,MH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2018/PN Sky Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BPH dengan jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Pembuatan Perundangundangan sejak tahun 2018sampai dengan sekarangBahwa yang dimaksud dengan usaha kegiatan Pengolahan Migasadalah kegiatan memurnikan, memperolh bagianbagian, mempertingg!

., selaku Kepala SubBagian Keuangan Bagian Tata Usaha Dispenda Kota Palembang dimanaSaudara Barkati, S. Sos., tersebut memerintahkan kepada Terdakwa untukmenyetorkan pajak PPh 21, PPh 22, dan PPn tahun 2008 tersebut. Hal inidijelaskan pula oleh Saudara Barkati, S. Sos., melalui surat pernyataanyang ditandatangani Sdr. Barkati, S. Sos., di atas meterai tertanggal 3November 2010 dan diperkuat oleh keterangan ahli Iwan Setiawan, AK,pada halaman 26 Putusan Nomor 1900/Pid.

menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial;c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial;g.

Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubBagian bantuan Sosial;Hal 39 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaannorma,standar,oedoman,dan petunjuk operasional koordinasi dibidang pelayanan bantuan social;j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatanSubbagian Bantuan Sosial; dank.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial.b. Menyiapkan badan perumusan kebijakan dankordinasidibidang pelayanan bantuan social.Hal 157 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan.d.

Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala SubBagian Umum yang pada kesimpulannya menerangkan:bahwa barang bukti kristal warna putih No.1.a dan cairan bening didalam alathisab bong No.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Jbahwa Urine An.Figri Bin M.Anis No.3 tersebut diatas adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran Undangundang

.; Keduanya Warga Negara Indonesia, Karyawan SubBagian Hukum Perum Perumnas Regional Ill,Warganegara Indonesia, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi Nomor : Reg.III/1813/11/2013, Tanggal 22Nopember 2013, selanjutnya disebut wanna nena nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn ane TERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 185/ PENDIS/2013 / PTUN JKT.

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/20163. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya;4. DJOENEDIE DODIEK, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;5. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;6.

., 19671231 199303 1 145,Pangkat Penata Tingkat , Golongan Ruang (lIll/d), Jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;Halaman 1 dari26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2016/PN.Sel3.BIAWANSYAH PUTRA, SH, NIP. 197401112009011004, PangkatPenata Muda Tingkat , Golongan Ruang (Ill/b), Jabatan Staf BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;Ketiganya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/10/KUM/2016yang telah

Alibasah Sentot PrawirodirjoNomor 6 Magelang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April2008 telah memberi Kuasa kepadaNa ma : WIWI WIDIASTUTI, S.H ; 255 Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kota magelang ; Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edy Wibowo No. 2Magelang ; Dan BerdasarkanDan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/ADVZA/SKK/TV/2008 tanggal 18 April 2008 memberi Kuasa pulakepada : MOH. ZAZIN, S.H., dan SUPRIADI, S.H, KewarganegaraanIndonesia, Advokat & Konsultan Hukum =.

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian

Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 17 November 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/I1/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian

Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 November 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/11/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian

Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 November 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/I1/404.1.1.3/ 2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian

Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/I1/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian Kas Daerah pada Bagian KeuanganSekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagaiBendahara Umum Daerah Kabupaten SidoarjoTahun Anggaran 2003 tanggal21 Januari 2003 ;. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/822/404.1.1.3/ 2006 tentang Penunjukan Pejabatyang diberi Wewenang untuk menandatangani CekHal. 121 dari 126 hal. Put.

(Kepala Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPJakarta Pusat);7. Budi Sutrisno, S.E., M.M. (Kepala Seksi Penagihan, KPPPratama Jakarta Gambir Tiga);8. Budi Septya Armanto (Juru Sita, KPP Pratama JakartaGambir Tiga);9. Yanto (Juru Sita, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga);10.Ade Selvia Permana Putri, S.H. (Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il);11.Herman Butarbutar, S.H. (Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il);12.

(Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPJakarta Pusat);Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaGambir Tiga, beralamat Jalan K.H.

merah hitam silver, beserta dengan kartu20:21,Pa23.24.25.26.27.28.29.30.19XL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk negara1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian

IMEI356587025540713 Pin 25814E1F, warna merah hitam silver, beserta dengan kartuXL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk Negara.1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian

;Kepala Subbagian Sengketa HukumDan HAM pada Biro Hukum SETDAProvinsi Jawa Tengah;Agus Cahyono,SH.,MH..;Kepala Subbagian Bantuan HukumProvinsi Jawa Tengah;lra Kusuma Dewi, SH.:Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Ilham Pribadi, SH.;Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Bana Bayu Wibowo,SH.,MKn:Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Hal. 2 dari 72 hal. Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMG 8.

Hizriana Solikhah, S.H.Kepala Subbagian AdvokasiHal. 1 dari 48 Putusan No. 283/PDT/2019/PT.BDG..Hukum Bina Marga danPengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum KementerianPUPR.5. Deny Risnardi Setiawan, S.H.Kepala Subbagian AdvokasiHukum dan Komunikasi Publik,Setditjen Bina Marga KementerianPUPR.6. Prabandityo Triwibowo,S.T.,M.Eng. : Kepala SeksiPengadaan Tanah ll, SubditPengadaan Tanah, DirektoratJenderal Bina Marga, KementerianPUPR.7.

., Kepala Subbagian BantuanHukum dan Penyelesaian Sengketa pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Probolinggo;4. MAS ARIK FAJERI ZUNAIDI, S.H., Staf pada SubbagianBantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Probolinggo;Semuanya Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan PanglimaSudirman, Nomor 19, Probolinggo, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 188/01/425.012/2016 tanggal 26 Januari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;melawan:INDAH SUSILOWATI, S.Pd.

Nama : SYAIFUL ANWAR, SH.Pangkat/Gol Ruang: Penaita (llV/c)Jabatan : Kepala SubBagian JDIH SetdaKabupaten Batang Hari4.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Nganjuk;3. Drs. FATKURROHMAN, jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor diJalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01, Nganjuk,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 180/60/411.013/2015, tanggal 27 April 2015;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.;2. ANTHONY L. J. RATAG, S.H.;3. M. HAKIM YUNIZAR, D., S.H.

Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan, Penggugatjuga mendapat tugas dari Walikota Madya Jakarta Pusat sebagai KetuaPengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Walikota MadyaJakarta Pusat Nomor 001/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota MadyaJakarta Pusat dengan lampiran :. Ketua : Drs. H. Asahan DaulayIl. Sekretaris : Drs.

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011sebesar Rp 500.000,Rp. 2.000.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp. 58.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesarRp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp. 58.000.000, Dipertanggungjawabkan (12) 34 Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian