Ditemukan 12306 data
16 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
13 — 4
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 5
Surat Keterangan Domisili atas nama Nani Jail Muhadi No. 560/409/Ekbang,tertanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu SukaMulya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat,bernazegelen, setelah dicocokkan ternya telah sesuai dengan aslinya, Bukti(P.1);2.
12 — 4
pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat ulama dalam kitabMinhaju atTullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alin menjadi pendapatmajelis sebagai berikut:dal wolall ale ol tera) asg ll aks Ase Sul sls ...Artinya: ... apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudahsedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talaksatu,Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yangdiamanahkan dalam alQur'an surah arRuum ayat 21 sebagai berikut:GB 409
18 — 10
Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/409/pem2019, tanggal 25Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Malaya,Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelendan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);Bahwa selain buktibukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksisaksi di muka sidangsebagai berikut:1.
55 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian berdasarkan surat dari Tergugat Asal/TermohonPeninjauankembali tanggal 17 Nopember 1997 No.409/600/IV/PT/1997(bukti P11 = T7), Para Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 25Nopember 1997 telah mengajukan Surat Gugatan dengan disertaiPermohonan diletakkan Sita Jaminan yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No.262/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Tim(bukti P3) ;4.
14 — 2
Setiap tahun sampai anak dewasa, sebagaimanaakan ditentukan dalam amar putusan;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409 K/AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Magelang
165 — 81
f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202 atas nama Jumadil.
Polongbangkeng UtaraKabupaten Takalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atasnama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yangditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas namaHamzah.f) 1 (Satu) lembar foto copy lembaran disposisi dariSekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No.2104061307730202 atas nama Jumadil.h) 1 (satu) lembar foto copy Surat PermohonanWilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yangdibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas namaJumadil
Polongbangkeng Utara Kabupaten TakalarNomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towataatas nama Hamzah.f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dariSekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13tertanggal 20 Juni 2013.g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202atas nama Jumadil.h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Wilayah IzinUsaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat danditandatangani oleh Pemohon atas nama
Polongbangkeng Utara Kabupaten TakalarNomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towataatas nama Hamzah.f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dariSekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13tertanggal 20 Juni 2013.g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202 atasnama Jumadil.yang menunjukkan bahwa identitas saksi tersebutyang mengajukan permohonan ijin penambangan danmerupakan saudara Terdakwa.h) 1 (satu)
Mayor Chk NR11050386 dan Paihadapan umum dan co WwWR> urat Permohonan P7 yang dibuat dan gitandatangani oleh Mintarja alias AmingAlian C, 1 (satu) lembar foto kendaraanC dan 2 (dua) lembar foto kegiatanB.Heritahuan Pajak terhitung Pajak Bumilor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar danSappuru Kampung Salekowa Desaari 2012.bt copy Surat Keterangan Kematian dari desa Towata kec.kalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atas013 yang ditandatangani oleh Kepalafoto copy lembaran disposisi dari Sekretaris DaerahNomor: 409
15 — 5
Suratsurat:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXX, atas namaPenggugat, tanggal 24 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx XXXXXX XXXXXX XXXXX,bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/49/VII/2009, tertanggal 14 Juli2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup
40 — 40
RAHMAN TARIGAN, pekerjaan Purnawirawan TNIAD, alamat diAsrama Widuri Barak Tusam No. 409, Lingkungan H, Kel.Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;5. BINSAR KASMAN SITUNGKIR, pekerjaan Purnawirawan TNIAD,alamat di Asrama Widuri Barak Tusam No. 410, LingkunganII, Kel. Harjosari Il, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;7.8.AHLI WARIS S. T. SIBARANI, YANG DIWAKILI OLEHANAKNYA YAKNI JOHNY WALKER, pekerjaanWiraswasta, alamat di Asrama Widuri Barak Tusam No. 408,Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec.
61 — 30
nilaikelayakan dan kemampuan Pemohon/ Terbanding , untuk itu Majelis HakimTingkat Banding, menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar uangMutah dan iddah yang jumlah nominalnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 , danberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 409
11 — 7
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Murti), NIK :7322064107580191, bertanggal 04062015, yang telah dicocokkan dansesual dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.2) ;> Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Suarti), NIK :7322065212700006, bertanggal 30042012, yang telah dicocokkan dansesual dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.3) ;> Surat Keterangan Kematian Nomor 102/DS/V/2015 atas nama Sunudobermeterai cukup (Bukti P.4) ;> Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/409
22 — 3
Surat Keputusan Bupati Bondowoso nomor188.45/482/409/430.4.2/2018 tanggal 05 Maret 2018 Tentang PemberianIzin Perceraian Kepada Safari,Spd NIP. 19630112 198504 1 006 , Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majlis Hakim, Pemohon menyatakantidak mengajukan alat bukti surat lain, selain yang sudah diajukan di atas.Put.Hal 4dari 13 Nomor 1136 /Pdt.G/2018/PA.BdwMenimbang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SANGGAM P SIAGIAN, SH
24 — 16
P.A.F LAMINTANG,S.H, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis MenurutYurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Halaman 409);Bahwa dalam persidangan pada tingkat pertama Judex Factie, dan JaksaPenuntut Umum, menjunjung tinggi profesionalisme dan memiliki Kewenanganmasingmasing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum acara pidana.Namun dalam persidangan tingkat pertama, Kami selaku Kuasa HukumTerdakwa/Pembanding menilai jiwa profesionalisme Judex Factie dalammemeriksa
P.A.FLAMINTANG,S.H, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana DenganPembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu PengetahuanHukum Pidana, Halaman 409);Namun pada saat persidangan tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umummenghadirkan barang bukti dihadapan persidangan tanpa merujuk pada Pasal75 KUHAP dan Pasal 181 ayat (1) KUHAP;> Keterengan TerdakwaBahwa menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, keterangan Terdakwamerupakan hal yang penting dalam suatu proses menemukan kebenarandalam sebuah perkara.
19 — 6
Fotocopi Akta Nikah Nomor 409, tanpa dicocokan dengan aslinya,bukti P.2;Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksisaksinyadipersidangan menagku bernama:1.
telah mengajukan buktibukti tertulis P21 dan P.2 dan telahmenghadirkan 2 orang saksi, maka Majelis memertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa tentang bukti P.1, Fotocopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Penggugat, telah dicocokn dengan aslinya, sebagai akta outentik,telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, membuktikan Penggugattinggal dan berdomisli di wilayah hukum Pengdailan Agama Bogor, maka itumerupakan kewengan relaif Pengadilan agama Bogor;Menimbang bukti P.2 Fotocopi Akta Nikah Nomor 409
26 — 12
September 2015 sampai dengantanggal 02 Oktober 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 22September 2015 Nomor 488/Pen.Pid/2015/PN.Pdg sejak tanggal 03 Oktober2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padangtanggal 25 Nopember 2015 No.373/Pen.Pid/2015/PT.Pdg, sejak tanggal 17Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padangtanggal 21 Desember 2015 No. 409
Terbanding/Tergugat : HATMAN PASAK
Terbanding/Turut Tergugat I : CICA MAYANG
Terbanding/Turut Tergugat II : SUWARDI
93 — 27
Panjaitan, Lt. 3.A Ruang 409 KotaPalangka Raya, sebagai Terbanding /semula Tergugat ;2. CICA MAYANG, pekerjaan ASN, alamat Jalan Taurus Ill No. 389 Rt. 05/Rw.005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota PalangkaRaya, Kalimantan Tengah, sebagai Turut Terbanding I/semulaTurut Tergugat 1;3. SUWARDI, pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat Jalan Paus Blok B No. 438Rt. 007/Rw. 008, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan JekanRaya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
22 — 13
Bahwa para Pemohon telah dibebaskan untuk membayar biayaperkara ini seSuai Penetapan Pelayanan Pembebasan BiayaPerkara oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor : W22A17/409/Hk.05/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;Bahwa, berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. MajelisHakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa danmemberikan putusan sebagai berikut:PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.
12 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan nomor 0998/Pat.G/2017/PA.BkI, Halaman 8 dari 12Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 4
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409