Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor244/G12075/PTUN JKT, tanggal 10 Mei 2016 ; gerkas perkara Nomor : 244/G/2015/PTUNJKT, tanggal 10 Mei 2016 yangSdimohonkan banding, dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata UsahaHal. 2 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN.

20 Mei 2016 ;Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat /Pembahding tanggal 20 Mei 2016, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Tetbanding pada tanggal 24 Mei 2016 ;Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memoribanding tertanggal 20 Juni 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016, memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai denganHal. 3 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN

,M.HumPANITERA PENGGANTI,ttdDARUL NAPIS, S.H.Hal. 6 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN. JKTRincian Biaya Perkara :1. Surat Pemberitanuan...........ccececcceceeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeees Rp. 22.500,2. ATK wu .cceceseecescececeseceececsceacecesesececeeeaeseeesaseeeatsesaneeeeeaseatatees Rp. 45.000,Ss PROGEIGGT stnssccsssssscnnmecmunanammncamncuenneneaunasmarnoean Rp. 5.000,4. MOTO ral... eeeeececeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeneeeesaeeeeeaeeaeeaeeaeeeateeteas Rp. 6.000,5.

Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telahmenerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negarayang merupakan objek sengketa dari pada gugatan ini, yaituberupa Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang MilikDaerah Hasil Penyelesaian Status Kepemlikan SecaraSebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa BangunanKosong Dh.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalamlingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalambidang hukum TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata(anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN(pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibatdikeluarkannya suatu keputusan TUN (beschikking), termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil

tidak mengetahui atau tidakmenerima keputusan TUN a quo tersebut;e.

Berdasarkan Surat Nomor: 127/KU/VP/GAL/X1/2015 tersebut, jelasbahwa Penggugat sudah mengetahui keputusan TUN a quo setidaktidaknya sejak tanggal 22 Desember 2015.

Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTTergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan olehPenggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegastegas diakuikebenarannya;Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, makaterhadap terbitnya Keputusan TUN a quo, dapat Tergugat sampaikansebagai berikut :A. Kronologis Diterbitkannya Keputusan TUN a quo1)Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor: 488/KptsI/1998 tanggal 17 Juni1999, PT.

Kaswari Unggul;Dasar Hukum Diterbitkannya Keputusan TUN a quoHalaman 32 dari 77 halaman.

Suatukeputusan Badan/Pejabat TUN diberikan tenggang waktu karena kaitannyaHalaman 62 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTdengan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu orangyang merasa kepentingannya dirugikan. Skema dari KTUN itu. ada 3(tiga) pihak, Pihak adalah Badan/Pejabat TUN, Pihak Il adalah pihak yangdituju, dan Pihak Ill adalah pihak yang tidak dituju tetapi terkait dengankeputusan itu.

17 / B / 2014 / PT TUN. SBY

PUTUSANNOMOR: 17/B/2014/ PT TUN.

antara : SYAIFUDIN,SH Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diJHasanuddin, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, KecamCakranegara, Kota Mataram; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL WAHAB, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AdvePengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEROJA, beralamat di JKH Ahmad Dahlan Gang Seroja No. 27 Pancor Selong, Kelurahan MKecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat KuKhusus tanggal 11Nopember 2013 No. 19 /LBHS/TUN

Akan tetapi Tergugat I sebagai Pejabat TataUsaha Negara (Pejabat TUN) sama sekali tidak menghiraukan surat pemberitahuanPenggugat tersebut bahkan Tergugat I tetap melaksanakan penjualan lelang haktanggungan yang dimohonkan Tergugat II tersebut.

Redeb, Kabupaten Berau yangdilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2012 tersebut, maka gugatan Penggugat tersebutmasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan olehundangundang dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara ;Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai Pejabat TUN

2011 yang kemudian dilanjutkan denganmelakukan penjualan lelang merupakan perbuatan main Hakim sendiri ;6 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986, yang berbunyi :(2) Alasanalasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintah yang baik.Tergugat I sebagai Pejabat TUN

Bahwa risalah lelang bukan keputusan TUN yang digugat di Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 47K/TUN/1997 tanggal 2 Januari 1998 yang memuat putusan atas gugatan mengenaipembatalan Risalah Lelang antara Budi Laksono Direktur PT.

/1997, Nomor : 137 K/TUN/1997,Nomor : 312 K/TUN/1996) ;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan suatu KeputusanTata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan kepadaPenggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwaPihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkaraMenimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatansesuai dengan posita gugatan Penggugat / Terbanding pada intinya (dari segi hukumTata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Penggugat / TerbandingKeputusan TUN obyek sengketa telah melanggar Peraturan PerundangUndangandan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhiketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan

atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ; Penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa Il secara nyatamelanggar Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : Pemberitahuan prosespemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa serta rekomendasi DPRDKabupaten Jombang, tanggal O38 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011kepada seluruh Kepala Desa se Jombang agar tidak melakukan prosespemberhentian dan

Sehingga saling berkaitan(kausalitas) dengan penerbitan TUN obyek sengketa yang melanggar peraturanPerundangUndangan dan AUPB, maka secara mutatis mutandis Keputusan TUNobyek sengketa II berakibat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sahpula; maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayaberkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat atasobyek sengketa dan II serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat,martabat dan kedudukan Penggugat

Bahwa demi mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 521 atas namaTergugat di atas obyek perkara, Penggugatpun melakukan upaya hukummelalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memohonkanpembatalannya, upaya hukum mana pada akhirnya membuahkan koreksidari pengadilan, melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010 juncto 72/Bdg/2008/PT TUN Mdntanggal 12 Desember 2008 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn tanggal 21 Mei

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor72/Bdg/2008/PT TUN Mdn juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn yang telah pula memiliki kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana telah disebutkan dalampoin ke7 di atas, Penggugat telah dikukuhkan pula kKedudukannya sebagaipemilik yang sah dari obyek perkara, karena inti dari amar putusan adalahadalah:(1).

Tambunan/S.Tambunan (32 M), sebelah Utara berbatas dengan tanah Syammah (9M), dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M);Bahwa Para Pemohon Kasasi uraikan demikian sebab berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 72/Bdg/2008/PT TUN Mdn junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah membatalkan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta dikaitkan denganPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 452 K/Pdt/1985

Tambunan (32 M), sebelahUtara berbatas dengan tanah Syammah (9 M), dan sebelahSelatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M):Bahwa putusan dalam perkara Nomor 84/G.TUN/MDN junctoNomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN juncto Nomor 164 K/TUN/2009 sebagaimana tersebut di atas dengan tegas menyatakanbatal Sertipikat Hak Milik Nomor 521 Desa/Kelurahan TeladanBarat, tanggal 12 Januari 2007, atas nama Lusye RositaSimatupang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan serta memerintahkan Kepala Kantor

Pertanahan KotaMedan untuk mencabut sertipikat hak milik tersebut:;Bahwa selanjutnya atas putusan dalam Perkara Nomor84/G.TUN/MDN juncto Nomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN junctoNomor 164 K/TUN/2009 tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah menerbitkan Surat Keterangan /Inkracht denganNomor W1TUN1/1094/AT.02.07/XII/2012 tanggal 11 Desember2012 yang diikuti dengan surat Penetapan Eksekusi Nomor84/G.TUN/2007/PTUN MDN, tanggal 25 Nopember 2013;Hal. 22 dari 27 hal.

166 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 166 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/20123. H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/2012sengketa hak keperdataan In casu dalam hal ini jual beli dalam Akta Jual Beli (AJB)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 2/AJ/AS/2009 tertanggal 15 Oktober 2009.Dan yang dinyatakan harganya belum lunas (quad non).

Putusan Nomor 166 K/TUN/201214berwenang yang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Hal ini dapatpula dibandingkan dengan aturan aturan Kenotariatan serta kode etik Notaris. Jadidalam konsep hukum Agraria, tidak dikenal dua macam perbuatan hukumsebagaimana disyaratkan dalam Pasal 584 KUHPerdata.

Putusan Nomor 166 K/TUN/201216Panitera Pengganti,ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp 489.000.00Jumlah ........ ee. Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 16

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebutsebagai tindak lanjut dari proses Pemilihan Kepala Desa Wadak Kidul yangdilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 09 Juni 2013 yangkemudian diusulkan oleh Tergugat I dengan Keputusan TUN nya Nomor04/BPDWK/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilih atas nama H. Yamal Hasan.

yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Keputusan TUN11yang diterbitkan oleh Tergugat II karena Keputusan TUN tersebut merugikankepentingan Penggugat, yakni seharusnya Kepala Desa Terpilih H.

Sangat kuat alasan hukum tersebut KeputusanTUN yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk dibatalkan ;Oleh karena itu pula dasar Tergugat I mengeluarkan Keputusan TUN nyaberdasarkan dari Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat II yang tidak sahdan cacat hukum, maka sangat beralasan hukum pula Keputusan TUN yangditerbitkan oleh Tergugat I untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara dengan alasan adanya cacat proses/prosedur (cacat due process) ;.

dirugikan secarahukum;Bahwa, oleh karena Keputusan TUN yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat Idan Tergugat II a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau AAUPB, maka Penggugat mohon kepada Yang TerhormatMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutusperkara ini untuk dapatnya menyatakan obyek Kuputusan TUN a quo yangmenyatakan Kades Terpilih atas nama H.

/1994, tanggal 10Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Juncto SEMA R.I.

PUTUSANNomor 49 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :MAO KUNU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri,tempat tinggal di Desa Kapota, Kecamatan WangiWangi Selatan, KabupatenWakatobi, selanjutnya memberi kuasa kepada : Muh. Natsir Haris, S.H.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara In casu Surat Keputusan No. Pol.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.litis diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku ;7 Bahwa tindakan menerbitkan Surat keputusan In Litis oleh Tergugat yang tidakdidasarkan pada rekomendasi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian ResorWakatobi selaku Pejabat Ankum adalah merupakan tindakan sewenangwenangdan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)oleh karena sesuai dengan tata urutan penjatuhan hukuman seorang anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.menyebabkan batalnya keputusan; (vide ketentuan Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI) ;3.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.10Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;Anggota Majelis : Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterati..............0.

36 K/TUN/2011

red0;;P U TUS ANNomor 36 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :MOHAMMAD DAWOED, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KaumanNomor 50, Lawang Malang, Jawa Timur ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:1.

Nomor 36 K/TUN/2011merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;.

Nomor 36 K/TUN/2011a. ASaS umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksuddalamUndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, antara lain :1.

Nomor 36 K/TUN/201116tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa sebagai pendukung kebenaran gugatan Penggugat/Pemohon Kasasiadalah Bukti P1 dan Bukti P3 yang isinya adalah permohonan pembatalanpungutan dana sumbangan insidental/pengembangan sekolah yang dilakukanoleh Tergugat III/Termohon Kasasi III ;4.

Nomor 36 K/TUN/2011

SAEAN ; 11 Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Majelis No.20.HK/PEN.TUN/1999/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 1999,tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tersebut(schorsing) tetap dipertahankan danDEPIAKU fo omen mn i i se ne me me ee ee2 MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk membayar biayayang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negaraini secara tanggung renteng sebesar Rp.212.500, (Dua ratus Dua Belas Ribu Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh putusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No93/B.TUN/1999

/PT.TUN.Sby. tanggal 16 September 1999 joPutusan Mahkamah Agung No : 02/K/TUN/2000, tanggal 14Maret 2000 =; ( kode P2 dan P3);Bahwa sejak putusan Mahkamah Agung diterima oleh paraTergugat, maka sejak saat itu pihak Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat Ill tidak pernah maumelaksanakan putusan tersebut secaraSUKGMEIA fe as ons ome come e ame e aes eae @ eosBahwa beberapa waktu terakhir ini malah pihak12penggugat dilaporkan ke polisi oleh seorang bernama : DWIBIJANTO.

TUN/ 1999 / PTUN. Sby tanggal 1 Juni1999 yang diperkuat di dalam amar putusun tingkat bandingNo. 93 / G.TUN / 1999 / PT.TUN. Sby tanggal 16 September151999, maka pejabat lelang tidak berhak untuk melelangyang menjadi obyek sengketa dalam perkara int. ;Bahwa dengan diterbitkannya tujuh SHM tersebut di atasoleh Tergugat, dan menjadi obyek sengketa dalam perkaraini menyebabkan Penggugat sangat dirugikan kepentingannyasecara materiil.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo. 20/G TUN/1999/PTUN.SBY. ;b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 93 / B. TUN / 1999 / PT. TUN SBY.;31c. Putusan Mahkamah Agung No. O2K / TUN / 2000;d. Penetapan No. 20 HK / PEN. TUN / 1999 / PTUN.Yang mana bukti bukti tersebut dapat dilinat dalam putusanPengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 71 / Pdt.

No. 02/40K/TUN/2000, tanggal 14 Maret 2000, (fotocopy sesuaidengan aslinya ) j ~n

414 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 414 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1Hj. PATNIAH BINTI H. JAPERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalJalan S.Parman Gg.Purnama RT.25 No.144 A Kelurahan Pasar Lama,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,pekerjaan mengurus Rumah Tangga;Hj. SAPNAH BINTI H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: AL AKHMASY MUSYADAD, S.H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012tanggal 26 Oktober 2010 juga telah melanggar Pasal 30, Pasal 39 dan Pasal 40Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasintelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN. BJM, Tanggal 9November 2011 yang amarnya sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Il.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai penerbitanan AktaHibah. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mengujikeabsahan Akta Hibah yang diterbitkan oleh pihak yang bukan Tergugat dalamperkara ini.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:1.Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara hanyadapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa, selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo. Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, yaitubelum lewat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya objeksengketa, sehingga secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diterima;IV. Kepentingan Penggugat:1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan mengusai objek tanah seluas 4 m?

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 diaturbahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI antara lain dalam register perkara No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari1993, Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 memuat kaidah hukumyang mengatur demikian: tenggang

: Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilanumum untuk memeriksanya; Yurisprudensi No. 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan; Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari

Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001; Hal49 dari 52 halaman Putusan No. 142/G/2019/PTUN.SBY.Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untukmemeriksanya;3.

Bahwa dengan dikeluarkan 2 (dua) sertipikat objek sengketa/gugatn a quo, ParaPenggugat tidak dapat melakukan proses permohonan penerbitan Sertipikat HakMilik atas tanah tersebut sehingga jelasjelas merugikan kepentingan dan hak dariPara Penggugat atas tanah tersebut maka Para Penggugat mempunyaii hak dankepentingan yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan TUN ini terhadapobjek gugatan TUN berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, tentang perubahan atas UndangUndang No.

Objek Gugatan TUN Merupakan Keputusan TUN dan Merupakan Sengketa TUN1.Sebagaimana dimaksud UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009dijelaskan apa saja yang menjadi unsurunsur dari Keputusan Tata Usaha Negarayang selanjutnya dikorelasikan dengan 2 (dua) objek gugatan sebagaimanadijelaskan berikut ini ;a.Objek gugatan TUN I dan II yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah suatupenetapan yang jelas dan nyata secara substansi

dan isinya diwujudkan secaratertulis ;Objek gugatan TUN I dan II jelas dan nyata dikehendaki agar dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Tergugat, selaku organadministrasi Negara, yakni Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;Objek gugatan TUN I dan II jelas dan nyata berisi tindakan hukum Tata UsahaNegara, yang mendalilkan ketentuanketentuan pada peraturan perundangundangan di bidang pertnahan, serta peraturan pelaksanaannya sehinggamenimbulkan hak dan kewajiban

Jolleen Bariah Harsojo ;(ii) Individual karena objek gugatan Tun I dan II hanya ditujukan untuk Ny.Jolleen Bariah Harsojo dan bukan untuk umum serta ;(iii) Final karena objek gugatan Tun I dan II bisa dikeluarkan tanpa memerlukanpersetujuan siapapun lagi ;e. Bahwa dikeluarkannyaobjek gugatan TUN I dan II menjadi jelas dan nyatamenimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;2.

Perbuatan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku dibidang pertanahan ;1.

(kedua Keputusan tersebut) adalahtelah konkrit, individual dan final sebagaimana tersiratdalam jawaban Tergugat69Bahwa Keputusan TUN / Pejabat Pembina Kepegawaian tersebutjelas menjadi obyek TUN sehingga Tergugat mempunyai hakpula secara Hukum Acara TUN~ melakukan pembelaan dalamjawaban sebagaimana tersebut di atas.

karena belum mencapai waktu 90 hari sesuaiketentuan dan hal ini menjadi kompetensi lingkup TUN danjelas tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan TUN.

Namun hal yang harus~ dibuktikan adalahkebenaran formil kedua putusan yang menjadi obyek TUNtersebut ; Bahwa dalil Penggugat / Kuasa Penggugat halaman 11 point 14haruslah ditolak dengan tegas oleh Tergugat / KuasaTergugat dengan alasan sebagai berikutKeputusan Pejabat TUN/Bupati Ngada adalah konkrit,70individual dan final serta tidak bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku ; Keputusan TUN tersebut telah dipertimbangkan secara baikdan benar dan melalui proses mekanisme sesuai

) haruslah segeradilaksanakan yakni harus diikuti dengan serah terimajabatan kepada Direktur RSUD Bajawa yang barusebagai aplikasi dari putusan tersebut walaupun adagugatan TUN (vide pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 tahun1986 disebutkan Gugatan tidak menunda ataumenghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau75Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUNyang digugat) ;Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebutharuslah ditolak seluruhnya ;TENTANG PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT ;Tergugat /

(vide pasal 98 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 99 ayat (1) ayat (2) dan ayat(3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;76Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Tergugat / Kuasa Tergugattersebut diatas maka kepada yang terhormat Bapak Majelis HakimPemimpin persidangan ini berkenan untuk memutuskan perkarasengketa TUN ini dengan amar sebagai berikutDalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN ;Tergugat / Kuasa Tergugat sangat

378 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 378 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NY. RD. RIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, beralamat di Jalan Tanah Tinggi V/5, RT 007 RW 002,Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnyamemberikan kuasa kepada: 1. R. Finantha Rudy T, SH., 2. Sahala PLTobing, SH., 3. Adi Atmaka, S.H., 4.

;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/2012Point 5 (lima):*Bahwa permohonan pengukuran Saudari tidak bisa kami lanjuti sebelumdiselesaikan terlebih dahulu dengan Yayasan Margajaya ;Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas BPN Tangerang dan juga berdasarkanbukti keterangan yang terdapat dalam buku tanah milik Tergugat, diketemukanbahwa diterbitkannya Gambar Situasi No.1149/1983 didasarkan pada Akta JualBeli No.28/Agr/PHT/1975, seluas 410 m2;Sehingga apa yang ditulis oleh Tergugat dalam

Yang ternyata terletak diatas tanah milikPenggugat;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk meneruskan permohonan pengukuranyang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Penggugat sampai dengankeluarnya sertipikat atas nama Penggugat;Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/20124 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

merupakanlas bahwa suratkan oleh stiwa hukum yang diajulk termasuk dalam ruangbra (vide Pasal 77 Undah Gugatan Penggugat diikta bahwa Penggugattiwa hukum dari perbuang diakui milik Pengguhrisan atau yang diperolprnah diperjualbelikan Iman 9 dari 22 halaman Putusan J ingkupUndang NomorbUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangbahwa apaapa yang telgh diuraikan oleherupakan perkara mengenai sengketaatakan ditolak;lah menguraikantan hukum yanggat, tentang tanahth oleh Penggugatbaik oleh PenjualNomor 378 K/TUN

Rp. 500.000,Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/201222Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.22

mohon seluruhdalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakanbagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuandengan pokok perkara ;Bahwa Penggugat keliru) mengajukan gugatan terhadapTergugat dan Tergugat II tentang perobuatan melawan hukum,oleh karena penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat danTergugat II sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, halini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung No.05.G/TUN/2005/ PTUN Bandar Lampung,No.09/G/TUN/2005/PTUN Bandar

Lampung, No.10/G/TUN/2005/PTUN Bandar Lampung dan No.11/G/TUN/2005/PTUN BandarLampung masing masing tanggal 26 Oktober 2005 ;Hal. 7 dari 28 hal.

No.417PK/Pdt/2009Usaha Negara Bandar Lampung No.09/G/TUN/2005/PTUN BandarLampung, dan No.10/G/TUN/2005/PTUN Bandar Lampung masingmasing tanggal 26 Oktober 2005 ;Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel yakni gugatanPenggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, akantetapi baik dalam posita maupun petitumnya gugatan pengugatmenguraikan tentang perbuatan cidra janji atau wanprestasi,hal ini dapat dilihat pada posita gugatan Penggugat point 5menyatakan "Penggugat telah berulang kali menanyakan kepadaHasanudin

PTUNBL tanggal 26Oktober 2005, yang membenarkan Sertifikat Hak MilikNo.885/Bandar Jaya tanggal 27 November 1995 atasnama Kusuma Sunjaya seluas 600 M2, (vide Bukti T25) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandar Lampung No.09.G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 26Oktober 2005 ;Yang membenarkan Sertifikat Hak Milik No.2863/Bandar Jaya tanggal 24 Maret 2004 atas namaEliyani seluas 625 M2, (vide bukti 135) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandar Lampung No.10.G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 26Oktober

2005 ;Yang membenarkan Sertifikat Hak Milik No.887/BandarDxJaya tanggal 03 Maret 2004 atas nama Junaidi seluas625 M2, (vide Bukti T45) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandar Lampung No.II.G/TUN/2005/PTUNNL tanggal 26Oktober 2005 ;Yang membenarkan Sertifikat Hak Milik No.886/BandarJaya tanggal 29 November 1995 atas nama Windawatiseluas 1.930 M2, (vide bukti TI5) ;Tidak ada suatu dalil atau bukti yang meyakinkanbahwa Sertifikat tersebut tidak sah.

obyek sengketa Tata Usaha Negara sehinggapembatalan lelang yang dilakukan olehTergugat/Pembanding bukan merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara (vide Putusan MahkamahAgung RI No. 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001dan No. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991);Bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, makadikarenakan Risalah Lelang maupun perbuatan yangberkaitan dengan pelaksanaan lelang merupakanabersifat keperdataan, maka secara yuridis formalPejabat lelang sebagai Pejabat yang mensahkanJual

Gugatan TUN didaftarkan oleh38Penggugat setelah perkara diputuskan oleh PN JakartaSelatan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya.Kalau.

Rawa Barat Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 100PK/TUN/2008tanggal 1 Desember 2008 perbuatan lelang merupakansuatu). rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negarasehingga pembatalan lelang yang dilakukan olehTergugat/Pembanding bukan merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara.Selain itu) berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 245 K/TUN/1999

Perkara GugatanTata Usaha Negara (TUN) didaftarkan oleh Penggugatsetelah perkara diputuskan oleh PN Jakarta Selatanlebih kurang 5 (lima) bulan lamanya.Kalau.

ini ) semula dibelioleh Pelawan (in casu Penggugat) dan Suaminyaselama masih terikat dalam perkawinan.Dengan demikian, tanah dan bangunan rumah tersebutadalah merupakanhartabersamaPenggugat denganSuaminya, oleh karena itu gugatan TUN iniseharusnya diajukan oleh Penggugat bersama denganSuaminya.Nyatanya gugatan TUN ini hanya ditandatangani' olehPenggugatsendiri tanpa keikutsertaan Suaminya,oleh karena itu) gugatan ini kurang pihak.