Ditemukan 29105 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 3393/Pdt.G/2020/PA.Ckr Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 9
11 — 9
Putusan Nomor 3393/Pdt.G/2020/PA.CkrKabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor 252/14/V1I/2013 tertanggal07 Juni 2013;Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersamadan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baikselayaknya Suami istri;Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga)orang anak
Register : 01-06-2009 — Putus : 29-06-2009 — Upload : 07-10-2012
Putusan PA CIAMIS Nomor 1559/Pdt.G/2009/PA.Cms. Tanggal 29 Juni 2009 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
15 — 5
15 — 5
kepada penggugat ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkandengan gugatan penggugat, Majelis Hakim menemukan bukti dipersidangan bahwa tergugat sah menurut hukum telah melanggar sighattaklik talak butir 2 dan 4;Menimbang, bahwa taklik talak merupakan pacta sunt servadabagi yang melaksanakannya, aquo taklik talak telah terbukti, in cassutalak Tergugat dipandang telah jatuh, hal ini sesuai dengan pendapat AhliHukum Islam yang termuat dalam Kitab AsSyarqowi ala Tahrir Juz IIhalaman 252
Register : 25-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PA SRAGEN Nomor 426/Pdt.G/2014/PA.Sr. Tanggal 23 Juni 2014 — PENGGUGAT-TERGUGAT
7 — 0
7 — 0
pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinansebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor tahun 1974 Jo. pasal 3Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam AlQuran suratArRum ayat 21, tidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab Syarkawi alaTahrir Juz I, halaman 252
Register : 31-01-2011 — Putus : 21-02-2011 — Upload : 12-04-2011
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0390/Pdt.G/2011/PA.Mjl Tanggal 21 Februari 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 0
9 — 0
sebagaiberikut : eee eeBahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan denganTergugat pada tanggal O07 September 1992, di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KabupatenMajalengka sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 371/81/VII/1993 tanggal 14 Juli 1993,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agamatersebut; Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknyasuami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama MELIumur 16tahun; + ++ 252
Register : 09-11-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 978/Pdt.G/2018/PA.Sub Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 4
29 — 4
bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam SuratarRum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhirirumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian,daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allan dalam AlQur'anSurah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi :GD Ale fe oa isi ge IBN, 252
Register : 28-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PA CIAMIS Nomor 0421/Pdt.G/2013/PA.Cms. Tanggal 6 Maret 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
11 — 8
11 — 8
Begitu pulamenurut dalil dari Kitab Syarqowi Juz II hal 252 :booalJArtinya : Barang siapa yang menggantungkan Tolak dengansuatu sifat maka jatuh tolaknya itu dengan adanya sifat tersebut sesuaidengan dzohir lafadznyaMenimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNo. 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.Mengingat akan segala peraturan perundangundangan dankaidahkaidah hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
Register : 20-08-2003 — Putus : 07-01-2004 — Upload : 10-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1407/ Pdt.G/2003/PA.Sby Tanggal 7 Januari 2004 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
17 — 0
17 — 0
Dan meskipun Tergugat telah dicari namun tidak berhasilditemukan ; == 22 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn Bahwa saksi juga sudah menberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerainamun tidak berhasil ; 252 222 Saksi 2 Nama XXXX, menerangkan; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai tetangga Penggugat ; Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat
Register : 13-11-2012 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 225/Pdt.G/2012/PA.SPn. Tanggal 26 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
16 — 1
16 — 1
SALAIALANAPANomor : 252/Pdt.G/0 51/PA.Stp.1Yd X1Yd K X1jGUTEGADTPUGKP ARTYUPNPYDP ADTILHP P AMP JAEPHPATNPPnBIMdLHMB: AIMmM: SntMpMBI: RMBI: mnmnrLDEM: dMB: mnBIMdLHL: pnrDMrM:tnrtnBtK: pMdM: tLBIDMt: pnrtM@mM: dMHMm: pnrELdMBIMB: TMUnHLE: YMDLm: tnHImnBUMtKeDMB: pKtKEMB:EngMIML: gnrLDKt:dMHMm: pnrDMrM: anrML: IKIMt: RMBI: dLMUIoHneiAST JJLJPI 1: KmKr0Ou: tMeKBIMIMmM: hEHMomBdLdLDMB: yphDnrUMMB: Gkrk:SoBtrMD: yk: TKeMmmMdLRMeinmpMt: tLBITMH: dL: SMgKpMtnB:SntMpMBIt:EngMIMbSmlaahap :usT :n:HVy :MBAITYJLJPI
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 31-10-2013
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 257/Pdt.P/2013/PA.Kab.Kdr Tanggal 17 Oktober 2013 — PEMOHON
17 — 2
17 — 2
tahu Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan kuranglebih selama 2 Tahun : Bahwa saksi tahu status Pemohon adalah janda dalam usia 49 tahun, sedangkancalon suaminya adalah duda dalam usia 71 tahun, antara mereka tidak adahubungan darah (nasab), dan tidak sesusuan yang menjadi halangan untukmenikah ; 2022 SAKSI KE 2 PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempattinggal di Kabupaten KediriTelah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut ; 252
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1228/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — JONY KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatandalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakanyang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak September 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak September 2004 adalah sebesar Rp.118.900.601 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252
Peninjauan tidak dapat membuktikan atas memanfaatkan ProgramPemerintah berupa Sunset Policy dan tidak melakukan pembetulan atas SPTserta tidak membuktikan LPAD atas penyerahan SPT OP Sunset Policydalam perkara a quo dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (8) UU KUP jo Pasal 9 ayat (3) UUPPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252
Register : 07-12-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 711/Pdt.P/2020/PA.Mr Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
Bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami isteri yangmenikah pada tanggal 11 Juli 2001, dan dicatat di hadapan PegawaiPencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan PrajuritkulonKota Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 252/38/VII/2001tanggal 11 Juli 2001 ;2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon danPemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai2 orang anak bernama :1. ANAK 1, lahir tanggal 04 Oktober 2002 ;2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon nomor 252/38/VII/2001,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPrajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 11 Juli 2001, telah dinazegelen dantelah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);5.
Register : 21-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 24-02-2016
Putusan PA BLITAR Nomor 3232/Pdt.G/2015/PA.BL Tanggal 25 Januari 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
14 — 2
14 — 2
12.00 367/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 370/F16 1 TE(15) 1NM NN NH00.00.0000508.508.508.5080O Tm00 Tm00 Tm00 Tm(11) 1(10) 1(5) 2(27) 2(7) 1(16) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 435.00 508.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 439.00 508.00 Tm/EL6 2 DE(47) 2(50) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 452.00 508.00 Im/EL6 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 455.00 508.00 Tm/F16 1 TE(252
/F16 1 TE(15) 1N MN N LN7) 116) TdBT0.000 0.000 0.000 rg00000000486.00 Tm486.00 Tm486.00 Tm486.00 Tm12.00 0.00 0.00 12.00 439.00 486.00 Tm/F16 1 Tf(11) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 442.00 486.00 Tm/F16 1 TE(50) 2(41) TaETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 455.00 486.00 Tm/F16 1 TECyl LoETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 459.00 486.00 Tm/F16 1 TE(252) 2(7) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 478.00 486.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000
Register : 26-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 39/PDT/2018/PT PBR Tanggal 31 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat : LEONARDUS MARBUN Diwakili Oleh : J MARBUN SH MH
Terbanding/Penggugat : HOTMAULI BR MANIK
31 — 18
Terbanding/Penggugat : HOTMAULI BR MANIK
31 — 18
Barat: Leonardus Marbun 252 MSebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti rugi Tanah Nomor:1213/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ sketslokasi tanah tertanggal 2109 2008 atas nama Leonardus Marbun;(4) Sebidang tanah yang terletak Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas20.097 M2 berbatasan dengan; Utara: Sarles/Mual Sitohang 85 M. Selatan: Paret 89 M. Timur: Leonardus Marbun 238 M.
Timur: Leonardus Marbun 252 M. Barat: Leonardus Marbun 238 MSebagaimana disebut dalam surat ganti rugi Nomor Nomor:1212/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ sketslokasi tanah tertanggal 2109 2008 atas nama Leonardus Marbun;(6) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas20.181 M2 berbatasan dengan; Utara: Sarles/Mual Sitohang 83 M. Selatan: Paret 59 M. Timur: Leonardus Marbun 290 M.
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
HERIANTO, SE
124 — 31
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
HERIANTO, SE
124 — 31
Nomor : 04/POKJA 252/ULP/2014tanggal 25 Pebruari 2014;Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :O5/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 perihal undanganklarifikasi dan pembuktian kualifikasi;Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05.a/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 26 Pebruari 2014;Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : O6/POKJA 252/ULP/2014tanggal 3 Maret 2014;Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :07/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3 Maret 2014
Nomor : 04/POKJA 252/ULP/2014tanggal 25 Pebruari 2014;Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :O5/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 perihal undanganklarifikasi dan pembuktian kualifikasi;Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05.a/POKJA 252/ULP/2014tanggal 26 Pebruari 2014;Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3Maret 2014:Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :07/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3 Maret 2014
Dokumen Pemilihan Nomor : 01/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 12Februari 2014;. Kontrak Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan WTP Ill danPemasangan Pipa Distribusi Utama Sepanjang 600m di Lokasi WTPBeting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota TanjungbalaiNomor45/KTR/SPP/PDAM/IV/2014,tanggal 02 April 2014; dani.
/ULP/2014 tanggal 14 Pebruari 2014;Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Addendum Nomor :03/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 17 Pebruari 2014;1 (satu) berkas dokumen penawaran PT.ANDRI KARYA CIPTAPekerjaan Penyelesaian Pembangunan WTP III dan PemasanganPipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP BetingSemelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai;Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 04/POKJA 252/ULP/2014tanggal 25 Pebruari 2014;Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor
:05/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 perihal undanganklarifikasi dan pembuktian kualifikasi;Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05.a/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 26 Pebruari 2014;Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : O06/POKJA 252/ULP/2014tanggal 3 Maret 2014;Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota TanjungbalaiNomor : 07/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3 Maret 2014;Pengumunan pemenang Nomor : 08/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 4Maret 2014:Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 108/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
HAMRIN
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
141 — 64
HAMRIN
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
141 — 64
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11
Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut: (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan
PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan, Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik
sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P12), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanPasal 252
1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 109/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
ZULKIFLI, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
158 — 59
ZULKIFLI, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
158 — 59
Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.AUPB yang dilanggar;turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252
Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi se bagai berikut:(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan
PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P10), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.Pasal 252
1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pember hentian Sementara Pegawai Negeri;Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252
Register : 18-07-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Tjp Tanggal 6 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
AMRIZAL
Terdakwa:
INSANI KAMIL AZIZ Pgl AZIZ Bin ANDRI
107 — 28
AMRIZAL
Terdakwa:
INSANI KAMIL AZIZ Pgl AZIZ Bin ANDRI
107 — 28
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Uang Tunai Sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol warna bening yang terangkai pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) unit hanphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 252 (dua ratus lima puluh dua) buah plastic klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan
Register : 02-12-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN BATAM Nomor 919/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
YOMAHENDRA IQBAL JULIO Bin KAHIRUDIN
126 — 60
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
YOMAHENDRA IQBAL JULIO Bin KAHIRUDIN
126 — 60
netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNEFI3. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (Seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF;5. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252
netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNF;3. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF;5. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252
denganberat netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNEI; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (Seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF; 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252
NNEI; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2020/PN Btm 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF; 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252
Register : 29-07-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 30/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
FAHRUL KASIM, S.KOM.
Tergugat:
WALIKOTA GORONTALO
299 — 223
FAHRUL KASIM, S.KOM.
Tergugat:
WALIKOTA GORONTALO
299 — 223
carapemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembaliPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diaturdengan Peraturan Pemerintah; dalam hal ini Peraturan PemerintahNomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penggugat tidak langsungdiberhentikan pada saat inkrach atau akhir bulan setelah inkrah, yaituPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Putusan1989 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 November 2016, sesuai amanat Pasal250 jo 252
oleh UUD 1945, yakni: e Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.34.35.36.37.e Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orangberhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yangadil dan layak dalam hubungan kerja;Bahwa amanat Pasal 89 UU ASN No. 5 Tahun 2014, dijabarkan dalamPasal 252
Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka sangat tidaklayak secara hukum Penggugat dikenakan sanksi materil Pasal 87 ayat(4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 yang baru memiliki kekuatan mengikat(binding authority) setelah adanya Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017 ;Jadi, sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (AsasLegalitas), manakala aturan perundang undangan yang terkemudiandiberlakukan surut untuk menjatuhkan prosedur
Dalam pasal 252 dalam PPtersebut dikatakan pemberhentian harus dilakukan sejak akhir bulan saatputusan pengadilan incracht (mempunyai kekuatan hukum tetap).
Putus : 13-07-2016 — Upload : 08-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 424/Pdt.P/2016/PN.Tng. Tanggal 13 Juli 2016 — PETRUS SUSAPTADI
47 — 13
47 — 13
Kutipan Akta Perkawinan No.378/JS/1997 tanggal 19 Nopember 1997 antaraPetrus Susaptadi dengan Maria Marcelia Daju Larita, sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P 3;Kutipan Akta Kelahiran No.159/2000, tanggal 21 Januari 2000 atas namaBeatrice Amabella Utari, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tandaP4;Kutipan Akta Kelahiran Nomor 252/U/JS/2007 tanggal 22 Februari 2007 atasnama Fransiskus Xaverius Billy Digdoyo Susaptadi, sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P 5;Kartu Keluarga
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 252/U/JS/2007 tanggal 22 Februari 2007 atasnama Fransiskus Xaverius Billy Digdoyo Susaptadi, sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P 5;6. Kartu Keluarga No.3674060203110016 atas nama Kepala Keluarga PetrusSusaptadi, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P 6 ;7. Kutipan Akta Kematian Nomor 3203.AM.2012.97 tanggal 9 Mei 2012 atasnama Maria Marcelia Daju Larita, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P7;8.