Ditemukan 20442 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 267 / Pid.B / 2014 / PN Dps
Tanggal 30 April 2014 — Yoyok Siswoyo
17 — 10
  • 267 / Pid.B / 2014 / PN Dps
    PUTUSANNomor 267 / Pid.B / 2014 / PN Dps DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acarabiasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Yoyok Siswoyo, tempat/tgl lahir, Magetan/ 24 Juni 1978, umur 35 tahun, jeniskelamin lakilaki, Kebangsaan Indonesia, alamat JI.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 22-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 27-06-2024
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 321/Pdt.P/2024/PN JKT.TIM
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
Tetty Ruswianty
64 — 0
  • izin kepada Pemohon sebagai wali / kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Rahadian Maulana Muhamad Haryo Putra Dewanto, bersama-sama dengan Para Pemilik Tanah lain yang bernama Soeharsono Soedjono, Suhartini Tarigan, Suhartono, Aris Pramudito, Anindita Suhardono, Aditya Pradono, Rahadianti Khofii Suwanditya dan Rahadianty Shoofiyah Suwandani, untuk menjual dan izin menjual atas harta berupa:
    • Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya seluas 267
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 06-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Wsp
Tanggal 27 Juni 2016 — Pemohon
13 — 5
  • Nomor 111/Pdt.P/2016/PA.Wsppertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz V halaman 267 yangdiambil alin majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 03-12-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 02-02-2014
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 6535/Pdt.G/2013/PA.Bwi
Tanggal 8 Januari 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
15 — 0
  • persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohonuntuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar KabupatenBanyuwangi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.30.14/PW.01/267
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 21-10-2010 — Putus : 25-11-2010 — Upload : 12-11-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 4244/Pdt.G/2010/PA.Jr
Tanggal 25 Nopember 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 2
  • perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2010yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor4244/Pdt.G/2010/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Jum 2002, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 267
Pengadilan PA PATI Perdata Agama
Register : 25-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA PATI Nomor 316/Pdt.P/2019/PA.Pt
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
  • Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KantorUrusan Agama Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratya nomor :267/Kua.11.18.08/PW.01/11/2019 tanggal 22 November 2019, karenaanak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya samasama beragamaIslam, tidak ada hubungan nasab, suSuan maupun semenda yangmenghalang! untuk menikah;7.
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 26-08-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 15-03-2014
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1100/Pdt.G/2013/PA.Wng
Tanggal 20 Januari 2014 — PENGGUGAT, TERGUGAT
10 — 0
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3312084104650001, tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup, telahdinatzigelen dan sesuai dengan aslinya ( buktiFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/06/VI/1986, tanggal 16 Juni 1986,bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (buktiSurat Keterangan dari Kepala Desa Baleharjo, Wonogiri, Nomor: 474.2/267,tanggal 21 Agustus 2013, bermeterai cukup, bukti (P3).Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan saksisaksi, setelahbersumpah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1951/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-12-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 256/Pdt.P/2015/PA.Wsp
Tanggal 7 Desember 2015 — Pemohon
35 — 21
  • tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama
Register : 04-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA.Pmk
Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
  • SALINAN PUTUSANNomor 0623/Pdt.G/2018/PA.Pmkeee em Il al ayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempatkediaman di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal iniberdasarkan surat kuasa nomor : 267/S.Kuasa/5/2018tanggal 31 Mei 2018 dikuasakan kepada SULAISI,S.H.1.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-08-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 337/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 3 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Hama Dg. Tompo
Terbanding/Tergugat I : Sabbara Bin Lamporo
Terbanding/Tergugat II : Perempuan Dg. Kullu
Terbanding/Tergugat III : Lelaki Baso Dg. Sese Bin Kamalu
61 — 20
  • Sese Bin Kamalu,Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pandang pandang Desa Panyangkalang, KecamatanMangarabombang Kabupaten Takalar,selanjutrnya disebut sebagai Terbanding Ilsemula Terlawan Termohon Eksekusi II ;Yang dalam hal ini Para Terlawan Termohon Eksekusi diwakili olehkuasanya bernama MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR.S.H, advokatpada kantor Advokat pada kantor Hukum Muhammad Irfan Iskandar& rekan yang beralamat di Kompleks BTP (Bumi Tamalanrea Permai)jl Kerukunan Timur 1 Blok G Nomor 267 Kota Makassar, berdasarkanHlm
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 12-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Skh
Tanggal 26 Juni 2019 — Pemohon:
Awaludin Mufti Efendi
26 — 3
  • Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1995, Pemohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi JawaTengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/01/VIII/1995 tertanggal 2 bulanAgustus tahun 1995) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunialHal 1 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pat.P/2019/PN.Skhlima (5) orang anak, yaitu Rosiati Putri Murtakim, Syamridho HafidzMurtakim, Khofifah Aulia Murtakim, Faizin Irfan Murtakim, KhotimatulKhoiri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1782 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA,Tbk vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
151 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2038/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — PT GROBEST INDOMAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
44 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2038/B/PK/Pjk/2019Oil bukan barang yang dikecualikan dan merupakan barang yangdilakukan melalui proses pabrikasi yang terutang PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 7 UndangUndang Pajak PertambahaNilai juncto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 16-10-2008 — Putus : 19-11-2008 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1282/Pdt.G/2008/PA.Sit
Tanggal 19 Nopember 2008 — PEMOHON DAN TERMOHON
47 — 2
  • Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor 267/52/V1/2001 Tanggal 28Juni 2001, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (P.1);B. SaksiSaksi:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA vs Drs. AGUS BAMBANG SETIOWIDODO, MPD;
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 60 PK/TUN/2019sebagai Kepala Daerah untuk mengukuhkan atau tidak mengukuhkanTermohon Peninjauan Kembali sebagai Kepala Badan Pajak danRetribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Bahwa bahasa hukum kata dapat tercantum dalam lampiran Il,halaman 86, BAB Ill, angka 267 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Perundangundangan, yang menyebutkan: Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yangdiberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 03-06-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 81/Pdt.P/2013/PA.WSP
Tanggal 12 Juni 2013 — Arase bin Saide
28 — 17
  • tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara it 1, sepanjang denganrnuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan mempernlikan nflai nilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,balk alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karenaitu tanpa mengurangi keniuliaan dart tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azharJuz IV halaman 267
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 35/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 18 Agustus 2014 — MIRTO PAKAYA
67 — 6
  • Banggai Tahun 2013; - 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/267/Bag. Ekon tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kab. Banggai Tahun 2013; - 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Banggai Nomor 5001797/Bag. Ekon tentang Tambahan Alokasi Pagu Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kab. Banggai Tahun 2013; - 1 (satu) Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/270/Bag. Ekon tentang Tambahan Pagu Raskin Bulan Ke-13 Kab. Banggai Prop.
    Banggai tahun 2013;37)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/267/Bag. EkonTentang Penetapan Pagu Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kab. Banggaitahun 2013;38)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Banggai Nomor 5001797/Bag. EkonTentang Tambahan Alokasi Pagu Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kab.Banggai tahun 2013;39)1 (satu) Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/270/Bag. Ekon TentangTambahan Pagu Raskin Bulan Ke13 Kab. Banggai Prop.
    Rp.178.560.000)Total Kerugian Negara> Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati BanggaiNomor 500/267/Bag. Ekon tentang Penetapan Pagu Beras Bagi RumahTangga Miskin Kab. Banggai Tahun 2013, tanggal 15 Januari 2013, DesaJayabhakti kec. Pagimana Kab.
    Rp.178.560.000)Total Kerugian Negara> Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati BanggaiNomor 500/267/Bag. Ekon tentang Penetapan Pagu Beras Bagi RumahTangga Miskin Kab. Banggai Tahun 2013, tanggal 15 Januari 2013, DesaJayabhakti kec. Pagimana kab.
    Banggai Tahun 2013;1 (satu) bundel Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/267/Bag. Ekon tentangPenetapan Pagu Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kab. Banggai Tahun 2013;1 (satu) bundel Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/797/Bag. Ekon tentangTambahan Alokasi Pagu Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kab. BanggaiTahun 2013;1 (satu) bundel Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/270/Bag. Ekon tentangTambahan Pagu Raskin Bulan Ke13 Kab. Banggai Prop.
    Banggai Tahun 2013;Putusan Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 99 dari 1011 (satu) bundel Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/267/Bag. Ekontentang Penetapan Pagu Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kab.Banggai Tahun 2013;1 (satu) bundel Keputusan Bupati Banggai Nomor 5001797/Bag. Ekontentang Tambahan Alokasi Pagu Beras Bagi Rumah Tangga MiskinKab. Banggai Tahun 2013;1 (satu) Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/270/Bag. Ekon tentangTambahan Pagu Raskin Bulan Ke13 Kab. Banggai Prop.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 36/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 19 Juli 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DR. H. SULTANI, S.Pd, M.Si Bin SAMPEWALI Diwakili Oleh : H. BAHARUDDIN SIDE, SH.,MH, Dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI RENY RUMMANA R, SH. MH
81 — 57
  • 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012
  • SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012
  • SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012
  • SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012
  • SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012
  • SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012
  • SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012
  • SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012
  • SDN 267
    Baru 10.000.00014 SDN 154 Pinran 30.000.00015 SDN 267 Pinrang 30.000.00016 SDN 184 Pinrang 30.000.00017 SDN 274 Pinrang 30.000.00018 SD Inp Baruppu 30.000.00019 SDN 43 Pinrang 30.000.00020 SDN 221 Pinrang 30.000.00021 SDN 42 Pinrang 30.000.00022 SDN 163 Pinrang 30.000.00023 SDN 264 Pinrang 30.000.00024 SDN 38 Pinrang 40.000.00025 SDN 140 Pinrang 30.000.00026 SDN 47 Pinrang 30.000.00027 SDN 45 Pinrang 30.000.00028 SDN 223 Pinrang 40.000.00029 SD Inp tanttu 40.000.00030 SDN 197 Pinrang 40.000.00031
    DIKPORA/ V/ 2012SDN 116 Pinrang Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 267
    / V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012Hal.41 dari 67 hal.Put.No.36/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 267
    Nomor: 78/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 105 Pinrang Nomor: 54/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 181 Pinrang Nomor: 52/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 228 Pinrang Nomor: 51/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SMP 2 Patampanua Nomor: 62/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 127 Pinrang Nomor:SDN 218 Pinrang Nomor:SDN 116 Pinrang Nomor:SDN 195 Pinrang Nomor:SDN 119 Pinrang Nomor:SDN 132 Pinrang Nomor:SDN 194 Pinrang Nomor:SDN 184 Pinrang Nomor:SDN 151 Pinrang Nomor:SDN 154 Pinrang Nomor:SDN 274 Pinrang Nomor:SDN 267
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 19-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 4/PID.PRAP/2017/PN RAP
Tanggal 19 Mei 2017 — Pidana - 1. SAMSINAR Br SIREGAR Kapolri di Jakarta Cq. Kapolda Sumut di Medan Cq. Kapolres Labuhanbatu di Rantauprapat Lawan - Dr. MARTAON BARUMUN SIREGAR
236 — 54
  • SUHERI menerima laporanPemohon yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 1870 / X /2016 /SU/ RESLBH, tanggal 07 Oktober 2016, tentang tindak pidanaseorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keteranganpalsu tentang ada atau tidaknya, kelemahan atau cacat, sebagaimanadimaksud pasal 267 ayat (1) dari KUHPidana;B.
    oleh karena dikabulkan atau tidaknya petitum tersebuttergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitumpetitum lainnyasehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian setelahpetitumpetitum lainnya dipertimbangkan;Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 2 dari PermohonanPemohon yang memohon agar Hakim yang mengadili perkara inimenyatakan penghentian penyidikan kasus Dengan sengajamemberikan surat keterangan palsu tentang ada tidaknya penyakit,kelemahan atau cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267
    Penghentian Penyidikan Demi Hukum, atas alasan nebis in idemkarena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakantindak pidana yang pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudahmemperoleh kekuatan hukum tetap, tersangka meninggal duniamaupun karena alasan kadaluarsa sebagaimana Pasal 78 KUHP ;Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan penyidikanTindak Pidana Dengan sengaja memberikan surat keterangan palsutentang ada tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 267