1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkan Nomor : SP.Sidik/2575 a/XII/Res.I.II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017 b/XII/Res.I.II/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secara hukum ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkanNomor : SP.Sidik/2575 a/XIl/Res..II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017b/XII/Res.1.1I/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secarahukum ;3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepadaPemohon sebesar Rp. 10.000.

mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang

SPDP ;C) upaya paksa ;d) pemeriksaan ;e) gelar perkara ;f) penyelesaian berkas perkara ;g) penyerahan berkas perkara ke penuntutumum ;h) penyerahan tersangka dan barang bukti;dani) penghentian Penyidikan ;mendasari uraian pasal tersebut diatas maka setelah Termohonmelakukan tahapan Penyelidikan kemudian dilaksanakan gelarperkara selanjutnya proses penanganan perkara ditingkatkanketahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan buktidengan melakukan :1) membuat Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik

SP.Gas/ 121.b/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 18April 2017 (Vide Bukti T.9) ;2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/52/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 21 April 2017(Vide Bukti 1.10) dan dikembalikan oleh KejaksaanTinggi Kepri Tanjungpinang dengan Nomor Surat : BHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm2)3)4)5)6)7)8)955/N.10.4/Epp.1/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018(Vide Bukti T.11) ;disebabkan ada pergantian Kasubdit maka termohonmembuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Sidik / 271.a/ XII / 2017 / Ditreskrimumtanggal 5 Desember 2017 (Vide Bukti T.14) dan SuratPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 271.b/ XII / 2017 /Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2017 (Vide BuktiT.15) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10.a/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2018(Vide Bukti T.16) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 10.b/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari2018 (Vide Bukti T.17) ;disebabkan ada pergantian Direktur dan Kasubdit makatermohon membuat Surat Perintah

Sidik/62.a/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.18) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 62.b/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.19) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/119/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2018(Vide Bukti T.20) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 119.a/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober2018 (Vide Bukti T.21) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/146.a/ XII/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Desember2018

(Vide Bukti T.22) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/146/ X1I/2018/Ditreskrimum tanggal 10Desember 2018 (Vide Bukti T.23) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2019(Vide Bukti T.24) dan Surat Perintah Tugas Nomor :Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm9)SP.Gas/27.a/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari2019 (Vide Bukti T.25) ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/51/X/2018/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober

Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yangdimaksud huruf d di atas dibuktikan dengan perkara a quo yang tanpadiawali dengan tindakan yuridis yaitu Pemohon telah ditetapkan sebagaiTersangka pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021akan tetapi pada tanggal 28 Januari 2021 barulah Pemohon dipanggiloleh Termohon menghadap penyidik untuk diperiksa sebagai saksi padatanggal 1 Febuari 2021;g.

Bahwa apabila memperhatikan tindakan hukum yang dilakukanTermohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal25 Januari 2021 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 kemudian padatanggal 1 Februari 2021 baru Pemohon diperiksa sebagai saksimenunjukan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpaadanya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup;Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan status seseorang sebagaiTersangka merupakan

Hal mana sampai dikeluarkannya Surat Perintah PenyidikanKepala Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrimtanggal 25 Januari 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor:Hal 11 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla11.12.13.SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 serta Surat PerintahPenahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 tanpadidahului dengan tindakan penyelidikan dan mekanisme gelar perkarahingga tanggal Permohonan Praperadilan ini diajukan

Oleh karena itu SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 serta Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 diterbitkan oleh Termohonterhadap Pemohon adalah cacat yuridis/tidak sah;Bahwa Pemohon menilai bahwa proses Penangkapan dan Penahananterhadap diri Pemohon yang cacat yuridis/tidak sah tersebut karena prosespenyelidikan dan penyidikan yang tidak

Menyatakan Surat Perintahn Penyidikan Kepala Kepolisian Resort PulauBuru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021, SuratPerintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidanaadalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum/cacat yuridis, dan olehkarenanya Penetapan Pemohon

mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan,maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menuruthukum adalah merupakan objek Praperadilan;Bahwa Pemohon telah ditetapbkan Tersangka oleh Termohon Illberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik

dalam Laporan Polisi Nomor : LP/45/K/V/2013/SPKT SEKSUNGGAL tanggal 10 Mei 2013 atas nama Pelapor Aiptu SINTONGLUBIS (anggota Sat Brimob Polda Sumut) dan NomorLP/45/K/V/2013/SPKT/SEK SUNGGAL tanggal 21 Mei 2013 atas namapelapor IMELDA ELIA NORA SINAMBELA (istri Briptu MARISIROBERT PARULIAN SILAEN).Bahwa selanjutnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yangdialamikorban Briptu MARIS ROBERT PARULIAN SILAENdilakukanpenyidikan oleh Termohon Il dan Ill berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013,Nomor : SP.Sidik/ 870 /V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor :SP.Sidik/80A/I/2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.Alat bukti sebagai dasar Penetapan Pemohon sebagai Tersangkamelakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sebagaimanadimaksud dalam pasal 365 KUH Pidana adalah :a.

MENANGGAPI DALIL PEMOHONBahwa menanggapi dalil Pemohon tentang surat perintah penyidikan perkaraPemohon tanpa nomor , dalam hal ini dijelaskan bahwa Surat PerintahPenyidikan perkara pidana dugaan pencurian dengan kekerasan yangHal. 25Putusan No. 29/Pra.Pid/2016/PN.Mdndilakukan Pemohon Dkk adalah Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik/ 870/V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor : SP.Sidik/80A//2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.

T.I,I dan Ill1;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim,tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim, tanggal 21 Mei2013 dan Nomor : SP.Sidik /80A/I/2016/Reskrim, tanggal 14 Januari 2016 .wa nanan nn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ene nc nn ee T.1,I dan Ill2;Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan pencurian dengankekerasan Nomor : K/233/l/2016/Reskrim tanggal 25 Januari 2016.wanna nanan nnn nnn nnn nnn nn

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor:SP.Sidik/24/III/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal17 Maret2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya proses penyidikana-quoharus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. MenyatakanPenetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik

Tap/49/VII/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal 25 Juli 2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49a/VIII/2017/Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/49b/I/2018/Reskrim tanggal 10 Januari 2018 mengakibatkan segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon termasuk yang berkenaan dengan penetapan Tersangka, Penyitaan, Penahanan dan Upaya Paksa lainnya adalah

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal13 Januari 2014 sebagai salahsatu dasar Penyidik/PenyidikPembantu, lptu JF Simanjuntak dan Aipda Arnold Pardedemelakukan upaya paksa terhadap saksisaksi dari KomisiInformasi Provinsi Sumut dan saksisaksi dari PemkabLabuhanbatu serta saksi Sdr. Ali Usman Harahap selakuTERLAPOR sejak 13 Januari 2014 hingga 26 Mei 2014 ;Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapb.

Ali Usman Harahap, Sekretaris DaerahPemkab Labuhanbatu yang didasari laporan polisi nomor:LP/42/V2014/SU/RESLBH tanggal 13 Januari 2014 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86/V2014 tanggal 13Januari 2014, dengan alasan Tindak Pidana YangDilaporkan Bukan Merupakan Tindak Pidana;5.

Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabLabuhanbatu, sejak diterbitkannya surat perintah penyidikanNomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari 2014 hinggaditerbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/86.a/XIV2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014,merupakan penyidikan yang dilakukan secara illegal dilingkungantugas PARA TERMOHON, karena tidak sesuai KUHAP danPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 ;Bahwa penyidikan perkara tindak pidana tersangka Sdr.

Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabHalaman 16 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.RapF.1.Labuhanbatu adalah kategori penyusup, illegal, dan liar, karenatidak memiliki legalitas surat perintah penyidikan pada suratperintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari2014;Penghentian Penyidikan Perkara Cacat Hukum Dan Tidak Sah ;Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, penyidikan atas perkara tindakpidana yang menjerat Sdr.

dan tidak sah, karenaPenyidik/Penyidik Pembantu 1 (satu) bernama lIptu JF SimanjuntakHalaman 18 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapbelum mendapat perintah untuk menghentikan penyidikan yangdidasari surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014tanggal 13 Januari 2014 ;.