Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA tanggal 14Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatPertama Kendari Nomor 22/Pid.TIPIKOR/2013/PN.KDI. tanggal 27 Pebruari2014 sekedar mengenai pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa

Tipikor/2013/PN.Kdi, halaman ke 111 menyatakan alinea terakhirmenimbang bahwa keterangan Irwan Hamid, A.Md, selain ada di depanHal. 38 dari 47 hal. Put.

Putusan Pengadilan Tipikor yang mempertimbangkan bahwa perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti sehingga unsurmelawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi(putusan hal 100) pertimbangan disetujui oleh Pengadilan Tinggi.

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari No. 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRAyang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI tanggal 27 Pebruari 2014tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri perkara tersebut

H.JABARUDDIN, M.Si tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA,Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014tanggal 14 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, tanggal 27 Februari 2014, mengenai dakwaan Primair sehingga amarselengkapnya berbunyi :1.Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Arie Kurnia Arnold tanggal21 Maret 2017, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 9; Undang undang R.I Nomor : 31 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 10; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUUXIV / 2016, fotocopy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 11; Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUU XIII/2015, fotocopy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 12; Putusan Pengadilan Tipikor pada

Kejaksaan kurang lebih tigakali; Bahwa saksi bertugas di BPMD Rokan Hulu sebagai honorer yang manatugas saya administrasi di kantor; Bahwa saksi sudah bekerja selama 10 (Sepuluh) tahun; Bahwa saksi menerangkan saat itu Ari Kurnia Arnol bertugas di BPMDdengan jabatan sebagai Kepala Bidang ; Hal. (25) dari 44 Hal.No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp; Bahwa saksi diperiksa oleh BPKP di kantor Kejaksaan Negeri Rokan Huludan pada bulan agustus 2017, saat itu pak Arie Kurnia Arnold sudah disidangdi Pengadilan Tipikor

sesuai dengan undang undang kejaksaan; Bahwa dengan adanya penyidik pindah tugas maka seharusnya bukansurat perintah pergantian penyidikan akan tetapi surat pergantian penyidik; Bahwa yang menghitung kerugian keuangan Negara adalah instansiyang berwenang; Bahwa pemeriksaan dalam orang yang berbeda tersangkanya tapi dalamperkara split keterangan saksi dalam tersangka yang satu tidak boleh diambiluntuk keterangan tersangka yang lain walaupun saksinya itu juga tetap harusdiperiksa; Bahwa setiap perkara tipikor

unsur kerugian Negara harus ada dalampenetapan perkara tipikor bahkan Ahli tidak akan mau duduk di persidanganperaka tipikor apabila tidak ada unsur kerugian negara ;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut baik Kuasa Pemohonmaupun Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut: Fotocopy dari aslinya Surat

(Copy sesuai dengan Aslinya); totSktinin Putusan Perkara Tipikor No: 25/Pid.SusTPK/K/2015/PN>Smg.Tanggal 17 Juni 2015 dari Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang. (Copy sesuai dengan.Salinan); totWtd dn gUndang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2015 TentangAdministrasi Pemerintahan. (Copy dari Internet); HPktatiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1979Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa mengajukan PraPeradilan, tetapi antaraTerdakwa dengan Pengacara dari Jakarta tidak akur dan setelah ituKuasa saksi ke Terdakwa saksi cabut, sebelum PraPeradilan ditolak,dan saksi meminta uang saksi sebesar Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) dikembalikan namun Terdakwa meminta biayaRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) untuk honornya, padahalbesar honor Terdakwa menjadi Pengacara, belum di bicarakan ;Bahwa untuk perkara Praperadilan, putusannya di tolak, sedangkanperkara pokok TIPIKOR

, Terdakwa tidak menjadi kuasa dan putusandari perkara TIPIKOR saksi dibebaskan ;Bahwa setelah dilaporkan telah dilakukan mediasi Saksi pernahmediasi dengan Terdakwa di ruang Penyidik, tetapi Terdakwa tidakmembawa uang dan pada tanggal 26 Juni 2011, Terdakwa berjanjiuntuk mengembalikan uang tersebut namun pada tanggal jatuh tempoTerdakwa tidak menepati janjinya ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakanketerangan saksi ada yang tidak benar yaitu :Ada telepon yang katanya sudah diel

Saksi NOVIA NUR RAHAYU N, SH.MKn., pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah temankuliah di Universitas Muhammadyah Malang ;Bahwa Terdakwa di hadirkan kepersidangan ini karena Terdakwamempunyai masalah dengan ibu saksi yaitu saksi Sri Utami yaitumasalah uang pengurusan SP3;Bahwa Terdakwa adalah Penasihat Hukum Ibu saksi pada tahun 2011,karena pada waktu itu ibu saksi kena kasus Tipikor di Bojonegorosehingga pada tanggal 05 Agustus 2011 dibuat

miliar tujuh ratusenam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),namun pencairan dana tersebut tidak jadi dikarenakan adanya kesalahanperhitungan pembayaran sehingga dana tersebut kembali kepada BendaharaUmum;Bahwa kemudian sehubungan adanya penyelidikan dari Mabes Polri ataspengadaan barangbarang berupa alatalat security menyerupai senjata apijenis pistol yang dapat mengeluarkan kejut listrik sebagaimana Surat BadanReserse Kriminal Polri Direktorat TPK Nomor B/27/I/2012/Tipikor

Nomor 581 K/Pdt/2016PPBJA//2011 sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor35 Tahun 2011 dengan tanggal mundur, yakni tanggal 30 Desember 2011.Hal tersebut dilakukan Tergugat sematamata untuk menghindarkanketerlibatan Tergugat dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polrisebagaimana Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat TPK NomorB/27/1/2012/Tipikor, tanggal 3 Januari 2012, dengan cara Tergugat seolaholah

tanggal 15 Februari 2012, dalam temuantersebut dikukuhkan sebagai berikut:"Atas Pengadaan Alatalat Keamanan senilai Rp13.439.250.000,00 yangpemenang lelangnya adalah PT BPN dengan surat perjanjian/kontrak nomor5/SPPPBJ/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, BPK RI tidak melakukanpengujian/pemeriksaan atau menerbitkan laporan hasil pemeriksaandikarenakan pengadaan atas alat tersebut sedang ditangani oleh BareskrimMabes Polri sesuai dengan surat Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTPK Nomor B/27/1/2012/Tipikor

Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kendarisejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaidengan tanggal 12 April 2018;Perpanjangan II Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengantanggal 12 Mei 2018;Halaman Idari 68 hal.

Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendarisejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari,sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LM RUSLANAFFANDY, SH., HENDRO KUSUMA JAYA, SH., EDDY HARLIADI, SH., MH.,FATAHILLAH, SH., LA DASMAN, SH. dan TOMMY T.

2018/PN.Kdi.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2018;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingpada tanggal tanggal 3 Mei2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Mei2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwasesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :02/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Hakim Tinggidan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 7 Juni2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakim Hakim Anggota tersebut dibantu olehMATHIUS PULO LINTIN, SH. PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd.Ttd.DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

Umum untuk dipergunakansebagai barang bukti dalam perkara lain;Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2634K/Pid.Sus.LH/2016, tanggal 20 November 2017, yang amar lengkapnyasebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA tersebut:Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maulaboh Nomor53/Pid.Sus/ 2014/PN.MBO, tanggal 28 Januari 2016, khusus untukTerdakwa I/EDDY SUTJAHYO BUSIRI;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

olehpara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauankembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Para PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, putusan Judex JurisMahkamah Agung RI Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016, tanggal 20November 2017 juncto putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bahwa tujuan perkawinan untuk membina kehidupan rumah tangga yangharmonis dan bahagia tidak tercapai sehingga sangat beralasan bagi Penggugatuntuk mengajukan gugatan perceraian ini; Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2021/PN.MndBerdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Tipikor Kls IA Manado melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagaiberikut:!

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Manado ataupejabat yang ditunjuk, untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara inibilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Manado dan kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Bitung untuk sebagaimana mestinya;5.

hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;hal ini karena Judex Facti tidak memperhatikan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg;e Bahwa dalam proses pemeriksaan peradilan Tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 18Oktober 2011, bukan merupakan proses Pemberhentian PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,terbukti dalam amar Putusan Peradilan Tipikor

Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena dalam ObjekGugatan pada Konsideran menimbang huruf (b) Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi mendasarkan ketentuan peraturan perundangundangan pada ketentuanPasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hal ini berarti bahwa Gubernur JawaTengah (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) dalam Menerbitkan ObjekGugatan bukan hanya mempertimbangkan Putusan Peradilan Tipikor

MHNIP. 195303 13197803100211Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehMenimbang, bahwa Kua Panitera kanmemori banding pada tangge aanPengadilan Negeri Lhoksukon H.RUSLAN, SH.MHNIP.19530313 197803 1002Menimbang, bahwa n aulaTergugat, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh JurusitaPengadilan Negeri Lhoksukon, kepada Terbanding/semula Penggugat padatanggal 17 April 2012 ;Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukankontra memori banding

Meterat...... eee : Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Pemberkasan ............. : Rp. 139.000,00, Plt.PaniteraJumlah : Rp. 150.000,00H. SAID SALEM, SH.MHNIP.19530313 1979 100221Untuk salinan yang sama bunyinyaPANITERA PENGADILAN TINGGIBANDA ACEHDrs. M. YUSUF USMAN, SH22

Tuduhan Termohon terhadap Pemohon bersamasama melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR,merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum, karena dalamPutusan No. 41 /Pl D.SUS/TPK/2017/PN.JKT. PST. nama Pemohontidak disebut dan bahkan tidak masuk dalam pertimbangan MajelisHakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turutserta melakukan tindak pidana (Uraian Permohonan Praperadilanpada Nomor 5 halaman 6 s.d 7);2.

Tuduhan Termohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 3UU Tipikor, Termohon harus membuktikan adanya unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan olehPemohon, mengingat kedudukan Pemohon pada waktu dugaantindak pidana aquo dilakukan adalah sebagai Ketua Fraksi PartaiGolkar.

,apabila tidak menjabat dapat menggunakan Pasal 2 UU Tipikor untukperseorangan.

sejaktanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Janari 2019 ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal11 Februari 2019 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal20 Maret 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskikepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum,akan tetapi terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh PenasihatHukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN LskPengadilan Negeri

menjadi hancur;Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan bukanlah meringankanakan tetapi memberatkan hukuman Terdakwa dimana Mahkamah Agungadalah sebagai Leading Sector yang dapat memberikan efek jera bagiTerdakwa dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang tumbuh ditengahtengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat KotaPadangsidimpuan khususnya;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR

No. 124 K/PID.SUS/201531 Tahun 1999 tentang TIPIKOR menyebutkan Pembayaran UangPengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain UangPengganti adalah uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesarapa yang dinikmatinya dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut;Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanaTerdakwa didakwa bersamasama melakukan tindak pindana Korupsidengan saksi HADI ASHARI, S.Sos., MM

SOLIH PULUNGAN, MM.disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelum adanyaPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan, sedangkan perkaraTerdakwa disidangkan oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMedan dan seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengungkapkan kejadiantersebut sehingga Putusan Pengadilan TIPIKOR tidak salah dalammenerapkan hukum mengenai Uang Pengganti, sehingga karena tidakdikaitkan perkara Terdakwa dengan perkara sebelumnya maka putusanperkara Terdakwa telah melanggar

pada Pengadilan NegeriMedan sedangkan yang lainnya disidangkan di Pengadilan NegeriPadangsidimuan sebelum ada Peradilan Tipikor di Medan adalah kalau itualasannya adalah hal yang tidak mempunyai dasar hukum, sehinggaputusan tersebut tidak memperhatikan masalah disparitas dalammenjatuhkan hukuman;Bahwa atas putusan tersebut maka sebagai rujukan lain yang menyinggunglangsung pemidanaan yang tidak proporsional adalah Putusan MahkamahAgung Nomor 143 K/PID/1993 yang dipimpin oleh M.

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Prof. Dr.

putusan perkara 33 tersebut; Bahwa setelah saksi selesai ibadah jam 09.00 WIB datang rekanrekan dari KPK bertemu dengan saksi kemudian mereka menunjukkansurat tugas kemudian meminta saksi memanggil Majelis Hakim danOloan Sirait dan petugas KPK juga menjelaskan, Helpandi telahdiamankan oleh petugas KPK; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya permintaan uangyang dilakukan oleh Helpandi; Bahwa selama menjadi Ketua Pengadilan Negeri Medan saksipernah bersidang namun tidak pernah sidang perkara Tipikor

Banding sedangkan Penuntut Umummenayatakan pikirpikir; Bahwa setelah putusan selesai dibacakan, tidak ada orang yangmenghubungi atau bertemu dengan saksi terkait dengan kekecewaanterhadap putusan Terdakwa; Bahwa secara eksplisit, Hadi Setiawan tidak mengatakan, diaadalah orang suruhan Terdakwa namun sepemahaman saksi dia adalahorang yang mewakili Terdakwa; Bahwa Panitera pengganti yang paling intens dalam persidanganadalah Helpandi sedangkan Wahyu Probo Julianto sibuk dengan urusanadministrasi tipikor

karena dia juga sebagai Panmud Tipikor diPengadilan Negeri Medan, namun ada 1 atau 2 kali Helpandi absendalam persidangan; Bahwa Helpandi yang memberikan draft penetapan pengalihanpenahanan ditandatangani oleh seluruh Majelis Hakim, Pengalihanpenahanan Terdakwa dengan suara aklamasi, tidak ada yang menolak; Bahwa pada saat musyawarah membahas putusan perkaraNomor 33, tidak ada pihak lain yang mendengar termasuk Helpandi, yanghadir hanya Majelis Hakim saja; Bahwa yang mengkonsep putusan adalah Sontan

putusan dibacakan saksi pulang ke rumah saksi diLubuk Pakam dan saksi tidak mengetahui ada permintaan kepada saksiAgar putusan ditanggal 27, diamankan ; Bahwa terkait peristiwa OTT, sepengetahuan saksi Helpandidiamankan oleh petugas KPK, saksi tidak mengetahui ada barang buktiberupa uang sebesar USD 130.000 pada saat OTT dan saksi juga tidakmengetahui, rencananya awalnya uang tersebut akan diberikan kepadasaksi; Bahwa selain perkara Nomor 33, saksi pernah bersidang denganHelpandi, 1 kali perkara tipikor

Pst Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 selesai ibadahsaksi masuk kedalam ruangan saksi, sekitar 15/20 menit kKemudian saksimendapatkan informasi ada KPK dan saksi hanya mengetahui namunsaksi tidak ada melihat; Bahwa dalam pantauan saksi, Helpandi sebagai PaniteraPengganti telah menyelesaikan 52 perkara tipikor dan tidak pernah adacatatan buruk sehingga saksi menilai kemampuan Helpandi dalammelaksanakan pekerjaan adalah baik; Bahwa sepengetahuan saksi, Helpandi tidak pernah mengatakanada

Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal,Ssosdan Arija Budhiman;31.Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal,Sos kepada ArdaWangsa senilai 7.000.000,00;32.Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsadengan Syafrizal;Seluruhnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

telah mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp167.503.620,00, sesuai audit investigasi BPKP ProvinsiSumatra Barat Nomor LKAI037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012,sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

No. 1840 K/Pid.Sus/2014Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2014/PT.PDG tanggal 18 Agustus2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PDG tanggal 05Mei 2014;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa: M.

Re@dakSi oo... cece cee cee eee eee eees Rp. 10.000,JUMI AN... ccc cccccccceeeeeeeeeees Rp. 206.000,(dua ratus enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.O02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Pemohon (SRI RAHAYU).Banda Aceh, 29 April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP . 19610712 198203 1 004 Nomor : W1.U1/ /HK.02/1/2016.Untuk salinan yang sama, diberikan untuk danatas permintaan dari FAUZAN ROSMAN,(Pemohon).BandaAceh, Mei 2017Untuk

PANGGIAN 00. seesee cee senseeceeseeeese cess aenensee Rp. 100.000,BiGVG PNBP vwscssscscssecssviemvceanrcnnaiares Rp. 5.000,Redaksi dees Rp. 5.000,MC CCT OE occ ee eeectesteeeeeeeeeeeeee ences aenaenecnees Rp. 6.000,JUMIGN weeeccceceseeees Rp.196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Nia Rizki; (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

Amron Sodik, S.H.M.H.Panitera Penggantid.t.oTARMIAZI, S.H.Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 154/PID/2018/PT BNA