tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003961 .16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00432/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2013 Nomor: 00024/207/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2013 Nomor: 00024/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atasHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1828/B/PK/Pjk/2020nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor:00024/207/13/057

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT100921.15/2012/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP3962/WPJ.07/2015 tanggal 25 November2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3962/WPJ.07/2015 tanggal 25 November 2015 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00085/406/12/057/14tanggal 28 Agustus 2014 atas nama: PT Mars SymbioscienceIndonesia, NPWP: 01.071.402.0057.000 adalah tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangHalaman 3 dari 8 halaman.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor> KEP3962/WPJ.07/2015 tanggal 25 November 2015 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan TahunPajak 2012 Nomor 00085/406/12/057

datangkelokasi usaha Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66156/PP/M.XIIA/15/2015, tanggal 30 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1469/WPJ.07/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan TahunPajak 2010 Nomor 00057/406/10/057

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali.3.2.Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00057/406/08/057/12 tanggal 26April 2012, atas nama PT. Indoboga Jaya Makmur, NPWP02.076.488.2057.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.3.3.

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1469/WPJ.07/2013 tanggal 22 Juli 2013 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00057/ 406/10/057

saksi ASO.Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi ASO mendapatkanperawatan medis di RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA untuk mendapatpengobatan dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi ASO mengalami lukalecet dipelipis kiri, perdarahan aktif tidak ada, luka iris di leher sisi kiri panjang4 (empat) cm, luka tusuk di dinding dada sisi kanan dan kiri menembus kulitsmpai lapisan lemak yang diduga karena kekerasan benda tajam, Hal iniberdasarkan dengan hasil Visum Et Repertum RSUD ANDI DJEMMAMasamba No. 437/057

sehingga yang dimaksuddengan setiap orang dalam perkara a quo adalah terdakwa in casu Kasdir aliasKaso Bin Laidding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terbukti secara sah danmenyakinkan ;Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan:Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengansengaja menyebabkan persaan tidak enak( penderitaan),rasa sakit atau Iluka ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et RepartumNo:435/057

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan ini telah terbuktisecara sah dan menyakinkan ;Ad.3.Unsur mengakibatkan luka berat:Menimbang, bahwa yang di maksud luka berat menurut pasal 90 KUHPadalah luka yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya sama sekali danmengakibatkan korban tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya seharihari ;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN MsbMenimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et RepartumNo:435/057

perkara a quo adalah terdakwa in casu Kasdir aliasKaso Bin Laidding;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN MsbMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terbukti secara sah danmenyakinkan ;Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan:Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengansengaja menyebabkan persaan tidak enak( penderitaan),rasa sakit atau Iuka ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et RepartumNo:435/057

Putusan Nomor 3327/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00061/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 18Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00005/206/11/057/14 tanggal 24 November 2014 atas nama PT MondelezIndonesia Manufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di GrahaInti Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, JakartaSelatan 12510

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00061/KEB/WP4J.07/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/057/14tanggal 24 November 2014 atas nama PT Mondelez IndonesiaManufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di: GrahaInti Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00061/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 18 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/057

banding tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003842.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00678/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2014 Nomor 00041/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00678/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00041/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017, atasnama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510 terkait sengketa

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00678/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor:00041/207/14/057

Bgl. bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat berdasarkandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal29 Mei 2006) sebagaimana ternyata dari duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor:K.k.13.14.10/Pw.01/057/2008, tanggal 12 Nopember 2008 (kutipan akta nikah nomor:224/97/V/2006 tanggal 29 Mei 2006) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan.e Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup

mediatornya, namun tidakberhasil.Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikanjawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil gugatan PenggugatMenimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti: foto copy duplikat kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, Nomor: K.k.13.14.10/Pw.01/057

uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan AgamaBangil, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti duplikat Kutipan Akta Nikah NomorK.k.13.14.10/Pw.01/057

No. 2420 K /Pid.Sus/2012merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dilakukanTerdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada tahun 2007 Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan sebagai salahsatu Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan seProvinsiGorontalo Rayon28 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia No. 057 / O / 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang PenetapanPerguruan

2007 ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, tanggal 04 Mei2007 Pasal 2 Ayat (5) huruf b yang berbunyi Guru dalam jabatan yang tidaklulus penilaian portofolio dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guruyang diakhiri dengan ujian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruantinggi penyelenggara sertifikasi ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 057

KEP279/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal13 Maret 2009 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2006 No. 00201/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 untuk MasaPajak Maret 2006, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secaratertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat KeputusanTerbanding sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 8 Juni 2009.

Dengan demikianpengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanyaSurat Keputusan yang diajukan Banding dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yang terutangsesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2006 Nomor : 00201/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008untuk Masa Pajak

KEP279/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang padadasarnya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2006 No. 00201/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008. Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP279/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 tersebutPemohon Banding terima pada tanggal 18 Maret 2009. Adapun ringkasan Keputusan6Terbanding No.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang jugameliputi kelebihan pajak Masa Pajak Maret 2006 diselesaikan melewati jangka waktu 4bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, ditandai dengan terbitnya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2006 No. 00201/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008.

Sebagai bahanpertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapanPPN Tahun Pajak 2006, termasuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2006 No. 00201/207/06/057/08tanggal 20 Juni 2008 untuk Masa Pajak Maret 2006 yang Pemohon Bandingpersengketakan dalam banding ini merupakan produk dari (satu) pemeriksaan pajakyang didasarkan pada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No.

Dengan demikianpengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanyaSurat Keputusan yang diajukan Banding dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yang terutangsesuai dengan SKPKB PPN Nomor : 00200/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 untukMasa Pajak Februari 2006 dan Keputusan Terbanding No.

KEP274/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13Maret 2009 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2006 Nomor : 00200/207/06/057/08 tanggal 20Juni 2008, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh UndangUndang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1),(2), Pasal 36 ayat (1),(2), (3) dan (4) UndangUndang Pengadilan Pajak.

KEP274/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang padadasarnya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN No. 00200/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008. Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP274/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 tersebutPemohon Banding terima pada tanggal 16 Maret 2009. Adapun ringkasan KeputusanTerbanding No.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang jugameliputi kelebihan pajak Masa Pajak Februari 2006 diselesaikan melewati jangka waktu4 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, ditandai dengan terbitnyaSKPKB PPN No. 00200/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008.

Sebagai bahanpertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapanPPN Tahun Pajak 2006, termasuk SKPKB PPN No. 00200/207/06/057/08 tanggal 20Juni 2008 untuk Masa Pajak Februari 2006 yang Pemohon Banding persengketakandalam banding ini merupakan produk dari 1 (satu) pemeriksaan pajak yang didasarkanpada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No.

mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89601/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00692/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00016/507/10/057

Putusan Nomor 2379/B/PK/Pjk/2018Nomor 00016/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atasnama Pt Pacific Palmindo Industri, NPWP01.8882.511.7057.000, alamat JI. P. Bawean KIM Il RT/RWSaentis Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00692/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00016/507/10/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put101680.15/2012/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4451/WPJ.07/2015 tanggal29 Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00013/206/12/057

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00013/206/12/057/14 tanggal 07Oktober 2014, dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp)Jumlah Penghasilan Neto (28.658.243.217)Kompensasi Kerugian Fiskal 7Penghasilan Kena Pajak (28.658.243.217) Halaman 4 dari 8 halaman.

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP4451/WPJ.07/2015 tanggal 29 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00013/206/12/057

PW.01/057/2013 tanggal 21 Februari 2012;2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah bersama di Balangan;3 Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: a. ANAK 1umur 7 tahun, b.

sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa, fotokopiDuplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan Nomor:Kk.17.13.01/PW.01/057

Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan pasal 309R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohonadalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2004 di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan dengan Akta Nikah NomorKk.17.13.01/PW.01/057/2013 Tanggal 21 Februari 2013Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti

XIIIB/16/2015, tanggal 28 Mei 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP1388/WPJ.07/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor 00141/207/10/057/12tanggal 26 April 2012, atas nama: PT Grobest Indomakmur, NPWP01.061.801.5057.000

Putusan Nomor 2214/B/PK/Pjk/2018a) Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);b) Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP1388/WPJ.07/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010Nomor 00141/207/10/057/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: PTGrobest Indomakmur, NPWP 01.061.801.5057.000, adalah telahdibuat sesuai dengan ketentuan

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1388/WPJ.07/2013 tanggal 15 Juli2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 Nomor: 00141/207/10/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89606/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00713/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2010 Nomor: 00021/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00713/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010Nomor: 00021/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atasnama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JI. P.

/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00713/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2010 Nomor 00021/507/10/057

Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari KementrianAgama Republik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057/2014 dari MTsNegeri Sumberlawang tertanggal 14 Juni 2014 ( Bukti P.4 ); 5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3314161012030002 dari Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

sebagaitetangga Pemohon; Bahwa Pemohon (SUKIDI Bin SOMOREJO) telah menikah dengan IsteriPemohon bernama (ENDRI WATUN Binti SUKARDID) pada tanggal 26 Juli1996 dan telah dikarunia 2 (dua ) orang anak ; Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama, karena adaperbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, di KartuTanda Penduduk Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran, dan Foto Copy SuratTanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari Kementrian AgamaRepublik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057

tetanggaPemohon; Bahwa Pemohon (SUKIDI Bin SOMOREJO) telah menikah dengan IsteriPemohon bernama (ENDRI WATUN Bintit SUKARDI) pada tanggal 26 Juli1996 dan telah dikarunia 2 (dua ) orang anak ; Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama, karena adaperbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, di KartuTanda Penduduk Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran, dan Foto Copy SuratTanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari Kementrian AgamaRepublik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telahmenikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015M,atau bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1436H, dihadapanpejabat Kantor Urusan Agama KecamatanNusawungu, KabupatenCilacap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0124/057/II/2015tertanggal 12 Februari 2015M. dan selama pernikahan tersebutPemohon dan Termohon belum pernah bercerai.2.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0124/057/1I/2015tanggal 12 Februari 2015, telah bermaterai dan telah dinazzegelbermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP2);Il.

selama 3 tahun berturutturut, maka Pemohon mohon agardiijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohonberdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap maka sesuai pasal 66 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 03tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, foto copy Akta NikahNomor : 0124/057

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53690/PP/M.VIII A/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00191/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas namaPT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1777/ WPJ.07/2013 tanggal 30Agustus 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Karena Permohonan Wajib PajakNomor KEP105/WPJ.07/2015 tersebut jelas hanya ditujukankepada Penggugat sebagai jawaban atas Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan (PPh)Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 MasaPajak Maret 2013.

23 September 201310 Juni 2013 Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Pemberitahuan SPT PPh Pasal 25 Masa PajakDianggap Tidak Maret 2013 NomorDisampaikan Nomor: S 00136/106/13/057/13 3432/WPJ.07/KP.05/2013 28 Oktober 2013 ISurat No. 33C/CIIAT/X/2013 tentangPermohonan PenghapusanSanksi Administrasi (yangpertama)25 April 2014Keputusan No.

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penolakan atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat); dan dipertahankannyajumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanNomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013

Perjanjian Kredit Nomor: 057/PKULaMMMMP50/PKLPVI/2010tanggal 23 Juni 2010 yang dibuat secara di bawah tangan danbermeterai cukup (selanjutnya akan disebut dengan PK No.057/2010Tanggal 23 Juni 2010);b. Perjanjian Kredit Nomor: 029/PKULAMMPKLP/IV/2011 tanggal25 April 2011 yakni Perjanjian Perubahan terhadap PK No. 057/2010Tanggal 23 Juni 2010, yang dibuat secara di bawah tangan danbermeterai cukup (selanjutnya akan disebut dengan Addendum PKNo. 029/2011 Tanggal 25 April 201 1);c.

Perjanjian Kredit Nomor: 018/PKADDULM/PKLP/V/2012 tanggal31 Mei 2012yakni Perjanjian Perubahan terhadap PK No. 057/2010Tanggal 23 Juni 2010 dan Addendum PK No. 029/2011 Tanggal25 April 2011, yang dibuat secara di bawah tangan dan bermateraicukup (selanjutnya akan disebut Addendum PK No. 018/2012Tanggal 31 Mei 2012);d.

Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 0358/ULMPKLP/ PKRMR/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yakni Perjanjian Perubahanterhadap PK No. 057/2010 Tanggal 23 Juni 2010, Addendum PK No.029/2011 Tanggal 25 April 2011 dan Addendum PK No. 018/2012Tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat secara di bawah tangan danbermeterai cukup (Addendum PK No. 0358/2014 Tanggal 28 MeiDi samping itu, sebagaimana Doktrin yang dikemukakan ahli Prof.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sudahseharusnya Perjanjian Kredit PK No. 057/2010 Tanggal 23 Juni2010 jo. Addendum PK No. 029/2011 Tanggal 25 April 2011 jo.Addendum PK No. 018/2012 Tanggal 31 Mei 2012 jo.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, TERGUGAT kembailimengirimkan surat Nomor: 057/PNMCRBPKLP/V/2015perihal Surat Peringatan Il yang pada intinyamemperingatkan ABU SAERI selaku SuamiPENGGUGAT agar segera menyelesaikan pembayaranketerlambatan kewajibannya kepada TERGUGAT ,dengan batas waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) harisetelah menerima Surat Peringatan Il tersebut;iii.