Ditemukan 14219 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 565/pdt.g/2015/pa.prg. 565/pdt.p/2012/pn.stb. 565/pid.b/2016/pn.bks
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 20-10-2014 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1720/Pdt.G/2014
Tanggal 4 Mei 2015 — Pemohon dan Termohon
43 — 13
  • No. 1720/Pdt.G.201 4/PA Mks.Makassar tertanggal 20 Juli1992, fotokopi tersebut telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1.Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi NomorSTPL/565/K/X11/2013/Restabes Makassar/Sek Bontoala, tanggal 16Desember 2013 tentang tindak pidana penghinaan, pelapor ibukandung Pemohon atas nama Puji Dg.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 423/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : AMIRUDDIN BIN H. MUH. SAID
Terbanding/Tergugat I : LEL. RIDA
Terbanding/Tergugat II : LEL. AMRI
Terbanding/Tergugat III : LEL. PATE
Terbanding/Tergugat IV : LEL. HASIN
Terbanding/Tergugat V : LEL. EMMANG
79 — 44
  • SULSEL TGL 9121983, NO. 593.21/II/565/DITAGR/1983, Gambar Situasi Tg1751983, No. 453/1983, luas 15.812 M2 (lima belas ribu delapan ratus dua belasmeter persegi) atas nama pemegang hak Muhammad Said Bin Malla;Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti surat sertifikat yang diberi tanda P.1tersebut di atas adalah akta Autentik yang jelas datanya, yang tidak bisa disangkallagi kebenarannya) 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn ne neMenimbang, bahwa disamping bukti Surat yang diberi
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1533/Pdt.G/2016/PA.Bms
Tanggal 15 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 4
  • telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuaidengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah JuzIl halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :os QO xTLo EMMI Os c5 5/l ol sab g 253 5) atte, iolill 5 lilgs Sat L55gall bgt MOYl yF wolill 565
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN WONOSOBO Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Wsb
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
Amin Sutrisno selaku Direktur Bisnis PT. BPR Surya Yudha
Tergugat:
1.AHMAD ZAENI MAKSUM
2.SRI WAHYUNINGSIH PRISTIWATI
33 — 6
  • Foto copy Surat Keterangan Nomor : 565/II/NOT/X1/2017, tanggal 12 Desember2017, bukti P5 ;. Foto copy print out, bukti P6 ;. Foto copy Surat Peringatan tanggal 14 Mei 2018, bukti P7 ;. Foto copy Surat Peringatan II tanggal 09 Juli 2018, bukti P8 ;. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00484 atas nama Ahmad Zaeni Maksum, buktiP9 ;10.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 420/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Nopember 2016 — WINARTI melawan NOR IHSAN dkk
34 — 19
  • Putusan MARI Nomor: 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973,Jo. Putusan MARI Nomor: 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979,yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3612 K/Pdt/2016
Tanggal 4 April 2017 — SOFYAN alias P. MOHEP, DKK VS HAKIMAH, DKK
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan ketidak jelasan surat gugatanyang diajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya apabila Majelis HakimPemeriksa Perkara menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atausetidaktidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (sesualYurisprudensi Putusan MA Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979yang menyatakan: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat dterima atasalasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanahsengketa tidak jelas);Dalam Rekonvensi:1.Bahwa, semula Para Tergugat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 513/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS) Diwakili Oleh : NEIL SADEK SH
Terbanding/Tergugat II : PT. Andalan Jaya Abadi
Terbanding/Tergugat I : Mario Saputra Tjahyono
45 — 28
  • Mohon periksa yurisprudensi MA RI No.565 K/Sip/1973 yang menyebutkan Gugatan dianggap tidakmemenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hakPenggugat atas tanah terperkara tidak jelas ;Kontradiksi antara Posita Gugatan dan Petitum :1.1Bahwa perihal Pokok Gugatan Penggugat yang diajukanadalah mengenal permasalahan PERBUATANMELAWAN HUKUM, akan tetapi setelah dicermati dalamposita maupun petitum Penggugat mendalilkan adanyaBENTUK PMH dalam pelanggaran Pasal 310 KUHP danPasal27 ayat (3) UU No. 11 Tahun
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 573/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Deli Serdang Diwakili Oleh : SAHALA SIDABALOK
Pembanding/Tergugat II : Bupati Deli Serdang Diwakili Oleh : SAHALA SIDABALOK
Pembanding/Tergugat III : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Deli Serdang Diwakili Oleh : JULI ARITONANG, SH
Terbanding/Penggugat : PT. SANOBAR GUNAJAYA
171 — 76
  • Putusan Mahkamah Agung RINo. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 19-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 325/PDT/2016/PT SBY
Tanggal 9 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat I : SYAIROJI
Terbanding/Tergugat I : JOKO WIDODO
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat II : YAYUK SUHATININGSIH
Terbanding/Tergugat V : MUTTAQIEN, SH / PPAT
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Mega Terbuka Cabang banyuwangi
Turut Terbanding/Penggugat II : KHOIRIYAH
30 — 14
  • lelang atas Obyek Sengketa telah dilakukansesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan TERLAWAN Illjelaskan/uraikan secara terperinci didalam POKOK PERKARA pada JAWABAN a quo;3 Dalam hukum acara perdata, dimana PELAWAN berkewajiban untuk mengkualifikasikanperbuatan pihakpihak yang digugatnya tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdataHalaman 14 dari 27 Putusan Nomor 325/PDT/2016/PT SBYyang dikonstantir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21Agustus 1974 Nomor 565
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
ASMUNGI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
72 — 149
  • ini ketigapengecualian tersebut tidak terjadi di Desa Ngimbang KecamatanNgimbang, Kabupaten Lamongan sehingga pelaksanaan PemilihanKepala Desa Ngimbang harus sesuai jadwal tahapannya;Bahwa, penting disampaikan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaTergugat mewakili Kepentingan Umum seluruh warga Desa Ngimbang,Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan untuk melaksanakanPemilinan Kepala Desa serentak yang telah diagendakan PemerintahKabupaten Lamongan, sebagaimana Keputusan Bupati LamonganNomor 188/565
    Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015 tentangPemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan pada tanggal15 September 2016, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016Nomor 38.1;Fotokopi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan padatanggal 04 Oktober 2017, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017Nomor 42;Fotokopi Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — H. SUPARJO VS UMI SANDRA AMELIA, DK
29 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang saat di Kantor PPATtidak hadir, oleh karenanya gugatan Penggugat ini patut ditolak videPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973,11tanggal 21 Agustus 1979 yang menegaskan: Gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak sempurna karenahak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — MARKUS SAWEDULING VS PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI DI JAKARTA cq. MENTERI PERHUBUNGAN RI DI JAKARTA Cq, DIRJEN PERHUBUGAN UDARA DI JAKARTA cq. KAKANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SULAWESI UTARA DI MANADO cq. KEPALA BANDARA MELONGUANE DI MELONGUANE, DK
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaigugatan yang tidak jelas, dan obscuur libel, maka gugatan Penggugattersebut menjadi error in objecto, dan berdasarkan putusan MARI Nomor1149.K/Sip/1975 disebutkan "surat gugatan yang tidak menyebutkandengan jelas letak dan batasbatas tanah sengketa, berakibat gugatantidak dapat diterima;Oleh karena itu sudah seharusnya terhadap gugatan yang tidak jelas(obscuur libel) dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai denganyurisprudensi, dan:e Putusan MA tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 565
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg
Tanggal 16 April 2019 — Pemohon:
JOSEPH CHAN FOOK ONN
Termohon:
1.PT. MULYA JAYA PERKASA CEMERLANG
2.YOHANNES SETIAWAN
137 — 55
  • Kawasan IndustriCandi Gatot SubrotoBlok 11D NgaliyanSemarangAPHT:Rp 17.900.000.000, Rumah tinggalLT: 300 m2LB: 485 m2Perum MediteraniaBlok B5, SemarangAPHT:Rp 3.150.000.000 Halaman 17 dari 26 hal Put Nomor 4/Pdt.SusPKPU/2019/PN .Smg GudangLT: 565 m2LB: 474 m2Pangkalan Truk BlokB23, Genuk,SemarangAPHT:Rp 1.000.000.000GudangLT: 402 m2LB: 353 m2Terboyo Indah ParkBlok G15, GenukSemarangAPHT:Rp 650.000.000GudangLT: 1.400 m2LB: 1.234 m2Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk VS AFANDI, SE, DKK
98 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persona Prima Utama menerima AnjuranMediator Hubungan Industrial Nomor 565/1095/Sosnaker/HI tanggal 28November 2012 untuk dapat dipekerjakan kembali Sdr. Afandi, SE. diperusahaan PT. Persona Prima Utama Cabang Palu dan tidak mengurangihakhak perlindungan terhadap pekerja yanga bersangkutan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-09-2017 — Upload : 03-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 September 2017 — MOHAMMAD NUR VS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SITUBONDO
64 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terpidana) karena melakukan memakai atau merugikan keuanganperusahaan ;Bahwa, sampai dengan saat ini tidak putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, yang menjatuhkan pidana kepadaPENGGUGAT, karena memakai uang Perusahaan (merugikan keuanganPerusahaan).Bahwa, tidak pernah ada teguran atau peringatan secara lisan yangdiberikan oleh Perusahaan (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT;Bahwa, kemudian Mediator dari Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Situbondo, mengeluarkan SURAT ANJURANNomor : 565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2730 K/PDT/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — KETUA KELOMPOK TANI HAROYONG vs PIMPINAN PT. TUNAS AGRO SUBUR KENCANA 3 (PT. TASK 3)/ PT. BINTANG MULIA SINAR AGUNG (PT. BMSA)
120 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk mewakili pemiliktanah dalam mengajukan gugatan;Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa tanah yang menjadi objek gugatantelah diberikan ganti rugi oleh Tergugat kepada masingmasing pemiliktanah di Desa Kandan;Bahwa adanya gugatan dari Penggugat yang tidak menyebutkanhubungan kepemilikan Penggugat atas objek gugatan perkara a quo, makasangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan tersebut dinyatakansebagai gugatan yang cacat formal (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 565
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 21-06-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr
Tanggal 19 September 2018 — RIZAL LAWAN PT WIRADJAJA PRIMA KENCANA
92 — 19
  • Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang dihadirkan Penggugat ;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51 /Pdt.SusPHI/2018/ PNPbrSetelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Penggugat ;Setelah mendengar keterangan dari para saksi dari kedua pihak berperkaraTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 JUNI2018 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian dari Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru Nomor : Naker/PHIC.4/565
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 16-02-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/PDT.SUS.PHI/2015/PHI/PN.BDG
Tanggal 10 Agustus 2015 — SITI SURYATI; RENA AJENG FATIMAH; AISAH; SITI NURHASANAH; MENTARI, DKK; L A W A N; PT. DUA SEKAWAN RESPATI;
154 — 21
  • Tergugat tetap tidakbergeming dengan tawarannya, meski OPSI selaku Kuasa dari parakaryawan mencoba menurunkan nilai tuntutannya ;Bahwa akibat kebuntuan penyelesaian perselisihan tersebut,Mediator Hubungan Industrial akhirnya menerbitkan surat anjuran padatanggal 17 Desember 2014 dengan No. 565/7390HI & Syaker. Isi suratanjuran pada pokoknya menyatakan bahwa para karyawan yangdipekerjakan oleh Tergugat adalah berstatus sebagai karyawan tetap,bukan kontrak (PKWT).
    Hal ini diperkuat pula dengan YurisprudensiPutusan MARI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang padaprinsipnya menyatakan bahwa apabila objek gugatan tidak jelas, makagugatan tidak dapat diterima.Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 34/ Pdt.Sus.PHI/201 5/PHI/PN.BdgYurisprudensi Putusan MARI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1973Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 09-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/AG/2013
Tanggal 9 Juli 2013 — Drh. ANDRIANI, M.Si. binti HARSOYO VS Drs. DOSO AGUNG bin SUHADI
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PetitumGugatan Terbanding tidak menjelaskan secara rinci dan tegas atas barangbarang bergerak maupun barangbarang tidak bergerak yang menjadiObjek Gugatan (harta bersama) dalam Perkara No. 385/Pdt/G/2011/PA.Bgr tersebut;2 Bahwa atas objek gugatan Terbanding yang tidak jelas tersebut,Pembanding telah dengan sengaja tidak mengajukan eksepsi, walaupunsecara yuridis berdasarkan hukum (sebagaimana diatur dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April1979 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565
    PutusanMahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979)Pemohon Kasasi dapat mengajukan eksepsi atas dasar objek gugatan tidakjelas dan memohon agar gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard/NO).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
159 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketenagakerjaan maupunPermenaker Nomor PER/16/MEN/XI/2011, Pasal 17 ayat 1 (satu), 2(dua) dan 3 (tiga) tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran PKBdan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUUVII/2009;Bahwa SPPL kemudian mengirimkan surat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal klarifikasitentang PKB dan permohonan agar Disnaker Karawangmempasilitasi pembuatan PKB PT Plasindo Lestari pihak DisnakerKarawang merespon baik dengan melayangkan surat undanganNomor 565
    Peninjauan Kembali/ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi kemudian mengirimkansurat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19Agustus 2013 perihal klarifikasi tentang PKB dan sekaliguspermohonan agar Dinas Tenaga Kerja Karawang menmfasilitasipembuatan PKB di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi;Bahwa berdasarkan permintaan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi pihak DisnakerKarawang melayangkan surat undangan Nomor 565