Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv.Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam registerperkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankanmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundangundangan

pelaksanakekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, danbiaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksudPasal 57 ayat 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan akan ditegaskan

Ltd. kepada travel agen di Indonesia, bukan pembayaran dariPemohon Banding;bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 ditegaskan bahwa jasa adalah setiap kegiatanpelayanan berdasarkan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,kemudahanatau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

No. 896/Pdt.P/2012/PN.KdsMenimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndaneUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan, dimana suatu pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakanberdasarkan Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan kuasa Pemohon yang dikaitkanatau dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti suratsurat maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut : Bahwa

Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabutperkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dansetelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkara hanya dapatdikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat melaluikuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranyasebelum pemeriksaan perkara, dan Tergugat belum mengajukan jawaban atasgugatan Penggugat oleh

sebagaimana catatan dakwaan dari Penyidik, melanggar Pasal 352 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa Pasal 352 ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana mengatur tentang penganiayaan ringan dengan ancaman pidana palinglama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratusrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan danJumlah Denda Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana ditegaskan

yang dibuat Tergugat Nomor 108 Tahun 2011tertanggal 6 April 2011 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (FoodEstate) adalah Keputusan yang bersifat Pengaturan Umum (tidak bersifatIndividual) dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b dan c)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal angka (3) UndangUndangNomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;Bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ditegaskan

diatur bahwa "Tidak termasuk dalamKeputusan Tata Usaha Negara menurut undangundang ini" yaitu dalam Pasal 2huruf (b) "Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum" selanjutnya padaPasal 2 huruf (c) "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukanpersetujuan";Selanjutnya dalam Pasal angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditegaskan: "Lahan PertanianPangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untukdilindungi dan

Dimanasubstansi luasan areal Izin Lokasi tersebut ditegaskan pula dalam KeputusanPerpanjangan Izin Lokasi maupun Dokumen Studi AMDAL yang telah disetujuioleh Termohon Kasasi. Demikian pula kesesuaian substansi luasan yangtercantum dalam Keputusan Pemberian Izin Lokasi dengan luas bidang petalampiran Izin Lokasi tersebut telah diakui pula instansi pertanahan terkait sertainstansi Dinas Kehutanan.

Dimana tanah yang dapat diberikan IzinLokasi dalam rangka pelaksanaan penanaman modalperusahaan harus sesuai dengan peruntukan areal yangditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Hal mana ditegaskan dalam Pasal 3 Perkaban Nomor 2Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurutRencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaanyang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan olehperusahaan menurut

Dimana substansi luasan areal Izin Lokasitersebut ditegaskan pula dalam Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi(vide Bukti P6) maupun Dokumen Studi AMDAL yang telah disetujuioleh Termohon Kasasi (vide Bukti P7 & P8).

repliknya Penggugat Konvensi/ Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatHalaman 7 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Konvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual Kepada Yunis Wandi;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 1 (satu), merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan

Mirna Ernis pada tanggal15 September 2004;Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatKonvensi/Terbanding,dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta bersama objek perkara poin 3 (tiga), merupakanbukti lengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan

bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatKonvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual;Halaman 14 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 4 (empat), merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan

Pembanding dalam repliknyamembantah, tidak benar objek perkara tersebut telah dijual kepada DendyMarta Putra (anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tanggal5 Desember 2011, hal itu adalah sangat bohong;Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding tersebutdapat dipahami bahwa benar dahulu objek perkara poin 5 (lima) tersebutsebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan TergugatKonvensi/Terbanding, jawaban pengakuan tersebut merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Sip/1972, ditegaskan karena penggugat tidak dapat membuktikangugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukantidak dapat diterima;.

Bahwa ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yaitu sebagaiberikut:Akibat putusnya perkawinan karena perceraian talah:b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalamkenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapatmenentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;6.

Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal 45 UUP ,sebagai berikut:Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Non (ii1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merekasebaikbaiknya.2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasalin'berlaku. sampai anak itu) kawin atau dapat berdirisendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antarakedua orang tua putus;7. Bahwa napkah merupakan suatu pemberian yang diberikan olehseseorang atau pihak yang berhak menerimanya.

hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansiputusan itu; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yangsama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubunganyang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukumtetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne Dis in idem;Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 588 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 ditegaskan

bahwakarena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihakpihak yangHalaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Non (iiibersengketa sama dengan perkara terdahulu,dan perkara yang lalu tersebut telahmendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970maka gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan barutersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976 ditegaskan

BATASBATAS TANAH MASINGMASING, PENGGUGAT TIDAKDISEBUTKANBahwa, perlu untuk ditegaskan jika obyek sengketa dalamgugatan Penggugat adalah menyangkut masalah tanah, tetapi ironisnyaPenggugat tidak menyebutkan dan atau menguraikan secara rinci danjelas tentang batasbatas tanah dan kavling nomor berapa yang menjadiobyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Reg.

Bahwa, perlu ditegaskan apabila Tergugat tidak pernah menawarkantanah kepada Penggugat dan tidak pernah terjadi hubungan jual bellitanah kavling sebagaimana dalam posita Penggugat, karena kedudukanPenggugat hanya sebatas calo atau makelar saja yang meminta komisikepada Tergugat;3.

Bahwa, perlu ditegaskan apabila Penggugat hanya bertindak sebagaicalo atau makelar saja karena berdasarkan data pembeli atas tanahtidak ada yang bernama Penggugat, yang tercatat hanya setiap bulanPenggugat membayarkan angsuran pembeli atas nama BU TRISHalaman 8 dari 31, Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2016/PN.

Bahwa, perlu. ditegaskan pula apabila Tergugat Rekonpensisebelumnya telah melaporkan Penggugat Rekonpensi ke PolrestabesHalaman 12 dari 31, Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2016/PN. Sby.dengan sangkaan penipuan dan penggelapan, yang setelah dilakukanserangkaian tindakan penyidikan akhirnya laporan Tergugat Rekonpensitidak terbukti dan dihentikan penyidikannya oleh Polrestabes Surabaya;.

V RT.001 RW. 013 Tangkerang Utara, KecamatanBukitraya, Pekanbaru, yang dibeli pada tanggal 27 April 2004berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 182/BR/2004Camat Bukitraya, dan telah ditegaskan haknya berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No.03173 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 13/10/2017 (selanjutnya disebutTanah);b. 1 (Satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun olehPenggugat dan Tergugat di atas tanah SHM No. 03173 yang terdiri

Bahwa pada tanggal 24 No. 2015 Tergugat dan Penggugat telahmenjaminkan surat /Sertifikat tanah tersebut yakni SKGR No. 182/BR/2004(yang telah ditegaskan haknya menjadi SHM No. 03173) kepada TurutTergugat sebagai jaminan atas Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:B.34/8089/3/2015 maka berdasarkan surat tersebut terhadap SHM No.03173 milik Tergugat dan Penggugat sampai saat ini adalah dalampenguasaan Turut Tergugat;6.

V RT.001 RW. 013 Tangkerang Utara, KecamatanBukitraya, Pekanbaru, yang dibeli pada tanggal 27 April 2004berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 182/BR/2004Camat Bukitraya, dan telah ditegaskan haknya berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No.03173 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 13/10/2017 (selanjutnya disebutTanah).

V RT.001 RW. 013 TangkerangUtara, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, yang dibeli pada tanggal 27 April2004 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.182/BR/2004 Camat Bukitraya, dan telah ditegaskan haknya berdasarkanSertifikat Hak Milik (SHM) No.03173 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 13/10/2017 (selanjutnya disebutSHM 03173) adalah tidak pernah dibebankan Hak Tanggungan olehPenggugat dan Tergugat kepada Bank BRI Cab. Pekanbaru;3.

Lagi pula menurut yurisprudensipun, seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawananterhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan(sebelum eksekusi dijalankan).

Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan,upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusiharus melalui gugatan;Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Bantahan, Nomor 44/Pdt.Bth/2018/PN KkaBegitu juga dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, antara lain ditegaskan:> Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sitaeksekusi diajukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sitaeksekusi.;> Bahwa tereksekusi dapat mengajukan gugatan terhadap eksekusi, denganformalitas

yang mana diuraikan dan ditegaskan dalamYurisprudensi putusan MARI atas halhal sbb:Putusan Tidak DirinciHalaman 14 dari 56 Putusan Perdata Bantahan, Nomor 44/Pdt.Bth/2018/PN KkaPutusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember1971 menyatakan: ... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugattidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yangdiderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakimmenolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan

PeraturanMenteri Keuangan (PMK) No.: 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan No.: 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, ditegaskan bahwa Penetapan Nilai Limit menjaditanggung jawab Penjual/Pemilik Barang, Vide Pasal 1 butir 26, "Nilai Limitadalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan olehPenjual/Pemilik Barang (vide Pasal 1 butir 19 & butir 20) sehinggaberdasarkan PasalPasal tersebut diatas secara hukum Terlawan Il selakuHalaman 25 dari 56 Putusan

yang manadiuraikan dan ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan MARI atas halhalsbb:Putusan Tidak Dirinci;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember1971 menyatakan: ... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugattidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yangdiderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, makahakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugattersebut.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalamenerapkan hukum acara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal164 ayat (1) RBG, yang menyatakan:Jika satu pihak menyangkal kebenaran suatu surat bukti yangdiajukan oleh lawannya, maka pengadilan negeri dapatmengadakan penyelidikan tentang hal itu. dan kemudianmenentukan apakah surat itu. boleh atau tidak untukdipergunakan dalam perkara itu;3.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 195 RBg sebagai berikut:(1) Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelastentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pulatentang dasardasar keputusan itu;(2) Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundangundangan yang pasti harus menyebutkan peraturanperaturan itu":4.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal306 RBg juncto Pasal 1905 KUH Perdata sebagai berikut:Pasal 306 RBg:Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menuruthukum tidak boleh dipercaya;Pasal 1905 KUH Perdata:Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya;Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt/2017e.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana ditegaskan Pasal 309RBg juncto Pasal 1908 KUH Perdata:Karena keterangan para saksi yang diajukan Penggugat sekarangTermohon Kasasi, berdiri sendirisendiri dan tidak saling berkaitansebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Judex Facti tersebutsecara hukum harus dibatalkan karena lalai menerapkan Pasal 309RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, yang menegaskan sebagaiberikut:Pasal 309 RBg:Dalam menilai Kekuatan kesaksian

Nomor 3558 kK/Pdt/2016atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang dan asas keadilan);Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapatdibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku II Mahkamah AgungRI halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danm AdministrasiPengadilan yang menyebutkan:lelang yang telah dilakukan

pada Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 87 tanggal 25pebruari 2010 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan hingga tanggal25 Februari 2011 dan diperpanjang hingga tanggal 25 Februari 2011yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit No. 28tanggal 25 Februari 2011;Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, gugatanyang diajukan terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputusdalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.Hal tersebut ditegaskan

telah terjual melaluipenjualan lelang, dengan pemenang lelang Turut Terlawan dan TurutTerlawan Il, sebagaimana Risalah Lelang Nomor 418/2013 dan RisalahLelang Nomor 419/2013, dan menyatakan kalau eksekusi sudah selesaidijalankan, upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harusmelalui gugatan biasa; (vide juga putusan MARI tanggal 30 November 1987Nomor 1157 K/Pdt/1986 dengan berdasarkan pada yurisprudensi, sepertidalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31Agustus 1977 Nomor 697K/Sip/1974, ditegaskan

Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan:lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,tidak dapat dibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku IlMahkamah Agung RI halaman 149 tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan:lelang yang telahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkanBahwa aturanaturan tersebut di atas apabila ditafsirkan secara

Bahwa perlu ditegaskan, bahwa pada saat diajukan permohonan haknyatanah tersebut berstatus sebagai tanah Negara; sebagaimana ternyatapada bukti PLW.1, 2 dan 3. Dengan kata lain, hak Para Pelawan didapatdari Negara bukan atas alas hak yang lain;4.

Bahwa harus ditegaskan, bahwa dalam perkara daftar : No. 30/Pdt.G/1994/PN.Prob; No. 281/PDT/1996/PT.Sby; No. 2337/K/PDT/1997;Para Pelawan selaku pemilik sah atas tanahtanah tersebut tidak ikutdigugat sebagai para pihak. Oleh karena Para Pelawan bukan sebagaipihak dalam perkara tersebut, maka Para Pelawan tidak terikat olehputusan yang bersifat Comdenatoir dan oleh karena itu pula, logisnyaPara Pelawan tidak dapat dipaksa untuk mengosongkan tanah miliknyaapapun alasannya.

Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;Judex Facti juga telah tidak cermat dalam

Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;3) Judex Facti juga telah tidak cermat

Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Memeriksa DanMengadili Permohonan Keberatan:1.Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, ditegaskan:(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak ~ sah PeraturanPerundangundangan di bawah UndangUndang atas alasanbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebihHalaman 3 dari 29 halaman.

Bahwa ditinjau dari jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan,Peraturan Gubernur dikategorikan sebagai PeraturanPerundangundangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan yang menyatakan:Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan olehMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

HUM/2014kepada Bupati dan Walikota seJawa Timur (selanjutnya disebut SuratGubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013) (Bukti P5), yangkemudian oleh Termohon diralat dengan Surat Gubernur Jawa TimurNomor 560/22657/031/2013 perihal Ralat Surat Gubernur Jawa Timurtertanggal 9 November 2013 kepada Bupati dan walikota seJawaTimur (selanjutnya disebut Surat Gubernur Jawa Timur Nomor560/22657/031/2013) (Bukti P6);Bahwa dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013Juncto 560/22657/031/2013 ditegaskan

Bahwa lebihlebih sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) s/d ayat (7)Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentangUpah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000, ditegaskan bahwaUpah Minimum berlaku sejak tanggal 1 Januari setiap tahunnyasedangkan penetapannya dilakukan selambatlambatnya 40 (empatpuluh) hari sebelum tanggal berlakunya, sehingga dapat dipastikanpenetapan UMK Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 tidak akandapat

Judex Facti sangat tidak mempertimbangandalil dan fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembandingsemula Terlawan ), bahwa essensi eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding(dahulu Terlawan ) dalam perkara a quo adalah mengenai satu kesatuanantara suami dan istri dalam mempertanggungjawabkan hutang yang munculdalam perkawinan, hal ini telah ditegaskan oleh Pemohon Kasasi dahuluTerlawan dalam jawabannya yang menyatakan sebagai berikut:a.

Terlawan II (Termohon Kasasi II)adalah satu keluarga dengan ikatan suami istri tanpaperjanjian pisah harta dan karena itu secara hukum acarabukan pihak yang berhak dan memiliki legal standingsebagai pihak Pelawan dalam perkara a quo;Bahwa perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suamiterhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena hartabersama merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau Suamiyang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama, Hal initelah ditegaskan

pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1904 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa: Hutanghutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalahtanggung jawab bersama suami isteri;Bahwa hutang Termohon Kasasi II (Terlawan II) dalam perkara a quotimbul pada saat perkawinan dengan Termohon Kasasi (dahuluPelawan), hal mana yang telah nyata pula ditegaskan oleh TermohonKasasi (dahulu Pelawan) dalam keterangan di bawah sumpah dalamHal. 16 dari 30 hal Putusan Nomor 2156 K

yangterjadi sebelum mereka kawin, namun jika hutang tersebut terjadi padamasa perkawinan maka ketentuan yang dapat digunakan adalah Pasal130 KUHPerdata yang bunyinya sebagai berikut: setelah bubarnyapersatuan suami boleh ditagih karena hutanghutang persatuanseluruhnya dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untukHal. 20 dari 30 hal Putusan Nomor 2156 K/PDT/2013menuntut kembali setengah bagian dari hutanghutang itu kepada istri,atau kepada ahli warisnya;Dalam ketentuan di atas telah ditegaskan

perilakuTermohon yaqng tidak mau mengurus pemohon dan rumah tangga; Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon danTermohon tersebut, maka pemohon dan Termohon telah berpisahtempat tinggal selama sejak bulan September 2008 sampai sekarang;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangatditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasaberusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

kehilangan kebahagiaansebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurutpendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakantelah bertentangan dengan nilainilai yang terkandung dalam ketentuanPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon danTermohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahirbatin dalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

antaraPemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suamiistri dan sudah pisah rumah; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan