Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1)(6)Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 20-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbg
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs PARAPAT SIMAMORA
94 — 50
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat) Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbgc.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 28-08-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4745/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 19 Juni 2014 — Penggugat lawan Tergugat
83 — 24
  • Dikatakantidak benar karena ada penekanan sering meninggalkan rumah kediamanbersama seolaholah dalam konotasi negative;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH INDONESIA
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT.ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajibdipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperolehpenjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku sejak tanggal diterbitkan;Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuanperpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas,seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) meminta terlebin dahulu Surat Keterangan
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN WATES Nomor 127/Pid.B/2013/PN.Wt
Tanggal 9 Desember 2013 — I. Angger Tetuko dan terdakwa II. Andry Tri Cahyoko
80 — 8
  • Penasihat Hukum dalam pemeriksaan dan hakuntuk segera diperiksa;e Bahwa terdakwa I menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.e Bahwa metode pemeriksaan, awalnya terdakwa I diminta menceritakan kronologikejadian kemudian baru dilakukan tanya jawab sambil membuat BAP;e Bahwa waktu diperiksa terdakwa I dalam keadaan sehat dan diperiksa dengan rileksdan santai, waktu itu boleh merokok tetapi tidak merokok karena ruangan ber AC,diberikan air minum;e Bahwa tidak ada saksi melakukan kekerasan atau penekanan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 01-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2017
Tanggal 31 Januari 2018 — SERDA AHMAD JUNAIDI
115 — 40
  • tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 28-12-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018
Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
AGUNG ANDI SANTOSA
214 — 164
  • Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuaiDakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkanbahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturanhukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalamhal ini DanLanud Sam Ratulangi agar setiap prajurit menjauhi dantidak terlibat dalam kehidupan yang boros, mendatangi tempattempathiburan malam dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwalakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Ba HarfasSifasint yang
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 26-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : SAEFUDIN ZUHRI Bin M. HAVIS
93 — 52
  • Bahwa dalam sosialisasi tersebut, tidak ada penekanan jikaKepala Desa wajib untuk mengambil atau memasukkan dalam APBDesDesa Tahun 2017 terkait pembiayaan Lampu Tenaga Surya tersebut,karena acara tersebut hanya mensosialisasikan atau mempromosikanLampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi, terdakwa kembali menemuisaksi Suyadi dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikanuntuk pelaksanaan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
    menerima danmengkoreksi permohonan pencairan, maka saksi Yuda dan saksi Bedimeminta kepada Kepala Desa agar memasukkan anggaran pengadaanLampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dalam APBDes nya,berdasarkan perintan saksi Suyadi selaku Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa untuk memasukkan kegiatan pengadaan LampuPenerangan Jalan Umum, dan apabila tidak dimasukkan dalam APBDes,maka permohonan pencairan APBDes tidak akan diverifikasi danmendapatkan rekomendasi pencairan oleh saksi Suyadi.Bahwa atas penekanan
    Bahwa dalam sosialisasi tersebut, tidak ada penekanan jikaKepala Desa wajib untuk mengambil atau memasukkan dalam APBDesDesa Tahun 2017 terkait pembiayaan Lampu Tenaga Surya tersebut,karena acara tersebut hanya mensosialisasikan atau mempromosikanLampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi, terdakwa kembali menemuisaksi Suyadi dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan untuk pelaksanaan pengadaan Lampu PeneranganJalan Umum (LPJU)
    menerima danmengkoreksi permohonan pencairan, maka saksi Yuda dan saksi Bedimeminta kepada Kepala Desa agar memasukkan anggaran pengadaanLampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)dalam APBDes nya, berdasarkanperintah saksi Suyadi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa untuk memasukkan kegiatan pengadaan Lampu Penerangan JalanUmum, dan apabila tidak dimasukkan dalam APBDes, maka permohonanpencairan APBDes tidak akan diverifikasi dan mendapatkan rekomendasipencairan oleh saksi Suyadi.Bahwa atas penekanan
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 19-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 23/Pid.B/2018/PN Lbj
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.Bayu Kusuma Nugraha,SH
2.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
1.YOHANES DON BOSKO alias DON
2.YOHANES KONTIUS LATU Alias YANCE
3.SIPRIANUS SONLI alias SIPRI
83 — 24
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-08-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 1101/Pid.Sus/2014/PN.Bks
Tanggal 21 Oktober 2014 — Munir Awangsyah als Munir bin H. Mastur (Alm)
29 — 8
  • Bksdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyadalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyekhukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsurmateriel Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalahTerdakwa Munir Awangsyah als Munir bin H.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 25-09-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 376/Pid.Sus/2015/PN.TBT
Tanggal 25 September 2015 — ABDUL HALIK Alias ALIK
29 — 7
  • Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah iaterbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama ABDUL HALIK Alias ALIK sebagaiTerdakwa
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 10-08-2011 — Upload : 05-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 107-K/PM I-02/AD/ VI /2010
Tanggal 10 Agustus 2011 — SERKA SARBAINI PANJAITAN
29 — 18
  • Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinanTNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajuritTNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangipenggunaan dan peredaran Psikotropika atau Narkoba namun justruTerdakwa menggunakannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidakpeduli dengan perhatian dan perintah pimpinan INI tentang laranganmengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa sebelumnya telahmelakukan tindak pidana penganiayaan dan perkara telah selesaidisidangkan
Pengadilan PN RUTENG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 23-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN RUTENG Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg
Tanggal 26 Februari 2020 — SALES NASUR Alias SALES
117 — 51
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenaiunsur kesatu barangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 23-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Kdl
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
D. BRAMANDOKO
Terdakwa:
Hari Nugroho Hadi Alias Kamra Bin Sophie Arto Hadi
33 — 8
  • Unsur setiap orang ;Menimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Di persidangan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43555/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
127 — 28
  • Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 12-08-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PA PARE PARE Nomor 254/Pdt. G/2014/PA Pare
Tanggal 10 Februari 2015 — - PENGGUGAT - TERGUGAT
70 — 27
  • Tidak benar pula jawaban Tergugat bahwa Penggugat pernah berselingkuhdengan lelaki Kungkung karena kejadian yang sesungguhnya bahwa Tergugattidak pernah menangkap tangan Penggugat dengan lelaki Kungkung sedangbersama, Tergugat hanya melakukan penekanan kepada Penggugat denganlelaki tersebut sampai lelaki tersebut mengakui perouatannya karena ternyataTergugat memukuli lelaki tersebut sampai mau mengakui perbuatannyadengan Penggugat dengan menyertakan buktibukti kKesaksian anakanak dariPenggugat dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES,
264 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila penerima manfaat bunga bukanpihak yang secara substansid nyatanyata merupakan pemilikmanfaat yang sesungguhnya (Beneficial Owner), makaIndonesia dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syaratatau tidak agar memperoleh fasilitas P3B Indonesia Belandadengan pertimbangan bahwa perlu dicermati usaha untukmenyalahgunakan
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 83/Pid.B/2015/PN.Psr
Tanggal 11 Nopember 2015 — KASMORO Bin JOTO
76 — 8
  • Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;A.d 1 .Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukumtersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung padaunsurunsur materiil
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Pencurian
Register : 07-07-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 72/Pid.B/2014/PN.Kds
Tanggal 13 Agustus 2014 — - KISMANTO Als SURO Bin SALAM - ARI MULYONO Bin SUBAI - HENDRI PURNOMO Bin SUROTO - MUHAMMAD ULIL ALBAB Bin SUNARDI
43 — 8
  • Unsur Barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalahadanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, danatas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupunrohaninya mampu untuk bertanggung jawab;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara iniadalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana,jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkanmengenai
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Pencurian
Register : 17-05-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Pbm
Tanggal 25 Juli 2016 — SURLAN BIN SAKOKv
26 — 20
  • Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja,orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampubertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentusebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah diaTerdakwaterbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung padapembuktian unsurunsur materiil dari Dakwaan;Menimbang, bahwa Barang