;Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat Wakaf tersebut atas dasarPersekongkolan ikrar wakaf yang tanpa seijin dan tanpa persetujuan pihakPenggugat, padahal keberadaan Tergugat II dan III adalah bukan merupakanorang yang berhak atas tanahtanah sengketa tersebut, disamping itu pulakedudukan Tergugat II dan Ill bukan termasuk ahliwaris dari almarhumH.Abd.

sehingga terbitSertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Paseban adalah merupakanperbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sah ;Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanahtanah sengketaoleh Tergugat , Il dan Ill baik sendirisendiri maupun secara bersamasamaadalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku segalabentuk suratsurat dan aktaakta maupun sertifikat Wakaf yang telah terbitdan bertitel

Wakaf sehingga terbit Sertifikat Wakaf Nomor : 12.14 dan 16 / Paseban adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan tidak mempunyai. kekuatan berlaku segala bentuk suratsuratdan aktaakta maupun sertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Pasebanyang teluh terbit dan bertitel atas nama Tergugat I, Il dan Ill yang berkaitandengan keberadaan tanahtanah sengketa ;Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanahtanah sengketaoleh Tergugat I, Il dan Ill baik sendirisendiri maupun secara bersamasamaadalah

menyerahkansebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah ataukesejahteraan umum menurut syari'ah ;" Menimbang, bahwa bukti surat T.9.A, T.9.B dan T.9.0 yaitu SertifikatTanah Wakaf atas Obyek Sengketa semakin terlihat dengan jelas bahwagugatan Pengugat Terbanding adalah tentang Wakaf ;Dalam hubungan tersebut Pasal 49 huruf. e.

Jember halaman : 37 alinea 2 )"Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini terdapat SengketaKepemilikan, maka Majelis Hakim lebih jauh akan mengkaji dasar darikepemilikan Tergugat II dan Ill, sehingga kemudian muncul Sertifikatnomor 11. 13 dan 15 / Paseban sebagai Penunjuk dalam Sertifikat Wakaf"(Mohon ditinjau Putusan PN.

Putusan Nomor 174 K/Ag/201718.19.20.Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/105/10/K Tahun 2000 dan Surat PengesahanNadzir Nomor W.5a/105/X/K Tahun 2000 tertanggal 18 Oktober 2000 yangdikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat tersebut nyatanyata tidakmemenuhi bahkan menyalahi ketentuan undangundang yang berlaku dankarenanya harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada;Bahwa, seharusnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) padaKantor Urusan

Para Penggugat Tidak Punya Hubungan Hukum Dengan Objek PerkaraBahwa, Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukangugatan pembatalan pemberian wakaf dari Tergugat II dan Tergugat IIIkepada Tergugat , oleh karena para Penggugat bukanlah sebagai pihakdalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/105/10/K tahun 2000 dan suratpengesahan nadzir Nomor W.5a/105/x/K tahun 2000 tanggal 18Oktober 2000 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf padaKantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat

Membatalkan proses atas Akta Ikrar Wakaf Nomor W. 2/105/10/K Tahun2000 dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5a/105/X/K Tahun 2000tertanggal 18 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKalideres, Jakarta Barat dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W. 2/105/10/K Tahun 2000 tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

Putusan Nomor 174 K/Ag/2017Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya memberikan pertimbangan dalamEksepsi tentang kewenangan mengadili dan tidak mempertimbangkantentang Eksepsi dengan alasan gugatan premature dan Para Penggugattidak mempunyai hubungan hukum dengan objek wakaf yang sangatberkaitan dengan sengketa waris yang belum diputus, sehingga berakibatapakah benar atau tidaknya bahwa objek Wakaf adalah benar masih hartabersama antara yang memberi Wakaf dengan Para Penggugat semula dansama sekali

Abdul Majid yang belum dibagi kepada ahli warisnya,sebab objek sengketa masih tertera atasnama Satiri ayah dari Tergugat II danTergugat III;Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelasapakah gugatan wakaf atau gugatan waris. Dalam hal gugatan wakaf tidakterpenuhi unsurunsurnya.

Sution;- Timur : sal;uran air;- Selatan : tanah wakaf;- Barat : tanah wakaf; Sebidang tanah darat seluas 1.770 M2 sebagaimana dalam akte jual beli tanah No. 653/1991 persil No. 128 klas S IV Kohir No. 2314 a.n. Siti Khoiriyah yang terletak di Desa Kencong, Kec. Kencong Kab.

Sution; Timur : saburan air; Selatan : tanah wakaf; Barat : tanah wakaf;b. Sebidang tanah darat seluas 1.770 M2 sebagaimana dalam akte jual beli tanah No. 653/1991persil No. 128 klas S IV Kohir No. 2314 a.n. Siti Khoiriyah yang terletak di Desa Kencong,Kec. Kencong Kab. Jember dengan batasbatas: Utara : saluran air; Timur : saluran air; Selatan : tanah Payan; Barat : tanah saluran air;c. Sebidang tanah sawah seluas 797 M2 peersil No. 35.09.10.004.017.0017.0 a.n.

Sution; Timur : saluran air; Selatan : tanah wakaf; Barat : tanah wakaf;** Sebidang tanah darat seluas 1.770 M2 sebagaimana dalam akte jual beli tanah No.653/1991 persil No. 128 klas S IV Kohir No. 2314 a.n. Siti Khoiriyah yang terletak diDesa Kencong, Kec. Kencong Kab. Jember dengan batasbatas: Utara : Saluran air; Timur : saluran air; Selatan : tanah Payan; Barat : tanah saluran air;>,~Sebidang tanah sawah seluas 797 M2 peersil No. 35.09.10.004.017.0017.0 a.n.

Sution; Timur : saluran air; Selatan : tanah wakaf; Barat : tanah wakaf;** Sebidang tanah darat seluas 1.770 M2 sebagaimana dalam akte jual beli tanah No.653/1991 persil No. 128 klas S IV Kohir No. 2314 a.n. Siti Khoiriyah yang terletak diDesa Kencong, Kec. Kencong Kab. Jember dengan batasbatas: Utara : Saluran air; Timur : saluran air; Selatan : tanah Payan; Barat : tanah saluran arr;** Sebidang tanah sawah seluas 797 M2 peersil No. 35.09.10.004.017.0017.0 a.n.

Sution; Timur : saljuran air; Selatan : tanah wakaf; Barat : tanah wakaf;* Sebidang tanah darat seluas 1.770 M2 sebagaimana dalam akte jual beli tanah No.653/1991 persil No. 128 klas S IV Kohir No. 2314 a.n. Siti Khoiriyah yang terletak diDesa Kencong, Kec. Kencong Kab. Jember dengan batasbatas: Utara : saluran air; Timur : saljuran air; Selatan : tanah Payan; Barat : tanah saluran air;>,Sebidang tanah sawah seluas 797 M2 peersil No. 35.09.10.004.017.0017.0 a.n.

SALINANPENETAPANNomor 1542/Pdt.G/2016/PA.ClpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan atas perkara WAKAF antara :Penggugat, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaanMengurus rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenCilacap, yang dalam hal ini menguasakan kepadaMuhammad Taufik, SH., pekerjaan Advokat yangberkantor di Jalan DR.

Inngam (Penggugat VI)Bahwa Bastiyah alias Bastiah (almarhumah) mempunyai sebidang tanahPekarangan, tanah wakaf No. 00003, NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak MilikNo.00576, sebagaimana tersebut pada Akta Ikrar Wakaf tanggal 12081998, No.

Menyatakan hukumnya bahwa wakaf tanah pekarangan dimaksud, tanahwakaf No. 00003, NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576, kepadaMadrasah Diniyah (Madrasah Diniyah As Sholihin) adalah sah menuruthukum dan telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebutpada Akta lkrar Wakaf tanggal 12081998, No W2/66/Vil/tahun1998,Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah (Almarhumah), Seluas 305 m2 terletakdi RT.0O3 RW.004 Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, KabupatenCilacap;Adapun batasbatas tanah tersebut

Menyatakan hukumnya bahwa penyalahgunaan wakaf oleh NADZIRsehingga kini wakaf tanah pekarangan dimaksud, tanah wakaf No. 00003,NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576, kepada MadrasahTsanawiyah Maarif NU Cimanggu dan Madrasah Aliyah Maarif NUCimanggu adalah tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai denganperuntukannya dan bertentangan dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 12081998, No W2/66/Vil/tahuni998, Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah(Almarhumah), Seluas 305 m2 terletak di RT.003.

MukhlasPutusan Nomor:000/Pdt.G/2016/PAClp.Halaman 4 dari 8 halaman05.06.07.08.09.10.11.Sebelah Selatan Tanah milik H. lorohimSebelah Barat : Tanah milik Raden Mohammad Ngalim Misbahul MunirMenyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah menyalahgunakantanah wakaf No. 00003, NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576yang dapat merugikan Para Penggugat.Menyatakan hukumnya bahwa Penguasaan tanah Wakaf No. 00003, NIB11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576 dimaksud oleh ParaPenggugat adalah tanpa hak

Dapurdan gudang dengan ukuran lebih kurang 7 x 9 meter persegi;bahwa tanah wakaf tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan Nasionalsebagai tanah wakaf sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 402 denganGambar Situasi No. 632/1992;Hal2 dari 9 hal.

., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulah pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif H.

Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara tegas apayang menjadi obyek gugatan, apakah tanah wakaf beserta bangunanataukah bangunan asrama, mushalla, dapur dan gudang panti yang ada diatas tanah wakaf, sementara dalam petitumnya menuntut pengesahan danpengembalian tanah wakaf yang nota benenya (tanpa bangunan);b.

Syahrial dan dengan sebagiantanah Anas; Menyatakan tanah wakaf tersebut di atas adalah sah sebagai wakaf yangberada di bawah pengawasan Nazir/Penggugat (Harpanus bin Musa DatukBandaro Sati); Menghukum kepada para Tergugat sampai dengan 6 untuk mengembalikantanah wakaf tersebut beserta bangunan di atasnya kepada Nazir/Penggugat;DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI: Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesarRp. 506.000, (lima ratus enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesarRp

Kodir pernah menjadi saksi dalamikrar wakaf dari Malian.Bahwa saksi tahu kalau tahun 1974 diatas tanah tersebut ada satu gubukbukan rumah.Bahwa saksi tahu belakangan ini ada rumah Hainur Rasyid diatas tanahtersebut dan juga ada rumahrumah yang lain yang saksi tidak tahu.Bahwa batasbatas tanah wakaf tersebut saksi tidak tahu.Saksi 3 : Maman, S, 65 tahun.Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa adalah tanah kuburan yangdekat dengan sekolah Bestek adalah tanah wakaf dari Malian.Bahwa rumah Hainur Rasyid

dekat dengan tanah wakaf kuburan.Bahwa kondisi tanah Wakaf sekarang masih sekitar 20m x 20m.Bahwa batasnya ada pagar gedung bestek, pagar Stipada dan rumahpak.Camat.Bahwa saksi tidak kenal dengan Saadah dan Rustam Mansit.Bahwa saksi tahu kalau orang tua Penggugat nama Malian bin Sekutpernah mewakafkan tanah untuk perkuburan umum karena saksi tinggaldidekat tanah wakaf tersebut dan pada tahun 1966 saksi pindah.Bahwa jika ada yang meninggal dunia minta tolong saksi untuk galikuburan diatas tanah wakaf

tapi saksi tidaktahu wakaf siapa.Bahwa jarak rumah saksi dengan kuburan lebih kurang 25(dua puluhlima) merterSaksi 3.

yangmenurut Penggugat adalah tanah wakaf dari orang tuanya bernama Malian BinSukut yang diperuntukkan untuk pemakaman keluarga dan masyarakat sekitar,dan pada tanggal 12 Mei tahun 2012, tanah wakaf tersebut baru Penggugatketahui telah diserobot oleh Tergugat Ir.

Uti menjadi saksi dalam pernyataan ikrar wakaf dari orangtua Penggugat tersebut dan menurut saksi pernyataan ikrar wakaf tersebutdahulu diumumkan di Mushallah dekat lokasi tanah tersebut.Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dapat diketahui pula bahwapenyerahan tanah wakaf untuk pemakaman umum oleh orang tua Penggugattersebut, pada tanggal 14 Nopember tahun 1976, tanah wakaf tersebutdiserahkan kepad Pasirah Kepala Marga Talang Kelapa Kabupaten Tk.II MusiBanyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada

Tanah Wakaf Pemakaman Keluarga Jesan untukpemakaman Alm.

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo.

Adanya Wakif (yang memberikan harta benda wakaf), apabila harta bendawakaf adalah Tanah waris maka harus mempunyai Surat Persetujuan danKuasa seluruh ahli waris;2. Adanya Nadzir (yang menerima harta benda wakaf) ;Hal 20 dari 56 Putusan Nomor 455/Padt.G/2015/PN. Tng3. Harta benda wakaf harus jelas kepemilikannya ;4.

Adanya ikrar wakaf yang kemudian dibuatkan Akta ikrar wakaf oleh PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu yang berwenang adalah KepalaKantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat obyek wakaf tersebutdan Nadzir mendaftarkan Tanah wakaf ke Kantor Badan PerTanahanNasional setempat untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf ;5.

Adanya kejelasan peruntukan harta benda wakaf tersebut dalam rangkamencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf (untuk kepentingan peribadatanatau pemakaman), yang tertulis jelas pada Akta ikrar wakaf..

Bahwa benar PEMOHON bersarna pengurus LP2ANU yang bernama XXXX pernah mengajukan penerbitan berkasberkasdokumen atas tanah wakaf a.n. XXXX yang terletak di wilayah XXXX.2.

Bahwa benar berdasarkan SURAT PERNYATAANKESEPAKATAN PEMBATALAN BERSAMA ATAS TANAH HIBAH WAKAFTERLETAK DI SUKOLILO SUKOREJO, KELURAHAN SUKOLILO,KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA, tertanggal 10 Maret 2014, KepalaKelurahan Sukolilo berkirim surat nomor : 100/92/436.11.29.5/2014, perihal :Permohonan Pembuatan Surat/Catatan/Akta Pembatalan Tanah Wakaf di .11 Raya Sukolilo, tertanggal 17 Juli 2014 kepada Kepala Kantor UnisanAgama Kecamatan Bulak (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tamil Wakaf) karenawakaf yang diselesaikan

HANAFI untuk dibuatkan Penetapan dan PengesahanSURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PEMBATALAN BERSAMA ATASHal 2 dari 6 Put No 1694/Pdt.P/2018/PA.SbyTANAH HIBAH WAKAF TERLETAK DI SUKOLILO SUKOREJOKELURAHAN SUKOLILO, KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA,tertanggal 10 Maret 2014, agar dapat memperbaiki dan menyempumakanAkta Ikrar Wakaf Nomor : W2/005/29/2006 Tahun 2006 di PengadilanAgama Kota Surabaya (Bukti P7: Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/005/29/2006 Tabun 2006).Berdasarkan pada kronologi peristiwa hukum yang telah

Memutuskan, menetapkan dan menyatakan SURATPERNYATAAN KESEPAKATAN PEMBATALAN BERSAMA ATAS TANAHHIBAH WAKAF TERLETAK DI SUKOLILO SUKOREJO, KELURAHANSUKOLILO, KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA, tertanggal 10 Maret2014, sah secara hukum.3. Memutuskan dan meglerintahkan kepada kantorKelurahan Sukolilo, Kecamatan Bulak Kota Surabaya memperbaiki prosespenerbitan berkasberkas dokumen atas tanah wakaf a.n.

Memutuskan dan memerintahkan kepada kantorKelurahan Sukolilo, Kecamatan Bulak Kota Surabayamengembalikan/memperbaiki surat/dokunen terkait kepemilikan tanahseperti keadaan semula milik PEMOHON, seperti saat sebelum terjadikesalahan proses pencatatan wakaf.5. Memutuskan dan memerintahkan kepada KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Bulak (Pejabat Pembuat Akta IkrarTanah Wakaf) untuk memperbaiki dan menyempurnakan Akta Ikrar WakafNomor : W2/005/29/2006 Tahun 2006 menjadi wakaf a.n.

li>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

yang diajukan oleh Pembandingdahulu Para Penggugat, bukan sebagai dasar berkepentingan / tidaknya Pembandingdahulu Para Penggugat dengan gugatan wakafnya tersebut ;Manimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat sebagai umat Islamyang mengaku bertempat tinggal dalam wilayah dimana harta wakaf yang digugatnyaberada, dapat dibenarkan untuk merasa berkepentingan atas harta wakaf tersebut,karena yang dapat mengajukan gugatan wakaf bukan hanya pihak wakif, keluarga /ahli waris wakif akan tetapi siapa

ZainalAbidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung, namun akibat ulahoknum yang tidak bertanggung jawab tanah wakaf tersebut tinggal 9.295 meterPpersegi ;Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat sebagai Nadzir tidak jelas dasarhukumnya, karena Tergugat dalam mengelola tanah wakaf tersebut hanya mendapatpelimpahan dari para panitia penerima wakaf yang telah meninggal dunia dansebagian mengundurkan diri tanpa didasari alas hukum sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa

dahulu Tergugat didalam jawabannyamendalilkan yang pada pokoknya mengakui bahwa tanah seluas 9.295 M2 yangdigugat Pembanding dahulu Para Penggugat, adalah tanah wakaf dari XXX, yangsekarang sudah dilindungi Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) NomorKk.08.9.7/Kw.01/1/02/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kedaton dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW) di wilayah tersebut, sebagaimana tertera didalam bukti Tl sedangkankedudukan Tergugat sebagai

8 Januari2012 sebagaimana didalilkan Pembanding dahulu Para Penggugat, adalah bukan ulahPersyarikatan Muhammadiyah, akan tetapi ulah pribadi (Oknun) dan atas berakhirnyaHak Guna Bangunan tersebut, Terbanding dahulu Tergugat sebagai Nadzirnya tidakberniat sama sekali untuk merubah tanah wakaf tersebut menjadi hak milikPersyarikatan Muhammadiyah, dan bahkan Tergugat sebagai Nadzir telah berupayamelindungi tanah wakaf tersebut menjadi hak wakaf sesuai ketentuan yang berlaku,sebagaimana tertera didalam

sebagai berikut dibawahMenimbang, bahwa berdasakan bukti T.1 berupa copy Akte Pengganti AktaIkrar Wakaf (APAW) yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah ternyatabahwa Terbanding dahulu Tergugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf XXX tersebuttelah melindungi status dan kedudukan tanah wakaf dari XXX sebagaimana mestinyasesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 TentangPerturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 41 tahun 2006 tentang Wakaf danpasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor

Menyatakan wakaf tanggal 15 Januari 1973 M. (bertepatan tanggal 10Dzulhijjah 1392 H.) dari ayah Tergugat (H. Muhammad Dahlan) kepadaPanitia Pembangunan Gedung Pesantren Islam/Datuk Ribandang KalukuBodoa, Kecamatan Tallo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku KetuaUmum sebagai Penerima Wakaf adalah sah ;3. Menyatakan wakaf tanggal 1 Maret 1973 M. (26 Muharram 1393 H.) dariTergugat Il (H. Muh.

adalah sah atau tidak sah perbuatan pemberian wakaf berupatanah yang kini terbangun gedung SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang,sehingga secara hukum judex facti berkompoten secara absolut memeriksadan memutuskan perkara ini.Bahwa adapun caranya Tergugat selaku ahli waris Wakif dan Tergugat IlWakif sendiri menyatakan pemberian wakaf berupa tanah adalah batal lalumengusir penerima wakaf karena penerima wakaf juga sebagai PengurusYayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang, dengan itu tadi menyebarkanfitnah

No. 522 K/AG/2008objek wakaf baik secara perdata maupun pidana. Gugatan Penggugatsematamata pemberian wakaf oleh Wakifnya dianggap tidak sah alasannyakarena ada niat H. Muhammad Thahir almarhum untuk memiliki secarapribadi (inilah dianggap oleh Penggugat sebagai fitnah besar).Sekali lagi cara Tergugat dan Il menyatakan pemberian wakaf berupatanah tersebut adalah dianggap tidak sah beralasan karena ada maksuddan tujuan H.

tidak sah pemberian wakaf berupa tanah tersebut di atas.

sekolah di atas tanah wakaf demi kepentinganuang (duitnya) hanya dengan alasan fitnah besar, maka judex factiberkempoten secara mutlak mengadili serta memutuskan perkara wakaf ini,Hal. 12 dari 14 hal.

PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)Pada KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATANBANDA RAYA Dahulu KECAMATAN MEURAXA,KOTA BANDA ACEH, beralamat di Jalan SoekarnoHatta Gampong Mibo Kecamatan Bandar Raya KotaBanda Aceh;2. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA, cg. KANTOR WILAYAH DEPARTEMENAGAMA PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH, cq.KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDAACEH, berkedudukan di Kota Banda Aceh;3. BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, cq.

Nomor 7 K/Ag/2018selesai dengan memperoleh keputusan yang berkekuatan hukumtetap;Dalam Pokok Perkara:Primer:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan ikrar wakaf yang menjadi dasar penerbitan Akta PenggantiAkta lkrar Wakaf Nomor W.3/162/03/1999 tanggal 1 September 1999adalah tidak sah;Menyatakan wakaf tanah sebagaimana tersebut Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor W.3/162/03/1999 tanggal 1 September 1999 adalahtidak sah dan batal;Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W.3/

162/03/1999tanggal 1 September 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalahtidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 412 Tahun 2000 yang diterbitkanoleh Tergugat VII atas nama Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa)dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya adalah tidak berkekuatanhukum;Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk membatalkan atau mencabutSertifikat Hak Milik Nomor 412 Tahun 2000 atas nama Abdul ManafSulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya;Menyatakan

putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum perlawananverzet, derden verzet, banding maupun kasasi;Memerintahkan supaya putusan perkara ini disampaikan kepadainstansi yang terkait kepentingan dalam pencatatan benda wakafsupaya tanah terperkara dikeluarkan dari daftar benda wakaf;Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;SubsiderAtau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh berpendapatHalaman

itu terjadi, siapawakifnya, milik siapa harta wakaf itu, apa isi ikrar wakaf itu, dan apaperuntukan wakaf tersebut, sehingga tidak satupun unsur wakafsebagaimana Pasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004terpenuhi;Bahwa alasanalasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apayang telah disampaikan dalam persidangan Judex Facti dan telahdipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Mahkamah Syariyah Aceh,lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan

PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KecamatanLeungbata beralamat di Kantor KUA Leungbata Jalan Angsa Lr SayedHusaini Gampong Leungbata Kecamatan Leungbata Kota Banda Aceh.Selanjurnya disebut TURUT TERGUGAT ;. BADAN WAKAF INDONESIA Perwakilan Provinsi Aceh, beralamatJalan AMD Nomor : Gampong Lamdom Kecamatan Leungbata KotaBanda Aceh atau Gedung MPU Aceh Jl. Soekrno Hatta Lt. IllLampeuneurut, Darul Imarah Banda Aceh. Selanjurnya disebut TURUTTERGUGAT II;.

Gugatan ini tidaklah dimaksudkan untukmenggugat eksistensi lembaga wakaf, dan Para Penggugat tahu persis,harta wakaf adalah harta agama harta ummat yang diperuntukan bagikepentingan ibadah, bagi kemaslahatan ummat dan juga siar Islam jadiadalah kewajiban kita bersama untuk menjaga, memelihara danmemanfaatkannya dan Para Penggugat juga tahu azab pedih dari Allahbagi penyalahguna harta wakaf.Adalah kebanggaan Para Penggugat apabila Nenek/Nek Tu ParaPenggugat mewasiatkan hartanya untuk wakaf, untuk

Mesjid Luengbatadan Meunasah Gampong Batoh.Tapi, Empat puluh tahun Para Penggugat dan Wali Para Penggugatberupaya mencari kejelasan tentang harta wakaf Nenek/Nek Tu ParaPenggugat Almarhum I yang meninggal pada tahun 1976, bukanmasalah wakafnya, tetapi masalah proses pewakafan, karena sesuaiundangundang wakaf, wakaf sah apabila dilaksanakan sesuai syariatIslam.Empat puluh tahun bukanlah waktu yang pendek untuk sebuah pencariankebenaran, kebenaran tentang bagaimana cara Nenek/Nek Tu ParaPenggugat melalui

Perwakafan dalam 223 tentang Tata cara Perwakafan yangmengatur bahwa apabila seseorang atau badan hukum yang inginmewakafkan tanah miliknya mengucapkan ikrar wakaf dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan selanjutnya PPAIWmengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkanperwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dankelestarian (benda wakaf).23.Bahwa berdasarkan uraian pada angka 22 tersebut diatas, jelaskalau memang benar Surat Wasiat tanggal 09 Agustus 1976 dibuatdengan

Halaman. 19 dari 28 Halaman.mendaftarkan tanah wakaf yang diwasiatkan oleh Almarhum aEE, Clan juga adanya niat baik dan keaktifan dari TurutTergugat dan Turut Tergugat III untuk mendata atau menginvetarisirtanah wakaf yang berada dibawah wilayah hukumnya, sehingga tidakterjadi adanya tanah wakaf yang hilang, dikuasai pihak lain secaramelawan hukum seperti dua bidang yang diwakafkan olehAlmarhunah i iii a.25.Bahwa dengan berlakuknya UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf Pasal 69 ayat (1) dan

Bahwa penguasaan dan pemanfaatan TANAH OBJEK SENGKETA olehPENGGUGAT yang didasarkan kepada SALINAN AKTA PENGGANTIAKTA IKRAR WAKAF Nomor: W3a/60/KB/ Tahun 1994, tanggal18 Rabiul Awal 1415 H atau tanggal 26 Agustus 1994, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung adalah SAH MENURUTHUKUM karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta ProsedurPerbuatan Hukum wakaf, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;Hal 3 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt

Bahwa Akta Pengganti AKta Ikrar Wakaf Nomor W3a/60/KB/tahun1994, tanggal 18 Rabiul awal 1415 H/26 Agustus 1994, Salinan AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir, yangditerbitkan oleh KUA Kecamatan Bajeng selaku Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf, Kec. Bajeng Kabupaten Gowa oleh Nakif Achmad Bella(Bukti P4), menurut hukum penerbitan akta Pengganti Akta IkrarWakaf adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yangterjadi dilapangan.

Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Muh.

Sementara Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf juga jelas menunjuk (Bukti P4) tanah obyekIkratr Wakaf berada pada Persil 302 Cl.

Hal ini terbukti dari buktibuktisurat Terbanding maupun Pembanding, demikian pula keterangansakssaksi Pembanding maupun Terbanding, telah membuktikanbahwa Tanah Wakaf beserta bangunan Sekolah Madrasah IbtidatyahMuhammadiyah Tamalalang berada pada Persil 18 DIl Kohir 55 Cl,sementara Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sangat jJelas menunjuklokasi obyek wakaf adalah Persil 302 Cl, dan BUKAN Persil 18 DIIKohir 55 Cl tersebut.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan Tanah Wakaf,maka perkara a quo tunduk pada kewenangan mutlak pengadilanAgama untuk memeriksa dan mengadilinya;Bahwa kecuali itu, Pasal 3 UndangUndang Nomor: 41 Tahun 2004tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidakdapat dibatalkan. Dan karena itu sangat beralasan bagi pengadilanNegeri Tobelo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;B.

Keberatan Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas untuk menggugat :1.Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,menyebutkan: wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Makadengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat,sebab selaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telahmemenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 7 UU Nomor: 41 Tahun2004 tentang wakaf;C.

Pengelolaan Harta Wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsiwakaf;Sengketa Harta Benda Wakaf;Sah atau tidaknya Sertifikasi Harta Wakaf;Pengalihan Fungsi Harta Wakaf;oe &Ketentuanketentuan lain yang telah diatur dalam Buku III KompilasiHukum Islam dan Undangundang Nomor 41 tahun 2004 tentangWaka;Bahwa memperhatikan jenisjenis Sengketa Wakaf tersebut di atas,maka Landasan Yuridis Pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, yang dipakai sebagai pendapat hukumMajelis Hakim Pengadilan

Dalil dalam jawaban Para Pembanding, dahulu Tergugat danTergugat Il, sekarang Termohon Kasasi, tanggal 21 Pebruari 2013,Tanah Obyek Sengketa dikuasainya, diperoleh dari Hal Wakaf, yangoleh Termohon Kasasi sendiri, tidak mengetahui pada tahunkeberapakah hal Wakaf tersebut dilaksanakan.

Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014Azas Pembuktian Pasal 1865 Termohon Kasasi tidak dapatmembuktikan tentang Hal Wakaf sebagaimana disyaratkan dalamUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17,Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 dan Pasal 33 Jo.

Bahwa sekira tahun 1989, Desa Limbur Merangin, Kecamatan PamenangBarat, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi ada mendapat tanah wakaf,berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W 2/17/12/1991, tanggal 24 Oktober1989, tanah wakaf tersebut terletak di RT. 6, RW. 03, Dusun Tras Sakti,Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, KabupatenMerangin, Propinsi Jambi dengan luas + 29.925 M2, batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara berbatas Jalan Desa; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa; Sebelah Barat berbatas

berdasarkan akta wakaf W2/17/12/1991tertanggal 24 oktober 1989...............

Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagah; dani. Ekonomi Syariah;Hal 9 dari 15 Putusan No.60/PDT/2020/PT JMBHuruf e yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukumseseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyauntuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluanibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf), seperti Akta Ikrar Wakaf, AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat Tanah Wakaf dan halhal lain yangberhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan dan tanahwakaf dan termasuk Bayyinah adalah Saksi:;c.Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpanganpenggunaan harta wakaf oleh Nadzir dan lainlainKewenangan PengadilanAgama dalam menyelesaikan masalah perselisinan / sengketa wakaf jugadiatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 dan

yang dikuasai olehpara Tergugat yang mendirikan bangunan atau rumah tembok permanen padasebagian tananh wakaf milik Pemerintah Desa Lurah Merangin(Penggugat/Pembanding), namun substansi yang essensial dipersoalkan adalahsengketa kepemilikan tanah wakaf yang menurut Pengadilan Tingkat Bandingsudah seharusnya merupakan kompetensi Peradilan Agama bukan PeradilanUmum (Vide Pasal 62 ayat (1), (2) VU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut alasanalasan yangmenjadi

Bahwa selanjutnya Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara aquo berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 65/A/PK/XI/99 Tahun1999 tanggal 15 November 1999 dikeluarkan Turut Tergugat IV merupakansuatu hal yang keliru karena yang didaftarkan sebagai tanah wakaf adalahsebidang tanah berdasarkan Verponding Indonesia No. 28/24 Tahun1960/1964 seluas + 2.600 m?

,sehingga luas yang dimohon 2.914 m, maka sudah seharusnya tanah yangdidaftarkan Tergugat sebagai tanah wakaf kepada Turut Tergugat IV seluas3.072 m? bukan + 2.600 m? agar tanah objek perkara a quo masuk sebagaihal 7 Putusan Perkara No. 43/PDT/2017/PT.DKItanah wakaf;27.

Bahwa tanah obyek sengketa yang dipersoalkan Penggugat dalamperkara aquo adalah tanah Wakaf maka sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku adalah Pengadilan agama Jakarta Pusat yang berwenanguntuk mengadili dan memeriksa gugatan perkara yang menyangkut wakaf;3.

Murtadho RT.012 RW.05Kelurahan Paseban merupakan harta kekayaan Yayasan, Namun secaraoperasional yang bertanggung jawab penuh terhadap tanah Wakaf adalahNadzir Wakaf bukan Ketua Yayasan.

Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas yang telahberkekuatan hukum tetap dan telah mengikat antara NADZIR WAKAF danPenggugat, dan obyek sengketa dalam perkara aquo sekarang telah diujidan dinilai oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkatBanding dan Majelis Hakim tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa tanahobyek sengketa sekarang adalah tanah wakaf makam H. Murtado, sehinggaPenggugat tidak perlu meragukan keabsahan tanah Wakaf tersebut;6.

Bahwa Pemohon sebagai Ketua Yayasan alMunawwarah Gerembermaksud untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut, akan tetapikarena wakaf tersebut dilakukan secara lisan, diperlukan adanyaPenetapan Pengadilan Agama;6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segeramemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

Fotokopi Surat Keterangan tanah wakaf No. 18/DC/222/IV/IV/84 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Gerem tanggal 16 April 1984 tanpameteraidan tidak ada surat aslinya (buktiP.1);2. Asli Surat Keterangan Tanah Wakaf tanpa tanggal dan tahun yangdibuat oleh Ketua Yayasan alMunawwarah, Ketua RT 01/RW.04 GeremRaya dan Tokoh Masyarakat Gerem yang diketahui oleh Lurah Gerem(bukti P.2);Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orangsaksi bernama Saksi pertama dan saksi kedua.

sah harta benda wakaf.

Bahwa di tanah wakaf tersebut didirikan sebuah madrasah di bawahnaungan Yayasan alMunawwarah; Bahwaahli waris wakif tidak keberatan terhadap adanya wakaf tersebut;Menimbang, bahwa untuk apakah permohonan Pemohon dikabulkanataukah tidak Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahuluketentuan hukum wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum sebagaimanatermuat di dalam Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan ketentuanUndangUndang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, untuk menentukan adatidaknya

wakaf secara sah sangat tergantung pada telah dipernuhinya rukundan syarat wakaf;Penetapan No.296/Pdt.

akta wakaf atas nama wakif H.

Kemudiansetelah kami pelajari, kami terbitkan surat yang pada intinya berisi pembatalansementara akta wakaf tersebut sambil menunggu proses pengadilan.

, dan Tergugat Il telah menerbitkanakta ikrar wakaf No.

sosial berupa wakaf.

Vide bukti copy P2;Bahwa akan tetapi dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebidangtanah dalam Poin tersebut di atas oleh Para Tergugat telah diwakafkan kepadapihak lain dengan penerima wakaf/wakif adalah Tergugat V, sebagaimana aktaIkrar wakaf No.05/w3/V1I/2000 tanggal 29072000, yang dibuat Turut TergugatI. Selanjutnya oleh Tergugat V cq.

Turut Tergugat I dimohon untuk diterbitkanSertifikat Tanah Wakaf kepada Turut Tergugat II, sehingga pada tanggal 15September 2000 terbit dengan Sertifikat Tanah Wakaf No.00003/Kel. Cigadungdidalam tercantum nama wakif : Tergugat V sedang Nadzir : Tergugat I, II, IIdan Tergugat IV.

tanggal 17 Nopember 2010 membuat surat Pembatalan SertifikatTanah wakaf No.00003/Kel.Cigadung tanggal 15 September 2000 kepada TurutTergugat II.

Terdapat pihakpihak yang tidak ditarik atau dijadikan sebagai pihak dalamperkara ini yaitu:Pihak Badan Wakaf Indonesia dan Departemen Agama(Kementerian Agama) Republik Indonesia, karena setiapperubahan Sertifikat/Tanah yang sudah diwakafkan sesuaidengan ketentuan Pasal 40, Pasal 41 ayat (2) UndangUndang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakafmengharuskan Apabila akan merubah status tanah wakaf,maka terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Menteriatas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Jadi seharusnyaMenteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dijadikanpihak dalam perkara a quo;Hal. 5 dari 9 Hal.