Ditemukan 39642 data
130 — 17
195/Pdt.P/2016/PA.Smdg
22 — 22
195/Pdt.G/2024/PA.Plj
25 — 0
195/Pdt.G/2023/PA.Pyb
16 — 15
195/Pdt.G/2018/PA.Br
Yono Jayadi bin YAnto Riyadi
Termohon:
Juliana Watty binti Gobin Dran
22 — 10
195/Pdt.G/2016/PA.TR
PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2016/PA.TRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:Yono Jayadi bin Yanto Riyadi, umur 41 tahun, agama Islam, PendidikanSMA, pekerjaan Penjaga Toko Fokus Elektronik,bertempat tinggal di Jalan Murjani Il, Rt. 3, KelurahanKarang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, KabupatenBerau, selanjutnya
hukumyang berlaku;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telahhadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggilsecara resmi dan patut melalui Radio alHikmah Kabupaten Berau danmenempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkanRelaas Panggilan Nomor 195
10 — 11
195/Pdt.G/2012/PA.MS
39 — 2
195/Pdt.G/2021/MS.KC
27 — 4
Bintan, saksi mengetahui adanya kehilangan barang 1 (satu)unit Mesin pompa air Merek JIANG DONG 195, yang dilakukan olehterdakwa ZAINAL Bin M. HALIDULLAH (Alm) dan terdakwa MARZUKIAls JUKI Bin NURDIN (Alm) di Kelurahan sungai Enam Kec. BintanTimur; Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mesin pompa air merek JIANG DONG195 yang diambil oleh terdakwa ZAINAL Bin M. HALIDULLAH (Alm) danterdakwa MARZUKI Als JUKI Bin NURDIN (Alm) adalah milik wargamasyarakat (RW 01) Kel.
Sungai enam; Bahwa pada ada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah dan saksisedang duduk duduk bersama dengan keluarga; Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saudaraZULHALIDI dan saudara MUSLIM yang datang ke rumah saksi pada hariSabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 08.30 wib yang melaporkanbahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merek JANG DONG 195 milikwarga masyarakat (RW 01) Kel.
Sungai Enam sudah hilang; Bahwa dapat saksi jelaskan mengapa saudara ZULHALIDI dan saudaraMUSLIM melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi karenasaksi juga termasuk salah satu dalam mengurus mesin yang hilangtersebut dalam hal ini saksi sebagai Ketua, sedangkan saudaraZULHALIDI dan saudara MUSLIM merupakan anggota saksi dalamPengelolaan air bersin warga masyarakat (RW 01) tersebut; Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air Merek JANG DONG 195 milikwarga masyarakat (RW 01) Kel.
HALIDULLAH (Alm) dan terdakwa MARZUKI Als JUKI Bin NURDIN(Alm) melakukan pencurian tersebut, namun setelah dijelaskan olehpihak kepolisian mereka bermaksud untuk dijualnya; Bahwa kerugian yang dialami oleh warga masyarakat (RW 01) terhadappencurian 1 (satu) unit mesin pompa air merek JANG DONG 195 adalahsebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah); Bahwa terdakwa ZAINAL Bin M. HALIDULLAH (Alm) dan terdakwaMARZUKI Als JUKI Bin NURDIN (Alm) melakukan pencurian tersebuttanoa mendapatkan izin.2.
Kolonel Laut KH Ediyanto Kesumo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Abdul Rahim Keldor
85 — 30
.: Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi denganBerita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan OditurMiliter atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima danBerkas Perkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndangHukum Pidana Militer, Pasal 195 Ayat (1) b UndangUndangRepublik
1.UMI FADILAH
2.FATHUR RAHMAN
3.SHOLICAH
4.SITI CHAULAH
5.NASUKHA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
PT. PLN PERSERO UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR
83 — 54
yang terletak di kelurahan Tambaklangon, sekarangmenjadi Tambak Sarioso, Kecamatan Asemworo, Kota Surabaya denganBuku Desa No. 103 Hak Yasan/Hak Milik Petok D/Leter C No. 195, Persil 7kelas d atas nama Soemo Markadji dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : SunQal; Sebelah Timur : PT Jasa Bahari; Sebelah Selatan : Jl. Tambaklangon; Sebelah Barat : Tanah Hendra Wijaya;2.
Bahwa tanah waris tersebut dikuasai oleh Penggugat dengan dikuatkan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 195, persil 7 kelasd luas 24.030 m?
Bahwa setelah kami telusuri di kantor kelurahan ternyata Bekas Hak YasanPetok D No. 300 Persil 7 DT berasal dari Buku Desa No. 103 HakHalaman 11 dari 51 halaman, Putusan Perkara Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBYYasan/Hak Milik Petok D/Leter C No. 195, Persil 7 kelas d atas namaSoemo Markadji dengan dasar Jual Beli tahun 1955;Bahwa pada saat itu Tergugat sama sekali tidak cermat dan tidak telitidalam hal pengeluaran SHM No. 192 atas nama Zjahrijah disebut jugaDjuariyah Bok Djuari disebut juga Maimunah yang
Kejanggalan dalam peralihanBuku Desa No. 103 Hak Yasan/Hak Milik Petok D/Leter C No. 195, Persil 7kelas d atas nama Soemo Markadji yang beralih ke Petok D No. 300 Persil7 DT atas nama Zjahrijah yakni:0 Jual Beli terjadi pada tahun 1955, yang perlu dicermati bahwa SoemoMarkadji meninggal pada tahun 1950 dibuktikan dengan surat kematian;O Bahwa pada saat tahun 1955 tidak mungkin Zjahrijan melakukanperbuatan hukum karena ia belum cakap serta ayahnya masih hidupyakni Riduwan, sehingga kami meragukan
Kohir 195 a/n. Soemo Markadji telah dijual keNo. 300 tertulis atas nama Zahrijah. Sesuai fakta hukum tersebut, telahterjadi peralihnan hak dengan jual beli atas Petok D No. 103 No. Kohir195 a/n. Soemo Markadji kepada No. 300 atas nama Zahrijah sehinggaSoemo Markadji maupun ahli warisnya tidak mempunyai hak lagi atasobyek sengketa tersebut.
154 — 1003 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Darden Verzet) yang rumusan hukumnya sama sekali berbeda sebagaimanaPemohon Kasasi uraikan konsep hukumnya di bawah ini:Pasal 207 ayat (1) HIR"Bantahan orang yang berutang tentang menjalankan keputusan, baik dalam haldisita barang yang tiada tetap, maupun dalam hal disita barang yang tetap, harusHal 33 dari 43 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.SusPHI/201515diberitahukan oleh orang yang hendak membantah itu, dengan surat atau denganlisan, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat keenam Pasal 195
;Pasal 195 ayat (6) HIR"Perlawanan, termasuk perlawanan dari pihak ketiga, atas dasar hak milik sendiridari barangbarang yang telah disita itu, yang akan dilaksanakan juga mengenaisemua sengketa yang timbul karena upaya paksaan itu, diajukan kepada dan diadilioleh pengadilan dalam daerah hukum mana tindakantindakan pelaksanaandijalankan."
;a Sedangkan Pasal 195 ayat (6) HIR adalah dasar hukum gugatanPerlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) adalah landasan terhadapperlawanan terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yangsemula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusimengajukan perlawanan, Adapun tujuan gugatan Perlawanan PihakKetiga tersebut pada hakikatnya:161718e Dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihakterlawan;e Dalil gugatan perlawanan berdasarkan hak milik."
ayat (5) dan (6) HIR, Pasal 208 HIR dan Pasal 178 HIR, karenaperlawanan Pemohon Kasasi/Pembantah bukan perlawanan pihak ketiga atas hakmilik, melainkan perlawanan si Tersita atas hak milik";Bahwa berdasarkan uraian Pasal 207 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (6) HIR, pendapatahli maupun putusan Mahkamah Agung di atas, maka Judex Facti terbukti salahmenerapkan hukum dan tidak dapat membedakan dasar hukum yang digunakansebagai pertimbangan dalam Putusan Nomor 562K/Pdt.Sus/2009 tanggal 2November 2009 adalah
Sedangkan Ketua PHI berdasarkan Pasal 195 ayat (1) HIRmenerbitkan Penetapan penyitaan terkait pelaksanaan putusan pokok perkara yangtelah berkekuatan hukum tetap;"Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar dalam menerapkanhukum sehubungan dengan pertimbangan hukum yang pokoknya menyatakangugatan Perlawanan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial,Hal 39 dari 43 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.SusPHI/2015dimana upaya hukumnya adalah Kasasi.
13 — 6
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
- Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp 3500 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mutah berupa uang sebesar Rp 500 000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana terdapat dalam petitum angka 3 diatas, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1 195
SRI INDRAYANI
16 — 6
MENETAPKAN
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 195/KD-CS-BTM/2005, yang diterbitkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 15 Februari 2005, atas nama SRI INDRAYANI, semula lahir tahun 1973 menjadi lahir tahun 1972;
3. Memerintahkan kepada
42 — 21
MENGADILI:
- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Jap;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
perkarasecara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp.3.801.000,00 (tiga juta delapan ratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukanpermintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menyatakanbahwa pada tanggal 08 Nopember 2017, Para Pembanding telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 195
sehingga batas terakhir mengajukan banding adalahtanggal 14 Nopember 2017 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukantanggal 08 Nopember 2017, sehingga permintaan banding telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Para Pembanding telahmengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapuranomor 195
dinyatakantidak dapat diterima, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayarbeaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya masing masingakan disebut dalam amar putusan;Mengingat peraturan hukum dan perundangundangan yang berlaku,khususnya UndangUndang No. 20 tahun 1947, UndangUndang No. 48 tahun2009 dan RBg;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semulaPenggugat sampai dengan Penggugat IV; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapuratanggal 30 Oktober 2017 Nomor 195
157 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PID/2021/PT SMR, tanggal 25 Maret 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 8 Februari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:1.
15 — 13
dan saksisaksi;Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2017/PAKisTENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan RegisterNomor 590/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 12 Juli 2017, yang isinya padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Istri sah Tergugat yang menikah secara agama islamyang dilangsungkan di kantor Urusan Agama kecamatan Lima PuluhKabupaten Batu Bara di bawah catatan Nikah No. 195
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Be Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana ternyata dari kutipan akta Nikah nomor : 195/88/II/20112tertanggal 27 Februari 2012 putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya3. Menetapkan / Menjatuhkan Thalag 1 ( satu) Bain Sughro dariTergugat kepada Penggugat4.
BUKTI TERTULIS Fotokopi Duplikat Buku CKutipan Akta Nikah, Nomor:195/88/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, tanggal27 Juli 2017, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkanHalaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2017/PAKisdengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakimdiberi tanda bukti P.1; Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1219LT240720150001atas nama Anak sebagai anak kandung
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Basyari dahulu sebagai Tergugat mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 2Pebruari 2002 Nomor : 195 K/AG/1995 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasidengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 1939 telah terjadi akad nikah seorang lakilakibernama H.
Menolak gugatan Penggugat selebihnya;10.Menghukum kepada para Penggugat, Tergugat dan Tergugatberkepentingan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertamasecara tanggung renteng sebesar Rp. 185.000,(seratus delapan puluhlima ribu rupiah);11.Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya bandingsebesar Rp. 68.000,(enam puluh delapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal12 Februari 1998 Nomor : 195 K/AG/1995 yang telah berkekuatan hukumtetap adalah sebagai berikut
Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,(lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal12 Februari 1998 Nomor : 195 K/AG/1995 diberitahukan kepada paraTergugat/Terbanding/para Termohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 1998kemudian terhadapnya oleh para ahli waris Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan
72 — 57
HAJI ZUBAEDI masingmasingPenggugat / Pembanding Pemohon Kasasi angka 1 dan 2.Bahwa gugatan Perlawanan Para pelawan dalam perkara ini,bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 195 ayat (6)HIR/ pasal 206 ayat (6) RBg (exeptio peremptoria) yang padapokoknya menyebutkan bahwa perlawanannya terhadap sitaeksekutorial oleh pihak ketiga dilakukan atas alasan bahwa pihakketiga itu adalah orang yang semula bukan merupakan pihak dalamperkara yang bersangkutan akan tetapi oleh karena ia adalahpemilik
barang yang akan diserahkan kepada Penggugat dan bukanmilik Tergugat, sehingga yang harus dibuktikan oleh pihak ketigatersebut adalah bahwa barang tersebut merupakan BARANGMILIKNYA dan bukan milik Tergugat.Bahwa ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBgyang berbunyi:Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disitaitumiliknyaserta diadili seperti semulaHalaman 10 dari 61 hal.
Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR 1.5.perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh PengadilanNegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusanituBahwa ternyata tidak satupun dari seluruh dalil gugatan perlawanini yang menyebutkan bahwa para pelawan memiliki bukti hukumkepemilikan atas obyek sengketa yang dimaksudkan pada putusanpengadilan negeri Selong yang dilawankan itu sehingga gugatanperlawanan ini tidak memiliki syarat materil sebagaimanaketentuan pasal 195 ayat (6) HIR,
HAJIZUBAEDI menguasai obyek sengketa dimaksud atas dasarperbuatan melawan hukum PENGGERGAHAN sebagaimana putusanPengadilan Negeri Selong Nomor:195/Pid.Ring/2011/PN.Sel tanggal15 Agustus 2011 silam, dengan tegas menyebutkan bahwa sdr. HAJISAR! alias HAJI MUARNI /T.1 adalah saksi Adchage, atas sdr.
Sel menguasaitanah obyek sengketa dengan cara melakukan perbuatan MelawanHukum penggergahan dengan alasan karena hakim dalam buktiT2 berupa fotocopi putusan no.195/PidRing/2011/PN.Sel telahmenjatuhkan putusan melepaskan para terdakwa dari segalatuntutan hukum karena tanah yang dikuasai oleh para terdakwamerupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalamperkra gugatan malwaris di Pengadilan Agama Selong.adalahmerupakan pertimbangan yang tidak tepat karena bertentangandengan amar putusan
12 — 0
195/Pdt.P/2018/PA.Cmi
12 — 6
195/Pdt.G/2021/PA.Bgl