SPM sehingga terjadi perkara ini; Bahwa yang memiliki DPA /yang tahu DPA adalah Kabid Perbendaharaan NoorHadi Dani,PPK Ivony,Bidang anggaran Sdr.

;Bahwa mekanismenya dapat dijelaskan dari SPD diajukan ke PPK kemudian keKPA diverivikasi oleh PPK dan KPA ,menerbitkanSPM kemudian ke saksi sebagaiBendahara Umum Daerah sesuai SKPD .Kemudian diajukan ke Kabid158Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D .Setelah cair SP2D dari Kas Daerah masukkeKas Bendahara Pengeluaran DPKAD Sdr.Terdakwa Apriliyantoni.

( Pejabat Penata Usaha Keuangan ) tidak melaksanakanverifikasi; Bahwa SPD asli harusnya ada dilampirkan dalam pembuatan SP2D;Bahwa seharusnya apabila buku kendali tidak ada seharusnya SP2D tidak bisaditerbitkan oleh Noor Hadi Dani sehingga saksi juga tidak akan tandatangandisetuju bayar di belakang SP2D tersebut;Bahwa PPK seharusnya bekerja sesuai SK,tetapi dalam hal ini tidakdifungsikan;Bahwa SPD yang asli diperiksa oleh saksi;Bahwa bantuan sosial adalah dana yang dikelola oleh DPKAD;Bahwa ada

;Bahwa proses pengeluaran uang diluar anggaran : pengeluaran uang olehTerdakwa langsung dengan Kepala Dinas ,kadang lewat PPK kadangtidak ,SPMnya yang tandatangan Kepala Bidang ,dalam hal ini setiap pengeluaranKepala Bidang mengetahuinya tetapi penggunaannya untuk apa Kepala Bidangtidak mengetahuinya.

;e Tidak ada verifikasi dari PPK (Pejabat PenataUsaha Keuangan ) sebab PPK tidakdifungsikan. ;Bahwa tidak ada ringkasan pengeluaran peincian objek yang disertai buktibuktipengeluaran yang sah dan lengkap.

terdakwa melakukan penelitian, setelah diteliti permintaanpencairan dana DIPA tahun 2007, terdakwa menandatangani jumlah maksimum pencairan dana,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja LS, dan kemudian saksi Wawan Revalino, SEmelanjutkan persyaratan pencairan Dana DIPA Tahun 2009, DIPA tahun 2010 dan dokumenpendukungnya tersebut ke penguji SPP (Surat Perintah Pembayaran ) yaitu saksi Afri Elmi, SEsetelah diteliti kelengkapan dokumennya oleh penguji saksi Afri Elmi, SE, selanjutnya diteruskanke PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen ) yaitu saksi Ali Rahman, SH.MH, dan dari PPK diteruskanke Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saksi Melvita, S.Ag, selanjutnya saksiMelvita,S.Ag menguji semua kelengkapan SPM tersebut, yang mana di dalam DIPA tersebuttidak ada menyebutkan peruntukan dana untuk Program Studi, akan tetapi didalam DIPA tahun2009 dan DIPA tahun 2010 tersebut hanya mengatur secara umum peruntukan dana DIPA 2009,DIPA 2010, begitu juga di dalam RKAKL tahun 2009 dan RKAKL tahun

di STAIN Bukittinggi sejak tahun 2006 sampaidengan November 2010 ; 777 77722222222 oon nnnBahwa yang mengangkat saksi menjadi PPK adalah Terdakwa selaku Ketua STAIN ;Bahwa pada masa saksi menjadi PPK, jabatn PPK hanya orang, semestinya untuk setiapBidang ada PPK tersendiri ;Bahwa jabatan Saksi menjabat PPK karena selain memiliki sertifikat keahlian barang danjasa, juga terkait dengan jabatan struktural, yaitu saksi sebagai Pembantu Ketua II ;Bahwa tugas Saksi Pembantu Ketua II yaitu membantu Ketua

Berkenaan dengankeuangan ada PPK yang lebih banyak berperan ;Bahwa Tim untuk kegiatan DIPA STAIN Bukittinggi adalah KPA, PPK, Penguji SPP,Penandatangan SPM 5Bahwa yang mengSKkan Tim DIPA tersebut adalah Ketua STAIN Bukittinggi ; Bahwa dalam pencairan anggaran DIPA tugas KPA, mengeluarkan SK Kegiatan, SuratPernyataan Menjalankan Tugas, Surat Setoran Pajak, Surat Pertanggungjawaban Mutlak,Amprah yang ditandatangani PPK dan Bendahara, sesudah lengkap dibawa ke PengujiSPP untuk menguji kelengkapan bahan

Membebankan biaya perkara kepada sponsor (PPK Kabupaten MalukuTengah) sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus2017. bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjan 14388 H oleh kami, AbubakarGaite, S.Ag., MH., sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan olehHakim dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh DahniarAchmad, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh paraPemohon;Penetapan Nomor

(vide bukti P11 dan P12); Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor: 20 tahun 2018 tentang PelaksanaanPemberhetian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan TindakPidana Korupsi (vide Bukti T5); Bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal: petunjukPelaksanan Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum

Pemalang.Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010 antara PPKOMDirektorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jederal PLA dengan Kelompok Tani PERTALAtentang Bantuan sosial pengembangan UPPO di Kabupaten Pemalang.Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktorat pengelolaan lahandengan kelompok tani PERTALA dengan nomor SPK / kontrak : 1105 / PPK / PLA.3/ SPK/11/2010.Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

Pemalang.Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010 antara PPKOMDirektorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jederal PLA dengan Kelompok Tani PERTALAtentang Bantuan sosial pengembangan UPPO di Kabupaten Pemalang.Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktorat pengelolaan lahandengan kelompok tani PERTALA dengan nomor SPK / kontrak : 1105 / PPK / PLA.3 /SPK / 11/2010.Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2010 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor :1105/PPK/PLA.3/SPK/11/2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat JenderalPengelolaan Lahan dan Air dengan saksi AGUS IBNU KURDI, S.H.I Bin H. YUSUFLATIF selaku ketua Kelompok Tani PERTALA, dengan kewajiban saksi Agus AGUSIBNU KURDI, S.H.I Bin H.

YUSUF LATIF selakuketua Kelompok Tani PERTALA telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 1105/PPK/PLA.3/SPK/11/2010 dengan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal PengelolaanLahan dan Air, dan kewajiban saksi AGUS IBNU KURDI, S.H.I Bin H.

Pemalang.Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010 antaraPPKOM Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jederal PLA dengan Kelompok TaniPERTALA tentang Bantuan sosial pengembangan UPPO di Kabupaten Pemalang.Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktorat pengelolaanlahan dengan kelompok tani PERTALA dengan nomor SPK / kontrak : 1105 / PPK /PLA.3/ SPK/ 11/2010.Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

KPA dan PPK Pembangunan Faspel Kuala Semboja danMaloy/Sangkulirang TA. 2011 dan 2012 ;Bahwa setelah saksi mengetahui uang sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) adalah uang ganti rugi dari PT. Global Trans energyyang diterima secara tidak sah oleh Terdakwa (yang mengaku sebagaiKepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab.

LautTana Tidung Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas IIITanjung Selor dengan Nilai kontrak Rp. 8.338.000.000, (delapan milyartiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan no surat perjanjianPPK/O12A/II/XI/TS15 tanggal 16 Nopember 2015 dan paket pekerjaanSupervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sesayap,Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai kontrakRp. 49.775.000, (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh limaribu rupiah) dengan no surat perjanjian : PPK

/O10/I/XI/TS15 tanggal 03Nopember 2015.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK dalam kegiatanPembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaanPembangunan Pelabuhan Sesayap Kabupaten Tana Tidung TahunAnggaran 2015: Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa Menandatangani kontrak Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa Mengendalikan pelaksanaan kontrak Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada

(delapan milyar tiga ratus tiga puluhdelapan juta rupiah)dengan tahun anggaran 2015 yang pada saat itukedudukan saksi sebagai PPK kegiatan.Bahwa kegiatan Prasarana dan fasilitas pelabuhan pekerjaanPembangunan Pelabuhan Sesayap Kabupaten Tana Tidung TahunAnggaran 2015 telah selesai dikerjakan pada tanggal tiga puluh bulandesember tahun dua ribu lima belas dengan progres 100 %.Bahwa setelah kegiatan PPK kegiatan Prasarana dan fasilitaspelabuhan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sesayap KabupatenTana

trestel.Bahwa tentang pembangunan pelabuhan sesayap tahun 2015 yangmana saksi sebagai PPK, saksi setelan pelaksanaan pekerjaan tersebuttidak serta merta bisa dimanfaatkan karena belum lengkap saranapendukung diatas lahan reklamasi tersebut seperti gudang danperkantoran.Bahwa saksi melakukan cek lapangan ke lokasi sebanyak 4 kali.Bahwa terkait kerusakan pada dermaga saksi ketahui dari warga sekitarbahwa sekira bulan april 2015 dermaga sesayap ilir tertabrak olehponton yang bermuatan batubara milik

Membebankan biaya perkara kepada sponsor (PPK Kabupaten MalukuTengah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilanpuluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus2017. bertepatan dengan tanggal 8 Djulhijjanh 1438 H oleh kami, HARISANUPUOLAT, S.HI..M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan olehHakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh NAWALRincian Biaya Perkara:1.2.24Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya

(Slip) Setoran Bank Mandiri tanggal8 September 2009, yang menerangkan Pemohon Peninjauan Kembalitelan menyetorkan dan/atau mengembalikan uang Termohon PeninjauanKembali sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kerekening Bank Mandiri Nomor 1490095012425 milik TermohonPeninjauan Kembali dan telah tervalidasi dan efektif setoran masuk kerekening Termohon Peninjauan Kembali dengan nomor validasi 124011240155 1240110 121 02 tanggal 8 September 2009 pada pukul 2:19:01PM 2111 (bukti PPK

evaluasi bantuan kedaruratan bencana banjir dan angin puting beliung Provinsi Banten pada tanggal 11 sampai 15 Juli 2012 (Fotocopi legalisir) ; -------- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggap Darurat Gubernur Banten nomor : 360/102-BPBD/2012 tertanggal Serang, 16 Januari 2012 (Fotocopi legalisir) ; -------------------------------------------------------------------- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala BNPB nomor : SK.222/BNPB/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 tentang Penetapan Pejabat KPA,PPK

Kegiatan Monitoring bantuan kegiatan evaluasibantuan kedaruratan bencana banjir dan angin puting beliung ProvinsiBanten pada tanggal 11 sampai 15 Juli 2012 (Fotocopi legalisir) ; e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggap Darurat Gubernur Bantennomor : 360/102BPBD/2012 tertanggal Serang, 16 Januari 2012(Fotocopi legalisir) ; e 1 (satu) Surat Keputusan Kepala BNPB nomor : SK.222/BNPB/XII/2011,tanggal 22 Desember 2011 tentang Penetapan PejabatHalaman 3 dari 141 Putusan No. 55/Pid.SusTPK/2015/PN SrgKPA,PPK

/Putusan Nomor 157/Pid.B/2014/PN Mtp 1 (satu) berkas PPK (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) atasnama ELIYANI dan PAISAL AMIR; Dipergunakan dalam perkara ELIYANI Als ELI Binti JAINI; 4.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 Artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa bridgingloan serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. BankMandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa EdysonHal. 4 dari 106 hal. Put.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 paragraf440;Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:1. Kredit investasi diberikan US $ 18,500,000.00 untuk melunasi bridgingloan sebesar Rp. 160.000.000.000, sisanya untuk renovasi Hotel Tiaradan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;2.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa bridgingloan serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. BankMandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa Edysonselaku Direktur Utama PT.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:1. Kredit investasi diberikan US $ 18,500,000.00 untuk melunasi bridgingloan sebesar Rp. 160.000.000.000, sisanya untuk renovasi Hotel Tiaradan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;2.

No. 116 PK/Pid.Sus/2009Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, ketentuanPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 dan Kebijakan Perkreditan PT.Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang notabene merupakan peraturan internalBank Mandiri, dan tidak memenuhi kualitas untuk dimintai pertanggungjawabanpidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwatersebut;b.

pasal 31 s/d 44Undangundang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk kepentingan Umum juncto Pasal 1 butir 2 dan butir 10jJuncto pasal 117 A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, dan pasalpasal yang terkait, sehingga tepat judex factitindakan dari Para Tergugat telan melakukan pembiaran dan atau tidakmelakukan pengawasan dengan seksama dan cermat atas pekerjaan tersebutselaku PPK

KEP/2018, tertanggal 13 September 2018,pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018; (b) Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019, pelaksanaan palinglama 30 April 2019; (c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor880/3713/SJ, tertanggal 10 Mei 2019, pelaksanaan paling lama tanggal 31Mei 2019, pada pokoknya ditegaskan, Aparatur Sipil Negara yang terbuktimelakukan tindak pidana korupsi, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK

., selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Bidang Pengembangan Pemukiman dan Tata RuangDinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi KabupatenSikka, Tahun Anggaran 2016, beralamat di Jalan JenderalAhmad Yani, Nomor 60, Maumere, dalam hal ini memberikuasa kepada Azman Tanjung, S.H., Kepala KejaksaanHalaman 1 dari 9 hal. Put.

., MT, Jabatan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember2014 beralamat Griya Palem Kencana Nomor 162 Kelurahan TalangKelapa Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukum MUZAKIR ISMAIL, SH., MH dan Hj.ANDI SRI MULYATI, SH Advocat/Pengacara yang beralamat di JalanHM. Dhani Efendi Blok 53 LT.II No.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan NegeriPinrang tanggal 11 Maret 2014 No.40/PPK/Pen.Pid/2014/PN.Pinrang sejak tanggal 16 Maret 2014Sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiMakassar sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal13 Juni 2014;7.

Nomor 706 PK/Pdt/2019Simatupang Nomor 18 C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Memerintahkan agar Tergugat selaku KPA/PPK

,M.Si, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang
3.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan

Sukarminto(TerdakwaTerdakwa dalam perkara lain) ;Bahwa Untuk PPA dan PPK ditunjuk oleh Bupati Madiun berdasarkan SKBupati nomornya saksi lupa dan sedangkan untuk PPTK ditunjuk olehKepala Denas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Madiun SK KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Madiun selaku PPA melalui Kepala Bidang masingmasing, sedangkan PPK bertanggung jawab kepada saksi selaku KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Madiun sebagai PPA ;e Bahwa untuk PPTK setiap penugasan selalu dilengkapi dengan suratperintah tugas dan yang mengeluarkan surat perintah adalah saksi sendiriselaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

SUHARTANTO,MM., yang dalam hal ini sesuai dengan Struktur Organisani Pengelolaan DBHCHT tersebut , PPK danPPA juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan program DBHCHT tersebut ;Menimbang, bahwa telah pula terbukti fakta bahwa terjadinya pemotongan dana DBHCHTtersebut adalah atas kesepakatan bersama , Terdakwa menerima dana tidak penuh, telah dipotongterlebih dahulu oleh Bendahara penerima, dengan diketahui oleh Kepala Dinas (saksiDrs.SUHARTONO) selaku PPA dan uang dari pemotongan tersebut telah

SUMARWANTO,M.Si., masingmasing selaku PPK dan Kepala Dinas Drs. SUHARTANTO,MM., selaku PPA yang juga harus bertanggung jawab, sampai saat ini tidak/belum dilakukanPenuntutan oleh Penuntut Umum ;2Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut demi prinsip keadilan dan persamaandidepan hukum maka Penuntut Umum demi tanggung jawab moral dalam penegakan hukum dantanggung jawab Penuntutan, wajib untuk melakukan Penuntutan terhadap sdr. Drs. SUYUDI, Msi, sdr.WIDODO, SH.MSi.,dan sdr.

., dalam jabatannya mereka sebagai PPK danDrs.

Mandala Sakti) dengan nomor Surat PerintahPencairan Dana (SP2D): 2299/DTP3LS/2010 tanggal 09 Desember 2010.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan danPerikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 beserta lampirannya tentangPenunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan Tim PemeriksaBarang T.A. 2010.Halaman 27 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg20212D20241

MANDALA SAKTI) dengan nomor Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) : 2299/DTP3LS/2010 tanggal 09 Desember 2010.Halaman 35 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg19202122.231 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan danPerikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 beserta lampirannya tentangPenunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan Tim PemeriksaBarang

MANDALA SAKTI) dengan nomor Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) : 2299/DTP3LS/2010 tanggal 09 Desember 2010.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan danPerikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 beserta lampirannya tentangPenunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan Tim PemeriksaBarang T.A. 2010.1 (satu) foto copy legalisir Laporan Gambar Desain pekerjaan