Ditemukan 122745 data
69 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, khususnya mengenai fungsidan kewenangan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tingkat banding)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986:Bahwa didalam pertimbangan Putusan Judex Facti halaman 6, alinea ke 2,ditegaskan: Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapattidak ada hal yang baru yang disampaikan dalam memori banding Tergugat/Pembanding tersebut dan hanya merupakan pengulangan dari jawabHal. 7 dari 12 hal. Put.
30 — 13
tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapatdinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak(broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika dinasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk berceralsebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
Oleh karena itu, manakala suami istridalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapatmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka padadasarnya rumah tangga tersebut telan bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur danmulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara
16 — 7
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
24 — 20
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.LIkMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harusdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkankembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah,dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia, sebagaimana ditegaskan
14 — 7
No 0108/Pdt.G/2017/PA.SgtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
20 — 6
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangHalaman 6 dari 15 halamanPutusan Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Sgtasejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor
penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yangHalaman 7 dari 15 halamanPutusan Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Sgtaditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanyasebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Subtitusi atas nama Sri Winarti,S.Hyang telah diregister di kepaniteran Pengadilan Agama Sangatta nomor57/SK/2020 tanggal 30 September 2020 dari kuasa hukum Pemohon sebagaipemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasasebagaimana ditegaskan
13 — 16
dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dantidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan
fisik (phsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejamanmental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dankewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulutatau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara teruS menerus, akantetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental ataupenelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi brokenmarriage;Menimbang, bahwa unsur penting konteks perselisihan danpertengkaran sebagaimana ditegaskan
21 — 7
orang saksi Penggugat di persidangan; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menunitutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
14 — 3
Tahun 2006 tcntang AdministrasiKependudukan telah ditegaskan, di mana suatu pencatatan kelahiranyang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negcri;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohonyang dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, dan bukti suratsuratyang diajukan olehPemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarangbertempat
8 — 3
acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk pencatatan kelahirananak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang Undang No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
12 — 1
Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ditegaskan: (1) Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya (2)Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalamdan di luar pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor
55 — 5
persidangan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk pencatatankelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
23 — 3
segalasesuatu. yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah untukpencatatan kelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang UndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
18 — 12
Menetapkan anak pemohon pada akte kelahirandan kartu keluarga atas namaPUTRI AZHRAH lahir di Bulukumba tanggal 1 oktober 2009 ditegaskan atau dirubah menjadi PUTRI AZZAHRA lahir di Bulukumba tanggal 1 oktober 2009sesual ijazah taman kanak kanak anak pemohon.3.
23 — 15
2, Pemohon memintaagar pengadilan menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon ;Menimbang, bahwa sebuah perkawinan, merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari pengamalan agama atau ibadah sebagaimana ketentuan dalamPasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;Menimbang, bahwa hal di atas ditegaskan
10 — 3
maka segalasesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidanganmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untukpencatatan kelahiran pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
1.Elisabeth Nuhaini Butarbutar
2.Jonnedy Butarbutar
3.Benedictus Batara Butarbutar
4.Aloisius R Butarbutar
5.Robertus R Butarbutar
6.Bangun Beatus Bitarbutar
Tergugat:
1.Abdul Karim Butarbutar
2.Ahli Waris Alm. Jureden Butarbutar ( Abdul Karim Butarbutar)
3.Pardomuan Butarbutar
4.Bone Butarbutar
5.Tiarma Br Butarbutar
6.Manset Sirait
7.Paber Sitanggang
8.Prancis Sinaga
56 — 55
Penggugat juga melampirkan Surat Kuasa Pencabutan mewakili pihakPenggugat kepada Jonathan Samosir,S.H tertanggal 08 April 2021 dari KuasaPenggugat yang menyatakan bahwa untuk menyempurnakan suratgugatannya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglemen op deBurgerlijke Rechtsvordering) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengansyarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984,tanggal 23 November 1985 ditegaskan
HAZIMAR
44 — 12
sebagaimana yang diuraikan di dalam UndanundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa paspor bukanlahtermasuk dokumen kependudukan, terlebih lagi, setelan Hakim mencermati tidak adakesalahan tanggal lahir pada dokumendokumen kependudukan Pemohon,sebagaimana di dalam buktibukti surat yang diberi tanda BP1, BP2, BP3 dan BP5;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, sebagaimanayang dimohonkan di dalam petitum permohonannya, Hakim tidak dapat menerima,sebagaimana ditegaskan
14 — 4
tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; pore & meee TENDANG HUKUMNY AceceeeeeerreremewemeeMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuanPermohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk pencatatankelahiran Anak Pemohon yang terlambat pencatatannya pada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang UndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
12 — 8
Darning dan yang menjadi wali adalah ayah kandungpemohon II yang bemama Judi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah,yaitu:Napi dan Yahya, dengan mahar berupa tanah kebun yang terletak di DesaSeberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone Bahwa antara pemohon I denganpemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan