dengan orang tua Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI,pada akhirnya Penggugat tergerak hatinya untuk memwakafkan tanahtersebut kepada Yayasan Nurul Ulum melalui orang tua Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secaralisan dan menyerahkan buku tanah hak milik No 125 atas nama Hj.Saudahtersebut dengan perjanjian bahwa orang tua Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI akanmenyertifikatkan wakaf

, Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menanyakanmengenai proses sertifikat perwakafan atas tanah milik Penggugat padatahun 1991 yang secara lisan telah diwakafkan kepada Yayasan Nurululum melalui orang tua Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI apakah sudah dilaksanakan.Bahwa Tergugat Ill memberitahukan kepada Penggugat mengenaipenyertifikatan wakaf atas tanah Penggugattersebut belumdilaksanakan,sebaliknya Tergugat Ill memberitahukan

Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan seperti ternyata dari GRAND SULTAN Nomor134, tertanggal 20 Mei 1919 atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919Nomor 134 terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

diatasnyayang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir JenderalKatamso Nomor 712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN) yang dimaksudkandalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas namaENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandiatas tanah tersebut, dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

M2 yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN)yang dimaksudkan dalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dikurangi Tergugat sebagai wakaf AlmarhumBapak Hardjo dan Almarhumah Ibu Juminah sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sisa pembayaran sebesarRp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) akandibayar lunas oleh Para Penggugat dengan persyaratan setelahproses balik nama Sertifikat Hak Milik Balik Nama menjadi Tergugatyaitu Hj. Luluk Wigati SH,Mhum.4.

Milik Nomor 751 dengan luas 121 m2 atas nama Sulasmi, danHak Milik Nomor 579 dengan luas 62 m2 atas nama Sariman, tanggal 21 Juni2016 dengan kesepakan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dimana biaya balik nama sertifikat Ssebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan, sehinggamasih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akandikurangi biaya wakaf

121m2 atas nama SULASMI, dan atas nama SARIMAN Hak Milik No 579 denganHalamani17dari24Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MadLuas 62 m2 dengan kesepakatan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah), dimana biaya balik nama sertifikat Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan,sehingga masih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang akan dikurangi biaya wakaf

dibuat berdasarkan jual beli yang cacadyuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyaikekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan SertifikatHak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehinggadengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Haji Sulaiman/Tergugat 1 yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telahdiwakafkan menjadi wakaf

Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa denganSertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan olehHaji Sulaiman / Tergugat 1 asal / Terbanding1 yang berdalin bahwaTanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf MasjidRungkang adalah dalih yang tidak benar, dan melawan hukum, karenasenyatanya Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik

Wahidin yang sekarang telah menjadimilik Masjid yang berasal dari wakaf secara lisan setelah H. Wahidinmeninggal dunia. Bahwa H.

Wakaf;Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.Pasal 50 .(2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Bahwa sumber hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama antara lain :Hukum Materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah:1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo.

Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam,oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.(Vide Pembaruhan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. AhmadMujahidin, M.H, Ghalia Indonesia, 2012 halaman 3435);b.

tergantungpada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu.Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisanbahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv, 134HIR, 160 R.Bg.);10.Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan11kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagirakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf

memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yangberagama Islam. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan: ~Agama secara tegas menyatakan bahwa: Pangenien agama bertugas. danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf

dengan batas sebelah baratdengan sawah Waki Banta, timur dengan sawah Naimah, utaradengan sawah wakaf Mancang dan selatan dengan jalan raya;Satu buah rumah permanen di Desa Lamme yang terletak di atastanah pertapakan objek nomor: 11 gugatan Pelawan;Sebidang tanah kebun di belakang rumah di Desa Lamme seluaslebihkurang 1300 m? dengan batas sebelah barat dengan jalan,timur dengan tanah M. Saleh, utara dengan tanah rumah Hj.Ruhana dan sebelah selatan dengan tanah rumah Makam Yatim;.

di DesaPaya Ue, dengan batas sebelah barat dengan tanah wakaf, timurdengan tanah alm. Hindon, utara dengan sawah Abubakar, dansebelah selatan dengan jalan raya;Sebidang tanah pertapakan sawah seluas lebih kurang 1000 m? diDesa Lamme, dengan batas sebelah barat dengan jalan Desa, timurdengan lorong keluarga, utara dengan jalan raya dan selatandengan tanah rumah Hj. Ruhana;Emas murni 99% sebanyak empat mayam pinjaman MuhammadZami;5.10 Sebidang tanah Bak Bunot seluas lebih kurang 250 m?

Tergugat tentang kewenangan(Kompetensi abslout) didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UU No 7 tahun 1989tentang peradilan Agama dan telah diubah dalam Pasal 49 Jo 50 ayat (2) UUNo 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU No 7 tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hipah, wakaf

, dan zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA RI No 1321.K/Pdt/1993 tanggal26 Januari 1994 Kaidah Hukum sejak UU No 7/1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa, atau mengadillperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah , wakaf atau sadaqah;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 50 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU NO 7 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut: bila terjadisengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud

Bahwa berkaitan dengan wakaf tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 00831 dengan luas 3020 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651 denganluas 1786 m?

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muchtar Rasyid (akta jual bell1962) sekarang tanah Wakaf (Sertifikat No.00010 Tahun 2017); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sapar dan Wasni. Sebelan Barat berbatasan dengan tanah Hadji Yusuf/Sekarang tanahGandhisep/Yosef.Halaman 3 dari 42 Hal.

) secarakontan, jualbeli di ketahui Kepala Kampung 3 Talang Jawa Tb.JemekehBapak SANI ITIN Penggawa Marga Proatin V Talang Jawa Tb.Jemekeh;Bahwa pada saat tanah ladang/perkebunan tersebut dibeli oleh orang tua paraPenggugat pada tanggal 4 April 1974 disebelah Utara belum ada Jalan PorosFatmawati Soekarno;Bahwa disebelah Utara tanah milik orang tua Penggugat berbatasan dengantanah milik Muchtar Rasyid /dan sekarang sebagian tanah milik Muchtartersebut disebelah utara telah dihibahkan untuk tanah Wakaf

untuk Masjidsesuai Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 00010 Tahun 2017 Sedangkandisebelah bagian Barat sesuai dengan Surat asal usul tanah milik tanahGandhisep/Yosef;Bahwa dahulu sebelum tanah ladang tersebut diserobot Tergugat sebagaibatasbatas tanah milik orang tua para Penggugat ditanam pohon kelapa,namun sekarang pohon kelapa tua tersebut telah ditebang oleh Tergugat guna untuk menghilangkan batasbatas tanah milik orang tua para Penggugat;Bahwa orang tua para Penggugat yang bernama H.Baharuddin bin

Mahatrywan Fhoni) adalah merupakan bagian tanah milik orang tua paraPenggugat sebagaimana tersebut didalam Surat Keterangan Jualbeli 4 April1974 yang terletak di Jalan Fatmawati RT.08.Kelurahan KaryabaktiKecamatan Lubuklinggau Timur Il Kota Lubuklinggau (dahulu Kampung IIITalang Jawa Taba Jemekeh), dengan batasbatas yang diserobot, dikuasaitanpa hak oleh Tergugat dan Tergugat II yaitu sebagai berikut :Selatan berbatasan dengan tanah Baharuddin + 56 Meter.Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin/tanah Wakaf

Putusan Nomor 68/PDT/2021/PTPLG10.11.Il Kota Lubuklinggau (dahulu Kampung Ill Talang Jawa TabaJemekeh)dengan batasbatas sebagai berikut :e Selatan berbatasan dengan tanah Baharuddin + 56 Meter.e Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin/tanah Wakaf + 40 Meter.e Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin + 50 Meter.e Barat berbatasan dengan tanah Gandhisep/Yosef + 22 Meter.Adalah sah milik almarhum H.

untuk kepentingan pribadipara TERGUGAT berupa TAHLILAN dimulai hari ke1 sampai ke Hari 40 dirumahPara TERGUGAT.Saya mencoba melakukan mediasi berupa lapor dar Bhabinkatibmas,RT RWsampai POLRES Kota Depok masih juga mengalami kegagalan dimana paraTERGUGAT masih bersikeras akan pendapatnya mereka menguasai semuanyatermasuk untuk akses saya masuk kerumah pun dipersulit karena akses masuk hanya 1karena rumah saya dan Para TERGUGAT 1 komplek dikarenakan saya PENGGUGATdipaksa menandatangani surat paksa wakaf

Bahwa dalil gugatan Penggugatmengenai gaji PNS BPOM RI yang menikmati adalah Penggugat sendiri dangaji Pensiun juga mulai dari Mei sampai September 2016 yang menikmatiadalah Penggugat jadi dalil gugatan Penggugat tidak benar.Gaji BPOM RIbulan Desember 2015 sampai Maret 2016 di gunakan untuk membayarhutang almarhumah yang di potong langung oleh bank mandiri, hutang arisan,biaya admin bank, dan kegiatan wakaf dan doa bersama untuk almarhumahyang di ketahui oleh Penggugat.

Uang duka yang di dapat buat digunakan untuk kegiatan tahlilan dan wakaf almarhumah dan Penggugat tau,jadi jika Penggugat tidak mengetahuinya itu tidak benar;Hal 9 dari 41 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Dpk11. Bahwa ,Penggugat tanggal 23 september 2016 telah menikah diPalembang;12. Bahwa Tergugat dalam membuat gugatan Perbuatan melawanhukum tidak benar dan gugatan Penggugat obscur libel (gugatan kabur dantidak jelas) dan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)(5);13.

Bahwa dalam posita poin 4 mengenai tuduhan terhadap Tergugat III tidak benardan Tergugat III tidak pernah melakukan apa yang di tuduhkan itu fitnah danmengadaada dan gugatan Penggugat agar dinyatakan di tolak dan tidak dapat diterima, karena atm dan pin mandiri di berikan langsung Penggugat ke Tergugat IIIuntuk nambahin kegiatan tahlilan dan wakaf tapi Penggugat tidak mengakui pintersebut di infokan oleh Penggugat dan memutarbalikan Fakta bahwa dirinya gaktahu no pin atmnya , sedangkan Tergugat III

Dan pada bulan maret 2016 penggugat memintaatm mandiri kepada Tergugat Ill dengan alasan mau menutup tabungan danmengurus potongan cicilan hutang desember 2015 dan januari 2016 dan berjanji akanmengembalikan kembali kepada Tergugat III untuk kegiatan wakaf tapi di ingkari olehPenggugat dan malah menuduh Tergugat III;5.

(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan denganmaksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,(lima puluh limajuta rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah itu, atau oranglain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyayang

Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMADIKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (stafZakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datangkerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah beradadirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksiMUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepadasaksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan danabantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan GunungSari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN

(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau

Selanjutnya saksiSapri datang dan ia menghubungi polisi lalu Terdakwa dan Terdakwa Ilbeserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mencuri buah sawitmilik saksi Munir sedangkan milik saksi Sapri sebanyak 10 (Ssepuluh) kali,milik tanah wakaf sebanyak 1 (satu) kali dan milik kakek Terdakwasebanyak 3 (tiga) kali; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il tidak memiliki izin untuk mengambilbuah kelapa sawit tersebut;Terdakwa Il.

Selanjutnya saksi Sapridatang dan ia menghubungi polisi lalu Terdakwa dan Terdakwa besertabarang bukti dibawa ke Polsek Bangko;Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rhl Bahwa Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri buah sawitmilik saksi Munir sedangkan milik saksi Sapri sebanyak 10 (Ssepuluh) kali,milik tanah wakaf sebanyak 1 (satu) kali dan milik kakek Terdakwasebanyak 3 (tiga) kall; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilbuah kelapa sawit tersebut;Menimbang

gantirugi atas pembebasan sebagian tanah objek sengketa karena masalahpenerimaan ganti rugi itu sendiri didasarkan atas penguasaan fisik suatutanah, namun penguasaan fisik suatu tanah sendiri tidak dapat dijadikanalasan kepemilikan karena sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (20) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisitmenegaskan bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c VUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf

Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (20) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisit menegaskanbahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yangbersangkutan, maka nyatalah bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor16/Karawisi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Karawisi

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahtejyadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf

keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf

c ouQuo Sol Uw Sol Uo Sol gules Tol UArtinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.WiSh gol plaoros IIS puSHd 51 sidodolSllo.xr09SbLouwS,) boo IJ joeJI owArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.Jl ple Gaal Gud! Wl CA v0 Bubol pladhsls Loadug yg US Yo gl Quit!

LulyArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduranHalaman. 12, Perkara Nomor 59/Pat.P/2018/PA.!diri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruhmasalahnya...dst.(Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426);J pSquSlibliinlos WaSlled SlocJ!

Wahbah AzZuhaili dalam kitabnya AlFigh al Islami, halaman 697 juz 7,serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya Fiqghus Sunnah, jilid Ill, hal.426 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.YI doleiwYLoolaid!

Taigax Igig TISIly J islly a8qIly aolArtinya: Ulama Kalangan Syafiivah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);cunt SLil jle> We axl Galios! slgad gail x54Josxly Slo jl gl clo itl oS Olid! ga LS Elo!

Daulat Batubara oleh Mangarahon Lumban Tobingmembuktikan banyaknya tanah masyarakat di dalam surat +10 Ha tersebuttermasuk tanah (Tergugat I) lapangan bola masyarakat tanah wakaf, tanahMarasintong Pasaribu yang diperoleh dari orangtuanya Sittua Pasaribu dantanah Japaar Sinaga dan lainlain terbukti batasbatas putusan PengadilanNegeri Padangsidimpuan 13 Desember 2010.Yang menjadi alatalat bukti bagi Penggugat adalah Surat KeteranganKepala Desa Simoleole Hak Milik marga Rahon Lumban Tobing yangditerbitkan

Semuanya tidakdibenarkan oleh saksi Tergugat Hasan Pasaribu di persidangan NegeriPadangsidimpuan begitu juga dengan tanah Wakaf Masyarakat sudahmempunyai Badan Hukum Sertifikat dan Surat Lapangan BolaMasyarakat bahwa di dalam surat Penggugat adalah 2 surat berlainanbatasbatasnya yaitu Surat 10 Ha dan Surat 2 Ha akan tetapi berlainanbatasnya.Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memutuskan perkara kamiini kurang teliti yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, bahwaTergugat nama Usman Pasaribu

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahteyjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf

keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf

No. 2378 K/Pdt/2010tapi sampai sekarang "status tanah itu masih berstatus milik pribadi bukanberupa tanah wakaf", karena itu untuk sementara waktu tanah obyek sengketatidak digarap oleh pihak Siti Maryam binti Sada'i, walaupun sejak jaman Revolusisudah menguasai dan menggarapnya;Bahwa semenjak tahun 2003 tanah obyek sengketa mulai dikuasai secarafisik oleh Tergugat , tanopa seizin Penggugat, padahal antara Tergugat denganPenggugat tidak pernah ada hubungan hukum;Bahwa diketahui kemudian, kirakira

perkara a quo Siti Maryam binti Sada'i penerima hibah dari Sada'ipada tahun 1964 melepaskan hak tanahnya untuk dijadikan tanah pekuburanadalah tidak benar, pendapat tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertolakbelakang dengan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentangPerwakafan Tanah Milik serta ketentuan Menteri Agama RI yang berkaitandengan perwakafan, bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harusmengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf