No. 3771 K/Pdt/1998bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat berdasar Surat Hibahtertanggal 22 September 1979, dari adik kandung Penggugat, almarhum AngTun Kie yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1989 (bukti P.1) ;bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli almarhum Ang Tun Kiedari pemiliknya, Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmana, yang bertindakuntuk dan atas nama Firma Ganda Setia Hati dahulu Goan Seng Hoat,sebagaimana tertuang dalam Akte Jual Beli No. 26 tanggal 23

Mansyur No. 212 Btersebut dibeli almarhum Ang Tun Kie tanggal 23 September 1972, dariBenjamin Lesmana dan Budiman Lesmana, almarhum Ang Tun Kie, padatanggal 30 Juli 1970 dengan Akte Notaris Erwal Gewang, SH., No. 43 telahmembeli juga tanah bangunan milik Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmanayang terletak di JIn. K.H. Mansyur No. 212 A (bukti P.3) ;Berdasarkan buktibukti tersebut, maka almarhum Ang Tun Kie telah membeli :1. Tanah dan bangunan di Jin. K.H.

Mansyur No. 212 B Jakarta Barat, padatanggal 23 September 1972, dengan Akte Notaris Erwal Gewang, SH., No.26 (bukti P.2) ;Tanah dan bangunan mana dibeli almarhum Ang Tun Kie dari pemilik yangsama, Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmana pemilik Firma Ganda SetiaHati dahulu Goan Seng Hoat ;Bahwa dalam Akte Jual Beli No. 26 tertanggal 23 September 1972, yangdibuat Notaris Erwal Gewang, SH., tersebut terdapat kesalahan tekhnispengetikan oleh Notaris, di mana di dalam Akte ini disebut tanah/bangunanyang

Mansyur (Jembatan Lima) No. 212 B Jakarta Barat tersebut Penggugattelah melaporkan ketiganya kepada pihak Kepolisian Jakarta, dan telahdiperiksa dan diputus secara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.569/1981/Pidana Sumir, tanggal 15 Juli 1981 (bukti P.5) ;bahwa sekitar bulan Oktober 1980, almarhum Ang Tun Kie telah digugatoleh Tan Ju Ming alias Rudianto Tamin Sudjono di Pengadilan Negeri JakartaBarat No. 267/80.G/PN.JKT.BAR ;Tan Ju Ming alias Rudianto Tamin Sudjono, mengaku membeli tanah

No. 3771 K/Pdt/1998bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 851 K/SIP/1983 tertanggal 25Agustus 1985 tersebut telah diberitahukan almarhum Ang Tun Kie kepadaTergugat II (bukti P.10) ;bahwa ternyata pada tanggal 3 Oktober 1989, oleh Tergugat II telahditerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 591/Tambora atas namaRudianto Tamin Sudjono (Tan loe Ming alias Tamin Jumidjojo) (bukti P.11) ;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 591/Tambora atas namaRudianto Tamin Sudjono tersebut didasarkan atas

PENETAPANNomor 0815/PdtP/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sulaiman bin Iskandar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Farida binti Lagi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Haykal bin Muhammad, 35 tahun, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Hal 3 dari 9 Pen.

Rosdiana binti Paita, 30 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Ladang Ting Kayu, Kunak, pada tanggal 27 Juli2001 dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Lagi ( ayah) dan mahar

Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN yang disebut sebut PENGUGAT dalamgugatannya, adalah :19a.

~ perkara nomor45/G/TUN/2013/PTUN.BJM tanggal 25 November 2013 di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah Keputusan TUN SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor503.5/001/PPSBWBP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan danPemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOATEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu,Kabupaten

Diterbitkan oleh Bupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN, yaitu setelahBupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN menerima Permohonan yang diajukanTERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPNPEMDA 92 /BUPATIKBRXI/2013, perihal Permohonan penerbitan KeputusanBupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan SarangBurung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat PersekutuanHukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa BangkalaanDayak, Kecamatan

Diterbitkan Bupati KabupatenKotabaru selaku PEJABAT TUN yang berwenang tersebut, sudah sesuai Prosedurhukum yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuandalam peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural / formal.Demikian juga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalamperaturan perundang undangan yang bersifat material / Substansial.Bahwa oleh karena terbukti baik KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503

Untuk permohonan ijin yang sifatnyabukan persoalan lingkungan syaratsyarat itu harus dipenuhi sesuai denganketentuan Perdanya, dan pejabat TUN tidak perlu meneliti syaratsyarat tersebutsecara mendalam.

TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 51/B/2021/PT.TUN.SBY51/B/2021/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 51/B/2021/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. seluruh isi danLAMPIFAN NY aj ~~ aman nn nn re nn3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 51/B/2021/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 6 April 2021 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkanbanding dengan amar sebagai berikut:MENGADILIIl. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;ll. DALAM POKOK PERKARA 27277 7777 =1.

Bahwa Objek Gugatan TUN adalah suatu keputusan (beschikking), yang bersifatkonkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negaradi Indonesia, dan karenanya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yangdapat digugat di hadapan dan merupakan yurisdiksi sah dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, sesuai dengan unsurunsur yang dinyatakan dalamPasal 1 Angka (9) Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha

Bahwa keberadaan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini baru diketahui secarapatut dan resmi oleh PENGGUGAT terhitung pada hari Rabu tanggal 06 Maret2013 melalui pemberitahuan via telepon dan Surat Elektronik tertanggal 06Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pemberian EPO kepada BFO dari stafTERGUGAT, yakni dari Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian bernama AnggiWicaksono yang ditujukan kepada Abimanyu Kameshwara, yang dalam hal inibertindak sebagai kuasa hukum PENGGUGAT yang menyatakan sebagaiberikut (kutipan

Lebih lanjut Gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni 90 (Sembilan puluh) hari kalender, baik terhitungsejak diterimanya maupun diumumkannya Objek Gugatan TUN sebagaimanaHalaman 5 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUNJKTdimaksud Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (UU PTUN) berikut ini (kutipan) :"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

,Adapun tenggat waktu (batas akhir) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UUPTUN terhadap Objek Gugatan TUN adalah jatuh sekitar pada 6 Juni 2013.Dengan demikian, mengingat pengajuan Gugatan ini belum melewati tenggatwaktu, maka Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PTUN Jakartaadalah sah secara hukum dan dapat diterima;Kepentingan Penggugat; 202222 n nnn nnn cn nn nc ncn nnnneA.

,Dengan demikian, menjadi jelas dan terang, bahwa hanya orang ataubadan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yangtelah dirugikan berdasarkan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN olehbadan/pejabat Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan TataUsaha. Neg ala j=

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat : ITA PURNAMA SARI dengan tergugat TUN LIONG yang dilangsungkan di Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor: 6171-KW-08122017-0010 Putus karena perceraian dengan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Slamet bin Supardi) terhadap Penggugat (Tiamah binti Kasno);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Muhammad Ilham Fitra Sugiarto tanggal lahir 23 Agustus 2012 dan Jihan Nadhifa Tun Nisa

LATAR BELAKANGKRONOLOGI HUKUM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NAGANRAYA NOMOR 141/04/KPTS/2018 TANGGAL 21 MEI 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG(selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN TUN)1. Bahwa Sadr.

Bahwa Penerbitan OBJEK GUGATAN TUN, berawal dari adanya LaporanMasyarakat baik secara lisan maupun tulisan kepada TERGUGAT.3. Bahwa dari Laporan Masyarakat tersebut, terdapat beberapa fakta Sdr.Zulchairal, S.Pd.i tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secarapenuh selaku Keuchik Gampong dan menimbulkan berbagai gejolak dimasyarakat.4.

Bahwa TERGUGAT untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugastugaspemerintahan, pembangunan dan pembinaan social kemasyarakatan diGampong Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Rayadipandang perlu memberhentikan Keuchik Gampong Latong, yang padaakhirnya diterbitkkan OBJEK GUGATAN TUN (Keputusan Bupati NaganRaya Nomor 141/04/Kpts/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong).8.

Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN TUN dilakukan setelah melakukankajiankajian yang mendalam dan sebagai pimpinan tertinggi di KabupatenNagan Raya harus membuat roda pemerintahan Gampong Latong terusberjalan sebagaimana mestinya, maka untuk sementara waktu telahdiangkat Penjabat keuchik Gampong Latong dengan masa jabatan selama1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan OBJEK GUGATAN TUN(Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/04/Kpts/2018 tanggal 21 Mei2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik

Karena tidak menjelaskan bentuk yangseperti apa yang tidak dipenuhi dan dilanggar oleh TERGUGAT,sehingga TERGUGAT tidak dapat menjawab atas yang didalilkanoleh PENGGUGAT sebab seluruh asasasas pemerintahan yangbaik telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dari proses penerbitanOBJEK GUGATAN TUN, sampai dengan pelaksanaannya;Bahwa Asas Kepastian Hukum telah jelas disebutkan dalamKonsideran OBJEK GUGATAN TUN, dimana OBJEK GUGATANTUN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;Bahwa Asas Keterbukaan

Tanggal 4 April2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/522/AT.01.06/IV/2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukanpermohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 April2017;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukankepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi telah mengajukan MemoriBanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 10 Mei 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Surat Pengantar NomorW4.TUN.1/724/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar padatanggal 2 Juni 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat Il Intervensi pada tanggal 5 Juni 2017 dengan Surat PengantarNomor W4.TUN.1/836/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat Il Intervensimaka Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 26 Mei 2017 kemudian diberitahukan dengan

SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2017kepada Tergugat Il Intervensi maupun Tergugat dengan surat pengantar NomorW.4.TUN.1/787/AT.01 .06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat makaPenggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juni 2017yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 12 Juni2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuandan Pernyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat Il Intervensi

maupunTergugat tanggal 13 Juni 2017 dengan Surat Pengantar NomorW.4.TUN.1/884/AT.01 .06/V 1/2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara padatanggal 2 Mei 2017 telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (Inzage) dengan Surat Pengantar NomorW.4TUN

Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kewajibanTergugat selaku Pejabat TUN yang seharusnya memberikan jawaban atasSurat BPD Desa Rengel untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah atas namaPenggugat MUHAMAD MOKHTAR, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5)Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan:Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang

Bahwa titik tolak dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap keputusan TUN yang fiktif negatif adalah berdasarkan tanggalyangTertera.......tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor badan atau pejabat TUN padasaat surat permohonan disampaikan kepada Tergugat.

Bahwa sikap diam Tergugat merupakan keputusan TUN yang fiktifnegatif,maka penghitungan tenggang waktu'~ pengajuan gugatan tetapmemperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan TUN yangfiktifnegatif dalam gugatan ini merujuk pada ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan: Jika suatu Badan atauPejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusanyang dimaksud.

Maka penghitungan untuk mengajukan gugatannya dihitungsejak lewatnya jangka waktu di dalam peraturan perundangundangan yangmengatur kewajiban badan atau pejabat TUN untuk memberikan jawabanatas suatu permohonan,9.

oleh karena obyek sengketa belum bersifat final , maka obyeksengketa tidak memenuhi semua unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tataUsaha Negara , karenanya sengketa ini bukan merupakan kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara untuk memeriksa , memutus danmenyelesaikannya; Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 448.K/TUN

/2007 tanggal 22 September 2008 , putusan No. 189.K/TUN/2008 tanggal24 September 2008 putusan No. 111.K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusanNo. 296.K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwaperbuatan lelang merupakan satu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek tata usahya Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka obyekgugatan bukti T 12 dan bukti Tl yang diterbitkan oleh Tergugat /Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha

223 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 223 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HUSNA HERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanTeratai Indah Blok E No.20 RT.18 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu,Pekerjaan Swasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;1.melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,berkedudukan di Jalan S.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah selalu menunaikan kewajiban membayarpajak Bumi dan Bangunan dengan bukti Surat Tanda Bukti Setoran (STTS)tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Husna Herawati ;Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat adalah pemilik tanahyang sah secara hukum atas tanah tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi keributan di lokasitanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan saudara Harmenyang mengaku

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015April 1995 pasal 2 angka 2 Vide.Spesimen Meteraiyang berlaku tahun 1995 s/d1999.dari Kantor Pos dan Giro Bengkulu.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.ttd/.Dr. H. Supandi, SH..MHumDr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MSBiayabiaya1. Meterai2. Redaksi3. AdministrasiJumlahPanitera Pengganti,ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp489.000.00Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ........000. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754

(Inkarcht dan telah bersifatZif/s FiniriOpperted dan Putusan Nomor 19 PK/TUN/2012JO. Nomor 214K/TUN/2010 Jo. Nomor 212/B/201 OPT .TUN Jo. Nomor33/G.TUN/2009/PTUN.JKT. (/Inkarchtdan Erga Omnes, mengikatPublik), dalam dinyatakan dalam Putusan Perdata, Sertifikat HakMilik Nomor 663/Kebon Kelapa atas nama Thian Tjhoeng ShoengHal 16 dari 49 Hal. Putusan Perkara Nomor 406/Padt.G.Bth/2019/PN. Jkt.

Nomor349/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 19PK/TUN/2012 Jo. Nomor 214 K/TUN/2010 Jo. Nomor212/B/2010 Jo. Nomor 33/G.TUN/PTUN.JKT., dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum, oleh Pengadilan TataUsaha Negara dinyatakan batal dan tidak sah (Vide Pasal115 dan 116 Undangundang Peratun);Dengan demikian akta jual beli (AJB) Tanah antara Pelawandengan Turut Terlawan dan Turut Terlawan Il "Tidakmempunyai kekuatan hukum untuk Peralihan Hak AtasTanah karena cacat hukum".

;Bahwa dengan Putusan Nomor 558 PK/PDT/2014 dan lagilagiadanya Putusan Nomor 19 PK/TUN/2013, maka eksekusisebagaimana Penetapan DAFT.

Nomor 19 PK/TUN/2013,tanggal 12 Februari 2013, diberi tanda bukti T5;6. Fotocopy Surat Ukur tanggal 6 Juli 1908, Nomor 152, diberi tanda buktiT6;7. Fotocopy Buku Hukum Ruang Lingkup permasalahan eksekusi bidangPerdata, Edisikedua M.

(/nkarchtdan telah bersifat Zif/s Finiri Opperted dan Putusan Nomor 19PK/TUN/2012 Jo. Nomor 214 K/TUN/2010 Jo. Nomor 212/B/201 OPT.TU N Jo. Nomor 33/G.TUN/2009/PTUN JKT (/Inkarcht dan Erga Omnes,mengikat Publik), dalam dinyatakan dalam Putusan Perdata, SertifikatHak Milik Nomor 663/Kebon Kelapa atas nama Thian Tjhoeng Shoengdan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2462/Kebon Kelapa atasHal 37 dari 49 Hal. Putusan Perkara Nomor 406/Padt.G.Bth/2019/PN. Jkt.

No. 194/B/2014/PT .TUN. JKTBerkedudukan2. Nama JabatanBerkedudukanJalan Margonda Raya No. 54 Depok 16431; Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; 1. Budhi Chaeruddin, SH. M.Hum; 2. Salviadona Tri P, SH. MH ;3. M. Sunan Lubis, SH ; 4. Diana Puspitasari. ST ;5. Fuji Oktaviani, SH ; 6. Damay Shendipa, SH ;7.

No. 194/B/2014/PT .TUN. JKT 7. Heru Bowo, SH ;Kesemuanya Warganegara : Indonesia,Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Daerah KotaDepok, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 29 November 2013 Selaku TimAdvokasi Hukum Pemerintah Kota Depokberdasarkan Surat Keputusan Walikota DepokNomor : 903/38/KPTS /Huk/2013 ; Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGATI/TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : 1.

TUN MUKMINAH,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu jugadiucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengandihadiri Penggugat dan Tergugat;HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,dto dto1. ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.dto2. AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.PANITERA PENGGANTI,dtoHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : arwanN. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,. Biaya Proses : Rp. 50.000,. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,.

Inilah intinya, bahwa setiapbadan atau pejabat TUN wajib melayani setiap permohonanmasyarakat (dalam hal ini sebagaimana Permohonan Penjelasandan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01April 2019 dan Terakhir diajukan Keberatan Tertanggal 06September 2019, selama 10 hari lebih sampai dengan Gugatan inidiajukan), Tergugat tidak menanggapinya. apabila hal yangdimohonkan kepadanya itu). menurut peraturan perundangundangan menjadi tugas (kewajibannya). kemudian badan ataupejabat TUN (in

JKT.29.secara lisan maupun secara tertulis, sehingga Penggugatmembuat kembali melalui kuasa hukumnya Surat yang ketiga,yaitu Surat KEBERATAN tertanggal 06 September 2019, Halitupun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat (inCassu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaAdministratif Jakarta Timur), Sampai dimasukkannya GugatanSengketa TUN di Pengadilan TUN Jakarta, dalam hal iniTergugat sama sekali tidak beritikad baik memberikanjawaban dan/atau Tanggapan maupun keterangan.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum : gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian jugaYurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum: gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian juga Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

161 / B / 2016 / PT TUN. SBY

PUTUSANNOMOR: 161/B/2016/ PT TUN.

TUN. SBY. Tanggal 13 Juli 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketaTata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 24 Agustus 2016, Nomor : 161./ PEN.

Rp. 210.500,...Rp. 250.000,Jumlah( dua ratus lima puluh ribu rupiah )PENETAPANNOMOR: 161 / PENHS/ 2016 / PT TUN SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaMembacaMenimbangMengingat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 253 /G. TUN /2015/ PTUN. SBY tanggal 19April 2016 yang dimohonkan banding ;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 161 /PEN.TUN /2016/ PT TUN SBY.Tanggal 13 Juli 2016 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketaTENS G DUI jesse eeeee ene sree. Bahwa setelah dilakukan Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya padaHari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 dipandang perludibuka Persidangan dengan acara pengucapanputusan oleh Majelis Hakim Banding dalam PerkaraNomor: 161 /B./ 2016 /PT.TUN. SBY. ; 32.

./2016 / PT TUN SBY. dilaksanakan pada hari Rabu 31 Agustus 2016 Jam 09.00WIB. bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSUIADAYAa. $99 w= nn nee oon nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn ne nen nee nen nee ee nee ennDitetapkan : di SurabayaPada tanggal :24 Agustus 2016Ketua Majelis,MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS.SH.MHBERITA ACARA SIDANGNOMOR: 161 /B/2016/ PT TUN SBY.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding

Kohir 289 Cl ; vide bukti T.TT1,TTIIIdan T.TTIV7 dan bukti T.TT1, TTIII dan T.TTIV5Bahwa di dalam dictum pelaksanaan Putusan Perkara PTUN atasperkara TUN No.87/G.G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo,putusan PT TUNNo.79/B.TUN/2010/PT.TUN Mks Jo putusan MA No. 100 K/TUN/2011dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012, PADA PRINSIPNYA bahwa SHMHalaman 5 dari 40 halaman Putusan No 253/PDT/2021/PT.MKSmilik Tergugat Intervensi dalam perkara TUN atau Tergugat dalamperkara ini telah dibatalkan akan tetapi KEPEMILIKAN TIDAKBERUBAH

/2011 dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012.

Putusan Mahkamah Agung RINo.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

Putusan MahkamahAgung RI No.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

(vide bukti Surat P 22).Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat,Para TurutTergugat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarnomor : 87/ G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo.Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar nomor : 79/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 100.K/TUN/2011jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor127.PK/TUN/2012, jo.

Bahwa Para Pelawan adalah pemilik Tanah Kebun KelapaSawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI,Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yangdikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam tingkatkasasi Nomor : 490 / K / TUN / 2013 jo. Putusan Pengadilan TinggiTUN Medan Nomor : 98 / B / 2013 / PT. TUN. MDN jo. PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38 / G / 2012 /PTUN. PLG, tanggal 2 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut :a.

TUN MDN joPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 490 / K / TUN / 2013 /yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDALAM EKSEPSI:1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensiseluruhnya ;2. Menyatakan Penggugat , Penggugat III, Penggugat IV danPenggugat VIII tidak mempunyai kepentingan menggugat diPengadilan Tata Usaha Negara ;Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 4/Pdt.Bth/2015/PN KagDALAM POKOK PERKARA :1.

Bahwa Sarmidi Bin Masayo, DKK BUKANLAH pemilik tanahobjek eksekusi dan TIDAK ADA satu kalimat Pun baik dalamPertimbangan maupun dalam Amar didalam Putusan PengadilanPutusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor490/K/TUN/2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor98/B/2013/PT.TUN.MDN Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor : 38/G/2012/PTUNPLG yang menyatakan SarmidiBin Masayo, Dkk adalah Pemilik tanah objek eksekusi oleh karena ituSarmidi Bin Masayo, DKK tidak mempunyai hak

TUN MDN jo Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 490/ K/ TUN / 2013.Dengan dibatalkan dan dicabutnya Sertifikat Hak Milik Para Pelawantersebut maka secara hukum Turut Terlawan mengakui danmembenarkan bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertifikat HakMiliknya oleh Turut Terlawan II yang dibatalkan dan dicabut tersebutadalah benar milik Para Pelawan.Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 4/Pdt.Bth/2015/PN Kag4.

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 490K / TUN / 2013, diberi tanda bukti P 1 (Fotocopy sesuai dengansalinananya) ;2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor : 98 / B / 2013 / PT. TUN. Medan, diberi tanda bukti P 2(Fotocopy sesuai dengan salinannya) ;3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :38 / G/ 2012 / PTUN. PLG, diberi tanda bukti P 3 (Fotocopy sesuaidengan salinannya)4. Fotocopy Penetapan Nomor : 02 / Pen.