Ditemukan 11447 data
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
90 — 5
karena perkaranarkotika;Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012, saksi berhubungankembali dengan Wahyu (DPO) dan awalnya Wahyu (DPO) menitipkanganja sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk diedarkan;Bahwa saksi berhasil mengedarkan ganja tersebut sehingga Wahyu(DPO) mempercayai saksi dan Wahyu (DPO) bertanya apakah saksisanggup untuk mengedarkan ganja dalam paket besar;Bahwa saksi menyanggupi permintaan Wahyu (DPO) dan kemudianWahyu (DPO) meminta agar saksi mencari tempat untuk menyimpanganja dalam partai
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu sepatutnya TuanHardjono selaku ahli waris harus ditarik sebagai pihak/partai dalamgugatan, maka dengan tidak ditariknya yang bersangkutan tersebut, makagugatan dianggap kurang pihak;2. Bahwaternyata Penggugat merupakan subjek yang masih prematur sebabkedudukannya selaku ahli waris dari perkawinan Ny. Engelina Wurangiandan Tuan Hardjono tidak pernah diakui oleh Ny.
180 — 89
sedangkan keterangan saksi sifatnya hanyalahmendukung atau melengkapi bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;Menimbang, bahwa pada pasal 1868 KUHPerdata disebutkan bahwaakta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan olehundangundang dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umum yangberwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288RBg apabila akta bawah tangan memenuhi unsur dibuat secara sepihak atauberbentuk partai
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;17.
200 — 126
Saksi ANDI MUSTARI.S.H, memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD KotaBontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses
Drs. BASUKI RAHMAD, M.Si.
Tergugat:
BUPATI BLITAR
116 — 47
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan ptusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum, fs Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ataud.
91 — 38
Tergugat Ill, dipanggil Edi, lakilaki, lahir di Kisaran pada tanggal12 April 1967, 49 (empat puluh Sembilan) tahun, Islam, wiraswasta,(dulu) beralamat di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, KabupatenAsahan, (terakhir) berdomisili di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara,Kabupaten Asahan (Kantor DPC Partai PERINDO KabupatenAsahan);8.4.
42 — 3
Doni mengatakan kepadasaksi bahwa minyak solar yang dibawanya tersebut adalahtidak ada surat ijinnya;Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengangkut minyaksolar tersebut haruslah surat ijinnya, apabila dalam partaikecil maksimal 60 liter dan terlebih dahulu harus punyasurat ijin yang dikeluarkan oleh kopperindag kabupatenSijunjung, sedangkan apabila mengangkutnya dalamjumlah partai besar maka haruslah diserta dengan DO(Delivery Order) dari PT Pertamina;Bahwa sepengetahuan saksi minyak solar yang dibawa
1.LA MIRI, A.Md.
2.TRI MURNI
Tergugat:
Pejabat Kepala Desa Labone
225 — 95
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak Iain,dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasadan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
304 — 131
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
484 — 231
Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum/ bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman
75 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
para petanisawit langganannya, sehingga antara Terdakwa MARUDUTSINAGA dengan UD Miduk dan atau saksi Lastiar Saragi tidakmempunyai hubungan kerja sebagai majikan dengan pekerja ataukaryawan atau buruh.Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA mendapat labaatau keuntungan berdasarkan persentasi atas selisin hargapembelian dari petani sawit dengan harga penjualan sawit kepadasaksi Lastiar Saragi, dan apabila Terdakwa MARUDUT SINAGAdapat menjual sawit dalam partai
27 — 5
; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebabpercekcokan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakecocokan ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, antaraPenggugat dan Tergugat ada pihak ketiga dari Tergugat ; Bahwa Saksi mengetahui selurun permasalahan antaraPenggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat ; Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tempat kediamanbersama Penggugat dan Tergugat; Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai pengurus partai
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 5
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana ;Sehingga atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor888/354/V1.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs.Gatot Suparno, S.H., M.H. haruslah di batalkan, karena tidak terdapatnyaunsurunsur
Arif Nur Hidayat, S.H.
Terdakwa:
1.BUDIONO alias BUDI Bin SUWATNO
2.MISWANTO als WANTO Bin alm SANWIREJA
62 — 12
15.000.000, yang diberikan kepada MISWANTOdan menitipkan kendaran yaitu Uang miliknya peribadi;Bahwa 1 ( satu ) Unit Kendaran Merk Mitsubhisi, Type T 120SSNo.Pol : Z 8780WK, Warna hitam meurut pengakuan MISWANTOmilik orang tua temanya yang saat itu bersamanya;Bahwa benar tidak ada buti kuitansi / surat lainya saat menitipkan danmemberikan uang tersebut, saat itu percaya sajka kerena dirinyasamasama dagang buah karena saat itu MISWANTO bilang untukModal kulakan Buah pisang dan dirinya dapet orderan partai
MUH. ASWAD LAEMBO, SE
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
204 — 90
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana..
145 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1794 K/Pdt/2017 Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya duapihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang; Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; lsi dan tanda tangan diakui;24.Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangkan jelasmenunjukkan bahwa email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI telahmemenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti suratyang sah menurut ketentuan Undang Undang ITE dan ketentuan Pasal1875 KUHPerdata