Ditemukan 1067 data
61 — 20
terhadap Termohon di hadapan sidang MahkamahSyariyah Lhokseumawe patut dikabulkan;Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimanadimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalamPasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untukmengirimkan salinan ikar
10 — 18
Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanHalaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2225/Pdt.G/2021/PA.SorDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian dapatdicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelumpengucapan ikar
26 — 2
Bahwa kemudian pada bulan November 2017, Tergugat akhirnyamemutuskan untuk menjatuhkan talak satu kepada Penggugat denganmembuat Surat Pernyataan Ikar Talak yang ditandatangani sendiri olehTergugat tertanggal 30 November 2017;9.
3 — 3
Apabila Pemohon tidak secara suka relamembayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikar talak dapatditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggangwaktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
9 — 8
Surat Ketua Muda UrusanPeradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TuadaAG/X/02, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinonguntuk menyampaikan Salinan Putusan ini apabila setelah secara nyatadilaksanakan ikar talaknya di depan persidangan kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, tempat dilangsungkanpernikahan mereka dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan yangmewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mencatat terjadinyaperceraian
10 — 6
Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Ikar bin Cagga terhadapPenggugat, Khaeriana Hilal binti Hilal Rahmas;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkansalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Barru Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Mare Kabupaten Bone, setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;5.
9 — 4
Apabila Pemohon tidak secara suka relamembayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikar talak dapatditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggangwaktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
7 — 2
Menghukum pemohon untuk memberikan kepada penggugat sesaatsebelum pengucapan ikar talak yakni pertama, nafkah iddah selama tigabulan sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan kedua, mutahsejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)5. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah anak melalui Termohonkepada kedua anaknya minimal sejumlah Rp. 1.000.000(satu juta rupiah)perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri6.
11 — 3
Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebutpatut untuk dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak yangkedua terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangnomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan AgamaSukabumi berkewajiban untuk mengirimkan salinan ikar ini setelah Pemohonmengucapkan ikrar ke Kantor Urusan Agama yang meliputi tempat perkawinan dantempat kediaman Penggugat
19 — 12
.- ( satu juta rupiah);
Yang diberikan sebelum ikar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
(dua juta rupiah);3.2 Mutah sebesar Rp.1.000.000. ( satu juta rupiah);Yang diberikan sebelum ikar talak diucapkan;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2020/PA.Pbm.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengantanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, olen kami Lukmin, S.
3 — 0
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; Menimbang,bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud olehSurat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 dan dikorelasikan dengan pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelismemandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinanpenetapan ikar
61 — 12
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer:1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikar talakterhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan AgamaKlungkung;3 Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.Subsider:Mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).Hal 3 dari 17 hal, Putusan No 10/Pdt.G/2016/PA.Klg.Bahwa
52 — 11
rajterhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syariyah Lhokseumawesudah sepatutnya dikabulkan;Menimbang bahwa untuk terciptanya tertio administrasi sebagaimanadimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untukmengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka MajelisHakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinanpenetapan ikar
8 — 6
Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang selanjutnya diambil alin sebagaikeputusan Majelis;Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah iddah danmutah tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,oleh karena itu Pemohon harus membayar lunas mutah dan nafkah selamamasa iddah untuk Termohon tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.Apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrartalak, maka sidang ikar
31 — 8
Menetapkan Memberiijin kepada Pemohon (PEMOHON) untukmengucapkan ikar talak kepada Termohon (TERMOHON) di depansidang Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;3.
8 — 2
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi MahaMengetahu1;13Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, danoleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka permohonanPemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untukmengirim salinan penetapan ikar
123 — 49
Apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidangikrar talak, maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatankepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon
8 — 5
ApabilaTergugat Rekonpensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidangikrar talak, maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatankepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor
3 — 2
Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talak terhadapTermohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putussetelah ikrar talak diucapkan;4.
15 — 9
Oleh sebab itu, Pemohon mohondiijinkan untuk berperkara secara cumacuma (prodeo); Berdasarkan alasanalasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaLabuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon danTermohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:1.oe4.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cumacumaMenetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talak terhadapTermohon