Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTM= Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e = Penyidik :Sejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;e Perpanjangan Penuntut Umum :Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;e =Penuntut Umum :Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15012014 ;Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;= Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, $.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K.

Pleburan Tengah No.3 A,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

Gratifikasi 1 pasal;e Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataan terkait barang danjasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasa dan penyelenggaraan lelang dan dilihatfakta yang ada spefikasi bangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;e Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelismengaitkan pada fakta dipersidangan;2. Prof. DR.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal11 Pebruari 2014 ;5. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkno :2/PID.SUS/ 2014/PN.KPG sejaktanggal 17 Januari 2014 sampaidengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014;7.

: CilalangUmur/tgl.lahir : 38 Tahun/05 April 1973Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Tinggal : Kel.Cilalang Kec.Kamanre Kab.LuwuAgama : Islam.Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa ditahan oleh :Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara :e Sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012;e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2012s/d 29 pril 2012 ;Penuntut Umume Dalam Tahanan Kota Sejak tangggal 27 April 2012 s/d 16 Mei 2012;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Makasare Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar Sejak tanggal 16 Juli 2012 s/dtanggal 14Agustus 2012 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakasar sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012 ;Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum:SYAHRIR, SH.

Penjatuhan hukuman pidana (straafmat):Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwaIRWAN IDRIS,ST.Bin IDRIS telah memutus dengan amar putusannyamenyatakan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001dan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta dibebanikewajiban membayar uang perkara sebesar Rp 5.000,Bahwa terhadap

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKNegeri Sukamara yang sudah tentu dan pasti akan segera ditindaklanjuti dengan penangkapan/penahanan dan didudukan sebagaiTerdakwa di Persidangan Pengadilan Tipikor Palangka Raya (Videkliping Koran terlampir);4. Bahwa Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidakmengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalamrangka pembangunan nasional.

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKmeringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikanoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara (Pasal 65 KUHAP).Bahwa LHAI (objek sengketa a quo) hanya berupa laporan yangberisi informasiinformasi saja dan tidak bersifat final hasil dariproses Audit Investigatif (Al), karena informasi tersebut masihmemerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalahPenyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR termasuk Auditan(Pihak yang menjadi objek audit).Bahwa apabila sudah memasuki

Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka olehPenyidik dalam kasus Tipikor Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasKegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari DanaTugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 padatanggal 1 April 2015.Hal. 117 dari 202 hal.

Sehinggapenanganan perkara tipikor tersebut justru sangat terkaitdengan kepentingan umum.Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan LHAI (objek sengketaa quo) sudah sesuai dengan AAUPB, sehingga dalil Penggugat padaposita Gugatan huruf E halaman 15 s.d halaman 21 adalah tidakbenar dan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.16.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan hurufF halaman 21 + #4xmengenai Permohonan Penggugat untukdikeluarkannya Penetapan

bukanlah merupakan alasanuntuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut.Hal tersebut karena penetapan Penggugat sebagai Tersangka danmenjadi Terdakwa di Persidangan Tipikor merupakan kewenangansepenuhnya dari aparat penegak hukum (Penyidik KejaksaanHal. 176 dari 202 hal.

Tapanuli TengahPendidikan :S2 Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan oleh:Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampaidengan tanggal 28 Januari 2015; Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan tipikor pada PN Jakarta Pusat;Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11Maret 2014; = 222 nnn nnn nnn nn nnn nnnDiperpanjang oleh

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10Mei 2014;Diperpanjang oleh Ketua Pegadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Mei2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Mei2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;Hal 1 dari 45 hal Put.

No.25/PID/TPK /2015/PT.DKITimur.Perumahan Era Mas, Blok B II/15, Jakarta Timur.7 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Juni2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015 8 Perpanjangan Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/dtanggal 14 September 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya: 1 Kores Tambunan, SH. 7 Charles A.M.2 Amor Tampubolon, SH. Hutagalung,3 Eben Ezer Sitorus, SH., M.H. S.H.4 SH.

Eris Sudjarwanto, S.H M.HPanitera Penggantid.t.oIrwan, SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERA,H. SAID SALEM, S.H., M.H.NIP. 19620616 198503 1 006halaman 13 Perkara Nomor. 163/PID/2017/PTBNAhalaman 14 Perkara Nomor. 163/PID/2017/PTBNA

PUTUSANNomor 334/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : HOANG VAN LYTempat lahir : Nam DinhVietnamUmur/tanggal lahir : 45 Tahun / Tahun 1973Jenis kelamin : Laki laki.Kebangsaan/kewarganegaraan : Vietnam.Tempat tinggal : Q 03 To 5 Ap Phuoc Hiep Xa Phuock TinhHuyen Long DienBa

Penunjukan Plih Panitera Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 21 Desember 2018 Nomor 643/PID.SUS/2018/PT MKS tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalamSurat Dakwan Nomor Reg.

Menghukum supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDG., tanggal 26 Juni 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Hal ini tercermin dari pertimbangan putusan Hakim, yangantara lain :*"Menimbang, bahwa perbedaan juga terletak cara bagaimana subjek/pelaku mendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalamPasal masingmasing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luaratau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku (vide : putusan Nomor9/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 65 dari 99); Sementara itu didalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat Banding(Judex Facti) selanjutnya menguraikan tugas dan wewenang

Terdakwaselaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman (untuk selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Pariaman) berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (vide : putusan Nomor 9/TIPIKOR/ 2015/PT.PDGhalaman 69 dari 99); Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Facti) telah keliru dalammemberikan

Membebaskan Terdakwa DESRIL YANI PASHA oleh karena itu dariDakwaan Primer tersebut; (vide : putusan Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 75 dari 99);Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat,dengan alasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang

persidangan perkara a quo;Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi :Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h,j, kdan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkatpertama dan banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan caramengadili ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kamimemohon atas amar tersebut agar Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor9/TIPIKOR

IslamPekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Bantarkulon).Pendidikan : SMA.Nhi aTerdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 s/d 27 September 2015;Perpanjangan Penuntut Umum sejak 28 September 2015 s/d 06 November2015;Perpanjangan Ketua PN sejak 07 November 2015 s/d 06 Desember 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d 23 Desember 2015;Perpanjangan KPN sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 22 Januari 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

Semarang sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 13Febuari 2016;Perpanjangan Wakil Ketua PN Tipikor pada PN Semarang sejak tanggal 14Febuari 2016 s/d 13 April 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2016Nomor 76/Pen.PidTPK/2016/PT.

SusTPK / 2016/ PN Smg, tanggal27 Januari 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangNomor 04 /Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal 15 Januari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal15 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan dakwaan;Telah memperhatikan alatalat bukti surat

Tahun 2011 ahli untuk 5 Terdakwa di PN Karanganyar danPengadilan Tipikor di PN Semarang.= Tahun 2012 ahli untuk 2 Terdakwa Pengadilan Tipikor diSemarang. Tahun 2013 ahli untuk 18 Terdakwa Pengadilan Tipikor diSemarang.

Tahun 2014 ahli untuk 14 Terdakwa Pengadilan Tipikor diSemarangBahwa saat ini ahli bekerja di BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah diBidang Investigasi sebagai Auditor Madya, dan saat memberikanketerangan ahli atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Kajen berdasarkanpada surat Nomor B1316/0.3.45/Fd.1/11/2015 tanggal 4 November 2015perihal Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Tugas dari KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST1492/ PW11/ 5/ 2015tanggal 12 November 2015Bahwa Penjelasan

kepada Pedro Halim ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain.7Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR / 2011 / PN.PTK tanggal 17 Januari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada TerdakwaPedro Halim tersebut telah terbukti,

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 09 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP jo Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR

,M.H., HakimHakimAd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.36Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.Hakim Hakim Anggota,ttd./ H. Surachmin, S.H.,M.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

54) Akta Pendirian PT Raja Proyek tanggal 3 Desember 2006No.52 ;55) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W9700562HT.01.01Thn 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT RajaProyek Tegal ;Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa :Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pid.SusTPK/2016/PN Smg juncto Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 07November 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sumantri yang tertuang dalam putusan lengkap PengadilanNegeri Tipikor Semarang dengan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg ;Bahwa mengenai metode Penghitungan kerugian Keuangan Negarayang digunakan, sesuai dengan buktibukti yang diperoleh adalahsebagai berikut :i. Menghitung Nilai Pembayaran kepada PT Raja Proyeksetelah dikurangi pajak atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal ;il.

ili)Dengan dasar metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraseperti diatas, yaitu huruf (i) dikurangi huruf (ii) menjadi hasil totalkerugian negara maka hasil/jumlah kerugian Keuangan Negara yangdi keluarkan BPKP menjadi tidak sah/cacat hukum dikarenakan hasilyang digunakan pada huruf (ii) bukan berasal dari orang/Tim Ahli yangdiakui keahliannya berdasarkan adanya surat keterangan ahli darilembaga terkait dalam hal ini LPJK (Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi) Nasional ; Tersangka Tunggal dalam Tipikor

Supomo, SH Kav. 178 A , Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 06 April 2013; Terdakwa ditahan oleh : 1 Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d 28 April 2013;Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 April2013 s/d 28 Mei 2013; 4 Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Mei 2013 s/d 21 Juli 2013 ;Ow5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2013 s/d26

Thomas Patria dari dakwaan primair .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN. JKt.

melakukan perbuatan yang bertentangan tugasnya selaku KetuaDewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian Aset Negara LembagaAliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu denganmenakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengan cara antara lainmeminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkait penggunaan DanaDesa tahun 2015,2016 dan 2017 dari Desa Benuang Galing, DesaTalang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dariUniversitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke"Tipikor

Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bglselaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang ProvinsiBengkulu dengan menakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebutdengan cara antara lain meminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya)terkait penggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuang Galing, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untukdilakukan audit oleh tim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yanghasilnya nanti akan diserahkan ke "Tipikor

AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kab.Kepahiang di Dusun KepahiangKab.Kepahiang, mereka bertemu dengan Terdakwa dan saksi Suryadi,pertemuan itu hingga pukul 24.00Wib, sehingga pada tanggal 24 Juli 2019sekitar jam 24.00 Wib terdakwa Cahaya mengatakan kepada kami, bahwauntuk menyelesaikan putusan KIP dan penetapan PTUN Bengkulu kamimempunyai pilihan yaitu masing masing menyerahkan RAB desa 20152017kepada Saksi Suryadi dan Terdakwa Cahaya namun apabila tidak maumaka kami akan dilaporkan ke tipikor

,Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk Umum padahari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H., dan HENNY ANGGRAINI, S.H.

., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBengkulu Kelas 1A Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl, tertanggal 7 November 2019dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadirioleh M.

Tipikor Semarang, tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------

Dalam unsur ketiga Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor harusdibuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengankewajibannya, misalnya Terdakwa meloloskan persyaratan dokumen yangseharusnya tidak bisa lolos karena isinya tidak benar, mempercepatproses permohonan dari yang seharusnya telah ditetapbkan, mempermudah dan memperlancar proses permohonan dengan caracara yangtidak benar dengan menerima imbalan uang, dan sebagainya.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Rlsebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiriHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Jaksa /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il :Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./H. Hamrat Hamid, S.H. H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.ttd./Prof.Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehsejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : TAUFIK M. NOER, S.H.

Pid /Tipikor /2020/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Jaksa Penuntut UmumHal. 40 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 26 Mei2020 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa

Pid /Tipikor /2020 /PN.Bgl padatanggal 26 Mei 2020;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/2288/pid.SusTPK.01.10/5/2020, masingmasing tertanggal 27 Mei 2020baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kKesempatan untukmempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal27 Mei 2020 sampai dengan tanggal O02 Juni 2020, sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan

Dadang Hasbi untuk memenuhi kembali gabahyang hilang dan diduga telah dijual oleh suami Muslimah dan mengembalikannya ke Gudang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang terletakdi Desa Cisaat sehingga dari kedua peristiwa keluarnya Gabah stokcadangan pangan dari Gudang Dinas ketahanan Pangan KabupatenCirebon, sehingga dalam hal ini tidak ada Kerugian Negara sebagai salahsatu unsur delik Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang juga harus terpenuhi sebagaikonsekuensi bergesernya kualifikasi tindak pidana

agar tindakan penyidik tidaksewenangwenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harusdilindung);Bahwa, sampai saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, sama sekallitidak terdapat buktibukti, baik berupa saksisaksi maupun bukti surat yangmelahirkan Fakta Hukum tentang adanya perbuatan dari Pemohonbaiksebagai Pelaku (pleger), Yang menyuruh melakukan (doen plegen), atausebagai Yang tutut melakukan (medeplegen) tindak pidana Korupsisebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2, 3 dan 11 UU Tipikor

Sampai Saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, samasekali tidak terdapat buktibukti baik berupa saksi maupun surat yangmelahirkan fakta hukum tentang adanya perbuatan dari permohonsebagai pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger)atau sebagai yang turut melakukan (medepleger) tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2, 3 dan11 UU Tipikor.

Bahwa penetapan sebagai tersangka kepada Pemohon karena adanyadugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik olehPemohon yang didasarkan isi postingan Pemohon dalam akun FaceBooknya pada tanggal 20 Juni 2018 atau setidaknya dalam bulantersebut yang memposting sebuah berita yang dikutip dari berita harianonline habadaily.com dan kutipan dari pasal 4 UU TIPIKOR No. 31Tahun 1999 serta penjelasannya.Bahwa isi postingan pemohon adalah sebagai berikut Haba Daily.compernah memberitakan kasus korupsi

Bahwa karena isi postingan tersebut merupakan kutipan dari berita onlinehabadaily.com terkait putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.No.51/Pid.SusTPK/2014/PN Bna dan kutipan dari pasal 4 UU TIPIKOR No.31 Tahun 1999 maka dapat dipastikan bahwa isi postingan tersebutadalah mengandung kebenaran bukan sebuah karangan..

Selain itu kasustersebut sudah berkali kali dimuat di media cetak maupun media online.14.Bahwa dengan pengembalian uang tersebut tentu' tidak bisamenghilangkan tindak pidananya kecuali hanya dapat meringankan hukumansesuai pasal 4 UU TIPIKOR 1999.15.Bahwa jika kemudian apa yang diposting oleh Amri Sinulingga tersebutdijadikan sebagai alat bukti tentu tidak signifikan dan kuat untuk menetapkanyang bersangkutan sebagai tersangka.16.Bahwa dengan penetapan tersangka kepada Pemohon oleh pihak PolresAceh