Ditemukan 11447 data
101 — 19
MulyadiYacob, surat permohonan keringanan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yangdisampaikan dari Partai Golkar Kota Sungai Penuh yang ditanda tangani oleh KetuaPartai Golkar Kota Sungai Penuh H.
116 — 35
didalam UUD 1945 maupundidalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM karenanya tidak satupun ketentuanyang mengatur perlindungan terhadap hak asasi masusia baik didalam UUD1945 maupun UU No 39 tahun 1999 tentang HAM boleh diartikan bahwasiapapun atau pihak manapun dibenarkan untuk mengurangi, merusak, danmenghapus hak asasi manusia, seperti telah diatur didalam ketentuan Pasal 74UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi :Tidak satu ketentuanpun dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, Partai
27 — 2
adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini.Menimbang bahwa bukti P2, adalah akta autentik yang telahmemenuhi syarat formil dan materil tentang akta autentik, bukti manamenerangkan bahwa Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi serta2 orang anaknya adalah satu keluarga, berdasarkan bukti tersebut telahterbukti bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah satukeluarga yang mempunyai 2 orang anak sampai dengan saat ini.Menimbang bahwa bukti P3 adalah Akta di bawah tangan yangbersifat partai
80 — 19
terhadap usulan atau proposal oleh Tim Teknis /petugas lapangan dalammemilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkanyaitu :Pada sekira bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO sebagaiWakil DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas melakukanmewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lainnya,mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga / Instansilainnya telah menggunakan kesempatannya sebagai pimpinan dewan yangberasal dari Partai
Banjarnegara dariPPP) dirumahnya di Desa Bandingan Kecamatan Bawang, sekirabulan November 2011 setelah pertemuan sosialisasi yangmengatakan kepada saksi bahwa Dana Jitut dan Jides tahun 2011tersebut sampai di Banjarnegara adalah atas usaha dari PPP(Partai Persatuan Pembangunan).Bahwa saksi bersama kelompok tani yang lain menyerahkanuang aspirasi dari dana Jitut tersebut karena merasa takut danabantuan tersebut dialinkan dan tahun berikutnya tidakmendapatkan bantuan lagi.Bahwa PRIYO RAHARJO juga meminta
Hal tersebutsama sekali tidak ada kaitannya.Bahwa saksi tidak tahu apakah BPKP Jawa Tengah pernah melakukan auditkegiatan Jitut Jides di Kabupaten Banjarnegara.143Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.1 SAKSI AZIZ NURDIN bin NGAFIDUN;: Bahwa saksi kenal dengan EDI YUSMIANTO, sebagai Ketua partai PPP Kab.Banjarnegara dan juga sebagai anggota DPRD Kab.
Banjarnegara periode 2009 2014.e Bahwa saksi sebagai Wakil Bendahara Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjarnegara dan selaku Direktur CV.
denganmengatakan ini yang mau ngurus dari medayu.Bahwa PRIYO RAHAHJO secara bersamasama dengan LUTHFI AHMADmelakukan pungutan dana dari masingmasing kelompok tani dan sebagian melaluiSAIRAN, yang seharusnya digunakan kelompok tani sesuait RUKK tersebut atasperintah Terdakwa EDI YUSMIANTO dan setelah uang pungutan terkumpuldiserahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, kemudian PRIYO RAHARJO danSAIRAN mendapatkan uang imbalan/jasa sedangkan LUTHFI AHMAD telahdijanjikan untuk dijadikan calon legislatif dari Partai
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
192 — 33
Arif RahmanHakim Bandar Lampung yang pernah digunakan sebagai PoskoPencalegan PAN dan saksi membayarkan uang sebesar Rp. 2,5 Miliarsebanyak 2 kali kepada ALZIER Mantan Ketua Partai Golkar PropinsiLampung;Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi juga atas perintah ZAINUDDINHASAN membayar uang sebesar Rp. 2,5 Miliar untuk pembelian lahanseluas 34 Hektar di Kec.
Lampung Selatan periode 20162021; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 saat itu dibulanpuasa, Terdakwa datang menemui saksi bersama AGUS BHAKTI NUGROHO, kedatangannya bermaksud untuk bergabung dengan ormas Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), Saksi persilahkan Terdakwa bergabung, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pekerjaan, jatah proyek di Kab.
Rp.50.000 sejumlah total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yangdiikat dengan karet.Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.ZULKIFLI HASAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, atasketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi membenarkan dan tetappada keterangan tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi dari Partai
komunikasi antara adik saksidan saksi terjadi di rumah, pembicaraan tempat di Swiss Bell setelahpertemuan buka puasa;Bahwa setelah pertemuan buka puasa di rumah saksi, ada komunikasi,saksi tanyakan bagaimana persiapan acara, apakah sudah bagus, saksimenyampaikan agar menggunakan Swissbell dan AGUS menyampaikanberhasil dengan harga Rp. 500ribuBahwa AGUS yang saksi maksud adalah AGUS BAKTI NUGROHO, saksimengenalnya sejak menjadi anggota DPR;Bahwa tidak ada hubungan AGUS dan adik saksi, samasama di partai
diantaranya oleh CV Karya Pakaranu senilai 1,2 M,peningkatan hotmix desa Babulang CV Graha Yuda senilai Rp.800 juta, CVWira Bumi perkasa senilai Rp.550juta, CV Duta Agung Persada senilai Rp1,48M, rehabilitasi jalan irigasi DI Way Hamsari oleh CV Laut Merah Rp.963juta.Bahwa di tahun 2018, Terdakwa memiliki pekerjaan di dinas PUPR, awalnyadiakhir tahun 2017 Terdakwa ditelpon oleh SYAHRONI, bahwa ada AGUSBAKTI NUGROHO orang PAN dan orangnya Bupati ingin bertemu Terdakwadan meminta Terdakwa masuk ke partai
174 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan diterima olehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty
Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty
Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
348 — 150
Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwamelalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan.2 Wafid Muharam, sebesar Rp6.550.000.000,00 (enam milyar lima ratuslima puluh juta rupiah), yang diserahkan beberapa kali dan diterimamelalui Paul Nelwan dan Poniran.3 Mahyuddin,sebesar Rp500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah) yangdiserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokratdi Bandung.4 Adirusman Dault, tanggal 6 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta
Rosasebesar Rp. 21 Milyar tersebut dan dibilang Anas : ente minta balik lalu olehsaksi disampaikan ke Rosa minta balikuang itu kalau tidak nanti kau dipecat;Bahwa saksi telah mengenal AnasUrbaningrum sejak tahun 2004 samasamadi partai Demokrat dan bersamasamakomitmen mengusung Anas Urbaningrummenjadi presiden;141Bahwa sepengetahuan saksi aliran feeuntuk proyek Hambalang dari PT AdhiKarya ini diberikan melalui MachfudSuroso;Bahwa Machfud Suroso adalah direkturPT.
DGI dan Machfud Surosomembawa PT Adhi Karya;Bahwa saksi membenarkan adanyapembagian uang pada saat Kongrespemilihan ketua umum Partai Demokratdan salah satu tujuan dari pemberian uangfee proyek Hambalang adalah untukmensukseskan Anas Urbaningrum jadiKetua Umum partai Demokrat yangnantinya disiapkan jadi presiden;Bahwa pembagian uang dikongres PartaiDemokrat sebagian menggunakan uangdari fee proyek Hambalang, dan sebagian142lain menggunakan uang proyek diuniversitasuniversitas;Bahwa saksi membenarkan
ANAS URBANINGRUM.778 1 (satu) buah PIN berwarna biru berlogo Partai Demokrat yang bertuliskanANAS untuk Demokrat.779 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Toyota Jeep No. Pol B 55SFR warna Hitam.780 1 (Satu) lembar kertas warna kuning terdapat tulisan tangan bertuliskan:Hambalang 26/8 20101.GDM =Privilege Sub con2. porsi =15% x 1,2 M (Multi Years)3.
AgendaRSM15278 untuk diteliti dan selesaikan tanggal 15 Maret 2013. 10035.5 (lima) lembar foto copy Daftar Nama dan Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun 2010. 10036.2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Tahun 2010. 10037.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Komisi X Tahun 2010. 10038. 1 (satu) lembar foto copy Daftar
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 tersebut diatas, Penggugat tidak adasatupun melanggar ketentuan tersebut dan apabila dikaitkan dengan hasil TimPemeriksaan yang diangkat berdasarkan surat perintah untuk melakukanpemeriksaan Nomor : KP 06.02/II.D9/7177/2014 dimana Tim13Pemeriksa hanya mengeluar Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukankepada Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang mana laporan TimPemeriksa tersebut hanya menuduh secara subyektif
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan Penggugat yang secara salah dan keliru menarik PT.Bumiputera BOT Finance sebagai Tergugat dalam perkara inidipandang bertentangan dengan Prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata, sehingga gugatan yang diajukan PenggugatEror In Persona karena keliru menarik PT. Bumiputera BOT Financesebagai Tergugat dalam perkara ini;c. Bahwa eksepsi gugatan Penggugat Eror In Persona yakni Keliru PinakYang ditarik Sebagai Tergugat berpedoman pada pandapat ahlihukum M.
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
36 — 23
Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
75 — 16
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
257 — 222
YK tanggal16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara JohanisRichard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telahdikuatkan dengan Putusan PTUN
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
218 — 119
Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 24 UndangUndangNomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yangmenyebutkan:Pasal 24.(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikatuntuk maksudmaksud damali.(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhakmendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atauorganisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannyapemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengantuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Penggugat seluruh tanaman dihancurkandengan traktor hingga rata dengan tanah dan dengan perbuatan iniPenggugat tidak pernah menerima ganti rugi tanaman sepeserpun;19.Bahwa Penggugat telah ditekan, dipaksa dan diancam oleh Tergugat Il danTergugat Ill, bahwa apabila tidak memberikan tanah dengan cumacumakepada Tergugat , maka Penggugat diancam akan dicap sebagai PKIkedua;20.Bahwa Penggugat tidak berdaya pada waktu itu, tidak ada rasa takut yangmelebihi rasa ketakutan dituduh sebagai anggota Partai
198 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak23ilmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, Nomor 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti, suratbukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawahtangan yang bersifat partai
109 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
realisasinya, tetapi justruTergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembali mengumpulkan paraPetani yang berasal dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Durenan sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) orang dan Dusun Balerejo sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang,dan meminta para Petani untuk pindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu diDusun Tegalrejo dengan ancaman apabila para Petani tidak mau / menolak untukdipindahkan maka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTI)atau anggota Partai
126 — 36
Jembersebagian sudah didirikan bangunan berupa rumah tinggal Penggugat II/DARINAH berpuluhpuluh tahun lamanya yang juga merupakan abhliwaris (alm) Soemardi.Bahwa, oleh karenanya ambisi Tergugat terhadap tanah warisan (alm)Soemardi mestinya diajukan dalam bentuk Gugatan contentioso yaituperkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dantergugat), karena sebagian tanah warisan tersebut telah puluhantahun dikuasai ahli waris yang lain;Sehingga Permohonan Penetapan Voluntair yang diajukan
Terbanding/Tergugat I : NOVI KUSUMA YULIADI
Terbanding/Tergugat II : SRI SUNDARI
Terbanding/Turut Tergugat I : SOEGIANTO, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Kudus
86 — 86
Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantum dalam bukunyaM.
61 — 15
Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.
Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.
Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.
Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekali. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD.3) Sedangkan tugas dan tanggung jawab badan musyawarah adalah :a.
ARRY SETYO BESSY, S.T.
Tergugat:
Gubernur Bengkulu
180 — 114
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau,; d.