : Flatbedv Interface: USB (2.0)/ Ethernet.v Resolusi Scan : Mencapai 4800Dpi. 15 Unit Rp1.900.000,00 Rp28.500.000,00 Hal. 8 dari 114 hal. Put.