Perpanjangan Mahkamah Agung selama 30 hari terhitung sejak 25 Pebruari2013 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pangkalpinang Nomor 12/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP dalam perkaraterdakwa tersebut di atas;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dalam surat dakwaan NO. REG.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Desember 2015, Nomor : 110/Pen. Pid Sus.TPK/2015/PT.DPS. sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;9.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2016, No. 6/Pen.Pid.SusTPK/ 2016/PT.DPS, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengantanggal 21 Maret 2016 ; Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh RINAASTUTI,SH dan R.T.

Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga telah menderitakerugian berupa terseretseretnya PENGGUGAT dalampermasalahan hukum yang dihadapi oleh TERGUGATsehingga PENGGUGAT juga harus menghadapi PerkaraPidana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan sehingga PENGGUGAT menjadi kehilangankeuntungan yang akan~ diperolehnya jika ia(PENGGUGAT) memanfaatkan dan menggunakanuangnya yang dipinjam TERGUGAT tersebut sebagaimodal usaha, setidaknya sejak tahun 2013 hinggadilunasinya hutang tersebut sebesar 10% (

Salinan PUTUS ANNomor : 11 / PID.TIPIKOR / 2016 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkaraTindak Pidana Korupsi padaPengadilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap : SIBRAN, ST Bin M.YUSUFTempat Lahir : Banda AcehUmur / Tanggal Lahir : 41 Tahun /05 Juli 1974Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Timur 8 Nomor 14 Desa Panterik

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 56/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari AktaPermintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlahRp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh kami:H.MARATUA RAMBE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR BandaAceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH.

M.Hum Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI,SH Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal7 Juni 2016 No.11/PIDTIPIKOR /2015/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis, dengan didampingi

HakimHakim anggota dan dibantu olehHal 168 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PTBNAIWAN, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, tanpadihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa.Hakim Anggota.

Zaenal Arifin,SHPanitera PenggantiUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH d.t.o.WAKIL PANITERAIrwan, S.hT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT BNA

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Tergugat di tahan oleh Polda KalBardengan kasus Tipikor, hanya saja Penggugat juga tidak pernah tahu detilkasus tersebut karena Tergugat juga tidak pernah terbuka denganPenggugat. Dan pada akhirnya terbongkarlah kebohongan lain yangdisembunyikan Tergugat dari Penggugat, misalnya menurut Tergugatmenyimpan uang dengan temannya yang bernama Bari sebanyak Rp.50.000.000.

., M.H.ttdGANJAR SUSILO, SH,Panitera PenggantittdSYAMSUDDIN, SHUntuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding KendariPANITERAH. RUSLAN, SH.. MHNip. 19530313 197803 1 002

Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Bukit Seruni I/ANomor 73, Sendangmulyo, Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusustanggal 30 Juli 2019 salinan yang sama di Kepaniteraan PengadilanNegeri/NIAGA/HI/TIPIKOR Semarang tanggal 29 April 2020, yangselanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VI;7. Ny. ANA EKAWATI, bertindak dalam kapasitasnya selaku ister!dari Ir. ED! BUDI HARTANTO als. Ir. BUDI HARTANTO, Ibu RumahTangga beralamat di Casablanca Mansion Apartemen, JI.

Panitera (Panitera Muda Tipikor) Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 16 Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamHalaman 7 dari 10 hal. Put.

., M.H.Panitera Penggantid.t.oTjut NasrullahUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PTBNA

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh No. 14/Pid.Tpk/2012/ PT.Bna. tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari para Pembanding/Terdakwa danJaksa Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April2012 No. 07/Pid.Sus/2012/P.TipikorBanda Aceh yang dimintakanbanding tersebut;Hal. 32 dari 35 hal. Put.

menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo tidak menerapkan peraturanhukum sebagaimana mestinya ataupun menerapkan peraturan hukum tetapitidak sebagaimana mestinya;Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan dalamputusannya status tahanan Terdakwa, dimana dalam amar putusanPengadilan Negeri/ Tipikor

,MH.Panitera Pengganti :Ttd.Didik Tri Sulistya, SH.Oleh karena Hakim Ad Hoc TIPIKOR : H. Hamrat Hamid, SH. sebagaiAnggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ PembacaIl Dr. HM. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Hakim Anggota Pembaca Il Prof.Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.Jakarta, 14 November 2013Ketua Mahkamah Agung R.lI.Tid.Dr. H.M. HATTA ALI, SH.,MH.Untuk salinanMahkamah Agung RIa.n.

pokoknyasebagai berikut :Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telahmerupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perludigolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;Bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar ,yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyiseperti tersebut pada putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidaksependapat dengan Penuntut Umum menyangkut denda, putusanMajelis Hakim Pengadilan Tipikor makassar tersebut tidak memutusdenda (sebagai bagian dari pidana poko);Maka dengan mengingat pasal 237,240,241, KUHP. maka kami mohonagar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :1.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Makassar No.82/Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 9 September 2013tersebut; ooo 3.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwarisejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwarisejak tanggal 19 April 2017sampai dengan tanggal 17 Juni2017;4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 18 Juni 2017sampaidengan tanggal 17 Juli 2017;5.

bahwa atas putusan tersebut maka Terdakwa juga telahmengajukan permintaan banding pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sesuaiAkta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk yang telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus2017 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 11 September 2017, yang diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/ TIPIKOR

,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapurasebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelisdidampingi masingmasing Hakim Anggota tersebut, dibantu SUYATMI,S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd ttd1. HOUTMAN L. TOBING, S.H. PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.ttd2. Dr.

Nomor : 665 K/PID.SUS/2017Bahwa penerapan pasal serta pemidanaan yang dijatuhkan untukTerdakwa KOMANG SUKERTA alias KOMANG DAUH oleh Judex FactiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Judex Facti padaPengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Terdakwa telah terbuktimelanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang

dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwatidak mengikuti perjanjian yang telah dibuat oleh Terdakwa bersamasamaperangkat desa, sehingga melalui beberapa kali teguran Terdakwa hanyamelakukan pengerasan jalan, bukan melaksanakan pengaspalan jalandengan aspal Hotmix sebagaimana yang diperjanjikan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian, perbuatan Terdakwa telahterbukti melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan dakwaanPenuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor

telahterbukti, dan putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa daridakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor adalah tidak tepat dan haruslah dibatalkan, dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana di bawahini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurutpendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis

,sebagai Bupati Terpilih berada berhalangan tetapkarena berada sekarang berada dalam tahananMajelis Hakim Tipikor Jakarta. Para Penggugat60 ber dasarkan?.. mengartikan bahwa kondisi Yusak Yaluwo SH.,MSiyang sedang dalam proses hukum di PengadilanTipikor menempatkan pasanganiTerpilih YusakYaluwo, SH.,M.Si., dan Yesaya Merasi berhalangantetap sebagai Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah. Senyatanya yang menjalani proses pidanaadalah Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., sebagai BupatiTerpilih.

Bukti P.16Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/8559/Hk.01.1X.2010,hal penjelasan terhadap perkara pidanaNo. 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST = atasnama Terdakwa Yusak Yaluwo SH.,M.Si.,tertanggal 29 September 2010. (Fotocopysesual denganaslinya); e 17. Bukti P.17 nfornasi ?.. Surat dari Gubernur Provinsi Papua No.T131/3868/SET yang ditujukan kepada PLHBupati ditanah merah Perihal PelantikanBupati dan Wakil Bupati Boven Digoel,tertanggal 15 November 2010.

Bukti P.22Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/1818/Hk.01.2010.02Hal : Permohonan Dokumen Pendukung atasPerkembangan Perkara Tindak PidanaKorupsi No. 15/Pid.B/TPK/ 2010/ PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Yusak YaluwoSH. ,MSi tanggal 16 Februari 2011.(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);23. Bukti P.23Surat dari Mahkamah Agung RI kepadaGubernur Provinsi Papua No.04/KM/Pid.sus/HK/04/11/2011/18273 Perihal > Permolhpneat i iZ.in bagi Sadr. Yusak Waluyo SH.

SYARIF sependapat dengan putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkan dan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikanamar putusan sebagai berikut:MENGADILI :1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kamiPenasihat Hukum SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF;2.

SYARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika Golongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umumtertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding yang diajukan olehHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNAPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 tidak memuat halhalbaru. yang perlu dipertimbangkan

HakimHakim AdHoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta, PROF.DR. KRISNA HARAHAP, S.H. M.H. Hakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :Ttd. / Ttd. /PROF.

PUTUSANNo. 231 PK/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terpidana:Nama : TARMIZI bin HAMID;tempat lahir : Bengkulu Selatan;umur / tanggal lahir : 42 tahun/12 Maret 1966;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;agama : Islam;pekerjaan : PNS;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat Dakwaan Jaksa

MH.Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor H. Hamrat Hamid, S.H., sebagai Anggota/PembacaII telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan iniditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III: Dr. M. Hatta Ali, S/H. M.H. dan HakimAgung/Pembaca I: Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.Jakarta, 25 Februari 2014Ketua Mahkamah Agung RI,Ttd./Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 231 PK/Pid.Sus/20112dDr. M. Hatta Ali, S.H. M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

PutusanPengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal20 Oktober 2014 yang dimohonkan Eksekusi Terlawan dengan gugatanperdata yang diajukan Terlawan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang dalam Register perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 21 Oktober 2014 yang pada saat ini sedangdalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut, berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprin.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus, tanggal 5 Juli2017, bahwa Penyidik Subdit III/Tipikor

Oleh karena itu kami mohon kepada MajelisHalaman 15, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMGHakim yang memeriksa perkara ini, agar dalil Para Pelawan tersebutditolak atau dikesampingkan;Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Para Pelawan dalam point12 halaman 7 perlawanan, bahwa berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprint.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus tanggal 5 Juli2017, penyidik Subdit Il/Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng telahmemulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsipembangunan

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 210/Pat.P/2019/PN Bgl