Ditemukan 86899 data
68 — 13
Bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun1971 tanggal 23 Januari 1971 jo.
O1Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994. Bahwa selain daripada ituberdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RepublikIndonesia juga dinyatakan mengenai surat kuasa sebagaimanadalam putusan MA No. 1971 K/Pdt/1984 ditegaskan surat kuasayang tidak menyebut subyek dan obyek, tidak sah sebagai suratkuasa khusus dalam berperkara.
Juga disebut dalam putusan MANo. 3412 K/Pdt/1983 yang mempertimbangkan, kuasa khusus yanghanya menyebut obyek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yanghendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasakhusus, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 123 ayat (1)HIR (Pasal 147 RBG) dan SEMA No. 01/1971 (23 Januari 1971), olehkarena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah.
31 — 5
2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timurdalam daftar Register Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.JKT.Tim, tanggal 13 Juni 2013telah mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasan dan dasar PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalahsebagai berikut :1Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum Niman BinNyaan sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Pernyataan Ahli WarisNomor : 52/175529 tertanggal 10 November 2008 yang dibuat olehLurah Cilangkap ;Bahwa pada tahun 1971
dari pertemuaan antara PENGGUGAT II dan TERGUGAT,diperoleh keterangan dari TERGUGAT yang menyatakan bahwa dasar darikepemilikannya atas TANAH SENGKETA yaitu berdasarkan Akta JualBeli Nomor : 881/JB/VII/1977 menerangkan bahwa TERGUGAT telahmembeli tanah dari Niman Bin Nyaan (ayah dari Para Penggugat) ;Bahwa setelah mengetahui Akta Jual Beli Nomor : 881/JB/VII/1977,PENGGUGAT II memperingatkan secara tegas TERGUGAT bahwadengan mengatakan Niman Bin Nyaan telah meninggal dunia pada tanggal03 Oktober 1971
101 ayat (1) Peratugran Menteri NegaraAgaria/Kepala badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah disebutkan sebagai berikut :1 Pembuatan Akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukanperbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakanolehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku.Bahwa Niman Bin Nyaan yang telah meninggal dunia pada tanggal 03Oktober 1971
tanah sawah darat yang luasnya kurang lebihsekitar 3.000 m ;Bahwa tanah sengketa tersebut yang dulunya sawah darat batas batasnyaadalah :Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pa Melan ;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Koh Kicang ;Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pa Miin ;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pa Koci ;Sekarang tanah tersebut masuk dalam komplek Bina Marga ;Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Niman dikerjakan dengan ditamanisayur mayur dan padi ;Bahwa pada sekitar tahun 1971
sekarang dan saksitidak tahu sekarang siapa yang membangun rumah diatas tanah sengketatersebut ;Bahwa saksi baru ketemu lagi dengan ahli waris Niman kemarin sebelumsidang karena saksi sekarang tinggal di Bambu apus ;NYAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiBahwa Saksi kenal dengan para Penggugat karena penggugat ahli warisdari bapak Niman dan ibunya yang bernama Pinah ;Bahwa anak anaknya Niman ada 3 orang yaitu para Penggugat ;Bahwa sepengetahuan saksi Niman meninggal dunia pada tahun 1971
106 — 18
Batangpada tanggal 28 Oktober 2014 dengan register perkara nomor: 13/ Pdt.G / 2014/ PN.Btg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :Bahwa Tergugat adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yangtelah diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama dan saat ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dengan dakwaan sebagai berikut :Primair : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalampasal ayat (1) sub b jo pasal 28, Pasal 34c UndangUndang No.3tahun 1971
tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 34A UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah denganUU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair: Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalampasal ayat (1) sub a jo pasal 28, Pasal 34c UndangUndang No.3tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 34A UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah denganUU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Bahwa perkara tindak pidana korupsi
ABDULROCHMAN dengan No. : PRIN588/0.3.40/Fu.1/10/2003, diberi tanda P.3 ;4 Fotocopi salinan Risalah Lelang No: 104/2004, diberi tanda P.4 ;5 Fotocopi permintaan akta tanah dan informasi batas tanah, diberi tanda P5 ;6 Fotocopi daftar wajib IPEDA atasnama Wahyu Hidayat No. 1567, diberitanda P.6 ;7 Fotocopi UndangUndang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, diberi tanda P.7 ;8 Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 04/Pdt.G/2010/PN.
sebagai dorongan untukperbaikan kinerja bukan merupakan suatu kerugian immateril sehingga dengandemikian petitum poin 4 haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 5, dimanaTergugat di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pengggugatsebesar Rp.200.000. ( Dua ratus ribu rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalaimemenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum, olehkarena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971
, tanggal 1September 1971, yang menyatakan bahwa apabila hukuman itu tidak berupapembayaran sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa, karena tidak memenuhi isi putusan,jadi pembayaran uang paksa ini hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yangtidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang, sehingga petitum Penggugat pada point5, patut untuk ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 7, yangmenyatakan putusan ini
174 — 89
Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama/gono-gini yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Tergugat Rekonpensi yang belum dibagi berupa :2.1 Satu unit mobil MERCEDES-BENZ C180 atas nama Tri Wiyaningsih, Nomor Polisi AE 1971 KI, tahun pembuatan 1994, warna hitam, Nomor BPKB 08929692, Nomor Rangka : MHL2020180L021185 Nomor Mesin :11192060066294, Tahun Pembuatan 1994, Tahun Pembelian 2016;2.2 Satu unit sepeda motor Honda Vario atas nama Tri Wiyaningsih, Nomor Polisi
Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama/gonogini yang didapatdalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat TergugatRekonpensi yang belum dibagi berupa:2.1 Satu unit mobil MERCEDESBENZ C180 atas nama Tri Wiyaningsih,Nomor Polisi AE 1971 KI, tahun pembuatan 1994, warna hitam, NomorBPKB 08929692, Nomor Rangka : MHL2020180L021185 Nomor Mesin:11192060066294, Tahun Pembuatan 1994, Tahun Pembelian 2016;2.2 Satu unit sepeda motor Honda Vario atas nama Tri Wiyaningsih, NomorPolisi AE 2258 ND
berupa tanah seluas2.250 M2 adalah milik Yayasan pendidikan Maarif Kendal Ngawi , karenanyaPenggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai legal standing dalammengajukan gugatan ini;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim TingkatPertama telah menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan bahwamengenai kedudukan sebagai pihak yang dimaksud oleh Tergugat harusdiperiksa dan dibuktikan bersama dengan pokok perkara dimana hal tersebutmendasarkan pada Yurisprudensi MARI Nomor 305 K/Sip/1971
Satu unit mobil MERSEDESBENZ C180 atas nama Tri Wiyaningsih(Tergugat Rekonpensi) Nomor Polisi AE 1971 HI tahun pembuatan 1994,warna hitam, Nomor BPKB 08929692 Nomor Rangka MHL2020180L021185Nomor Mesin 11192060066294 tahun pembelian 2016 ;2. Satu unit sepeda motor Honda Vario atas nama Tri Wiyaningsih (TergugatRekonpensi) Nomor Polisi AE 2258 ND Nomor RangkaMH1JFH115EK132623 Nomor Mesin JFH1E1132383 tahun pembuatan2014 warna biru Nomor BPKB 03851352 tahun pembelian 2014 ;Hal. 16 dari 22 hal.
AE 1971 KI an. Tri Wiyaningsih, dikeluarkan di Ngawi pada tanggal 07Oktober 2016) dan T.6 (fotocopi sepeda motor No.Pol.
Satu unit mobil MERCEDESBENZ C180 atas nama Tri Wiyaningsih,Nomor Polisi AE 1971 KI, tahun pembuatan 1994, warna hitam, NomorBPKB 08929692, Nomor Rangka : MHL2020180L021185 Nomor Mesin:11192060066294, Tahun Pembelian 2016;b. Satu unit sepeda motor Honda Vario atas nama Tri Wiyaningsih, NomorPolisi AE 2258 ND, Nomor Rangka MH1JFH115EK132623, NomorMesin JFH1E1132383, Tahun Pembuatan 2014, warna biru, NomorBPKB 03851352, Tahun Pembelian 2014;3.
15 — 6
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menetapkan, biodata Para Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN.0009/009/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/8/II/88 tanggal 12 Februari 1988 biodata Pemohon I yang semula tertulis KATEMAN bin KADIRAN tempat tanggal lahir Trenggalek 22 tahun dirubah menjadi KATEMAN bin KADIRAN tempat tanggal lahir Trenggalek 17-02-1971 Dan biodata Pemohon II yang semula tertulis SANI
SUPENO ANGGONO
23 — 7
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 7/1957 tertanggal 16 Maret 1971 tertulis telah dilahirkan antara ANG, PONG DJENG anak laki-laki dari suami isteri ANG, IN (IE) SWIE dan JAP SIE SANG diubah/diganti menjadi SUPENO ANGGONO anak laki-laki dari suami isteri ANG, IN (IE) SWIE dan
FENGKY
45 — 11
II pangkalpinang atau yang sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akte kelahiran Nomor 963/1993 tertanggal 6 Desember 1993, dari perkawinan orangtua Pemohon yang bernama mendiang Lie Nyuk San (Ayah) dan Elna Supartini (Ibu) yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan dengan nomor 1971-KW-22042022-0001 di Kota Pangkalpinang pada tanggal 21 April 2022, tertanggal 18 Mei 2022;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan
BENNY LEONARD
Tergugat:
1.JOHANES VINCENTIUS GUNAWAN
2.PAULUS GUNAWAN
79 — 12
Ahmad Yani RT. 003 RW. 002, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sesuai Sertifikat Hak Milik No. 178 Tahun 1987 GS No. 186 Tahun 1971 atas nama Penggugat Rekovensi I kepada Tergugat Rekonvensi termasuk perlengkapan eletronik dan mebel milik pihak Penggugat Rekonvensi I dan /atau II dan perbuatan Tergugat Rekonvensi atas dasar kesadaran sendiri telah menyerahkan Ruko dan tanah yang ditandai dengan penyerahan kunci Ruko dengan surat serah-terima barang adalah sah dan benar menurut hukum
Ling Erwin Hadisaputra
77 — 17
- Hioe Sin Kie, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 1971.
- Hioe Sin Wan , lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1973.
- Hioe Feiny Hidayat, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1979.
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
ZAKARIA SUDARSONO
23 — 5
Menyatakan Secara Hukum Nama pemohon ZAKARIA SUDARSONO, yang lahir di Medan 01-01-1971 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207240101710010, KK (Kartu Keluarga) No. 1207241609094783, Akta kelahiran anak No. 15912/2010 atas nama Muhammad Agung Laksono, ijazah anak atas nama Muhammad Agung Laksono, akte kelahiran anak atas nama Wulan dwi Citra Sari dan Ijazah anak atas nama Wulan Dwi Citra Sari dengan ZAKARIA sesuai dengan akte kelahiran pemohon No. 1207-LT-03022016-0172 dan ijazah
5 — 0
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 504/54/3/95 tanggal 25 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen diubah menjadi nama Pemohon I Ponimin bin Pawiro Diharjo, tempat dan tanggal lahir Pemohon I Sragen, 20 April 1968 serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II Sragen, 06 September 1971
22 — 7
.~ 2 nnnnn nnn nn ncn nnnnnnnnnnennsancanennnsUmur / tanggallahir +: 41 Tahun/ 08 Juli 1971.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : INGON@S1a.=+====
16 — 5
Halaman 11 dari 59Gustora Bin Maston Saragih, Lakilaki, berusia 9 tahun; (vide jawabanTermohon pada poin 5 halaman 2);Bahwa dengan adanya pengakuan bulat dan murni dari Termohontersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki dayakekuatan mengikat (bindende) serta menentukan (belissende) terhadapdalildalil yang diakui tersebut (vide Pasal 1925 KUHPerdata jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1September 1971 dengan kaidah hukum Dengan adanya pengakuanTergugat dianggap gugatan
YurisprudensiMahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971dengan kaidah hukum Dengan adanya pengakuan dari Tergugatdalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugattidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalildalilgugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasarbukti pengakuan Tergugat tersebut);Bahwa dengan demikian menurut hukum pembuktian, Pemohon tidaklagi dibebani pembuktian atas dalil permohonan pada posita poin 3tersebut;3.
Halaman 20 dari 59dalildalil yang diakui tersebut (vide Pasal 1925 KUHPerdata jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1September 1971 dengan kaidah hukum Dengan adanya pengakuanTergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti jo.
Bahwa, benar Termohon = mengakui dalil replik Pemohonpada No.2 dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi,Pasal 1925 KUHPerdata Jo Yurisprudensi MARI No.496.K/Sip/1971tanggal OL September 1971 Jo Yurisprudensi MARINo.858.K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971.3.
Bahwa, benar Termohon = mengakui dalil replik Pemohonpada No.2 dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi,Pasal 1925 KUHPerdata Jo Yurisprudensi MARI No.496.K/Sip/1971tanggal OL September 1971 Jo Yurisprudensi MARINo.858.K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971.2.1.
58 — 10
Syahrani/ Hawi) sebanyak 3/4(tiga perempat) bagian pada tanggal 20 Juni 1971 seharga Rp.93.750, (Sembilan puliih tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),sehingga Penggugat secara hukum sudah melepaskan haknyasebagai pemilik atas sebidang tanah sebagaimana Sertifkat HakMilik No. 217 tahun 1970 tersebut;5.
Mahkota beralamat di Jalan LetjendSuprapto No. 76 Depan Rumah Sakit Islam Cempaka PutihJakarta yang ditujukan kepada Mohammad Taher di Banjarmasinpada tanggal 10 Juni 1971 antara lain isinya menyebutkanMengenai bantuan Adinda Armidah aku kira karena suratsuratnyadibuat sebagai juaibell pada waktu itu, akupun tidak mengambil lebihdari harga yang sebenarnya, Saudaraku mengetahui pada saat akumembeli dari Pa Djuni Polisr;6.
Foto copy Kwitansi tanggal 20 Juni 1971 senlai Rp. 93.750, penerimaanuang dari Mohd.
Syahrani untuk harga %4 bagian tanah sesuai sertifkat No.217, tanda T.LT.IVPR .3 ;Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 23 Maret 1972alinan PutusanPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 109/Pdt.G/2011/PN.Bjm, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda, T.LT.II/PR.4 ;Foto copy Surat dari Hasbyan Noer yang ditujukan kepada Mohamad Taherbertanggal 10 Juni 1971, diberi tanda T.I.T.IV/PR5;Foto copy Surat Panggilan ke tanggal 15 Desember 2012 yang ditujukankepada Noor Ritta, diberi tanda
Mahkota beralamat di Jalan LetjendSuprapto No. 76 Depan Rumah Sakit Islam Cempaka PutihJakarta yang ditujukan kepada Mohammad Taher di Banjarmasinpada tanggal 10 Juni 1971 antara lain isinya menyebutkanMengenai bantuan Adinda Armidah aku kira karena suratsuratnyadibuat sebagai juaibell pada waktu itu, akupun tidak mengambil lebihdari harga yang sebenarnya, Saudaraku mengetahui pada saat akumembeli dari Pa Djuni Polisr; Bahwa ASLI Sertfikat No. 217 tahun 1970 sekarang dikuasaioleh Tergugat dan Tergugat
170 — 114
//Pdt.P12009 tanggal 27 Februani 2009 dan berdasarkan Pasal123 ayat (1) FHR Jo Pasai Pasal 98 UURI No. 1 Tahun 1995sebagairnana telah diubah dengan UURI No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas Jo SEMA RI No. 01 Tahun 1971 (23Hal.24Putusan 26/Pdt.SusPlw.Pailit/2019/PN Niaga SbyJo. Nomor 8/PKPU/2017/PN Niaga SbyJanuari 1971) Jo SEMA RI No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) JoYurisprudensi berdasarkan Putusan MA RI No. 10 K/N/1999..
Bahwa Kewenangan mutlak jabatan' seorang PresidenDirektur atau disebut sebagai Direktur Utama, berdasarkanPasal 123 ayat (1) HIR Jo Pasat Pasal 98 UURI No. 1 Tahun 1995sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 40 Tahun 2007Tentang Penseroan Tenbatas Jo SEMA RI No. 01 Tahun 1971 (23Januani 1971) Jo SEMA RI No. 6 Tahun 1994 (14 Oktoben 1 994)Jo Yunispnudensi berdasankan Putusan MA RI No. 1 0 KIN/1999Kutipan Buku M.
(23Januari 1971) Jo SEMA RI No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) JoYurisprudensi berdasarkan Putusan MA RI No. 10 K/N/1999.G.
Nomor 8/PKPU/2017/PN Niaga Sbysebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas Jo SEMA RI No. 01 Tahun 1971 (23Januani 1971) Jo SEMA RI No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)Jo Yurisprudensi berdasankan Putusan MA RI No. 1 0 KIN/1999Kutipan Buku M.
Nomor 8/PKPU/2017/PN Niaga Sbytelah diubah dengan UURI No. 40 Tahun 2007 Tentang PenseroanTenbatas Jo SEMA RI No. 01 Tahun 1971 (23 Januani 1971) JoSEMA RI No. 6 Tahun 1994 (14 Oktoben 1 994) Jo Yurisprudensiberdasarkan Putusan MA RI No. 1 0 KIN/1999 ;Kutipan Buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal 437dan 438, Sinar Grafika Jakarta, 2008, menjelaskan:bec ede eee e ene ene ees Dengan demikian, surat kuasa yang dibuat danditandatangani komisaris untuk dan atas nama perseroan, tidaksah.
463 — 394 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal23 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para PemohonPeninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon KasasiiVTergugat 1,ll,IVPembanding LI, dan Para Turut Termohon PeninjauanKembali dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali Il, ll/Pemohon KasasilV,V/Turut Tergugat I,l/Pembanding IV, V dengan posita gugatan sebagaiberikut:Bahwa Penggugat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13tanggal 13 Januari 1971
dengan Surat Nomor0217/71 tanggal 15 September 1971 (bukti P3);Bukti: (P 3): Surat Gubernur KDCI Djakarta kepada JAKINDRA Tanggal 15September 1971 ;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 jo.
(bukti novum nomor 9).Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus lou Kota Jakarta Nomor0217/DKwk Il/71 tanggal 15 September 1971 ;(bukti novum 10).Hal. 31 dari 49 Hal.
Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2014Bahwa tindakan ultra petitum yang dilakukan oleh Hakim tetap tidak dapatdibenarkan atau illegal karena sangat jelas dan terang melanggar danbertentangan dengan prinsip rule of law, sebagaimana putusan MahkamahAgung Republik Indonesia, yakni: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1972; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Surat Keputusan Gubernur KDCI Djakarta Nomor 1744/71tanggal 21 Agustus 1971, sebagaimana bukti novum 13 sampaidengan novum 11 yang jumlahnya mencapaiRp38.726,016.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus duapuluh enam juta enam belas ribu rupiah). Selain itu,penggunaan tanah masih sesuai dengan peruntukkannyasebagai hotel, serta pengelola dalam hal ini PemohonPeninjauan Kembali adalah warga negara dan badan hukumIndonesia.
47 — 12
PUTUSANNo: 306/Pid.B/2014/PN.MtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkaraperkara Pidana dalamperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa; Nama > MAHSUN ; 22 222 nee nen e ee neeTempat Lahir : Batu Anyar ; 222222 220+Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 31 Desember 1971 ; Jenis Kelamin : Lakilaki ; Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia =
Niam Firdaus, S.H.
Terdakwa:
SYAIFUL ROHMAN bin ABD. ROSID
48 — 34
2 (satu) buah simcard nomor SIM 621008426259568700 dan nomor SIM 62016000288555600-U
- 1 (satu) buah kartu E money mandiri nomor 6032 9827 0274 9811
- 2 (dua) buah plat nomor warna putih nopol Z1917RI
- 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971
-FR beserta kunci
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 nomor registrasi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL.
PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL.
PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01109528 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, KEC.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
26 — 14
Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 2 Mei2016, Tergugat / Pembanding dalam menjawab pertanyaan majelis hakim telahmengakui bahwa, rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat /Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis, tidak melakukan hubungansuami isteri sejak 3 bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Februari 2016 yanghingga kini telah mencapai 8 bulan tidak ada lagi hubungan yang harmonissebagai suamiisteri;Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858K/Sip/1971
tanggal 27 Oktober 1971 bahwa "Dengan adanya pengakuan tegasdari Tergugat maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka MajelisHakim Tingkat banding berpendapat bahwa dalil gugat Penggugat/Terbandingmengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding yangdiajadikan alasan mengajukan gugatan cerai telah terbukti, oleh karena ituputusan Pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat, oleh karenanyaharus dipertahankan dan
22 — 9
karena itu tidak dapat menjadi dasar bagi kuasahukum untuk tampil dan beracara dalam pokok perkara, sebagaimanaketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa Surat kuasaharus bersifat knusus dan menurut UndangUndang harus dicantumkan denganJelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sertaketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971
tanggal 23Januari 1971 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasakhusus tertanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani olehPenerima Kuasa (DWI KUMALASARI, S.H.) dan Pemberi Kuasa (Terbanding)selaku Penggugat yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan AgamaSurabaya dengan Nomor : 4036/kuasa/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019, tidakmemenuhi syarat formil surat kuasa khusus yang berlaku di pengadilansehingga Kuasa hukum tidak mempunyai legal standing untuk mewakiliPenggugat