Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiBanda Aceh, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus2018;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 29 Juni 2018 Nomor 141/Pen.PID/2018/PT BNA tentangPenetapan Majelis sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawenomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsm dan surat Surat yang bersangkutan denganperkara tersebut;Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2006 (dilegalisir);e Surat Lurah Desa Banyuroto tanggal 24 April 2006, No. 140/11/04/2006,Hal: Permohonan Rekomendasi/Pertimbangan terhadap Masalah DukuhGayam yang dilegalisir; Semuanya dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Wates untukdipergunakan dalam proses penyidikan perkara lain;7Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiYogyakarta No. 25/TIPIKOR

140/11/04/2006,Hal: Permohonan Rekomendasi/Pertimbangan terhadap Masalah DukuhGayam yang dilegalisir; Semuanya dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Wates untukdipergunakan dalam proses penyidikan perkara lain;8 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratusrupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21 KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.TPikor.Yk Jo No. 04/Pid.Sus/2013/P.TPikor.Yk Jo 25/TIPIKOR

No. 2284 K/Pid.Sus/2013 TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2013 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

253 KUHAP (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung RI berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalamDakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiYogyakarta No. 25/TIPIKOR

No. 2284 K/Pid.Sus/2013Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa SUROSO BinSASTRO WIHARJO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta No. 25/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 30 September 2013 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta No. 04/Pid.Sus/2013/ P.TPikor.

10 Desember 1966.Jenis Kelamin : Laki laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan H.Ramli Selatan No.59 Rt.004/003Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta/Mantan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Pendidikan > $2.Terdakwa ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI oleh :1.Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7Maret 2017;perpanjangan penahanan oleh Penuntunt Umum sejak tanggal 8Maret 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 17 April 2017 sampai degan tanggal 16 Mei2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 17 Mai 2017 sampai degan tanggal 15 Juni2017;Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampaidengan tanggal 4 Juli 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3Agustus 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

RENY HALIDA ILHAM MALIK,SH, MH Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 07/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2018 dan putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 08 Mei 2018oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota

Hakim menyatakan bahwa kasusbioremediasi sudah tepat diadili menggunakan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU TIPIKOR, bukan menggunakan UndangUndang Lingkungan Hidup dengan argumentasi bahwa unsurkerugian meyangan negara tidak terdapat dalam UndangUndang Lingkungan Hidup.

Romli Atmasasmita, SH., LLM., antara lainmenegaskan Perlunya asas /ex specialis systematic dalamkaitannya dengan Pasal 14 UU Tipikor sehingga UU Tipikor tidakberlaku terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatuperbuatan yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi suatuundangundang lain semisal Undangundang Perbankan,Halaman 181 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPkK/2017/PTMDNPerpajakan, atau Pasar Modal, dan juga adanya asas /exspecialis systematic dan Pasal 14 UU Tipikor menghindari

EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH., dalam persidanganmengemukakan sebagai berikut :Bahwaistilah kredit buat saya itu) sudah menjadipermasalahan yang bisa secara lex spesialis logis (lexspecialist sistematis) sudah membuat kita bisa memilahsebetulnya ini masuk ke dalam ranah Tipikor atau masuk kedalam ranah UU Perbankan.

Hal ini juga berarti bahwaunsurdengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau korporasidalam pasal 3 UU Tipikor tersebuttidak bisa dilakukan karena kelalaian (culpa).Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 3 UU Tipikor,perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, harusdilakukan dengan sengaja (dolus) untuk menguntungkan diri sendairiatau orang lain atau korporasi.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasidari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 UU Tipikor.

Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRtanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendaRp200.000.000,00 (

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon PeninjauanKembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;3.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikanputusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak benar dan bertentangan

satu dengan lainnyayang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,Hal. 96 dari 99 hal.

Demikian pula halnya denganalasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut, karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti.

, tidak ada kesepakatanantara pemberi dan penerima kemudian maksud dan tujuannya sangat berbedakarena dalam Gratifikasi atau memberikan hadiah maka tujuannya hanyamemberikan saja hanya saja yang diberikan hadiah tersebut adalah PegawaiNegeri.Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP dimanaPenuntut Umum dapat menyusun Dakwaan secara Alternatif sebagai contohsecara eksplisit Dakwaan Alternatif Pasal 5 UU Tipikor (Suap) atau Pasal 13UU Tipikor (Gratifikasi) dimana ketika ada suatu hal

yang belum pasti apakahsuatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 5UU Tipikor atau perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yangmelanggar Pasal 13 UU Tipikor.

ijin tersebut teroenuhi maka perbuatan tersebut tidakmemenuhi unsur keempat Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor.Bahwa menurut ahli, dalam Delik Suap yang penting adalah unsur keempatPasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor adalah apakah maksud pemberian tersebutkemudian bisa dikualifikasi ada kaitannya dengan maksud si pemberimelakukan pemberian kepada penerima yang membedakan dengan Pasal 13UU Tipikor adalah tidak hanya dilihat dari waktu pemberiannya tetapi juga harusdillhat apakah ada kesepakatan

diantara pemberi dan penerima terkait dengannilai pemberian, kapan dilakukan pemberian dan cara pemberian dilakukan.Bahwa menurut Ahli, perbedaan essensi Pasal 13 dan Pasal 5 Ayata (1) huruf badalah subyek penerima di mana subyek penerima dalam Pasal 5 Ayat (1)huruf b UU Tipikor adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara,sedangkan subyek penerima dalam Pasal 13 UU Tipikor adalah Pegawai NegeriBahwa menurut Ahli, dalam Pasal 13 UU Tipikor, pemberian dilakukan tanpaadanya suatu maksud hubungan

tersebutapakah lebih cocok ke dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor atau Pasal 13UU Tipikor makanya kemudian dakwaannya disusun secara alternative.

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 597/PID.SUS/2019/PT MKS

.+ Rp.139.000.JNM AD, ssonisa.aness aeons aa Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraH.SAID SALEM, SH.MH16

TKN Perpanjangan Kejaksaan Negeri Redelong sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/dtanggal 18 September 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 30Oktober 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 30Desember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016;Para terdakwa

,M.Hum.PANITERA PENGGANTI,Dto.ANWAR, S.H.Salinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,T. TARMULI.Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.~Halaman 13 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.

Indonesia ;Perum Parakan Mas Jalan Parakan Mas V No. 33RT. 05/012 Kelurahan Cisaranten Endah,Kecamatan Arcamanik Kota Bandung ;Islam ;PNS pada Pemerintah Kota Bandung / KepalaBidang Anggaran Dinas Pengelolaan KeuangnAset Daerah ;Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ditahan oleh :e Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012 ;e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 30 April 2012 ;e Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejaktanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 ;e Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012;e Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juni2012;e Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23Juli 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012;e Pengalihan Penahanan Rutan

menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejaktanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012;e Diperpanjang Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 20 Oktober2012;e Perpanjangan Penahanan Kota ke (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejaktanggal 21 Oktober 2012 s/d tanggal 19 November 2012;e Perpanjangan Penahanan Kota ke (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejaktanggal 20 November 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012;Terdakwa didampingi

,AGUS PRABOWO, S.H., M.H., TAUFIK HIDAYAT, S.H., Brigjen Pol (Purn) Drs.ALOYSIUS MUDJIJONO, S.H..M.Hum., NITA INTAN W, S.H., dan RIDZAKHASNATAHAR, S.H., semuanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan danberkantor pada kantor Pengacara Benny Joesoef, SH. & Associates beralamat di JalanCibulan II/10 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03Mei 2012;e Pengadilan Tipikor tersebut ;e Telah membaca surat pelimpahan perkara acarapemeriksaan biasa ;e Telah membaca

Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDGtanggal 20 september 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan PengadilanTipikor Bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa Perkara Bansos No.RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara(RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;12.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarangtanggal 02 Desember 2014, No. 151/Pen.Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tipikoratas nama Terdakwa M. IZZUL KHOTIB Bin H.

ASRORI SALEH ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarangtanggal 03 Maret 2015, No. 151/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg., tentang penggantianHakim Anggota Majelis karena DWI PRAPTI M., SH. pindah tugas ke PengadilanNegeri Surakarta ;Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 Desember2014, No. 151/Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya ;Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan

KALIMATUL JUMROBH, SH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.CATATAN :Bahwa atas Putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umumsetelah habis batas waktu pikirpikir, masingmasing menyatakan tidak mengajukanupaya hukumSemarang, 07 April 2015.Pengadilan Tipikor Semarang,Wakil Panitera,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.6869

kerugian keuangan Negara/Daerah dari BPKP PerwakilanJawa tengah Nomor :S236/PW11/5/2008 tanggal 1 Pebruari 2008.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menimbang, bahwa sebelum diperiksa di Pengadilan Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padahariSelasa , tanggal 26 Juni 2012 oleh Kami, IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum. selakuHakim Ketua, JOHN HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.H serta LAZUARDILUMBAN TOBING,S.H.

(Hakim Adhoc) Tipikor, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.Chayat, SHSelaku........... 69/70Catatan:Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Hukum Tipikor padatanggal 29 Juni 2012 tercatat Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2012/PN.TK.Smg.

Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 4 November 2020, Nomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Smg.;2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Magelang bahwa pada tanggal 13Nopember 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa ;3.

Memori Banding tanggal 6 Desember 2020 yang diajukan oleh PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang diterima diKepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 8 Desember 2020 ;Halaman 52 dari 72 halaman, putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT SMG4.

,M.Hum., Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selakuKetua Majelis, Nyoman Karma, S.H.

., M.H.Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasingselaku HakimHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana pada hariRabu, tanggal 3 Pebruari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi NyomanKarma, S,H, M,H., dan Timbul Priyadi, S.H., M.H., masingmasing sebagaiHakim Anggota dibantu Amin Soetopo, S.H., Panitera Pengganti PengadilanTinggi tersebut

tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret201 5; == 22222 nono nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPeknbaru sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 12 April 2015;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015;Halaman 1 dari600 halaman

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada PengadilanTinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus201 5; $= 2222 2222 oo nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal09 September 201 55 == "= ===Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ASEP RUHIAT, S.Ag, SH.MH,ARTION, SH, FITRI ANDRISON, SH, KHAIRUL AZWAR ANAS, SH,HJ.TUTI RAHAYU, SH, ASWIN, SH, MAKDEN RICARDO SIAHAAN, SH,NITA WIDYASTUTHIE, SH.MH, EKO INDRAWAN, SH.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.32/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr, tanggal 13 April2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 32/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Pbr, tanggal13 April 2015 tentang Penetapan hari sidang ;3.

,M.Humselaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh MASRUL, SH., MHdan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H.M.

(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan Banding dengan surat permohonan Nomor6/Akta.pid/Tipikor/2018/PN.Bgl pada tanggal 5 Februari 2018 agar perkarayang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Januari 2018Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl, diperiksa dan diputus pada PeradilanTingkat Banding ;Menimbang, bahwa Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akte PemberitahuanBanding tanggal 7 Februari 2018

dengan Akta Nomor6/Akta.pid/Tipikor/2018/PN.Bgl;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukanMemorie Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulupada tanggal 26 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 Februari 2018 dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor6/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl;Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmengajukan Kontra Memorie Banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bengkulu

pada tanggal 5 Maret 2018 dan telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018dengan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor6/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl.Menimbang, bahwa kemudian baik kepada Jaksa Penuntut Umum,maupun kepada Terdakwa masingmasing telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan NegeriBengkulu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Februari 2018sampai dengan 21 Februari 2018 dengan surat Nomor

JALIL SAIRIN, SH, MH.dan SOPHAR SITORUS, SH, (Hakim Ad Hoc) Tipikor pada Pengadilan TinggiBengkulu masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT BGL tanggal 23 Februari 2018, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 olehMajelis Hakim tersebut dengan dibantu olen BARJAKI, SH. sebagai PaniteraHalaman 70 dari 71 hal Put No 6 /Pid.SusTPK/2018/PT BGLPengganti

C 3036438 H alamatKemakmuran Rt. 07/01 Pegambiran LemahWungkuk Cirebon, atas namaMUHAMMAD IKROMDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;9Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingditetapkan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

kasasinya telah diterimadi kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 Januari 2012 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :1 KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM.Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

Bandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

, setelah prosespemeriksaan dari BPK;Bahwa dalam hal ini dana yang berasal dari APBD Kota Cirebon TA. 2004yang diterima oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa adalah haksebagai anggota dewan yang telah melalui verifikasi dan dipertanggungjawabkan,sebagaimana keterangan saksisaksi dari pihak Eksekutif (Setwan dan Keuangan PemdaKota Cirebon), namun fakta ini diabaikan oleh Judex Facti;MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA SALAHMEMAHAMI UNSURUNSUR PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor,dimana semua unsurunsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan khususnyaunsur yang ke 3 dan ke 4 yaitu unsur ke 3 : melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena terbukti perbuatan para Terdakwadalam menerima anggarananggaran tidak sesuai dengan Perda No. 03 Tahun 2004tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam anggaranbelanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam

SUBAGYO (yang perkaranya sudah diputus oleh PNTemanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap) serta Drs.

TOTOK ARY PRABOWO, MS, MA (MantanBupati Temanggung/DPO), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai denganbulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempat di KantorBupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung, atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

SUBAGYO (yang perkaranyasudah diputus oleh PN Temanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan19sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) serta Drs. TOTOK ARYPRABOWO, MS, MA (Mantan Bupati Temanggung/DPO) tersebutmerupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu: Bahwa Terdakwa bersama dengan YUDHIWANTO (DPO), dan saksi H.FATAHILLAH AZZAINY, saksi DIDIK SAMSUDIN, saksi EDI PURWOKO,saksi TRI WINARSIH, saksi R.

;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa NUGROHO SATRUONO (anggota DPRD KabupatenTemanggung periode tahun 19992004 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor: 171/ 156/1999 tanggal 13 September 1999), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai 21 dengan bulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempatdi Kantor Bupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung,atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, oleh kami SUYADI, SH, selaku Hakim KetuaMajelis, MARSIDIN NAWAWI, SH, MH, dan ROBERT PASARIBU, SH, MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, dalam

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10September 2019;12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 11September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;Terdakwadi dampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : 1. Dr. SoesiloAribowo, S.H.,M.H.,M.Si., 2.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2019, diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5Agustus 2019;9.

Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Agustus2019 dan Memori Banding dari Terdakwa, diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat masingmasing pada tanggal 21 Agustus2019 dan salinannyab telah telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada tanggal 22 Agustus 2019 ;10..Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2019,diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 21 Agustus 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepadapenuntut

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota III yangintinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama danberpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primairmaupun Dakwaan Subsidair karena perbuatan Terdakwa untuk kepentinganbisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum masingmasing pada tanggal 31 Oktober 2018 No.07/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal tanggal 25

Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No.07/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 5 Desember 2018 bahwaJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukandan menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Jaksa PenuntutUmum ;V. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Desember2018 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasinpada tanggal 17 Desember 2018;VI.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada PenasihatHukum Terdakwa Nomor W15.U14088/Pid/Tipikor/XI/2018 dan JaksaPenuntut Umum W15.U14089/Pid/Tipikor/XI/2018 masingmasing padatanggal 21 November 2018;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBanjarmasin, tanggal : 9 Juli 2018. No. reg. perkara : REG.PERK:PDS09/BURMS/06/2018, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa Terdakwa Drs. H. KASMAN, M.AP., Bin H.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah keliru dalam menilai fakta saksi Ir. Fahmi Nurrahmansebagai sub kontraktor dari PT. Anugerah Bangun Kencana (ABk); saksiIr. Fahmi Nurrahman adalah bagian tidak terpisahkan dari PT.ABK,karena saksi Ir. Fahmi Nurrahman mendapatkan Kuasa sebagaiManager lapangan dari saksi Ir. Agus Sumartono sebagai direktur PT.ABK berdasarkan akta notaris Herliena, SH Nomor 29 tahun 2012.d.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah keliru dalam menilai fakta saksi Ir. FahmiNurrahman sebagai sub kontraktor dari PT. Anugerah BangunKencana (ABK); saksi Ir. Fahmi Nurrahman adalah bagian tidakterpisahkan dari PT.ABK, karena saksi Ir. Fahmi NurrahmanHalaman 89 dari 117 Halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUSTPK/2018/PT.BJMmendapatkan Kuasa sebagai Manager lapangan dari saksi Ir. AgusSumartono sebagai direktur PT.