Ditemukan 2075797 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Hak paten ; hak cipta Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 10-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1804 K/PID/2010
Terdakwa; Rustam Hadi bin Jastro Sadimin
98 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, barang siapa dengan maksudyang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatumasa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lainuntuk masa itu juga.
    Bahwa kemudian saksiberusaha menanyakan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uang sewasaksi DARMADI akan dikembalikan namun saksi DARMADI menolaknya karenasesuai dengan perjanjian kesepakatan bahwa sewa tanah bengkok tersebutakan berakhir pada Tahun 2010, namun ternyata sebelum masa sewa habisyaitu pada Tahun 2010 tanpa pemberitahuan atau sepengetahuan saksiDARMADI yang mempunyai hak sewa yang sah sampai Tahun 2010sebagaimana surat pernyataan sewa menyewa oleh Terdakwa tanah bengkoktersebut telah
    Menyatakan Terdakwa RUSTAMHADI bin JASTRO SADIMIN bersalahmelakukan tindak pidana telah dengan maksud yang sama menjual ataumenukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahaldiketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itujuga sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke6 KUHP;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1804 K/PID/20102. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAMHADI bin JASTROSADIMIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun;3.
    Menetapkan bahwa Terdakwa RUSTAMHADI bin JASTRO SADIMINmembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 03/PID.B/2010/PN.Pttanggal 25 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa RUSTAMHADI bin JASTRO SADIMIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana denganmaksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesiauntuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakankepada
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 06-08-2012 — Putus : 24-09-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 185/Pid.Sus/2012/PN.Kdi
Tanggal 24 September 2012 — ACHMAD SANTOSO bin SATO
252 — 69
  • Menyatakan terdakwa ACHMAD SANTOSO bin SATOAN, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamenyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umumsuatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau HakTerkait sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 72 ayat (2) UU RINo. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Surat Dakwaan kami ;2.
    Cipta atau Hak Terkait , Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut : Bahwa terdakwa ACHMAD SANTOSO bin SATOAN yang berprovesi sebagaiseorang pedagang produk cakram optik isi karya rekam musik atau karya rekamciptaan lainnya baik yang berupa VCD, DVD dan CD MP3, sejak awal bulanJanuari 2012 atau sekitar 6 (enam) bulan yang lalu didatangi oleh seorang salesyang tidak dikenal oleh terdakwa dan menawarkan untuk mengedarkan ataumenjual produk cakram optik isi karya
    menjual cakram optik berupa VCD dan CD MP3 bajakan mendapatkankeuntungan sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah) sehingga ada kaitannya denganmasalah pendapatan negara atau pajak dan juga merugikan orang atau organisasiProfesi resmi di bidang Hak Cipta di Indonesia.Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan di persidangan masingmasingmemberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.
    cipta atau hak terkait sebagaimanadiatur.........diatur dalam dakwaan tunggal pasal 72 ayat (2) UU RI.
    No.19 Tahun 2002tentang Hak Cipta dan ketentuan Perundangundangan lainnya yangbersangkutan ;MENGADILT,.........: MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa : ACHMAD SANTOSO bin SATOAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaranhak cipta atau hak terkait ;2.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 02-08-2022 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 11-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks
Tanggal 16 Nopember 2022 — Penggugat:
PIETER MAMBOR
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT CQ. GUBERNUR PAPUA BARAT
2.JONSON. R. YENU
3.DAVID LAWALATA
311 — 65
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-06-2005 — Upload : 23-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143K/PDT/2004
Tanggal 29 Juni 2005 — SATIA. R. SIAHAAN ; DARMANSYAH ; PT. BANK MESTIKA DARMA ; PT. MEDAN CIPTA RAYA ; PRANOTO ANGSANA
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Sgm
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
Muhammad Zain, SH
Tergugat:
1.Ir. Muhammad Suyuti Hamid
2.Notaris Trisnawaty Nadir, SH
3.Badan Pertanahan Nasional Sungguminasa
4.Bank Tabungan Negara Makassar
5.Pak Sofyan
6.Pak Ilham
7.Pak Latif
8.Pak Jamil
9.Pak Kadri
143 — 66
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 6_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 31 Juli 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. GRIYA ASRI HIDUP ABADI
393 — 110
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA , Jl. Laksda Adisucipto No. 48 Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, 56172 tanpa ijin dari Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);6.
    Pasal 99 ayat (1) UndangUndang No. 28 tahun 2014 menyatakan :Pencipta ,Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhakmengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga ataspelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait;20.Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mempunyai hak Lisensi atas 201421.FIFA World Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah didicatat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R., sebagaimanaketentuan
    Tentang hak ekonomi dan pemanfaatan hakekonomi oleh Pemegang Hak Cipta 4. Apakah objek dalam lisensitersebut masuk terhadap hak cipta 5.
    , lisensi hak paten, dalam lisensi hak cipta maka yang dilisensikanadalah hak ekonominya yang meliputi hak reproduksi, hak adaptasi, danperwujudan dari hak hak lainnya untuk hak moral tidak dapat dilisensikanHalaman 27 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.SusHKI /2018/PN.
    Smgkepada pihak lain karena sifatnya melekat pada pemegang hak itusendiri;Bahwa sebelum terjadinya lisensi baisanya ada suatu ciptaan terlebihdahulu, dalam konteks FIFA, dia sebagai perancang kegiatan pialadunia, dan berdasarkan UU hak cipta perancang itu yang akan menjadipencipta, jadi Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta sebagai pemilikhak moral dan hak ekonomi.
    di dalam perjanjian lisensi dimaksud, Penggugat selakumaster Right Holder di seluruh wilayah RI telah diberikan hak media,antara lain : hak eksibisi publik ( hakhak areal komersial ).Bahwa yang dimaksud hak ekshibisi publik (areal komersial ) adalahsemua hak untuk :1.
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN JANTHO Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jth
Tanggal 26 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 29
  • Bahwa berkenaan dengan ini masingmasingpihak dengan ini saling memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yanglainnya untuk menarik kembali/ menghentikan suatu perkara yang akandiajukan/ masih ada dalam pemeriksaan yang berwajib serta mencabut suratsurat yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut.Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 16/Padt.G/2019/PN JthPasal 5Perjanjian perdamaian ini tidak akan berakhir apabila salah satu atau keduabelah pihak meninggal dunia, akan tetapi diteruskan oleh Ahli Waris yangbersangkutan.Pasal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-09-2015 — Putus : 19-02-2016 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 122/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 19 Februari 2016 — Pembanding/Tergugat : HJ. SUKMAWATI
Terbanding/Penggugat : H. M.NGATIMIN
Terbanding/Penggugat : SOEWITO, BSC
Turut Terbanding/Tergugat : ADI MULYONO RAHARJO
Turut Terbanding/Tergugat : MULYANI UNTARI
Turut Terbanding/Tergugat : MELLYANA FATMAWATY
Turut Terbanding/Tergugat : ISDIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat : SELAMET alias SLAMET
66 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kejahatan Hak Cipta
Putus : 09-10-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2878 K/PID.SUS/2019
Tanggal 9 Oktober 2019 — MELIYARTI KUSUMA WARDANI binti RADEN YARSO
940 — 504 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa MELIYARTI KUSUMAWARDANI binti RADENYARSO bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan/atau tanpaizin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hakHal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2878 K/Pid.Sus/2019ekonomi pencipta sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 113ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;2.
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa MELIYART KUSUMA WARDANI binti RADENYARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hakcipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal
    No. 2878 K/Pid.Sus/2019Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal penerimaan 11Januari 2017 (diberi tanda T6);Fotokopi sesuai asli Sertifikat Merk PT.
    Swanish Boga IndustriaNomor Pendaftaran IDMO00604611 yang diterbitkan olehKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal penerimaan 11Januari 2017 (diberi tanda T7);Fotokopi sesuai asli Perihal Jawaban Permohonan Informasi danSaksi Ahli Hak Cipta yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia tanggal 26 Juli 2018 (diberi tanda T8):Terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;5.
    Judex Facti telahmempertimbangkan secara tepat dan benar faktafakta hukum yangterungkap di dalam persidangan berdasarkan alatalat bukti yangdiajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta ataupemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta,melanggar Pasal 113 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, denganpertimbangan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 11-01-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat:
PT. MERBAUJAYA INDAHRAYA
Tergugat:
1.SAMPURNA RITONGA alias SAMPUR
2.M. FAHRI RITONGA
3.JHONSON SIRINGO RINGO alias Jon S
4.PAHREN SIRINGO RINGO alias PAREN
5.ANWAR RAJALI SIREGAR alias Nuar
6.ZAILAMBAY SIREGAR
7.AMRI LUBIS
8.FIRMAN SIHOTANG
9.NASRI LUBIS
10.MUHAMMAD AZHAR RIZKI
11.SUTAN AGUSTIAN DALIMUNTHE
12.AGUS HAMLET AZHAR
13.UCOK
304 — 238
  • 680 m;
  • Sebelah Timur berbatas dengan Sungai/Tanah HGU Penggugat + 845 m;
  • Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur + 751 m;
    sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1 /Pdt.g/2018/PN Rap tanggal 6 Juni 2018;
  1. Menyatakan tanah perkara seluas 578.496 m2 atau 57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha) yang menjadi hak
    penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4/HGB/BPN/90 Tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.
    Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19-07-1990;
  2. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah terperkara seluas 578.496 m2 atau 57.8496 Ha yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan HGU Penggugat sebagai Perbuatan Melawan
    Hukum;
  3. Menguhum para Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bersih, baik sebagaimana semula tanpa beban apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisia Republik Indonesia;
  4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng
    Merbau jaya Indah rayamenyatakan menguasai tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak guna UsahaNomor 1 tahun 1990 yang dilegalisir atas nama pemegang hak PT.
    hak yang sah, pemilik bangunan dan tanamantersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan kepada Pemegang Hak GunaUsaha baru.
    Menurut ketentuan hukum ini telah jelas diatur dan diwajibkanbahwa Pemegang Hak Guna Usaha harus memberi ganti kerugian;Menimbang, bahwa ternyata legalitas keberadaan hak petani/ masyarakat(ic.
    atau57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha)yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang Pemberian Hak GunaUsaha Atas Nama PT.
    Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajibanhukum Tergugat;Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap2. Perbuatan Tergugat tersebut telan melanggar hak subjektif dariPenggugat;3.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-02-2024 — Putus : 27-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-HKI-Cipta/2024/PN Niaga Smg.
Tanggal 27 Mei 2024 — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
90 — 0
  • diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 25 Mei 2018 dengan tanggal permohonan 26 Mei 2023; dan
  • Ciptaan "Etawaku Platinum" Nomor Pencatatan: 000584850, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 25 Mei 2018 dengan tanggal permohonan 26 Januari 2024;

Melanggar ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq.
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri untuk mematuhi dan mentaati Putusan ini dengan membatalkan pencatatan dalam daftar umum pencatatan Ciptaan terhadap:

  • Ciptaan Etawaku dengan Nomor Pencatatan: 000537324, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia pada tanggal 01 Desember 2023, dengan tanggal permohonan 03 November 2023;
  • Ciptaan "Lukisan gunung dan kambing dengan bingkai" Nomor Pencatatan: 000471650, tanggal dan tempat diumumkan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
858 — 255
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu PT, ARJUNA CAHAYA LESTARI d/a,HOTEL YOGYAKARTA tanpa ijin dari Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.DALAM REKONVENSI :- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
    dalam pemotongan (in flight right).Ketiga unsur Hak Eksibisi Publik tersebut di atas haruslah dipahamisebagai hak syarat terhadap terpenuhinya hak ekshibisi, sehinggasudah semestinya dimaknai secara kumulatif, atau dengan kata lain, yangdimaksud sebagai hak eksibisi meliputi dan tidak dapat dipisahkan satu danlainnya dari ketiga unsur hak tersebut.
    Tentang hak ekonomi dan pemanfaatan hak ekonomi olehPemegang Hak Cipta 4. Apakah objek dalam lisensi tersebut masuk terhadaphak cipta 5.
    dengan objek yang dilisensikan karenabiasanya lingkupnya sangat luas, seperti lisensi hak cipta, lisensi hak merek,lisensi hak paten, dalam lisensi hak cipta maka yang dilisensikan adalah hakekonominya yang meliputi hak reproduksi, hak adaptasi, dan perwujudan darihak hak lainnya untuk hak moral tidak dapat dilisensikan kepada pihak lainkarena sifatnya melekat pada pemegang hak itu sendiri:Bahwa benar sebelum terjadinya lisensi baisanya ada suatu ciptaan terlebihdahulu, dalam konteks FIFA, dia sebagai
    perancang kegiatan piala dunia, danberdasarkan UU hak cipta perancang itu yang akan menjadi pencipta, jadiPencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik hak moral dan hakekonomi.
    Perjanjian lisensi tidak bolehmemuat materi yang melebihi Hak Kekayaan Intelektual baik berupa hak cipta,hak paten ataupun hak merek.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 06-11-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 19 Maret 2015 — DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MH. >< Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI), DKK
1026 — 458
  • 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
    Daftar Ciptaan atas nama Logo SBSI yang masih dalam proses di DepartemenHukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual sesuai hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Perkara Nomor : 01/PdtSus/HAK CIPTA/2013/PN.
    Para Tergugat untuk mengunakan dan memakai Hak Cipta milik Penggugatdengan mengirim surat ;1.
    Silaban, Mudhofir dan Togar Marbun dengan LP Nomor :TBL/33/1/2013BARESKIM tertanggal 22 Januari 2013 ;19 Bahwa Para Tergugat sampai saat ini masih memakai Hak Cipta milik Penggugattanpa ijin Lisensi dari Penggugat, hal ini sangat merugikan Penggugat baik morilmaupun materil karena hal ini telah melanggar Undang Undang No. 19 tahun 2002Tentang Hak Cipta ;20 Bahwa sesuai dengan Undang Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;Pasal 562122231 Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi
    Hak kekayaan intelektual:a Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);b Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000 tentang DesainTata Letak Sirkuit Terpadu);c Paten(UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten);d Merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)e Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)3.
    Menyalurkan danmemperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektifuntuk menyatakan pendirian, pendapat hak untuk mengadakan perjanjianperburuhan dan perlindungan hukum.b Membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi;Dengan demikian para tergugat bukan merupakan organisasi komersial (mencarikeuntungan).
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Putus : 03-07-2008 — Upload : 26-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PID/2008/PT.BTN
Tanggal 3 Juli 2008 — KHO TJUI SIANG, Cs.
200 — 116
  • FEDTIalias MINKU alias AMIN tidak terbukti secara sah dan10meyakinkan melakukan Tindak pidana Hak Cipta yangdilakukan secara bersama sama, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 72 ayat (1) Undang Undang nomor:19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, dalam dakwaan Kesatu) Primair dan membebaskan paraterdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;Menyatakan terdakwa I.
    KHO TJUI SIANG tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Hak Ciptasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat(2) Undang Undang Nomor : 19 tahun 2002 tentang Hak Ciptadalam dakwaan Kedua dan membebaskan terdakwa I. KHO TJUISIANG dari dakwaan Keduatersebut proce ee eee 22 2 Menyatakan terdakwa I. KHOTJUI SIANG dan terdakwa II.
    FEDTIalias MINKU alias AMIN terbukti bersalah secara sahbersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 72 ayat (2) Undang Undang nomor :19 tahun 2002tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalamdakwaan Kesatu Subsidair ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KHO TJUI SIANG danterdakwa II.
    KHO TJUI SIANG tersebut diatasterbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja menjual kepada2umum barang hasil pelanggaran hak ciptaMenghukum oleh karena itu terdakwa I.
    FEDTI alias MINKU alias AMIN, dari dakwaankesatu primair dan subsidairtersebut ; Memerintahkan agar terdakwa II.FEDTI alias MINKUalias AMIN dikeluarkan daritahanan ; Memulihkan hak terdakwa II. FEDTI alias MINKU aliasAMIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ; Menyatakan terdakwa I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 07-11-2006 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3017K/PDT/2003
Tanggal 7 Nopember 2006 — NY. ROOSDA ; WIKANTI RAHAYU SURYABRATA, Dkk ; SYAMSULHADI ; SONHAJI, Dkk
42 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 21-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 K/Ag/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — HJ. LATIFAH VS MUNTIYAH
369 — 356 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena itu, agar pemeliharaan atas diri Cucunya tersebutterjamin dan terlidungi baik dari aspek pertumbuhan/perkembanganhidupnya, kesehatan, pendidikan maupun dalam menjaga aqidahnya,yaitumaghosidusy syariyyah (tujuan syariat Islam) dapat terpenuhi,maka mohon Pengadilan Agama Tulungagung memberikan dan ataumenetapkan Hak Asuh Anak tersebut kepada Penggugat;oBahwa walaupun pada dasarnya pemeliharaan anak yang belummumayyiz atau belum berusia 12 tahun itu adalah hak ibunya, namundemi untuk
    WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA JANMA bintiASRURI tersebut, Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai wali daricucunya tersebut;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Agama Tulungagung agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan, Tergugat sebagai seorang ibu telah melalaikantanggung jawabnya untuk memelihara/mengasuh anaknya dari hasilperkawinannya dengan almarhum ASRURI tersebut;Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, Hak
    Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biayaperkara ini;Subsidair: Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas karena title hukum dariGugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak namun didalam posita danpetitumnya ada permintaan hak sebagai wali dari anak tersebut dengan carakomulasi
    Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) terhadap anak yang bernamaWhiam Alziven Fawwazrida Janma lahir 20 Oktober 2011 kepadaPenggugat;4. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan anak bernama WhiamAlziven Fawwazrida Janma binti Asruri tersebut secara sukarela kapadaPenggugat tanpa syarat apapun setelah putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap;5. Menetapkan anak bernama Whiam Alziven Fawwazrida Janma bintiAsruri lahir 20 Oktober 2011 dibawah perwalian Penggugat (Hj. Latifah);6.
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Idm
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 15
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-08-2014 — Upload : 19-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid/2012
Tanggal 6 Agustus 2014 — Wahar bin Mu'in
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang sesuatuhak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah,pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakaitanah itu".
    No. 2305 K/Pid/2012kemanusiaannya, namun keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak azasikami, kami justru menjadikan keadilan sebagai sarana kepentingan orang tertentu saja.Penegakan hukum bukankah berarti harus menghukum seseorang jika memangkesalahan hukum secara nyata dapat dibuktikan dalam penyelidikan dan juga dalampersidangan, kami sangat setuju hukum harus ditegakkan.
    Aisyah dengan harga Rp14.500.000,00;Bahwa benar Akta Hibah tidak pernah dicatatkan dalam Buku Peralihan Hak didesa.Saksi Hj.
    Sunimah;Bahwa benar setiap ada peralihan hak akan tercatat dalam buku tanah desa;Bahwa benar saksi telah mencatatkan proses hibah di Buku Peralihan Hak.e Saksi Hj.
    No. 2305 K/Pid/2012Bahwa benar setiap ada peralihan hak termasuk hibah di dalam buku C desa wajibdicatatkan perubahan haknya;e Keterangan Kami Wahar bin Muin yang pada pokoknya menerangkan:Bahwa benar kami menguasai tanah tersebut karena dapat membeli dari ibu Hj.Sunimah;Bahwa benar kami membeli tanah tersebut dengan dua kali pembayaran, yakni padatanggal 4 Maret 2002 dan tanggal 24 Agustus 2009 yang kesemuanya kwitansinyaditandatangani oleh ibu Hj.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 18-03-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 15-07-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 44/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 23 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : PT. ASTA MITRA PERSADA,
Terbanding/Penggugat : JONO
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
Turut Terbanding/Tergugat : DIREKTUR UTAMA PT. GLORIA BATAM ABADI,
69 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-10-2006 — Upload : 30-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 711K/PDT/2006
Tanggal 17 Oktober 2006 — HIOE JIOE MIN ; NY. LIE LAN JIN
83 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lie Lan Jin (Penggugat) bersama 7 anak berdasarkan AktePernyataan para ahli waris No. 16 serta Akte Keterangan Hak Waris No.2/KWH/NOT/VII/1998, keduanya dibuat di hadapan Ny.
    seluas 903 m2berdasarkan ex sertifikat Hak Pakai No. 29/Petojo Selatan, terletak di Jl.Hal. 5 dari 18 hal.
    No. 711 K/Pdt/2006menyewa dan dapat dianggap sebagai penyerobotan terhadap hak orang lain,dengan demikian patutlah Penggugat memohon kepada Pengadilan agarTergugat dan semua orang yang mendapat hak dari Tergugat diperintahkanuntuk mengosongkan secara sukarela objek sengketa dan menyerahkannyakepada Tergugat.
    Bahwa ada peristiwa hukum dimana status bangunan secara hukumsudah menjadi milik negara, sejak diberlakukan Peraturan PemerintahNo. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Khusus untuk Pasal 57. Sehingga dengan demikian TermohonKasasi beserta anakanaknya tidak dapat dikatakan sebagai pemilikbangunan rumah dari pewarisan Alm Tjong Foek Sen.
    harus dibatalkan.Bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 1 dan juga didalamPasal 57 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, dijelaskan bahwa objeksengketa dan bangunannya sudah dikuasai negara, oleh karena itupengajuan haknya dan yang dapat mengabulkan haknya, adalah melaluidan oleh Dit.Jen Agraria.6.