No. 1122 K/Pid.Sus/2013Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negerisejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26Desember 2012 (Tahanan Rutan) ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2012sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Tipikor/2012/PN.Tte. yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa H. ISNAIN IBRAHIM, S.Mn.MM. dan Terdakwa IIADE MUSTAFA, SIP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersamasama dan Berlanjut ;Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2013.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dalamputusan perkara Terdakwa Drs.

Tipikor/2012/PN.

Terdakwa dan Terdakwa II tidak mendapat untung ;Bahwa memperhatikan unsur kesalahan pada diri Para Terdakwa, HakimAd Hoc Tipikor Prof. Dr.

tanggal 4 Agustus 2011dengan penggolongan di bawah register perkara Pidana Biasa;Bahwa dengan memasukkan perkara tersebut dengan register perkara Pidana Biasamaka perkara ini seharusnya tetap diperiksa dan diputuskan di tingkat peradilanbanding dengan register perkara Pidana Biasa bukan dimasukkan dalam registerperkara pidana Korupsi;Berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi tidak menyebutkan adanya peralihan badan peradilan dari peradilanumum ke Pengadilan Tipikor

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karenaternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatankeberatanyang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memoribanding;Bahkan Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa Terdakwa/Penasehat HukumTerdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidakmengetahui apa alasanalasan banding yang diajukan oleh Terdakwa (alinea 2hal.25 Putusan No.3/Tipikor/2011/PTJPR).

Krisna Harahap, SH.MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Ttd/Dr. M.

Tanah tersebut di luar HPL Perum Perumnas dan tidak sertamerta HPL berlaku lagi atas dasar Putusan Tipikor;Putusan Tipikor bukan memberikan hak atas tanah, walaupun SertifikatHPLnya terbit terlebin dahulu dan faktanya tanah HPL tersebut habistidak ada sisa. Namun tanah tersebut secara melawan hak, serta mertadikuasai dan dianggap tanah HPL tanpa dasar hak kepemilikan yangsah dengan mengganti rugi.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang , sejaktanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014 ;4.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, sejak 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi PenasehatHukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1ATanjungkraang Nomor : 11/Pen.Pid.Tpk/2014/PN.Tk, tanggal 30 Januari 2014tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaraterdakwa ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

Bahwa Judex Facti menyatakan "putusan Pengadilan Negeri TipikorYogyakarta telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalammenilai hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangantersebut diambil alin dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakartaharus dikuatkan", sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;2.

Bahwa Judex Facti telah telah salah menilai putusan a quo PengadilanNegeri Tipikor Yogyakarta dengan tidak memberikan alasanalasan danHal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undangundang;3.

PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri olehPenuntut Umum maupun Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,d.t.o d.t.o1. Suyadi, S.H., Ardy Djohan, S.Hd.t.o2. DR. Syahrul Machmud, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,d.t.oTarmizi,S.H.Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNAHalaman 18 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA

dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 KUHAP (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau Undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim AnggotaMajelis, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor

HamratHamid, SH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehHal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011Ny. Murganda Sitompul, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd./ Leopold Hutagalung, SH.MH. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.ttd./ H.

PUTUSANNo. 54 K /Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MUHAMMAD TAUFIQ, S.E ;tempat lahir : Somba Kabupaten Majene ;umur /tanggal lahir : 39 tahun / 02 Agustus 1971 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Mangga Mamuju, KabupatenMamuju ;agama : Islam ;pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada PempropSulawesi Barat ;

Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. dan Leopold LuhutHutagalung, SH.MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / PenuntutUmum dan Terdakwa.Ketua,ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./H.

Salinan PUTUSANNomor 1/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :SYAIFUDDIN IBRAHIM, Umur: 52 tahun Pekerjaan : Swasta, Alamat :Jalan Cot Reubek IV Nomor 418, Desa Garot,Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,dalam hal ini memberikan kuasa kepada KuasaHukumnya: Syahrul Rizal,S.HM.H.

,M.Hdan Sigid Purwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 1/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 23 Januari 2017, putusan tersebutP diucapkan pada hari itu juga persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuahadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisDto. Dto.Ny. Irdalinda, SH.

Terbanding semula para Tergugat padatanggal 10 Oktober 2016 ;Menimbang, bahwa kuasa Hukum para Terbanding dan Terbanding Il semula para Tergugat danTergugat II telah pula mengajukan Kontra MemoriBanding tanggal 17 Oktober 2016 yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal18 Oktober 2016 dan Relas Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding kepadaPembanding semula Penggugat pada tanggal 31Oktober 2016 telah diSampaikan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Put.NO.75/PDT/2016/PT KDIdari Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan surat resmitertanggal 18 Oktober 2016 NomorW23.U4.1326/HT.0108/X/2016 ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pulamembaca Surat Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara (inzage) yang dibuat oleh Jusita Penggantimelalui Pengadilan Negeri /PHI/TIPIKOR Kendari, ataspermintaan dari Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkanSurat resmi tertanggal 18 Oktober 2016 NomorW23.U4.1326/HT.0108/X/2016 yang ditujukan kepadaKuasa Hukum Pembanding, pada tanggal

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor2/PID.SUSTPK/2022/PT AMB tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akanmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PTAMB tanggal14 Januari 2022 tentang HariSidang;3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Ambonatas nama Tersangka IR.

,M.H) dalam hal ini berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selakau Kepala kepemerintahan Desa yangmerangkap menjadi Raja dalam melakukan tindak pidana korupsiberkaitan dengan jabatan yang diembannya, yang olehkarenanya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannyasehingga mengakibatkan kerugian Negara; Bahwa dari fakta hukum tersebut tidaklah tepat terdakwadinyatakan terbukti bersalah dalamdakwaan primer Pasal 2UndangUndang Tipikor, sebab fakta hukum

Terdakwa telahmelawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenangnya(species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukanmelawan hukum secara umum (genus) sebagaimana diaturdalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor; Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum di depan persidangan, patutlah dicermatikebiasaankebiasaan yang tidak professional dari para penegakhukum yang sangat sarat kepentingan, yang apabila adasesuatu,Terdakwa akan didakwakan denganbentuk alternatif,akan tetapi

kalau tidak ada sesuatu, maka akan didakwaansecara subsidair, yang seolaholah kalau hakim terlalu mengikutipola pendakwaan secara subsidair, maka apapun yangdidakwakan karena dakwaan Primer Pasal 2 UndangUndangTipikor, maka otomatis dalam unsur melawan hukum Pasal 2UndangUndang Tipikor semua sudah tercakup melawan hukum,termasuk dalam hal ini menyalahgunakan wewenangsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor;Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT AMBBahwa ketidakkonsitenan

),karena untuk itulah penyalahgunaan wewenang sebagaiperbuatan melawan hukum khusus (species) diatur secarakhusus (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipkor;Bahwa terlepas dari kontroversi politik hukum pembentukanundangundang tipikor, penyalahgunaan wewenang khusus(species) diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor mempunyaimakna tersirat, bahwa apabila pejabat atau penyelenggaraNegara yang mempunyai wewenang melakukan korupsi akandihukum lebih berat, akan tetapi kenyataan dalam penegakanhukum,

Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Rutengdan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr.Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkantindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;3.

Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor diRSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikorPenggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan /dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana;4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;5.

Sebab hal tersebut telah menjadi kompetensi absolut dariPengadilan Tipikor Kupang.

PhilipusMantur sebagai Kepala Dinas Keshatan Kabupaten Manggarai Timur yangtelah diputuskan oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang dalam Perkara Nomor62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016.

Sebab hal tersebut telah menjadikompetensi absolut dari Pengadilan Tipikor Kupang.

setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Lame, KecamatanLeuwimunding, Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINo. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentang daerahhukum Pengadilan Tipikor

setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa LameKecamatan Leuwimundin Kabupaten Majalengka atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakHalaman 15 dari99 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgPidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua MahkamahAgung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentangdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Tipikor SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDNN (Alm)Tempat lahir : BloraUmur /tanggal lahir : 50 tahun / 05 Maret 1961Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Tempel Lemah Abang Lemahbang

,Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Sepaton Nomor 16 Semarang,berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang No. 25/ Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg tertanggal 28Pebruari 2013 ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012;. Perpanjangan Penahanan Penyidik/ PU, sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d tanggal6 Desember 2012;.

Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013;. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;8. Perpanjangan penahanan ke1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;9.

Perpanjangan penahanan ke2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d sekarang;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSITERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang No.25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 15Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara iniTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5. 000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 3 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dandari Penasihat Hukum Terdakwa;Hal. 23 dari 48 hal. Put.

MELKADIKA SEMESTA telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 167.503.620,Bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaPermohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan,42karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDGtanggal 3 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang

UndangUndang No. 20 Tahun2001, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TerdakwaSYAFRIZAL, S.Sos., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;44Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 07/TIPIKOR

,HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BudiPrasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,Ttd/MS. Lumme, S.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.,M.H.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15September 2013 ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 September2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Oktober 2013sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013;7.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10Desember 2013 ;8. Perpanjangan ...8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08Pebruari 2014 ; Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh A. LUIS BALUN, S.H,ARNOLDUS TAHU,S.H. dan WILLEM ERENS M.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarNegeriRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanPekanbaru Nomor : 46/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR., tanggal 24Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Hari Sampurna Bin K. Yohanesterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama;2. Menghukum Terdakwa Hari Sampurna Bin K.

Yohanes sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru No. 04/TIPIKOR /2014 /PTR., tanggal 07 Mei 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 46 /Pid.Sus /Tipikor /2013 /PN.Pbr., yang dimintakan banding;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

dibandingkan dengan berat dan sifatkejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut kamiputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakatdan sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaanagar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, begitu jugayang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1), (2) UndangUndangNomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;Memori Banding kami tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 25 September 2014, yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pbr tanggal 10 Juli 2014 yangdimohonkan banding tersebut

Inggeris, tanpa urgensi yang jelas ;e Agar biaya perjalanan Bupati dan keluarga dapat dibebankan kepad BPRSarimadu, maka Terdakwa membuat Surat Edaran Direksi bertanggalmundur 6 Agustus 2012 berisi seolaholah Pejabat Pemda KabupatenKampar selaku pemegang saham yang melakukan perjalanan dinas/rapatatas perintah/persetujuan Bupati dapat diberikan biaya perjalanan dinasdan biaya rapat.Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR

No.2164 K/Pid.Sus/2014Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 25 September 2014Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor : 15/Pid.SusTPK/2014/PN. PBR, tanggal 10 Juli 2014sekedar mengenai uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ir. H.M.

Surachmin, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd.ttd/Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Dr.

Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampaidengan tanggal 30 Juli 2016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16Agustus 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 4 September 2016 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 5Oktober 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 09 Juni 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :15612Menyatakan Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 02 (dua) tahun dan 04 (empat) bulan dan denda sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

No. 2127 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu Nomor 11/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBengkulu Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 09 Juni 2014 yangdimintakan banding tersebut;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan

;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Begl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan

Manurung, S.H., M.M., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.