Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb
Tanggal 17 Nopember 2020 — ZULPIYAN, S.H. Pgl. JON
122291
  • Erick Hariyona dengan mengajungkan tanda tiga jari,sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung semua calon dan bersifat netraldalam pemilukada ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa terdapat larangan bahwa kepala desa atau (Wali nagari dalam konteks ini)dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partaipolitik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atautim sukses peserta
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 3/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
18392
  • DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan ;Sebagai pelaksana proyek Desa;Menyjadi pengurus partai politik; dan/atauMenjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;15.
Register : 23-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 22/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.HENDRI DUNAN
2.FEBRIANSYAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUKIT INDAH
123123
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 22/G/2021/PTUN.PLGj. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;l. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Register : 04-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
480369
  • Bahwa, berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Juncties UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan danHalaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 232/G/2021/PTUNJKT.Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,menyebutkan
Register : 03-03-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 12/Pdt.plw/2020/PN Krs
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
SUDIJONO
Tergugat:
1.Andi Ainul Arifin
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq Pimpinan Divisi Simpan Pinjam Unit Pasar Leces
4.Galih Prakoso. S.T
5.Badan Pertanahan Nasioinal Kabupaten Probolinggo
11110
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Menimbang, bahwa dalam gugatan pelawanan dimana Pelawanmengajukan perlawanan atas dengan dalil awalnya Terlawan 1 (Andi Ainul Arifin) mendapat surat dari Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 20Oktober 2014, perihal Panggilan (Aanmaning) terkait PermohonanEksekusi
Register : 04-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Swl
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.UNTUNG SYAH PUTRA, SH.
2.VINNA INKA MELLINA, SH
Terdakwa:
Maizuli Ardi alias Panjul
272129
  • dengan masapenangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) helai selimut berwarna campuran merah, pink, hijau dan kuning; 2 (dua) buah spanduk yang digabung menjadi satu denganmenggunakan tali yang mana 1 (Satu) spanduk bertuliskan partai
Register : 13-02-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 30-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/PLW/2012/PTUN-JKT
Tanggal 17 April 2012 — Ir. Iskandar Maliki, MM;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.H. Khamami, SH
7735
  • Rangkaian tahapantahapantersebut dimulai dari penyusunan undangundang, peraturan pemerintah,pembentukan institusi pelaksana, legalitas partai politik, penyusunan daftar pemilihdan seterusnya.
Register : 16-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor Nomor 285/Pid Sus/2016/PN Bir
Tanggal 24 Januari 2017 — M. YUSUF Bin ILYAS
3916
  • Yusri dari Partai Aceh diLapangan Bola Kaki Geulumpang Panyong Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen dengan mengederai sepeda motor TVS warna hitam hitam merahtanoa Nomor Polisi depan belakang, sesampai di Desa Tingkeum ManyangKecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, terdakwa dan saksi Lahmat BinMustafa langsung pergi kerumah saudara Pakistan (DPO) yang terletak diDesa Pante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalamHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN Birperjalanan terdakwa menanyakan
Register : 02-11-2010 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 3862/PDT.G/2010/PA.SBY
Tanggal 19 Juli 2011 — Penggugat Vs Tergugat
26876
  • Dan saksi pernah membaca Ikrarwakaf dan kyai Hasbullah waktu itu sebagai Ketua Partai NU tahun 1950. Dankyai Hasbullah sebagai orang yang berkopetensi pembangunan diKedungsrok0. ; 7 2722 2o= no nn nnn nnn nn non nnn nnn nn nnn nnn nn neBahwa wakaf tersebut untuk Madrasah NU. Tetapi akhirnya .SMP dan SMADiponegoro sudah terpisah dengan NU dan tidak ada laporan kepada NU, tetapiuntuk SD ada laporan kepada LP.
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593/B/PK/Pjk/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ili) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata,...
Register : 05-05-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 26/PID.B/2011/PN.SML
Tanggal 15 Agustus 2011 — NOCH BELYAKI Alias NOCH
23339
  • . : LKB/O1/X/2007/Polsek, tertanggal 03 Oktober2007, yang menerangkan bahwa Saudara Nok Belyaky telah melaporkanbahwa telah hilang/tercecer 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah MenengahPertama (SMP) asli, dan ljasah tersebut hilang pada saat pelapor sedangmengurus berkasberkas untuk Anggota Dewan Partai PDK di Saumlakipada tahun 2004); 2222222 n nnn nnn nnn n neenonn Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggaptermuat
Register : 23-06-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — YAYASAN WAQFIYAH NAHDATUL ULAMA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN., II. PT. BUANA PACIFIK INTERNATIONAL;
9447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 305 K/TUN/2016Untuk mengubah anggaran dasar atau untuk membubarkan yayasandiperlukan keputusan rapat antara pengurus dan badan pengawas yangdihadiri oleh sekurangkurangnya % (tiga per empat) jumlah suara yangsah dan dikeluarkan dalam rapat itu dan keputusan itu disetujui olehpengurus besar Partai Nahdlatul Ulama;Bahwa kemudian pengurus Yayasan Waofiyah Madrasah Nahdlatul Ulamamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan beberapapengurus dan Notaris Mohamad Rifat Tadjoedin
Register : 25-07-2011 — Putus : 19-08-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 41-K/PM.III-13/ AU / VII / 2011
Tanggal 19 Agustus 2011 — Lettu Lek Agus Hariyanto NRP. 507040
5050
  • Bahwa setelah sdri Andri Purwaningtyas dan saksi V sdriRohma Suci Triana tidak diterima menjadi PNSD Jatim, Terdakwa dansaksi VII sdr Wadi Sekretaris Partai Demokrta Kota Kediribertanggungjawab atas pengembalian uang saksi V sdri Rohma SuciTriana dan sdri Andri Purwaningtyas namun setelah saksi VII sdrWadi Setiono Terdakwa hubungi ia mengatakan tidak punya uang,kemudian Terdakwa minta tolong saksi Serda Sutoyo menanggulangipengembalian uang sdr Sukardi.11.
Register : 15-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 79/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 16 Januari 2013 — ADE IRMA PULUNGAN : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG SIDIMPUAN
27569
  • Pasangan Calonyang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan PartaiPolitik. (b) Pasangan Calon perseorangan yang didikungoleh sejumlah orang i 15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagaipaket Pasangan dari Penggugat inperson tidak ikut sertamengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat' formil gugatan karena tidakMlterpenuhinya prasa persona standi judicio =;16.
Upload : 06-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/PDT/2009
PT. Hati Prima Persada (Rusdi R. Latif); PT. Panin Sekuritas
12292 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena Penggugat telah memasukkanketentuan Ps. 1313 dan Ps. 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukumpositanya, maka perjanjian tersebut (yang dibuat oleh dan antaraPenggugat dengan Tergugat Il) mempunyai konsekuensi yuridissebagaimana prinsip partai kontrak dalam Ps. 1340 (1) KUH Perdatayang menyatakan : Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya ;Selain dari ketentuanketentuan di atas, Yurisprudensi tetapMahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tertanggal07 Juli
Register : 11-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
HASAN SUWAKUL, S.Ag
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
24977
  • sebagaimanadikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangHalaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN3.4.Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Putus : 20-09-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 20 September 2017 — YANUAR CAHYADI WIJAYA MELAWAN YULIANA, S.E.
6016
  • Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
Putus : 07-06-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Ptk
Tanggal 7 Juni 2018 — IRAWAN alias DAGOT bin MION
14034
  • tidakberkomunikasi dengan Memet;Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang yang dibawa oleh saksi PetrusHanter yang diserahkan kepada saksi Fenny uang untuk apa;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Memet untuk menemanisaksi Petrus Hanter untuk menemui saksi Fenny;Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama pak Cu;Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN PtkBahwa sebelum terdakwa dihukum, sejak tahu 2002 terdakwa bekerjasebagai pedagang semabko dari Malaysia yang dibawa ke Indonesiadalam partai
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 20/Pid.B/2017/PN Klk
Tanggal 21 April 2017 — M.Yunani Basri (Alm.) H. Basri
10220
  • 2013 dan mendaftar Calon Legeslatif Barito Utara tahun20132019;Bahwa hasil saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara padawaktu itu saksi hanya menempati urutan ke2 dan kemudian saksimendaftar Calon Legislatif Barito Utara tahun 20132019 dan berhasilterpilin dan dilantik sampai sekarang;Bahwa mekanisme pendaftaran calon legislatif Barito Utara saatterdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif Barito Utara periode 20132019 hanya menyerahkan ijazah untuk persyaratan mencalon legislatifkepada Partai
    Tingangmendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bakalcalon Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utaradengan diusung oleh Partai PDIP dan PBB;Bahwa saksi Mulyar S. juga meminta kepada terdakwa M.
    persyaratanadministrasi ditetapbkan oleh KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadiCalon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berpasangan dengan Yusia S.Tingang dan akhirnya mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBarito Utara namun tidak terpilih dan kalah menduduki peringkat 2 dalamHalaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikpemilihan tersebut dan selanjutnya saksi Mulyar S. kembali mendaftarkan dirike KPUD Kabupaten Barito Utara sebagai Calon Anggota Legislatif DPRDKabupaten Barito Utara dari Partai
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; Ir.HARIBES ALINOESIN;
12635
  • dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) Partai
    NasionalDemokrat Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkankepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatidengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Anggota Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X
    NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/