Ditemukan 99456 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 3846/Pid.C/2020/PN Sby Tanggal 24 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
EFENDI SUHARTONO
Terdakwa:
HERY PRASETYO
20 — 2
EFENDI SUHARTONO
Terdakwa:
HERY PRASETYO
20 — 2
LA L .. 2020 Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali Jam Ha Wiekepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkan .keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan os =tanda tangan. or i swPe7 ree. 7 Vb 9GPUTUSAN PENGADILAN citerfear!
Register : 13-07-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN Banjar Nomor 154/Pid.C/2021/PN Bjr Tanggal 13 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HADI WINARSO S.SOS
Terdakwa:
MUHAMMAD FAUJI
19 — 10
HADI WINARSO S.SOS
Terdakwa:
MUHAMMAD FAUJI
19 — 10
Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesal dibuat RELAS:kemudian dibacakan kernbali kepadanya, sehingga yang bersangkutan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untukmenyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah menghadap ke Pengadilan Negenh cases , pada haridiberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti yaar tanggal ....ccsec sepees Yuifar 20... pukuluntuk menguatkannya Tereandka membubuhkan tanda ingens pia yas wib. /~ Ub adibawah ini : , sr
Register : 02-10-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2526/Pid.C/2020/PN Sby Tanggal 2 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SUHARIYANTO,ST
Terdakwa:
MUSTAKIM
10 — 0
SUHARIYANTO,ST
Terdakwa:
MUSTAKIM
10 — 0
Jam...9:22.......WIBdan tertangkap tANGAN......c...cecseuessceeieer eerste Gelelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju / membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diacili dengan sistem peradilan cepatseperti ini, Untuk menguatkan tersangka membubuhkanianda tangan Demikian BAP cepat ini dibuat dersebenarnya atas kekuaran sumpah / jabditutup dan di tanda tangani pada=e mM EA PAR GE.
Register : 14-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Banjar Nomor 164/Pid.C/2021/PN Bjr Tanggal 14 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HADI WINARSO S.SOS
Terdakwa:
HENDRA HERMAWAN
17 — 9
HADI WINARSO S.SOS
Terdakwa:
HENDRA HERMAWAN
17 — 9
. , Alamat.. .A EYbr (2) Awey~@Cae Ms os TH Dre Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat RELAS:kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah menghadap ke Pengadi MCW e,pada haridiberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, LPs vege wus iS seen 20
Register : 08-01-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2020/PTUN.KDI Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
KIKILA ADI KUSUMA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
313 — 697
KIKILA ADI KUSUMA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
313 — 697
PUTUSANNomor: 1/G/2020/PTUN.KDI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasayang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:Nama : KIKILA ADI KUSUMA:;Kewarganegaraan : IRIGIOIES TAS eeenee seen eecrsrensnerennaaemeeemnnennasamennnnatnaaaemanneTempat
Register : 11-02-2021 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN MALILI Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mll Tanggal 26 Februari 2021 — Terdakwa
123 — 22
123 — 22
kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempa tinggal : Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu, KecamatanMalili, Kabupaten Luwu TimurAgama : Islam;Pekerjaan : Belum Bekerja;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan PembimbingKemasyarakatan Nomor W.23.PAS.PAS.27.PK.01.04.11540 tanggal 26Februari 2021 kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka prosespemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Putus : 29-09-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/PID.SUS/2014 Tanggal 29 September 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
65 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
JIT dengan PerjanjianKerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/IV/200831/JTT/I2008 tanggal 6 Februari2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalandengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy TheService di Prop D.I. Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan selama 7(tujuh) tahun dengan dibuat kontrak tersendiri setiap tahunnya antara PT. JTTdengan Dinas Perhubungan Provinsi D.l Yogyakarta (Dishub Prov. D.I.Yogyakarta) dan dengan pembiayaan dari APBD Provinsi D..
Yogyakarta wajib mengalokasikananggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Kendaraan (selanjutnyadisebut BOK) Bus Trans Jogja yang telah dioperasikan; Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, sebelum adanya kontrak untukpelaksanaan pengoperasian Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalamPerjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/IV200831/JTT/IL2008 tanggal6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang diJalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy TheService di Prop
JIT dengan PerjanjianKerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/I/200831/JTT/IL2008 tanggal 6 Februari2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalandengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy TheService di Prop D.l. Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan selama 7(tujuh) tahun dengan dibuat kontrak tersendiri setiap tahunnya antara PT. JTTdengan Dinas Perhubungan Provinsi D.l. Yogyakarta (Dishub Prov. D.I.Yogyakarta) dan dengan pembiayaan dari APBD Provinsi D..
JIT dengan PerjanjianKerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/I/200831/JTT/IL2008 tanggal 6 Februari2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalandengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy TheService di Prop D.I. Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan selama 7(tujuh) tahun dengan dibuat kontrak tersendiri setiap tahunnya antara PT. JTTdengan Dinas Perhubungan Provinsi D.l. Yogyakarta (Dishub Prov. D.I.Yogyakarta) dan dengan pembiayaan dari APBD Provinsi D.I.
Jogja Tugu Trans tentangPengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan denganKendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem Buy The Service diProv. D.. Yogyakarta;Copy Rekening Koran Dinas Perhubungan Tahun 2009 di Bank BPD DIYNorek : 20.02.9.010051 periode Januari 2009 s.d.
Register : 07-11-2013 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 09-05-2014
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.Tgm Tanggal 4 Maret 2014 — Pemohon dan Termohon
35 — 13
35 — 13
PENETAPANNomor: 0505/Pdt.G/2013/PA.TgmBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara : 22 = $2 22 noon ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnPEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII Sistem Informasi, pekerjaanKabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON, 7 27202 2020202melawanTERMOHON
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 3892/Pid.C/2020/PN Sby Tanggal 24 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SLAMET HARTONO
Terdakwa:
MIKON
14 — 0
SLAMET HARTONO
Terdakwa:
MIKON
14 — 0
benar pada ha 2: Beyrana tet telah melanggar ee ee Janis aml gf: Lone i: Se ae Mt i bib :ngka yang telah aici RorapEoae lorsangha dan saksi tersebutdiatas untuk menghadap Ae Pengadilan NegeriAe ee eS Ca Ro. pycitakea naa (AFI: +id, 0 5 6 Reale Naw Ca ganie BWane waned Kaien AE a Idd minaueAd / LA a8 Cee Tamogel ra 2020Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemucian dibacakan kembali ja,kepadenya yang bersangkutan dinyatakan setujw/membenarkan Oneketerangan yang dibevikan, can sanggup diadill cengan sistem
Register : 15-09-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 30/Pid.C/2020/PN Ngw Tanggal 15 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
FADHOL HADI W., Sos
Terdakwa:
MUSAFIK
44 — 10
FADHOL HADI W., Sos
Terdakwa:
MUSAFIK
44 — 10
Setelah Berita Acara Cepat ini dibuat, kemudian dibacakankembali kepadanya. yang bersangkutan dan menyatakansetuju / memberikan keterangan yang diberikan dansanggup diaditi dengan sistem peradilan cepat seperti inidan ean peg stors tersangka membubuhkan tandatangan. ffriTERSANGKA Demikian Berita Acara Pemeriksaan Cepat inidibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani padahari Selasa tanggal 15 September 2020.
Register : 23-01-2019 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 5/Pid.C/2019/PN Mlg Tanggal 23 Januari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Zubaidah
16 — 3
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Zubaidah
16 — 3
Kot Sess My eset aad vvikin wuneeie ie teolicbees Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini.
Register : 01-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG;
72 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Tingkat Banding tidak cermat dalammempertimbangkan dalil dari Penggugat yang telah mengikuti seluruhproses dan tahapan sesuai mekanisme yang diatur yaitu bahwa sebelumPenggugat mengikuti ujian paket B dan tahun 2004 Penggugatdinyatakan lulus ujian nasional Paket C sehingga ijazah paket C atasnama Penggugat adalah asli dan tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikNomor 132/U/2004 tentang Program Paket C Pasal 9 ayat 1menyebutkan bahwa sistem
Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut: bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena Keputusan MenteriPendidikan Nasional RI Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C tidakmengatur secara eksplisit larangan bagi warga masyarakat memperolehljazah Paket B dan Paket C dalam tahun yang sama, kecuali hanya padaPasal 9 ayat (1) menyebutkan: Sistem pembelajaran dapat dilakukandengan sistem semester.
Putus : 10-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/Pdt/2017 Tanggal 10 April 2017 — Drs. ABRAHAM NDOLU EOH, BA
lawan
NIKODEMUS AMTARAN, dkk
dan
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang
62 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat Bandingditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa Judex Facti dalam memeriksa perkara a quo Nomor 35/PDT/ 2016/PT.KPG Juncto Nomor 103/PDT.G/2015/PN.KPG. tersebut telah salahmenerapkan hukumnya, Judex Facti melupakan sistem negatif dalamperkara tersebut, sehingga menimbulkan kerugian serta ketidakadilan bagiPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena di Indonesia
dalamperkara tanah yang berlaku adalah sistem negatif.
Ini berarti Judex Facti menggunakan sistem positif yang tidaklazimnya digunakan dalam hukum pertanahan di Indonesia;Juga Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali buktibuktitambahan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang Kwitansi JualBeli (Vide bukti tambahan P.1, bukti tambahan P.2 dan bukti tambahan P.3)terlampir, serta keterangan saksisaksi, dan dalam permohonan kasasi iniPemohon Kasasi mengajukan 1 Q9satu) bukti tambahan lagi yaitu Surattertanggal 28 Maret 1985, Perihal Pernyataan Batal
Register : 19-06-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ktp Tanggal 4 Juli 2019 — Terdakwa
57 — 6
57 — 6
Untuk Hp merk Oppo anaksimpan di rumahnya sedangkan hp merk Vivo V9 anak bawa ke counter untukdiperbaiki.Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesarRp.31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian melaporkannya padapihak Kepolisian.Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363ayat 1 ke 5 KUHP jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak danPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang
Anak lahirtanggal 18 Juni 2001 sehingga belum berusia 18 tahun saat dilakukannyaproses persidangan, oleh karena anak telah berusia diatas 14 tahun sehinggadapat diproses dalam persidangan pidana sebagaimana yang dipersyaratkandalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Denganadanya buktibukti tersebut jelas bahwa anak adalah subjek hukum yang dapatdipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi.2.
pidana terhadap diri Anak,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Anak;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan anak meresahkan masyarakat Perbuatan anak merugikan korbanKeadaan yang meringankan: Anak mengakui terus terang perbuatannya Anak belum pernah dipidana sebelumnyaMenimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, UndangUndang Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem
Putus : 21-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2731 K/Pdt/2012 Tanggal 21 Oktober 2014 — LIEM CUEN KIAT vs Hj. ZAENAB, dkk
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan pelaksanaannya,maka Eigendom Verponding tersebut di atas berlaku Stelsel Hukum Tanahyakni tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya menjadi benda tidakbergerak yakni Stelsel Hukum Tanah yang mengacu kepada Hukum HakBarat yang didalam KUHPerdata, yakni Stelsel Vertikal yaitu tanah danbangunan rumah menjadi satu sebagai benda tidak bergerak;Dengan keluarnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka Stelsel Hukum TanahEigendom Verponding yang mengacu kepada Stelsel Hukum Tanah versiKUHPerdata (Stelsel Sistem
berdasarkanpemisahan horizontal adalah: Tanah dapat menjadi milik orang lain (HGBatas nama pemilik hak) dan bangunan di atasnya atas nama pemilik yangmendirikan rumah tersebut yakni Liem Kiem Swie (kini alm) sebagai pendiriyang mendirikan bangunan pada tahun 1954 berdasarkan IMB KotaProbolinggo yang dilengkapi dengan Surat ljin Perumahan dari KantorUrusan Perumahan Probolinggo Nomor 1893 Reg.1937 dan Nomor 568/KR/1953 tanggal 9 Juni 1953 tercatat atas nama Liem Kiem Swie;Oleh karena itu dengan sistem
Zaenab; tetapi bangunanyang berdiri diatasnya itu adalah milik mendiang Liem Kiem Swie yangjatuh menjadi milik anak cucunya incasu Pemohon Kasasi; dan dengankeluarnya UUPA Nomor 05 Tahun 1960 maka Stelsel Hukum TanahEigendom Verponding yang mengacu kepada Stelsel Hukum Tanah versiKUHPerdata (Stelsel Sistem Vertikal) dihapus;Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PeraturanPelaksanaannya menganut Stelsel Horizontal yakni bangunan rumah yangberdiri diatas tanah HGB Nomor 319 tersebut di
Putus : 07-06-2018 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 7 Juni 2018 — Ardiansyah Alias Japrit Bin Ahmad Rifai(T1),DK
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semua tindakan dan sikap Penuntut Umum tersebutmengingkari sistem peradilan yang adil, jujur, objektif dan profesional(sistem peradilan yang fair trial).
Hal ini dilakukan dengan maksud dantujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1)atau Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika padahal faktanya Para Terdakwa adalah penyalah gunaNarkotika; Bahwa caracara penegakan hukum yang demikian tentubertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangandengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum ataurule of law; Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal127 ayat (1) huruf a
Putus : 17-12-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN SENGKANG Nomor 252/Pid.B/2013/PN.SKG Tanggal 17 Desember 2013 — ASMI Binti SUNGGU
46 — 9
46 — 9
jawabkan perbuatanpidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidanayang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam rumah tahanan,sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa sistem
pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslahmempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupunrasa keadilan di masyarakat (social justice) ; Menimbang, bahwa pada hakekatnya undangundang telah menentukan bahwabatasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legaljustice
Putus : 05-01-2015 — Upload : 15-01-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 320/Pid.Sus-Anak/2014/PN Blg Tanggal 5 Januari 2015 — ALDINO RAMADANI
41 — 29
41 — 29
PUTUSANNomor 320/Pid.SusAnak/2014/PN Blg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan sistem peradilan pidana anak pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Terdakwa :Nama lengkap : ALDINO RAMADANITempat lahir ; KisaranUmur / tg lahir : 17 Tahun / 06 Januaril997Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempattinggal : Jl. Patuan NagariKel.
Menyatakan Terdakwa ALDINO RAMADANTL terbuktisecara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Tunggal pasal 363 ayat(1) ke 3 KUHP Jo UU No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu telah mengambilbarang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, padawaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yangada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidakdiketahuiatau
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndangPutusan Nomor : 262/Pid.SusAnak/2014/PN Blg., halaman 23 dari 25 halaman;Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa ALDINO RAMADANI te lah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIANDALAM KEADAAN MEMBERATKAN;2.
Register : 18-09-2012 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN PATI Nomor 185/Pid.B/2012/PN.Pt Tanggal 13 Nopember 2012 — MURI Bin WAKIJAN
40 — 4
40 — 4
;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalah selarasdengan azas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana yang dianut dantercermin dalam KUHAP dimana pada prinsipnya sistem pembuktian menurutundangundang secara negative (negatifief wettelijke bewijs theorie) menentukanbahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat buktitersebut secara limitatif ditentukan oleh undangundang dan didukung pula olehadanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alatalat bukti
dikembalikankepada keluarga ahli warisnya;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa beradadalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan denganlamanya pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka Terdakwa patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebihdahulu dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa asas pemidanaan di dalam sistem
Putus : 29-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG Tanggal 29 Januari 2013 — SERIUS TAURUS NABABAN,ST.
86 — 59
86 — 59
Sesuai denganBerita Acara penjelasan pekerjaan telah dituangkan pula cara evaluasi tekhnisterhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana telahdisampaikan pada Berita Acara Penilaian pekerjaan dan sistem evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur dengan nilai ambang batas lulus untuk penilaiantekhnisnya adalah 75 ;e Perusahaan tersebut lulus evaluasi kelengkapan kemudian diterbitkan surat usulancalon pemenang lelang dari Ketua Panitia kepada PPK dan juga Sesuai hasilevaluasi
Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah totalpenawaran harga.Penjelasan Pasal 30 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 yaitu Untuk sistem kontrakharga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuranbersama atas pekerjaan yang diperlukan.
ketentuan sebagaimana tersebut diatas, belum dapat menggambarkan secarajelas perbedaan antara sistem kontrak Lumpsum dengan sistem kontrak Unit price/harga satuan.
Untuk dapat memperjelas mengenai perbedaan kedua sistem kontraktersebut, maka perbedaan tersebut dapat terlihat dari penjelasan yang tertuang di dalamPerperes 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Note: dalam kasusini aturan normatif yang dipergunakan adalahKeppres 80 Tahun 2003, mengingatPerpres 54 Tahun 2010 belum diberlakukan).Dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Perpres 54 tahun 2010 dijelaskan secara tegas perbedaan antara sistem kontrak Lumpsum dengan sistem kontrak unit price
Dengan adanya klausul Pasal 11 yang mengaturmengenai dimungkinkannya adanya pekerjaan tambah/kurang, dengan demikianmembuktikan bahwa sistem kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan Depo Arsipadalah menggunakan sistem kontrak Unit Price.Uraian tersebut diperkuat dengan keterangan saksisaksi: Ir. Gelora Tarigan, Tina KariniSuciati Santoso, ST, Ir. Aep Fitriadi, Erwin Herwindo, Faisol Panani, Gatot Maretwontu,H. Agus Maulana, SH., MH, Ir. H. Odja Djuanda, Untung Suhardiman, Peno Suyatno,SH., MM, Ir.