Ditemukan 17962 data
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertimbangkan);Hak kepemilikan tanah dari Saudara Hardi Hada yang dibuktikan denganSurat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Hami (sebagai Penjual) dengansaudara Hardi Hada (sebagai Pembeli) kami sebagai Pembandingmemastikan bahwa surat tersebut sengaja direkayasa oleh saudara HardiHada terbukti tanda tangan dari saudara Esa (satu orang saksi dari enamorang saksi yang ikut menandatangani surat tersebut) adalah sangat jauhberbeda dengan tanda tangan saudara Esa yang ikut menandatanganiSurat Pernyataan Tanah Wakaf
41 — 24
Dimana Pengadilan dapat menentukan siapa saja yang menjadi ahliwaris, penentuan mengenai harta peninggalan, menentukan bagianmasingmasing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut;Pasal 49:Ayat (1): Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b), Kewarisan, wasiat, danhiba yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, (c) Wakaf dan shadaqah.Ayat (3) Bidang
113 — 14
Raya Rawalo; Sebelah Barat : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Mufarid Achmad Sahlan; Sebelah Timur : Tanah Wakaf;Dibeli oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual BeliNomor : 1731/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat olehIMAROTUN NOOR HAYATI, S.H., selaku PPAT sebagaimana tersebutdalam SHM No.00359;Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2020/PA.
Raya Rawalo Sebelah Barat : Jalan Desa Sebelah Selatan : Mufarid Achmad Sahlan Sebelah Timur : Tanah Wakaf ;harus dibagi dua sama besar, separo menjadi bagian/nak Penggugat danyang separo bagian menjadi bagian / hak Tergugat;2) Usaha Bersama berupa Bengkel Langgeng Mulyo / LanggengMulyo Ban yang berupa :a. Alatalat Bengkel (Terlampir : LAMPIRAN 1) ; danb.
Raya Rawalo; Sebelah Barat : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Munfarid Achmad Sahlan; Sebelah Timur : Tanah Wakaf, Mutlak harta bawaan dariTergugat;3. Menyatakan hukumnya bahwa Usaha berupa Bengkel LanggengMulyo Ban beserta kekayaan dan segala sesuatu yang ada didalamnyaadalah Usaha bawaan milik Tergugat;Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 0195/Padt.G/2020/PA.
Raya Rawalo; Sebelah Barat : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Mufarid Achmad Sahlan; Sebelah Timur : Tanah Wakaf;Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 0195/Padt.G/2020/PA. Pwkadalah merupakan Harta Bersama / Gono Gini Penggugat dan Tergugatsah secara hukum;3.
Raya Rawalo; Sebelah Barat : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Mufarid Achmad Sahlan; Sebelah Timur : Tanah Wakaf;Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2020/PA. PwkAdalah sebagai harta bersama (gono ginl) antara Penggugat dan Tergugat;3.
- Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Termasuk pengertianini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undangundang Nomor 5Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan.Contoh : pesantren atau sejenis dengan itu; madrasah; tanah wakaf; rumah sakit umum.Ayat (2)Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yangdimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan.Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besarpenerimaannya merupakan
94 — 35
SALINAN PUTUSANNomor 0314/Pdt.G/2014/MS Bir.estoll yor stl aU pw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaraPembatalan Wakaf dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara yang diajukan oleh :i umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam,yang bertempat tinggal terakhir di DusunBarona, Gampong Balee Panah, KecamatanJuli, Kabupaten Bireuen, sebagai PenggugatI;2.
17 — 4
Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldirumah milik Tergugat di Lorong Wakaf Kampung Baru KelurahanKemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Uluselama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, sampai dengan berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahberhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), akan tetapibelum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;5.
15 — 2
Wakaf;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beragama islam, merekamengajukan perkara dengan bertujuan membetulkan Bio Data yang terdapatpada Buku Nikah mereka yang menurutnya tidak sesuai dengan dokumendokumen lainnya, Oleh karena Pembetulan dalam Bio Data pada Buku Nikahbagi yang beragama islam, erat sekali dengan bidang perkawinan, sehinggamenurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai legal standing dalam berperkaraPembetulan biodata pada Buku Nikah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon
13 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
30 — 17
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagah dan;i.
20 — 4
No 375/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengansengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku
20 — 16
ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
57 — 14
Sebagaimana diketahui ketentuanpendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun1997 bahwa :Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PN SgnSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hakmilik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan
22 — 4
No. 380/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai suami dari Termohon
70 — 18
Bahwa semua pendaftar (pemohon) programajudikasi (sertifikat masal) ditulis (dicatat) di dalam buku Register KeuanganPensertifikatan masal tahun 2005, kecuali tanah wakaf tidak dipungut biaya. Bahwapemohon / masyarakat yang mendaftar program ajudikasi sebanyak 908 pemohondengan rincian sebanyak 898 bidang untuk masyarakat dan sebanyak 10 bidang untuktanah wakaf. Sehingga terkumpul pembayaran sertifikat massal / ajudikasi untukmasyarakat sebanyak 898 X Rp. 195.000, = Rp. 175.110.000,.
Bahwa semua pendaftar (pemohon) program ajudikasi (sertifikatmasal) ditulis (dicatat) di dalam buku Register keuangan Pensertifikatan masal tahun2005, kecuali tanah wakaf tidak dipungut biaya. Bahwa pemohon / masyarakat yangmendaftar program ajudikasi sebanyak 908 pemohon dengan rincian sebanyak 898bidang untuk masyarakat dan sebanyak 10 bidang untuk tanah wakaf. Sehinggaterkumpul pembayaran sertifikat masal / ajudikasi untuk masyarakat sebanyak 898 XRp. 195.000, = Rp. 175.110.000,.
Membayar biaya pendaftaranper bidang Rp.195.000; kecuali terhadap tanah wakaf tidak dipungut biaya, 2.Fotocopy KTP Pemohon, 3. Fotocopy Petok D atau kutipan buku C desa, 4. Buktiperolehan hak, 5.
272 — 147
Yk.disita adalah miliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun1977 : Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yangbersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah dan berdasarkan Pasal 1angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1977 : Sertifikat adalah tanda bukti haksebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruh c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun
1.Jemy Pudo
2.Yastin Pudo
3.Marten Pudo
4.Yunita Pudo
5.Prince Pudo
6.Yunice Pudo
7.Simson Pudo
Tergugat:
Majelis GPdI di Jakarta cq Propinsi Sulteng cq Kabupaten Banggai cq Kecamatan Toili Kabupaten Banggai cq GPdI Filadelfia Pandanwangi
131 — 30
yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pandan Wangi kemudiandiberikan Wakaf 200 x 200 m? oleh KUPT XIII / Pemerintah Desa untukpembangunan Gereja Pantekosta;Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lwk2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara aquo adalah tanah kintal yang diberikan olen Pemerintan DesaPandan Wangi dengan Ukuran 25 x 100 m* ditambah wakaf KUPT XIIIdengan ukuran 200 x 200 m?
110 — 42
Fotocopy Surat Keterangan Wakaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd.Samad, S.Pdi. tertanggal 4 Maret 2013 yang telah dilegalisir, diberi tanda P2: 3.FOLOCOPY .......... 26. ceeeeeeeeee LY193. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangnan(SPPTPBB) tahun 2001 atas nama wajib pajak H. HUSEN yang telahdilegalisir, diberi tanda P3; 4.
Husen dan wakaf tersebut dilakukansecara lisan pada tahun 1985 dengan cara diumumkan di Balai Desa yang saat ituKepala Desanya adalah Bahnud, dibanding sanggahan Tergugat s/d IX yangdidukung oleh keterangan saksisaksinya yaitu Saksi Suleman Lamo dan SaksiHalik D. namun tidak disertai alat bukti lain terlebin lagi terdapat pertentanganantara Saksi Suleman Lamo yang menerangkan masjid tersebut sudah ada padatahun 1986 ketika dimintakan wakaf kepada Rudin sedangkan Saksi Halik D.menerangkan pada tahun
1986 ketika dimintakan wakaf untuk lokasi masjid, masjid itu belum ada;Menimbang, bahwa Saksi Halik D., menyatakan kalau tanah sengketadiolah oleh Puang Tampa sejak tahun 1958 dan Puang Tampa meninggal duniatahun 19601961 dan Saksi Satoru menyatakan Puang Tampa mengolah tanahsengketa sejak 1950an sampai dengan masa DITII (Saksi Satoru) kemudian dipersidangan diketahui setelan Puang Tampa tersebut tidak ada orang lain yangmengolah tanah sengketa sehingga dengan demikian berdasarkan Undangundang No
21 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
13 — 1
., hlm. 7dari16him.depananaktersebutuntuklebihbaik, lebihsejahteralahirdan batin;Menimbang,bahwauntukmendapatkankepastianhukum danperlindunganhukum, pengangkatananakberdasarkanhukumislamdiperlukanPenetapandariPengadilanAgama yangmenjadikewenanganabsulutnyasebagaiPeradilanbagiorangorangyangberagamalslamdibidangperkawinan, waris,wasiat,hibah,wakaf,zakat,infag, shadagahdan ekonomisyariah, sesuaidenganketentuanpasal49 UndangUndangNomor7Tahun 1989yang dirubahdenganUndangUndangNomor3Tahun2006danUndangUndangNomor50Tahun2009tentangP
16 — 0
dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkanputusan pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalahpengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yangdikehendaki Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yaituPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yangdilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf