Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat fakta hukumMajelis Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut sangatmengadangada dan mencari alasanalasan pembenaran pada diriHal. 204 dari 280 hal. Putusan No. 2405 K/Pid.Sus/2015para Terdakwa, dimana alasanalasan pembenar tersebut tidakterdapat dalam halhal yang menghapuskan kesalahan disebabkanperbuatan tindak pidana yang dilakukannya sesuai apa yangdirumuskan Pasal 44, Pasal 48 dan 49 KUHP.

Sehingga alasanalasan pembenar Majelis Hakim dalampertimbangannya tersebut telah melampaui batas wewenangnya;Kemudian terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh yaitu Menimbang bahwa dari uraianpertimbangan di atas menurut hemat majelis hakim pada saatpengamprahan dana 100% pekerjaan pada bulan Desember 2011,baik Terdakwa maupun Terdakwa Il tidak ada menerbitkandokumendokumen pencairan untuk 100% tersebut.

Olehkarenanya kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Cara Mengadiliyang dilakukan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut tidakmenurut ketentuan UndangUndang;Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Acehsengaja mematahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana dalamPutusan Sela Nomor 24/Pid.SusTPK/2014/PN Bna untuk menghindariterbuktinya Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun

HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Menimbang, bahwa setelahPengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama surat dakwaan PenuntutUmum tersebut, uraian dakwaan yang memuat PT.

Hakim Ad Hoc Tipikorpada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam tulisannya yang berjudulKerugian Negara Di Luar Dakwaan Yang Terbukti Di PersidanganSejauh Mana Sikap Hakim dalam Majalah Hukum Varia PeradilanTahun Ke XXIX Nomor 343 Juni 2014 Penerbit Ikatan Hakim IndonesiaIKAHI, pada halaman 89 sampai dengan 90 menyatakan Dalamperkara tipikor yang disidangkan di Pengadilan Tipikor, kerugian negarasangat dimungkinkan diketemukan di luar surat dakwaan penuntutumum dan/atau di luar objek audit dari BPK

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 24 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut; M E N G A D I L I S E N D I R I :1.

ditahan dengan jenis penahanan Rutanberdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1101112Penyidik Kasat Reskrim Polres INHIL sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan27 Januari 2015.Kejaksaan Negeri Tembilahan sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal08 Maret2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 09 Maret2015 sampai dengan tanggal 22 Maret2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 AprilPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 MeiPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Mei2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 07September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan TInggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiTingkat Banding sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05Desember 2015 ;Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal23 Nopember 2015 terhitung sejak tanggal

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL.,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 28 Oktober 2015, putusan mana pada hari, Kamis tanggal 26 Nopember2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu RUSTAM, S.H.

Ahmad Dahlan, Kelurahan Kayu Putih,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;agama : Islam ;pekerjaan : Karyawan PD Flobamor (Kepala DevisiPerkapalan PD Flobamor) ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.2.Penyidik, tidak di tahan ;Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal24 Mei 2011 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 09 Juni

2011 sampaidengan tanggal 08 Juli 2011 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September2011 ;Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor Kupang, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal06 Oktober 2011 ;Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi TipikorKupang, sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tipikor Kupang sejak tanggal 14 Oktober2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejaktanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 ;Hal. 1 dari 86 hal.

Olehnya itu,pertimbangan Judex Facti jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukumserta keliru dalam menerapkan hukum terkait unsur melawan hukum,karena Judex Facti membuktikan unsure melawan hukum denganmengabaikan unsur memperkaya diri yang sama sekali tidak terbuktidalam serangkaian faktafakta ;Mengingat kekeliruan mendasar pada tataran implementasi dan hasilrekomendasi UNCAC 2003, maka dalam Perubahan UU Tipikor dari UUNomor 31 tahun 1999 ke UU Nomor 20 Tahun 2001, ajaran perbuatanmelawan dan ajaran

HakimHakimAdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh WHakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ H. Surachmin, S.H., M.H., Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.,Ttd/ M. S.

Bahwa saksi SU HENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR danTim dari Subdit Tipikor Polda Kepulauan Riau mendatangi TerdakwaWILDAN, S.SI Bin DANU RAHMAN dan langsung bertanya denganHalaman 15 dari 115 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PT PBRmenyampaikan Pak WILDAN ya ?

dan dijawab lya benar Pak Timdari Kepolisianmengatakan Kami dar Tipikor Polda KepriSelanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa Bapak baru terima Amplopcoklat dari bawah meja ya Dan dijawab Ilya Pak , Apa isiamplopnya, siapa yang tadi menyerahkan amplop tersebut Dijawaboleh Terdakwa isinya uang dikasih oleh saksi LEXSI MAUKAR AlsALEX Selanjutnya saksi SUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRARdan Tim dari Subdit Tipikor Polda Kepulauan Riau membawaTerdakwa WILDAN, S.SI Bin DANU RAHMAN menuju ke KantorKarantina Ikan

Vaname tS 10.000 730.000Segar26. 30Apr 21 Udang Vaname 72 10.000 720.000SegarTOTAL 1.245 12.450.000 Bahwa Selanjutnya saat itu juga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021pukul 13.50 Wib setelah Uang tersebut di terima Terdakwa WILDAN,S.SI Bin DANU RAHMAN lalu saksi LEXSI MAUKAR Als ALEX langsungpergi meninggalkan Terdakwa, pada saat saksi LEXSI MAUKAR AlsALEX berada dekat mobilnya yang terparkir di Area parkir MorningBakery KBC Kota Batam tersebut didatangi 2 (Dua) orang Anggota Polisidari Subdit Tipikor

Bahwa saksi SUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR dan Tim dariSubdit Tipikor Polda Kepulauan Riau mendatangi Terdakwa WILDAN,S.SI Bin DANU RAHMAN dan langsung bertanya dengan menyampaikanPak WILDAN ya ?

dan dijawab lya benar Pak Tim dariKepolisianmengatakan Kami dari Tipikor Polda Kepri Selanjutnyaditanyakan kepada Terdakwa Bapak baru terima Amplop coklat daribawah meja ya Dan dijawab lya Pak,Apa isi amplopnya, Siapa yangtadi menyerahkan amplop tersebut Dijawab oleh Terdakwa isinya uangdikasih oleh saksi LEXSI MAUKAR Als ALEX Selanjutnya saksiSUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR dan Tim dari Subdit TipikorPolda Kepulauan Riau membawa Terdakwa WILDAN, S.SI Bin DANURAHMAN menuju ke Kantor Karantina Ikan

Akan tetapi Majelis HakimTingkat Banding tidaksependapat dengan alasan dari yudex factie pengadilan Tipikor Palu yangdipergunakan untuk membebaskan dari dakwaan primer vide pasal 2 UUTipikor;Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa tidak diketemukansecara pasti adanya penambahan kekayaan secara signifikan pada diriterdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait (putusan halaman219), sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, tidak terpenuhi dan terbukti

secara hukum; Namun disisi lainterdakwa dikenakan hukuman tambahan vide pasal 18 UU Tipikor berupapidana tambahan agar membayar uang pengganti sejumlah Rp103.378.139,00(seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh Sembilanrupiah).

, satu dan lain halkarena Tipikor pasal 3 pada hakekatnya adalah termasuk dan mestimemenuhi tipikor pasal 2.

Oleh karena itu akan dikaji dan ditelaan secaraHalaman 66 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PT PALseksama baik dari sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilanTindak pidana korupsi (Tipikor) selama ini ;Menimbang, bahwa baik doktrin hukum pidana maupun praktekperadilan hingga kini tidak hentihentinya mengkaji dan menelaah pasal 2ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi, dan ternyata secara hakekatbelum terdapat kesamaan pendapat, Utamanya terhadap unsur esensial pasal2 ayat (

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapatdengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutannya maupun padapendapat Majelis Hakim tipikor tingkat pertama dalam putusannya mengenaiunsur ini, bahwa Terdakwa telah ternyata menyalahgunakan kewenangan.Karenanya lebih tepat dikonstruksi sebagai penyalahngunaan wewenang videpasal 3 UU TPK dari pada melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK.Sehingga menurut majelis hakim tingkat banding, adalah lebih tepat jikaTerdakwa dikenakan pasal 3 UU

keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Kami mohon jatuhkanlahputusan sesuai perbuatannya, akan tetapi bila Terdakwa tidakbersalah bebaskanlah Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutanJaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikorpada Pengangadilan Tinggi Ambon dan pada Pengadilan NegeriAmbon, karena bagi saya sebagai Terdakwa tidak sependapatHalaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor

tingkatBanding dan putusan Pengadilan Tipikor pada tingkat Pertama;.

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadian Tinggi Ambon (JudexFacti) tidak menerapkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, huruf bdan huruf c KUHAP, sehingga tanpa memeriksa secara cermat danjelas faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama untukdijadikan pertimbangan hukum dari Judex Facti dan berkesimpulanbahwa putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama dikuatkan untukselebihnya dan

dandipertimbangkan seakanakan mereka hadir dan juga yang tidak hadirHalaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017telah dibacakan di Pengadilan ini merupakan suatu hal yangbertentangan dengan hukum acara yang baik dan benar;11.Bahwa adalah beralasan menurut hukum pertimbangan hukumPengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku yang salahdan keliru serta menyimpang dari ketentuan hukum acara pidanaharuslah dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tipikor

keuangannegara pada Program Rehabilitasi dan Pengelolaan TerumbuKarang/Coremap II bersumber dari dana hibah ADB (Asian DevelopmentBank) DIPA Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan MentawaiNomor: 0421.0/03207.1//2006, dimana atas dakwaan in casu diputus olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang, PENGGUGATi.c EMILA BUSMERI dijatuhi hukuman pidanapenjaraselama1 (satu)Tahun berdasarkan Putusan Nomor: 715/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 29April 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor: 07/TIPIKOR

Jadi dalam posita gugatan tersebut tidak ada kalimat yangtelah digunakan untuk mendakwa dan menuntut Penggugat diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;Jadi kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut jelasmerupakan ASUMSI, bukan fakta;Untuk itu sekali lagi Pembanding menegaskan, bahwa yang menjadi pokokperkara adalah Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(P21=T5); Pertama, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60Tahun 2008, Pasal 49 ayat

No. 48 PK/PID.SUS/2017 Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung Nomor 38/TIPIKOR/2013/PTBdg tanggal 11 November 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa H.

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;Membaca akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2015Terpidana telah mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor38/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Nopember

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No.38/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, tanggal 26 Nopember 2013memperlinatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata(pasal 263 (2) huruf (c) KUHAP.Hal. Hal. 98 dari 127 hal. Put. No. 48 PK/PID.SUS/2017Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,menurut M.

No. 48 PK/PID.SUS/2017Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 38/Tipikor/2013/PT.Bdg karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.

No. 48 PK/PID.SUS/2017Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNomor 38/TIPIKOR/2013/PTBdg tanggal 26 November 2013, yangmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klis.IA Bandung Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 09September 2013 sekedar mengenai pidana dan uang pengganti yang dijatunkankepada Terpidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terpidana H.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September.2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 10 Agustus 2017 s/d 8 September 2017

;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 09 September 2017 s/d 07 Nopember 2017;Halaman 1 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca:1.

Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Agustus 2017 yangtelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2017, dan memoribanding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana relas pemberitahuanNomor 12/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg. jo Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Smg;Menimbang, bahwa sebagaimana pemberitahuan yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor

Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengantanggal 17 Nopember di Rutan Salemba.Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampaidengan tanggal 17 Desember 2017 di Rutan Salemba.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 13 Desember 2017 Nomor 345/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal11 Januari 2018 di Rutan Salemba.Perpanjangan

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 27 Desember 2017 Nomor 351/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret2018 di Rutan Salemba.Perpanjangan Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 13 maret 2018sampai dengan tanggal 11 April 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutandengan perkara ini;Telah memperhatikan dan mengutip

Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa padatanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaUtara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor96/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2017 ;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 4 Januari 2018;Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 yang diterimaPanitera Muda Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10Januari 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 11 Januari2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 Januari 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 januari 2018;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :Halaman 46 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI01/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/

atau perekonomiannegara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunannasional yang menuntut efisiensi tinggi;Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini dilakukan olehTerdakwa secara berulangulang;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa harusmempunyai efek jera bagi yang bersangkutan dan sekaligus dapat mencegahanggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan' tersebut Terdakwa(dr.Muhammad Teguh Imanto,Sp.B (K) ONK) telah menyatakan bandingdihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor2/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memutus sesuai dengan Memori bandingTerdakwa ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah membaca dan memperhatikan alasan dan keberatanyang diajukan Terdakwa dalam memori banding, akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sebelum alokasi anggaran pengadaan AlatKesehatan dan Keluarga Berencana dari

2012hanyalah formalitas dan rekanan pelaksana kegiatan pengadaan Alathal 67 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGKesehatan dan KB RSUD Kraton adalah PT Bina Inti Sejahtera yangmerupakan kelompok Permai Group yang dikoordinir oleh Sulistiyo Nugrohoalias Yoyok ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa untukselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim TingkatPertama ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor

pada PengadilanTinggi Jawa Tengah memeriksa dan membaca secara seksama berkasperkara, suratsurat, alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Maret 2017Nomor 122/Pid.SusTPK/2016/PN Smg, serta memperhatikan memoribanding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan

Perk: PDS03 / BLL / Tipikor / 11 / 2019yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIRBahwa Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA selaku Bendahara Kelompok TaniTernak Tegal Bantes dan Terdakwa 2.

Pasal Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan dandiserahkan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat DakwaanNo.Reg.Perk : PDS 03 / BLL/ Tipikor /11/2019 tanggal 10 Maret 2020 yang padapokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa 1.

KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG untuk membayar biaya perkaramasingmasng sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 21 / Pid.Sus TPK/2019/PN.Dps , tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa 1.

membayar biaya perkara masingmasing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah di berikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 April 2020;Halaman 43 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPSMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secarasaksama Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi PutusanPengadilan Tipikor

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat bandingberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 April 2020 Nomor3/PID.TPK/2020/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 6Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima riburupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2016/PN Bdg tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa,pada tanggal 19 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjurmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, perlu diperbaiki mengenai pidana penjara dan pidana dendaseperti disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau. undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 6Oktober

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. ttd./Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H.ttd./M.S. Lumme,S.H.Panitera Pengganti,ttd.

,Panitera Pengganti,D.t.oDermawan,S.HUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EF EN D1, S.HNIP. 196612261990031003Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Bna

Redaksi ......... eee ee eeeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Azmar (Pemohon).Banda Aceh, 08 Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATanwiman Syam, S.HNIP. 19610721 198203 1 004Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bna

pada suatu waktu. dalam bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa BongasWetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan KetuaMahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XI/2010 tanggal 1 Desember tahun2010 tentang daerah hukum Pengadilan Tipikor

Menghukum tergugat mengembalikan Buku Tabungan Penggugat.Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500,000 , (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai mentaatiperaturan ini sejak putusan.Menghukum Tergugat melaksanakan putusan perkara terlebihdahulu (Uitvoerbiji voorrad) meskipun ada upaya bantahan (Verzet) banding atau kasasi.Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara .SUBSIDAIRBahwa apabila yth , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hubungan IndustrialBandung/ Tipikor