Ditemukan 11447 data
122 — 291
Erick Hariyona dengan mengajungkan tanda tiga jari,sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung semua calon dan bersifat netraldalam pemilukada ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa terdapat larangan bahwa kepala desa atau (Wali nagari dalam konteks ini)dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partaipolitik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atautim sukses peserta
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
183 — 92
DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan ;Sebagai pelaksana proyek Desa;Menyjadi pengurus partai politik; dan/atauMenjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;15.
1.HENDRI DUNAN
2.FEBRIANSYAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUKIT INDAH
123 — 123
Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 22/G/2021/PTUN.PLGj. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;l. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
480 — 369
Bahwa, berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Juncties UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan danHalaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 232/G/2021/PTUNJKT.Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,menyebutkan
SUDIJONO
Tergugat:
1.Andi Ainul Arifin
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq Pimpinan Divisi Simpan Pinjam Unit Pasar Leces
4.Galih Prakoso. S.T
5.Badan Pertanahan Nasioinal Kabupaten Probolinggo
111 — 10
Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Menimbang, bahwa dalam gugatan pelawanan dimana Pelawanmengajukan perlawanan atas dengan dalil awalnya Terlawan 1 (Andi Ainul Arifin) mendapat surat dari Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 20Oktober 2014, perihal Panggilan (Aanmaning) terkait PermohonanEksekusi
1.UNTUNG SYAH PUTRA, SH.
2.VINNA INKA MELLINA, SH
Terdakwa:
Maizuli Ardi alias Panjul
272 — 129
dengan masapenangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) helai selimut berwarna campuran merah, pink, hijau dan kuning; 2 (dua) buah spanduk yang digabung menjadi satu denganmenggunakan tali yang mana 1 (Satu) spanduk bertuliskan partai
77 — 35
Rangkaian tahapantahapantersebut dimulai dari penyusunan undangundang, peraturan pemerintah,pembentukan institusi pelaksana, legalitas partai politik, penyusunan daftar pemilihdan seterusnya.
39 — 16
Yusri dari Partai Aceh diLapangan Bola Kaki Geulumpang Panyong Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen dengan mengederai sepeda motor TVS warna hitam hitam merahtanoa Nomor Polisi depan belakang, sesampai di Desa Tingkeum ManyangKecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, terdakwa dan saksi Lahmat BinMustafa langsung pergi kerumah saudara Pakistan (DPO) yang terletak diDesa Pante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalamHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN Birperjalanan terdakwa menanyakan
268 — 76
Dan saksi pernah membaca Ikrarwakaf dan kyai Hasbullah waktu itu sebagai Ketua Partai NU tahun 1950. Dankyai Hasbullah sebagai orang yang berkopetensi pembangunan diKedungsrok0. ; 7 2722 2o= no nn nnn nnn nn non nnn nnn nn nnn nnn nn neBahwa wakaf tersebut untuk Madrasah NU. Tetapi akhirnya .SMP dan SMADiponegoro sudah terpisah dengan NU dan tidak ada laporan kepada NU, tetapiuntuk SD ada laporan kepada LP.
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
(ili) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata,...
233 — 39
. : LKB/O1/X/2007/Polsek, tertanggal 03 Oktober2007, yang menerangkan bahwa Saudara Nok Belyaky telah melaporkanbahwa telah hilang/tercecer 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah MenengahPertama (SMP) asli, dan ljasah tersebut hilang pada saat pelapor sedangmengurus berkasberkas untuk Anggota Dewan Partai PDK di Saumlakipada tahun 2004); 2222222 n nnn nnn nnn n neenonn Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggaptermuat
94 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 305 K/TUN/2016Untuk mengubah anggaran dasar atau untuk membubarkan yayasandiperlukan keputusan rapat antara pengurus dan badan pengawas yangdihadiri oleh sekurangkurangnya % (tiga per empat) jumlah suara yangsah dan dikeluarkan dalam rapat itu dan keputusan itu disetujui olehpengurus besar Partai Nahdlatul Ulama;Bahwa kemudian pengurus Yayasan Waofiyah Madrasah Nahdlatul Ulamamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan beberapapengurus dan Notaris Mohamad Rifat Tadjoedin
50 — 50
Bahwa setelah sdri Andri Purwaningtyas dan saksi V sdriRohma Suci Triana tidak diterima menjadi PNSD Jatim, Terdakwa dansaksi VII sdr Wadi Sekretaris Partai Demokrta Kota Kediribertanggungjawab atas pengembalian uang saksi V sdri Rohma SuciTriana dan sdri Andri Purwaningtyas namun setelah saksi VII sdrWadi Setiono Terdakwa hubungi ia mengatakan tidak punya uang,kemudian Terdakwa minta tolong saksi Serda Sutoyo menanggulangipengembalian uang sdr Sukardi.11.
275 — 69
Pasangan Calonyang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan PartaiPolitik. (b) Pasangan Calon perseorangan yang didikungoleh sejumlah orang i 15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagaipaket Pasangan dari Penggugat inperson tidak ikut sertamengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat' formil gugatan karena tidakMlterpenuhinya prasa persona standi judicio =;16.
122 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena Penggugat telah memasukkanketentuan Ps. 1313 dan Ps. 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukumpositanya, maka perjanjian tersebut (yang dibuat oleh dan antaraPenggugat dengan Tergugat Il) mempunyai konsekuensi yuridissebagaimana prinsip partai kontrak dalam Ps. 1340 (1) KUH Perdatayang menyatakan : Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya ;Selain dari ketentuanketentuan di atas, Yurisprudensi tetapMahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tertanggal07 Juli
HASAN SUWAKUL, S.Ag
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
249 — 77
sebagaimanadikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangHalaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN3.4.Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
60 — 16
Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
140 — 34
tidakberkomunikasi dengan Memet;Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang yang dibawa oleh saksi PetrusHanter yang diserahkan kepada saksi Fenny uang untuk apa;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Memet untuk menemanisaksi Petrus Hanter untuk menemui saksi Fenny;Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama pak Cu;Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN PtkBahwa sebelum terdakwa dihukum, sejak tahu 2002 terdakwa bekerjasebagai pedagang semabko dari Malaysia yang dibawa ke Indonesiadalam partai
102 — 20
2013 dan mendaftar Calon Legeslatif Barito Utara tahun20132019;Bahwa hasil saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara padawaktu itu saksi hanya menempati urutan ke2 dan kemudian saksimendaftar Calon Legislatif Barito Utara tahun 20132019 dan berhasilterpilin dan dilantik sampai sekarang;Bahwa mekanisme pendaftaran calon legislatif Barito Utara saatterdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif Barito Utara periode 20132019 hanya menyerahkan ijazah untuk persyaratan mencalon legislatifkepada Partai
Tingangmendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bakalcalon Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utaradengan diusung oleh Partai PDIP dan PBB;Bahwa saksi Mulyar S. juga meminta kepada terdakwa M.
persyaratanadministrasi ditetapbkan oleh KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadiCalon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berpasangan dengan Yusia S.Tingang dan akhirnya mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBarito Utara namun tidak terpilih dan kalah menduduki peringkat 2 dalamHalaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikpemilihan tersebut dan selanjutnya saksi Mulyar S. kembali mendaftarkan dirike KPUD Kabupaten Barito Utara sebagai Calon Anggota Legislatif DPRDKabupaten Barito Utara dari Partai
126 — 35
dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) Partai
NasionalDemokrat Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkankepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatidengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Anggota Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X
NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/